 |
Sejumlah pelajar memegang kain ulos sepanjang 426 Meter yang
ditenun secara manual selama bulan saat pembukaan acara Festival Danau Toba di
Balige, Toba Samosir, Sumut, Rabu (17/9). Kain ulos terpanjang ini berhasil
memecahkan rekor MURI untuk kain tenun ulos Batak. ANTARA FOTO/Edy Regar
|
BERITASIMALUNGUN.COM, Anggota DPRD Sumut Rinawati Sianturi
mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang penyelenggaraan Festival Danau Toba
agar kegiatan yang menggunakan uang negara tersebut membawa manfaat dalam
peningkatan industri kepariwisataan di Sumatra Utara. “Kalau tidak ada
manfaatnya, apalagi jika sebatas seremonial, lebih ditiadakan saja,” katanya di
Medan.
Secara konseptual, kata Rinawati, memang kegiatan Festival
Danau Toba tersebut merupakan bagian dari promosi potensi kepariwisataan untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan. Namun dalam kenyataannya, cukup banyak faktor yang
menyebabkan kegiatan tahunan tersebut kurang membawa pengaruh positif dalam
peningkatan kunjungan wisatawan ke Sumut.
Kondisi itu disebabkan pengelolaan Festival Danau Toba
dinilai kurang tepat dan kurang menonjolkan berbagai potensi budaya yang ada di
kawasan Danau Toba. Selain itu, kepanitiaan juga terkesan kurang melibatkan
masyarakat lokal untuk menjadi peserta dalam berbagai kegiatan yang diagendakan
dalam Festival Danau Toba.
Ia mencontohkan kegiatan sepeda santai (fun bike) yang
dilaksanakan dalam Festival Danau Toba. “Selain kurang berpengaruh dalam
promosi Danau Toba, pesertanya pun didatangkan dari Medan,” katanya.
Politisi Partai Hanura tersebut juga menyesalkan sulitnya
masyarakat di sekitar Danau Toba untuk berpartisipasi atau mengambil manfaat
dari penyelenggaraan FDT. Ia mencontohkan sulitnya masyarakat yang ingin
berjualan ketika Festival Danau Toba berlangsung. “Mereka harus membayar, tidak
tahu untuk apa,” kata Rinawati.
Meski kegiatan Festival Danau Toba dilaksanakan setiap
tahun, tetapi penyelenggaraannya juga dinilai kurang membawa pengaruh terhadap
peningkatan sektor kepariwisataan Sumut, terutama Danau Toba. Disebabkan masih
terjebak pada seremonial semata, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang
penyelenggaraan FDT tersebut. “Lebih baik ditiadakan lagi kalau tidak ada
faedahnya. Lebih baik anggarannya dialihkan ke pertanian,” ujar Rinawati. (ANT)
0 Comments