Kebijakan sepihak menimbulkan kesengsaraan seumur hidup harus dipikul rakyat khususnya yang berpenghasilan pas pasan akan kenaikan tarif dasar air minum menjadi satu penilaian ketidak nyamanan masyarakat mendapat hak hidup dari kepemimpinan Hulman Sitorus,SE.
Keterpurukan kota Siantar yang dulunya peraih Adipura terlihat dari semberawutnya penataan kota, adanya bangunan berdiri megah diatas lahan hijau seperti Hotel Sapadia yang kuat diduga sebagai MoU Walikota terpilih dengan pemodal berinisial "DLS" bahkan informasi mampu mengguncang atau penentu dunia perpolotikan Pematangsiantar.
Begitu juga dengan maraknya pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung maupun dilahan yang padat penduduk yang tidak mendapatkan persetujuan dari warga zona radius yang ditentukan salah satu ancaman penderitaan akan menyebabkan ganguan kesehatan khususnya anak dibawah usia 16tahun membuat kebijakan Walikota ancaman punahkan generasi muda.
Hulman Sitorus, SE tidak terlihat bermasyarakat saat melintas dengan menggunakan mobil dinas yang di kawal Satpol PP menggunakan sirine dijalan umum bahkan terlihat arogan saat melintas dijam sibuk bahkan warga sering melihat tontonan terkadang tak sungkan menerobos trafick lihg dalam keadaan lampu merah.
Pemimpin yang dilanda emosi dalam setiap mengeluarkan pendapat bahkan tidak bermitra kepada media, bahkan seorang sumber membeberkan bahwa Walikota pernah mengeluarkan opini tidak mau membaca koran apalagi koran terbitan lokal, hal ini menjadi kebenaran akan cuap cuap yang dulu dikeluarkan mulut besar sang Walikota yang mengatakan Insan Pers- LSM penghalang pembangunan Kota Siantar.
Proses hukum yang dihadapkan akan Ijazah Palsu saat ini diproses di Mabes Polri begitu juga dengan dugaan hasil tes urine yang bukan merupakan urine Sang Walikota Pemenang pemilu kada 2010 silam cikal bakal adanya rencana busuk dipikiran para punggawa maupun Walikota sendiri menghalalkan segala cara demi menjadi raja di Kota Pematangsiantar.
Informasi yang dihimpun KPU Siantar menjelaskan dahulu saat verifikasi uji kelayakan calon walikota akan Ijazah dan tes urine tidak adanya laporan keberatan warga maupun akan dugaan Ijazah palsu dan hasil tes urine yang disertakan Hulman Sitorus,SE dalam berkas pendaftaran, hal ini menjadi teka teki lemahnya pengawasan dari KPU dan tidak adanya staff ahli untuk verifikasi.
Salah satu kebijakan yang tidak masuk akal di setujui Walikota dengan adanya kutipan retribusi sampah sebesar Rp. 3.000.- dibebankan kepada setiap warga yang bersamaan membayar tagihan PDAM namun terlihat wilayah kota sangat kumuh akan banyaknya sampah berserakan dengan alasan kurangnya mobiler pengangkut sampah, dugaan warga terjadinya pungutan liar akan retribusi sampah merupakan uang masuk untuk kantong pribadi yang disetorkan Dinas Kebersihan kepada Walikota.
Lain sisi kepemimpinan Hulman Sitorus,SE membawa Kota Pematangsiantar semakin terpuruk dan diambang kehancuran tidak adanya sistem keterbukaan dalam penggunaan anggaran APBD bahkan adanya kroni kroni yang secara khusus ditugaskan menangani permainan anggaran, terlihat adanya paket kegiatan secara lelang terbuka melalui webside resmi pengadaan elektronik namun pemenang tender sudah duhunjuk sebelum adanya pengumuman lelang.
Narasumber yang enggan jati dirinya dipublikasikan menjelaskan warga Siantar saat ini meradang akan nasib penderitaan yang ditimbulkan pemerintahan Walikota fenomenal, selain kenaikan tarif dasar air minum, kumuhnya wilayah kota karena sampah tanpa adanya pengangkutan ke TPA, penyerahan cagar budaya Taman Bunga kepihak Kepolisian sampai saat ini menjadi rawan kekerasan dan terkesan menjadi tempat memadu kasih.
