 |
| IST |
PEMIMPIN GEREJA:JANGAN LATAH ACUNGKAN JARI "V" UNTUK CALON TERTENTU
Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) mengeluarkan 10 Maklumat Jelang Pilkada Desember 2015, yang pada intinya menghimbau jemaat supaya cerdas dalam memilih, serta tidak terjebak dalam money politik. Maklumat itu dirilis di Harian Sinar Indonesia Baru, 23 September 2015.
Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Kabanjahe, menerbitkan dan menyebar 'surat penggembalaan' (Surat Pengelayasi) yang berisikan '10 Maklumat' plus empat imbauan khusus kepada segenap jemaat GBKP yang intinya agar menolak tindak atau praktek politik uang (money politics) dalam Pilkada Karo, 9 Desember mendatang, dan jangan meminta bantuan dalam bentuk apapun melalui penyebaran proposal-proposal kepada para kandidat calon kepala daerah (calon bupati / calon wakil bupati) tersebut.
Ke-10 Maklumat atau imbauan khusus itu adalah:
(1). Gunakan hak pilih berdasarkan hati nurani sebagai 'kehendak Tuhan' demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
(2). Pilihlah calon (kepala daerah) yang diyakini bisa menjadi sumber berkat bagi rakyat dan daerah sebagaimana 'pesan' ayat Kejadian 12:1-3).
(3). Pilihlah calon pemimpin yang bisa menjaga keutuhan ciptaan Tuhan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan daerah, bisa mewujudkan perdamaian dan keadilan (Yeremia 29:7).
(4). Pilihkan calon pemimpin yang berjiwa melayani dan sepenuhnya 'pro-rakyat' yang tidak mengandalkan politik uang.
(5). Jadilah garam dan terang dalam proses Pilkada dengan membawa 'suara kenabian' dan tidak bermental pragmatis.
(6). Jangan terlibat atau terjebak ke dalam barisan Golput tapi jangan pula ikut money politics.
(7). Para gembala dan pelayan mulai tingkat perkumpulan jemaat hingga gereja-gereja, agar berdoa terus memohon kekuatan dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus demi lancar dan suksesnya Pilkada.
(8). Gereja GBKP bersikap netral dalam Pilkada sehingga tak boleh dijadikan tempat kampanye, dan para pengurus gereja (pendeta, pertua, diaken serta unsur kategorial) harus non aktif dari jabatan tersebut bila terlibat sebagai juru kampanye atau personil tim sukses untuk kandidat tertentu.
(9). Jangan meminta bantuan apapun untuk acara perayaan Natal atau pembangunan gereja dsb dengan cara menyebar proposal-proposal kepada para kandidat (calon bupati/wakilnya), baik atas nama kumpulan jemaat (perpulungan gereja), gembala atau pengurus gereja maupun atas nama panitia acara setempat.
(10). Jaga persatuan dan kedamaian umat GBKP mulai dari tingkat keluarga (jemaat) hingga gereja selama Pilkada maupun setelah (usai) Pilkada. Terima kasih buat GBKP! Semoga GBKP menjalankannya secara konsisten melalui Pimpinannya. GBKP bebas dari foto-foto dukungan kepada Kepala Daerah tertentu menjelang Pilkada 2015.Maklumat ini sekaligus peringatan dan tamparan kepada Pimpinan-pimpinan gereja yang sudah terlanjur berfoto di media-media, latah mengacungkan jari "V" atau "jempol" untuk calon tertentu.
Jemaat yang buta hurufpun tau, apa yag terpampang di media itu bukan hanya mendoakan lagi. Mendoakan itu di ruang tertutup, bukan dipajang di media. Pimpinan Gereja harus bijaksanalah. Semua doa-doa politik itu seharusnya off the record. Jangan mau diperalat, apalagi merelakan diri untuk diperalat.
Pimpinan Gereja hendaknya tidak "menjual jemaat"nya bagi kemenangan calon tertentu hanya untuk kepentinga sesaat. Jemaat bukan komoditi. Mereka mahluk Tuhan yang tidak bisa dijual dan dibeli.
Pimpinan Gereja jangan menjadi "budak" pada calon yang maju dalam Pilkada. Jangan sampai kewibawaan pim[pinan gereja dikangkangi para calon penguasa. Dimana muka kami jemaat ini? Malu!
Ketika Pimpinan Gereja mendukung calon tertentu, maka lima tahun mendatang keretakan akan melanda jemaat. Menang atau kalah bagi calon yang didukung Pimpinan Gereja tidak akan membawa damai. Jadi, nggak usahlah ikut-ikutan. Apalagi yang didukung kalah, seperti beberapa Pemilu yang lalu, atau yang didukung itu ternyata kemudian adalah seorang koruptor. Kiranya para pimpinan gereja yang bertelinga mendengar, dan mereka yang memiliki mata membacanya.
