PPK Lawan KPUD Simalungun

Beritasimalungun Friday, September 04, 2015

Deklarator Forum Kordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (FKPPK) Kabupaten Simalungun (Foto Manson Purba)

BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-Mengelola anggaran pemilukada, Sekretaris dan Komisioner KPU Simalungun dinilai tidak transparan, khususnya anggaran yang diperuntukkan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).

Untuk menyikapi permasalahan itu, sejumlah ketua dan anggota PPK membentuk sebuah forum, yang mereka namakan, Forum Koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (FPPK). Mereka yang mendeklarasikan forum itu, mewakili PPK dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Jawa Maraja, Parapat, Tanah Jawa, Panei, Siantar, dan Raya.

Rapat Pleno itu mendaulat Ketua PPK Kecamatan Siantar, sebagi Ketua FPPK, yang jumlah anggotanya sekitar 20 PPK se Kabupaten Simalungun.

“Forum ini tercipta atas kesepakatan bersama, Dimana, Sekretaris dan Komisioner KPU Simalungun tidak transparan dengan pagu anggaran untuk PPK dan PPDP. Dulu dana bimtek PPDP, ada dananya. Kok sekarang tidak ada, begitu juga dana verifikasi calon perseorangan, dulu itu ada, hingga sekarang belum jelas dan biaya trasport PPK ke PPS, PPK ke KPU, PPS ke PPK dulu dananya ada, sekarang makin tak jelas. Dana lembur juga hingga sekarang tidak ada,” ujar Buyung Tanjung selaku koordinator FPPK, Kamis (3/9/2015).

Forum yang dibentuk ini kata Tanjung, akan mempertanyakan permasalahan yang mereka hadapi ke KPU Simalungun, dan forum ini juga lanjut Tanjung, akan mengadvokasi kasus hukum yang dihadapi anggota PPK dan PPS. Pada musyarah itu juga terungkap, bahwa komisioner KPU Simalungun dan Sekretarisnya, tidak lagi satu visi.

“Sepengetahuan saya, kalau di komisioner KPU Simalungun dan sekretaris KPU sudah tidak sinkron. Jadi bagaimana dengan kita?, akibat dari ketidak sinkronan maka kita juga merasa bahwa KPU Simalungun tidak transparan dengan anggaran,” kata seorang Ketua PPK yang ikut hadir.

Pendapat senada juga diungkapkan ketua PPK Tanah Jawa. Ia menilai KPU Simalungun, tidak pernah memberikan informasi yang jelas kepada PPK, dan dia mempertanyakan, apakah PPK tidak bagian dari KPU Simalungun.

“Salah satu contoh ketika mempertanyakan anggaran PPDP kepada salah seorang staf dari KPU Simalungun, saya dilempar kesana-sini tanpa ada kejelasan. Saya sempat ingin mengundurkan diri, akan tetapi, karena ada wadah ini, maka saya siap kembali untuk menjalankan tugas dan fungsi selaku PPK Kecamatan,” katanya. (Penulis Manson Purba)