 |
| Ilustrasi |
BERITASIMALUNGUN.COM, Simalungun-Tudingan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan
oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Simalungun Wasin Sinaga dengan
modus menjual sejumlah alat keperluan sekolah, terus mengalir dari
berbagai pihak. Pasca pemberitaan, beberapa pihak semakin mempertegas dugaan tersebut.
Seorang pegawai Dinas Pendidikan di Bosarmaligas yang tak ingin
identitasnya diketahui mengatakan, Wasin juga mengutip bayaran dari
pengadaan silabus dan RPP sekolah.
"Padahal itu tupoksi kepala sekolah dan guru. Bukan di Bosarmaligas aja. Seluruh Simalungun. Kalau gak tanya di Kalimuda (Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan Gunungmalela). Semua dari dia itu. Bendera-bendera itu pun juga dari dia," ujarnya, seperti dilansir Penarakyat.com.
Seorang kepsek SD di Bosarmaligas bahkan secara eksplisit memaparkan bagaimana modus Kepala Dinas di sekolahnya.
"Alat kurikulum pun dia juga yang ngadakan. Padahal guru yang seharusnya. Silabus dan RPP dibuat mereka juga. Terus uang pulsa itu tergantung kepala sekolahnya. Seperti saya, dikutip Rp 5 juta. Bulan April kemarin sudah kita bayarkan. Kemarin kami juga disuruh kumpul uang apa gitu, saya kurang tahu. Katanya uang pulsa entah apa," katanya.
Pria ini pun mengaku pihaknya sempat ingin berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk berdemo. Namun gagal karena ada sejumlah kepala sekolah yang takut. Sempat pula ia memberanikan diri seorang diri untuk memprotes. Namun digagalkan oleh Kepala UPTD di Bosarmaligas.
"Kemarin saya udah keberatan. Tapi dimarahin sama Kepala UPTD. Dibilangnya jangan terlalu berani kali bapak. Nanti bapak yang kena. Kemarin kami sudah mau rame-rame menolak itu. Cuma ada kepala sekolah yang gak berani, jadi gak jadi," katanya.
Pria ini masih melanjutkan ceritanya. "Kemarin spanduk ucapan ibadah puasa, buku kurikulum juga. Bendera di dada itu belum lunas. Macam mana kami mau bayar, Rp 10 ribu satu, dari mana uangnya. Pening kami banyak kali yang mau dibayar. Banyak kali kutipan ini. Gak mungkin kita kutip dari siswa. Ngamuk nanti orangtua siswa. Itu yang kita takutkan. Macam manalah. Uang foto presiden kami bayar Rp 300, Rp 50 ribu untuk sekolah," katanya.
Seorang kepsek SD di Dolokbatu Nanggar, Simalungun turut membeberkan kekesalannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Wasin Sinaga, yang menjual sejumlah alat keperluan sekolah dengan pembebanan terhadap dana BOS. Ia mengatakan, bendera merah putih untuk dipasang di seragam siswa yang mereka terima luntur.
"Udah diletakkan aja di sekolah. Dari Dinas. Udah ada kulihat banyak. Bendera pun udah ada. Itu tadi kami bicarakan luntur. Udahlah Rp 10 ribu, luntur," keluhnya melalui ponsel baru – baru ini.
Perempuan ini mengatakan, keluhannya sempat ingin disampaikannya tadi siang dalam rapat dinas. Ia menerangkan bahwa bendera tersebut dibayar seharga Rp 9.000 per siswa dan dibebankan melalui dana BOS.
"Tadi kami rapat dinas membahas itu. Masuk sama kami Rp 9.000, sama kami Rp 1.000. Tadi rapat sama Bu Misdar (Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Dolokbatunanggar), gak ada dijawabnya. Gak ada ruang tanya jawab. Pokoknya di seluruh kecamatan Dolokbatu Nanggar udah ada. Pake dana BOS lah kami bayar. Gak mungkin uang kami. Apa anak-anak mau dibuat bayar," ujarnya.
Kadispenjar Simalungun Membantah
"Ya kalau dia memang gak mau nanya langsung sama kita, gak akan siap masalah ini," ujarnya, saat dihubungi.
Wasin bahkan siap membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar.
"Kadang-kadang, informasinya tiga satu pun bilang benar. Itu gak ada. Tapi kan gak mungkin cukup dengan kata. Apa buktinya itu. Perlu nanti kutunjukkan sama abang. Nanti kita datang ke sekolah, satupun gak ada," katanya.
Wasin pun balik menyalahkan kepala sekolah yang menurutnya selalu menyalahkan Dinas Pendidikan.
"Cuma kadang-kadang kepala sekolah ini sedikit-sedikit ke dinas, ke kadis. Aduuuh. Kadang-kadang enak kurang enak kawan-kawan ini berkawan," katanya.
Sementara itu, Efendi Siahaan, pengusaha yang kemarin membeberkan perilaku Wasin, juga siap untuk membuktikan ucapannya.
