Usai Polemik, Akhirnya PLN Bebaskan Pelanggan Pilih Pasca Atau Prabayar

ILUSTRASI

BERITASIMALUNGUN.COM-Usai terjadi polemik yang menyita perhatian publik soal sistem token pulsa listri usai dikritisi Menteri Kemaritiman Rizal Ramli, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membebaskan pelanggan pilih sistem pasca bayar atau pra bayar.

Dirut PLN Sofyan Basir mengaku akan mengikuti kebijakan tersebut. Untuk sementara ini PLN akan memberikan dua pilihan kepada pelanggannya.

"Sementara kita akan berikan pilihan, mau pasca atau prabayar buat pelanggan baru," kata Sofyan, Rabu (9/9/2015) seperti yang dilaporkan Kontan.

Sofyan menjelaskan, perlakuan yang sama juga akan diberikan kepada rumah tangga yang akan naik daya. "Ini akan kita kaji juga," katanya.

Rizal Ramli (Foto: Kompas)

Sebelunya Rizal Ramli mengeluarkan kritik tajam PLN yang membiarkana adanya "provider setengah mafia". Diaa menganggap kebijakan tersebut merugikan pelanggan.

Karena tidak memiliki pilihan. Selain itu, jumlah listrik token yang didapat juga tidak sama dengan jumlah yang dibeli, sehingga merugikan masyarakat.

Rizal pun memerintahkan PLN untuk “menghidupkan” kembali sistem meteran. Sehingga pelanggan bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Apakah mau menggunakan sistem token atau meteran.

Berdasarkan data PLN. Saat ini ada 20 juta pelanggan menggunakan sistem token atau prabayar. Sementara yang menggunakan sistem meteran atau pasca bayar ada 36 juta pelanggan.

Baru-baru ini Rizal Ramli kepada Kompas mengeluarkan pernyataan kalau dirinya menyesal telah menyampaikan pernyataan terkait adanya "provider setengah mafia" di layanan listrik prabayar (token) yang menyedot uang rakyat.

Namun, ia menjelaskan, pernyataannya tersebut semata-mata hanya ingin mengungkapkan fakta yang selama ini belum diketahui pengguna layanan pulsa listrik.

"Saya itu sebenarnya enggak niat bikin gaduh. Saya hanya ingin ungkap fakta. Daripada kita diam-diam saja, ternyata di dalamnya (ada) KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) mendingan kita ungkap fakta saja," kata Rizal ditemui seusai rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta.

Dia pun berpendapat, "kegaduhan" itu bukan kegaduhan yang biasa-biasa saja, melainkan kegaduhan yang ada isinya. "Tidak gaduh hanya di 'kulitnya'. Kalau gaduh hanya di 'kulitnya', itu adalah infotainment. Saya enggak tertarik dengan infotainment," kata Rizal.

Menurut Rizal, investor pun justru senang jika ada "kegaduhan yang berisi" itu. Sebab, itu artinya, sebagian pejabat di pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai terbuka.

"Kalau ada yang bilang gaduh-gaduh investor tidak jadi datang, saya pikir itu cara pandang kuno. Cara pandang Orde Baru," kata dia.

Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota Dewan mempertanyakan sepak terjang Rizal yang dinilai justru membuat kegaduhan.

Terkait "provider setengah mafia" di pulsa listrik, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai, tuduhan Rizal sangat serius. Pasalnya, sebagai seorang menteri koordinator, Rizal tentu memiliki data valid dan aktual atas apa yang disampaikan.

"Karena jika tidak (benar), tuduhan tersebut bisa menjadi fitnah dan menimbulkan kegaduhan baru di negara ini," ucap Ferdinand di Jakarta, Selasa (8/9/2015). (Kontan.co.id, Kompas.com)

Berita Lainnya