 |
| Rapat Komisi II DPRD Simalungun dengan Dinas PSDA. |
BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-Anggota DPRD Simalungun jangan ibarat asah pedang untuk bongkar kedok satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Simalungun dalam pembahasan
Perubahan APBD 2015. Tapi nanti ujung-ujungnya setali tiga uang, 86
alias damai. Pasalnya ada gelagat tidak baik soal pembahasan APBD-P Simalungun 2015.
Hal itu diutarakan oleh Jamidin Hutagalung selaku Ketua Pemgamat
Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dimintai pendapatanya, Selasa
(22/9/2015) malam.
Menurut Jamidin, kalau memang DPRD Simalungun komit dalam pembahasan
Perubahan APBD, mengacu kepada tupoksinya dan mempertahankan apa yang
sudah dicetuskan di rapat-rapat komisi dengan SKPD, maka DPRD Simalungun
telah benar menjalankan amanah dari rakyat Simalungun yang memilihnya.
Akan tetapi, kata Jamidin, sesuaikah perkataan dengan perilaku
nantinya ketika rapat internal yang dilakukan oleh komisi-komisi yang
bersangkutan. Jangan sekarang berkata A besok lusa berkata B.
“Kuat keyakinan kita anggota DPRD Simalungun, akan berpaling dari
komitmen mereka ketika ada lobi-lobi yang akan dilakukan segelintir
orang untuk membuyarkan komitmen para dewan untuk tidak menyetujui
penambahan anggaran yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan,”
ungkapnya.
Seperti halnya, di Komisi I, dengan tegasnya beberapa anggota DPRD
bilang bahwa penambahan anggaran yang sudah mendahului Perubahan APBD
tidak akan pernah disetujui.
Komisi II, mempertanyakan penerimaan honor 150 orang yang dilakukan
Dinas PSDA, dan Dinas Tarukim, mengenai pembangunan Rumah Sakit
Rondahaim yang diswakelolakan dengan anggaran Rp 10 miliar.
“Didua dinas ini, ada kejanggalan dan pelaksanaan kerjanya. Dewan
meminta acuan penerimaan sebanyak 150 orang honor yang diterima PSDA dan
Dinas Tarukim yang menswakelolakan RS Rondahain, yang katanya ada
Pepres yamg mengatur dan petunjuk dari bupati. Apakah ini, jadi
diberikan dinas terkait. Maka inilah yang kita tunggu pembuktian dari
para dewan yang kita banggakan itu,” tegas Hutagalung.
Melihat ketegasan para wakil rakyat, kata Hutagalung, patutlah
masyarakat bangga akan tugas dan fungsi sebagai lembaga pro akan
rakyatnya. Akan tetapi, kalaulah nantinya, koar-koar awal, tapi tidak
sampai finish, maka itu patut dipertanyakan.
“Maka kita selaku warga Simalungun, cukup hanya menilai bahwa inilah
mental para anggota dewan Simalungun. Bahwa revolusi mental untuk
membangun Simalungun, ke depanya hanya isapan jempol semata,” tutupnya. (Manson Purba)
0 Comments