"Kita bawa dia sama-sama, ayok. Mau ke kecamatan mana dia mau, duluan. Acak aja. Ayo, biar kubayari semua ongkosnya, semuanya, kubayari dia untuk cek kebenaran itu," katanya. (Net)a
"Padahal itu tupoksi kepala sekolah dan guru. Bukan di Bosarmaligas aja. Seluruh Simalungun. Kalau gak tanya di Kalimuda (Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan Gunungmalela). Semua dari dia itu. Bendera-bendera itu pun juga dari dia," ujarnya, seperti dilansir Penarakyat.com.
Seorang kepsek SD di Bosarmaligas bahkan secara eksplisit memaparkan bagaimana modus Kepala Dinas di sekolahnya.
"Alat kurikulum pun dia juga yang ngadakan. Padahal guru yang seharusnya. Silabus dan RPP dibuat mereka juga. Terus uang pulsa itu tergantung kepala sekolahnya. Seperti saya, dikutip Rp 5 juta. Bulan April kemarin sudah kita bayarkan. Kemarin kami juga disuruh kumpul uang apa gitu, saya kurang tahu. Katanya uang pulsa entah apa," katanya.
Pria ini pun mengaku pihaknya sempat ingin berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk berdemo. Namun gagal karena ada sejumlah kepala sekolah yang takut. Sempat pula ia memberanikan diri seorang diri untuk memprotes. Namun digagalkan oleh Kepala UPTD di Bosarmaligas.
"Kemarin saya udah keberatan. Tapi dimarahin sama Kepala UPTD. Dibilangnya jangan terlalu berani kali bapak. Nanti bapak yang kena. Kemarin kami sudah mau rame-rame menolak itu. Cuma ada kepala sekolah yang gak berani, jadi gak jadi," katanya.
Pria ini masih melanjutkan ceritanya. "Kemarin spanduk ucapan ibadah puasa, buku kurikulum juga. Bendera di dada itu belum lunas. Macam mana kami mau bayar, Rp 10 ribu satu, dari mana uangnya. Pening kami banyak kali yang mau dibayar. Banyak kali kutipan ini. Gak mungkin kita kutip dari siswa. Ngamuk nanti orangtua siswa. Itu yang kita takutkan. Macam manalah. Uang foto presiden kami bayar Rp 300, Rp 50 ribu untuk sekolah," katanya.
Seorang kepsek SD di Dolokbatu Nanggar, Simalungun turut membeberkan kekesalannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Wasin Sinaga, yang menjual sejumlah alat keperluan sekolah dengan pembebanan terhadap dana BOS. Ia mengatakan, bendera merah putih untuk dipasang di seragam siswa yang mereka terima luntur.
"Udah diletakkan aja di sekolah. Dari Dinas. Udah ada kulihat banyak. Bendera pun udah ada. Itu tadi kami bicarakan luntur. Udahlah Rp 10 ribu, luntur," keluhnya melalui ponsel baru – baru ini.
Perempuan ini mengatakan, keluhannya sempat ingin disampaikannya tadi siang dalam rapat dinas. Ia menerangkan bahwa bendera tersebut dibayar seharga Rp 9.000 per siswa dan dibebankan melalui dana BOS.
"Tadi kami rapat dinas membahas itu. Masuk sama kami Rp 9.000, sama kami Rp 1.000. Tadi rapat sama Bu Misdar (Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Dolokbatunanggar), gak ada dijawabnya. Gak ada ruang tanya jawab. Pokoknya di seluruh kecamatan Dolokbatu Nanggar udah ada. Pake dana BOS lah kami bayar. Gak mungkin uang kami. Apa anak-anak mau dibuat bayar," ujarnya.
Kadispenjar Simalungun Membantah
"Ya kalau dia memang gak mau nanya langsung sama kita, gak akan siap masalah ini," ujarnya, saat dihubungi.
Wasin bahkan siap membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar.
"Kadang-kadang, informasinya tiga satu pun bilang benar. Itu gak ada. Tapi kan gak mungkin cukup dengan kata. Apa buktinya itu. Perlu nanti kutunjukkan sama abang. Nanti kita datang ke sekolah, satupun gak ada," katanya.
Wasin pun balik menyalahkan kepala sekolah yang menurutnya selalu menyalahkan Dinas Pendidikan.
"Cuma kadang-kadang kepala sekolah ini sedikit-sedikit ke dinas, ke kadis. Aduuuh. Kadang-kadang enak kurang enak kawan-kawan ini berkawan," katanya.
Sementara itu, Efendi Siahaan, pengusaha yang kemarin membeberkan perilaku Wasin, juga siap untuk membuktikan ucapannya.
"Kita bawa dia sama-sama, ayok. Mau ke kecamatan mana dia mau, duluan. Acak aja. Ayo, biar kubayari semua ongkosnya, semuanya, kubayari dia untuk cek kebenaran itu," katanya. (Net)a
0 Comments