Keterlibatan Pimpinan Gereja dalam dukung mendukung calon Kepala Daerah hanya akan membuat perpecahan diantara jemaat. Hal ini sejalan dengan himbauan Menkopolhukam, Luhut Panjaitan baru-baru ini yang menghimbau gereja harus berperan menyatukan seluruh umat, dan mengharapkan agar gereja mampu bekerja mencerdaskan jemaat.
"Gereja itu perannya bukan untuk berpolitik, gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan dimana saja di seluruh pelosok Indonesia," kata Luhut ketika membuka acara Sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke -33 di Bumi Tii Langga Kompleks Perkantoran Baa, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/9/2015).
Semoga Pimpinan Gereja yang memiliki telinga mendengar seruan ini, dan Pimpinan Gereja yang "melek huruf" membacanya, dan cepat bertindak menarik semua dukungan-dukungan yang selama ini sudah terlontar ke media.
Sebagai jemaat, saya malu, melihat para pimpinan gereja dipajang di media, mengacungkan jempol atau "jari telunjuk dan jari manisnya" tanda "V" kemenangan, dukungan bagi calon tertentu.
Padahal, belum tentu seluruh jemaatnya setuju. Lagi pula Pimpinan Gereja yang melakukannya tidak pernah bertanya kepada jemaatnya.
Pimpinan Gereja bukan dipilih jemaat untuk dukung mendukung seorang calon Kepala Daerah, tetapi mencerdaskan jemaat memilih calon yang baik dan melayani warga.
Pimpinan gereja harus berada di atas semua calon. Mendoakan, bukan mendukung, itulah tugas pimpinan Gereja, seperti himbauan Menkopolhukam. Menerima calon yang menang secara demokratis dalam Pilkada.
Pimpinan Gereja lebih baik bersikap seperti prinsip Pemilu: Bebas, Langsung, Umum,dan Rahasia.
Terima kasih GBKP, semoga Pimpinan Gereja yang lain mengikutinya. Selengkapnya maklumat itu dapat diakses di: http://hariansib.co/…/Jelang-Pilkada--GBKP-Terbitkan--10-MaIzin photonya ya Sarma Hutajulu. Kemal H Simanjuntak, Hans Midas SimanjuntakMakjen Simarmata, Ramlo R Hutabarat, Ulamatuah Saragih, Martin L Sinaga.(St Jannerson Girsang)
Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) mengeluarkan 10 Maklumat Jelang Pilkada Desember 2015, yang pada intinya menghimbau jemaat supaya cerdas dalam memilih, serta tidak terjebak dalam money politik. Maklumat itu dirilis di Harian Sinar Indonesia Baru, 23 September 2015.
Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Kabanjahe, menerbitkan dan menyebar 'surat penggembalaan' (Surat Pengelayasi) yang berisikan '10 Maklumat' plus empat imbauan khusus kepada segenap jemaat GBKP yang intinya agar menolak tindak atau praktek politik uang (money politics) dalam Pilkada Karo, 9 Desember mendatang, dan jangan meminta bantuan dalam bentuk apapun melalui penyebaran proposal-proposal kepada para kandidat calon kepala daerah (calon bupati / calon wakil bupati) tersebut.
Ke-10 Maklumat atau imbauan khusus itu adalah:
(1). Gunakan hak pilih berdasarkan hati nurani sebagai 'kehendak Tuhan' demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
(2). Pilihlah calon (kepala daerah) yang diyakini bisa menjadi sumber berkat bagi rakyat dan daerah sebagaimana 'pesan' ayat Kejadian 12:1-3).
(3). Pilihlah calon pemimpin yang bisa menjaga keutuhan ciptaan Tuhan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan daerah, bisa mewujudkan perdamaian dan keadilan (Yeremia 29:7).
(4). Pilihkan calon pemimpin yang berjiwa melayani dan sepenuhnya 'pro-rakyat' yang tidak mengandalkan politik uang.
(5). Jadilah garam dan terang dalam proses Pilkada dengan membawa 'suara kenabian' dan tidak bermental pragmatis.
(6). Jangan terlibat atau terjebak ke dalam barisan Golput tapi jangan pula ikut money politics.
(7). Para gembala dan pelayan mulai tingkat perkumpulan jemaat hingga gereja-gereja, agar berdoa terus memohon kekuatan dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus demi lancar dan suksesnya Pilkada.
(8). Gereja GBKP bersikap netral dalam Pilkada sehingga tak boleh dijadikan tempat kampanye, dan para pengurus gereja (pendeta, pertua, diaken serta unsur kategorial) harus non aktif dari jabatan tersebut bila terlibat sebagai juru kampanye atau personil tim sukses untuk kandidat tertentu.
