482 Ha yang Dikuasai UD MASJ, Kini Sah Masuk Hutan Register 18

Beritasimalungun 10/21/2015 04:59:00 am

Puluhan warga Hutabayu Raja, saat berdemo ke PN Simalungun.

BERITASIMALUNGUN.com, Raya-Masyarakat Nagori Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, mulai sedikit lega. Masyarakat yang sempat tersulut emosi mengenai kejelasan tanah seluas 482 hektar namun dikuasai oleh UD Mitra Abadi Jaya Sawit (MAJS), hingga melakukan pengrusakan dan pembakaran mes karyawan, menemukan titik terang, manakala putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tak memberikan hak kepemilikan kepada UD MAJS.

Pengadilan memutuskan bahwa tanah seluas 482 hektar yang diakui UD MAJS sebagai miliknya, ternyata masih masuk pada kawasan register 18.

“Putusan nomor : 67/pdt 6/2014/PN-Sim adalah dalam provisi menolak tuntutan provisi dari penggugat, dalam konpensi. Dalam eksepsi, menerima eksepsi dari tergugat VI untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk),” kata David P Sitorus, selaku Ketua Majelis Hakim saat sidang perkara tersebut, di Pengadilan Negeri Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Selasa (20/10/2015) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dijelaskan David yang juga selaku Humas Pengadilan Simalungun, gugatan itu sebelumnya dilyangkan Koperasi Pertanian Mayangsari Nagori Marihat, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, melakukan gugatan kepada UD MAJS selaku tergugat atas 482 hektar lahan yang berada di Nagori Mayang.

Koperasi ini menggugat, dimana, pasal 71 ayat (2) UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan menyebutkan, hak mengajukan pengelolaan kawasan hutan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Maka penggugat pada putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, Rabu 29 Juli 2015, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata David.

Sedangkan soal lahan seluas 482 hektar kurang lebih, kata David masih termasuk ke dalam kawasan hutan register 18.

Dimana, diterangkan David lagi, kawasan hutan register 18 telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan pada tanggal 5 Juli 1918, dengan SK 2B No dan masuk dalam CDK ju Simalungun dan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan, kesepakaran jo SK 44/Menhut-II/2015, Jo SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, tentang kawasan hutan provinsi Sumatara Utara. (Manson Purba)