"Walikota ini memang sangat aneh masa udah terjerat proses hukum dugaan Ijazah dan tes urine palsu selain membohongi publik akan voucher masih lagi membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, bukan kah ini ancaman penjajahan metode baru" ujarnya
"Seharusnya Pemerintah melindungi hak hidup rakyat bukan membunuh secara berlahan, malah udah tau tower banyak yang bermasalah dengan tidak adanya persetujuan warga areal radius pendirian tower masih saja diterbitkan izin, apa tidak ada komunikasi yang baik antara Ka.BPPT dengan Walikota, apa mungkin kebijakan sepihak yang mengancam kesehatan warga itu dibijaki Drs.Esron Sinaga selaku Ka.BPPT dengan mendapatkan segepok uang tanpa adanya pengawasan dari Walikota" tambahnya
"kehancuran kota Siantar sudah mulai tercuat semenjak pelantikan Walikota yang duduk saat ini, malah adanya berkeliaran WALIKOTA BAYANGAN menjadi ajang timbulnya penyimpangan penggunaan APBD, masa pegawai dan pejabat eselon bisa diperintah langsung sama sosok Bayangan yang nota bene tidak ada hak secara kepemerintahan" tutubnya
Simanjuntak(55) seorang Aktifis pemerhati aparatur negara dijumpai di salah satu cafe coffe bilanganan kota Siantar, Rabu (3/9) pukul 12.30wib berharap Mabes Polri harus tegas demi menegakkan supremasi hukum, diharap dalam waktu dekat mampu menguak segala permasalahan menyangkut Hulman Sitorus,SE. Begitu juga keabsahan Ijazah yang dikeluarkan SMP Swasta Bumi Putera haru secara detail diproses. Kehancuran Siantar juga sangat terlihat banyaknya bangunan melanggar sempadan jalan.
"Janganlah harap Walikota saat ini apabila mencalonkan kembali dipilih rakyat, malah kan sudah rahasia umum bahwa PD dan pemodal keberhasilan Hulman Sitorus sudah berbalik arah tidak akan mendukung tetapi sudah menetapkan dukunganya kepada seorang calon perempuan" jelasnya
"Masa Walikota yang menjabat melakukan pembohongan publik, mau taruh dimana muka, malah bicara sangat arogan dan tidak bertutur kata santun bak diplomat, bagai mana mungkin pimpinan mampu menghasut salah satu pilar bangsa yang seharusnya menjalin mitra baik demi menyatukan visi misi untuk memajukan pembangunan Siantar" ujarnya
"Tegas diharapkan kepada KPU Siantar untuk melakukan verifikasi secara aktual dan jeli untuk uji kelayakan akan berkas Hulman Sitorus kalau mencalonkan kembali" tegasnya
"Bapak Walikota Siantar tolong lihat betapa menderitanya warga Siantar akan kebijakan menaikkan tarif dasar air PDAM secara sepihak, apa Bapak tidak punya naluri akan melihat naiknya tarif air sampai 300%. Begitu juga dengan maraknya toko ritel modern Indomart dan Alfamart bukan kah ini pembunuhan bagi kaum pedagang tradisional" pintanya
"Begitu juga maraknya berdiri tower telekomunikasi apa tidak ada tindakan Bapak kepada Drs. Esron Sinaga selaku Ka.BPPT dan Mardiana,SH selaku Kabid Perizinan BPPT siantar, tolong mereka berdua dipanggil dan di reviu kinerjanya masa bisa keluar izin tanpa persetujuan warga yang berdomisili di zona radius, kalau memang tidak becus melaksankan tugas di non job kan aja" tutupnya
Komerosotan kepemimpinan Hulman Sitorus,SE juga terlihat dari mutu pendidikan yang saat ini sudah ajang bisnis baru, adanya setoran uang akan penentu siswa/i sekolah menengah dan lanjut upaya duduk di sekolah negeri.
Permasalahan fatal mengancam kelayakan hidup warga siantar dengan berdirinya bangunan di atas DAS sehingga kedepanya semakin menyempitnya aliran sungai pengalir air luapan hujan, dengan menyempitnya saluran sungai dan banyaknya sampah berserakan karena tidak diangkut Dinas Kebersihan dinilai tahun kedepanya wilayah kota Siantar akan menghadapi ancaman banjir bandang.
Sifat bungkam yang selalu dipertontonkan Drs.Esron Sinaga selaku Ka.BPPT Kota Siantar menjadi alasan kuat dugaan penerbitan IMB - HO bangunan di lahan hijau dan melanggar sempadan jalan serta pendirian tower tidak sesuai prosedur tetapi di terbitkan karena adanya sogokan gepokan uang. Malah anehnya pejabat eselon ini mampu mengeluarkan issue kepada kalayak ramai awak koran ini yang selalu memprakarsai akan pemberitaan dimedia massa begitu juga penolakan warga akan bangunan menyalah.
Begitu juga dengan Humas Protokoler Pemko Siantar yang dipimpin Daniel Sitorus bertugas sebagai perpanjangan tangan akan informasi Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat tertutup rapat dalam pemberian informasi akan kebijakan kebijakan yang diterbitkan oleh Walikota secara sepihak. (SyamP)
Walikota Siantar, Hulman Sitorus.SE
0 Comments