(9). Jangan meminta bantuan apapun untuk acara perayaan Natal atau pembangunan gereja dsb dengan cara menyebar proposal-proposal kepada para kandidat (calon bupati/wakilnya), baik atas nama kumpulan jemaat (perpulungan gereja), gembala atau pengurus gereja maupun atas nama panitia acara setempat.
(10). Jaga persatuan dan kedamaian umat GBKP mulai dari tingkat keluarga (jemaat) hingga gereja selama Pilkada maupun setelah (usai) Pilkada. Terima kasih buat GBKP! Semoga GBKP menjalankannya secara konsisten melalui Pimpinannya. GBKP bebas dari foto-foto dukungan kepada Kepala Daerah tertentu menjelang Pilkada 2015.Maklumat ini sekaligus peringatan dan tamparan kepada Pimpinan-pimpinan gereja yang sudah terlanjur berfoto di media-media, latah mengacungkan jari "V" atau "jempol" untuk calon tertentu.
Jemaat yang buta hurufpun tau, apa yag terpampang di media itu bukan hanya mendoakan lagi. Mendoakan itu di ruang tertutup, bukan dipajang di media. Pimpinan Gereja harus bijaksanalah. Semua doa-doa politik itu seharusnya off the record. Jangan mau diperalat, apalagi merelakan diri untuk diperalat.
Pimpinan Gereja hendaknya tidak "menjual jemaat"nya bagi kemenangan calon tertentu hanya untuk kepentinga sesaat. Jemaat bukan komoditi. Mereka mahluk Tuhan yang tidak bisa dijual dan dibeli.
Pimpinan Gereja jangan menjadi "budak" pada calon yang maju dalam Pilkada. Jangan sampai kewibawaan pim[pinan gereja dikangkangi para calon penguasa. Dimana muka kami jemaat ini? Malu!
Ketika Pimpinan Gereja mendukung calon tertentu, maka lima tahun mendatang keretakan akan melanda jemaat. Menang atau kalah bagi calon yang didukung Pimpinan Gereja tidak akan membawa damai. Jadi, nggak usahlah ikut-ikutan. Apalagi yang didukung kalah, seperti beberapa Pemilu yang lalu, atau yang didukung itu ternyata kemudian adalah seorang koruptor. Kiranya para pimpinan gereja yang bertelinga mendengar, dan mereka yang memiliki mata membacanya.
Keterlibatan Pimpinan Gereja dalam dukung mendukung calon Kepala Daerah hanya akan membuat perpecahan diantara jemaat. Hal ini sejalan dengan himbauan Menkopolhukam, Luhut Panjaitan baru-baru ini yang menghimbau gereja harus berperan menyatukan seluruh umat, dan mengharapkan agar gereja mampu bekerja mencerdaskan jemaat.
"Gereja itu perannya bukan untuk berpolitik, gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan dimana saja di seluruh pelosok Indonesia," kata Luhut ketika membuka acara Sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke -33 di Bumi Tii Langga Kompleks Perkantoran Baa, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/9/2015).
Semoga Pimpinan Gereja yang memiliki telinga mendengar seruan ini, dan Pimpinan Gereja yang "melek huruf" membacanya, dan cepat bertindak menarik semua dukungan-dukungan yang selama ini sudah terlontar ke media.
Sebagai jemaat, saya malu, melihat para pimpinan gereja dipajang di media, mengacungkan jempol atau "jari telunjuk dan jari manisnya" tanda "V" kemenangan, dukungan bagi calon tertentu.
Padahal, belum tentu seluruh jemaatnya setuju. Lagi pula Pimpinan Gereja yang melakukannya tidak pernah bertanya kepada jemaatnya.
Pimpinan Gereja bukan dipilih jemaat untuk dukung mendukung seorang calon Kepala Daerah, tetapi mencerdaskan jemaat memilih calon yang baik dan melayani warga.
Pimpinan gereja harus berada di atas semua calon. Mendoakan, bukan mendukung, itulah tugas pimpinan Gereja, seperti himbauan Menkopolhukam. Menerima calon yang menang secara demokratis dalam Pilkada.
Pimpinan Gereja lebih baik bersikap seperti prinsip Pemilu: Bebas, Langsung, Umum,dan Rahasia.
Terima kasih GBKP, semoga Pimpinan Gereja yang lain mengikutinya. Selengkapnya maklumat itu dapat diakses di: http://hariansib.co/…/Jelang-Pilkada--GBKP-Terbitkan--10-MaIzin photonya ya Sarma Hutajulu. Kemal H Simanjuntak, Hans Midas SimanjuntakMakjen Simarmata, Ramlo R Hutabarat, Ulamatuah Saragih, Martin L Sinaga.(St Jannerson Girsang)
0 Comments