| Warung Saragih warga Hatonduhan penerima BSPS 2013.Foto Syamp |
BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-Proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan RI Tahun Anggaran 2013 yang digucurkan untuk Kabupaten Simalungun kuat diduga permainan " Mafia" Anggaran dengan mengatas namakan aspirasi.
Tidak tanggung dana bantuan sebesar Rp. 11.820.000.000,- namun sangat disayangkan pelaksanaan dilapangan digunakan sebagai bahan politik oleh segilintir pengurus partai untuk mendulang suara dalam menghadapi Pileg 2014.
Selain adanya permainan mafia anggaran yang riskan mengakibatkan kerugian uang negara mencapai Rp. 2.116.000.000.- para Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang merupakan kelompok pengurus partai berlambang pohon beringin berwarna kuning ini tak sungkan untuk menyerukan kepada penerima bantuan untuk memilih salah satu calon usungan partainya menuju senayan satu.
Pantauan langsung dari kecamatan Hatonduhan pelaksanaan proyek banyak yang tidak tepat sasaran, ada sebagian yang mendapat bantuan untuk meningkatkan mutu bangunan bisnis isi ulang air minum ada juga diperuntukkan untuk merenopasi warung jajananya.
Salah seorang warga hatonduhan yang mendapatkan bantuan dijumpai dirumahnya menjelaskan bahwa mulai pencairan pertama sampai kedua tidak pernah pemilik rekening bantuan pegang kendali buku rekening tetapi di pegang oleh TPM dan pihak perbankan.
"Dulu memang benar pra pencairan bantuan yang mengurus bantuan ini adalah seorang ketua PAC partai berwarna kuning berinisial VS dengan syarat warga bersedia memilih Ali Wongso Sinaga selaku calon DPR RI, ya kami mau saja yang penting jelas dapat bantuan" jelasnya.
"Tetapi aneh harga matrial sangat mahal sekali, masa semua item matrial naik beda harga sebesar Rp.6.000 dari harga pasaran biasa dan jika dikali kalipun semua bahan yang kami dapat palingan sebesar Rp. 6.250.000.- saja pada hal kenyataan kan dari kementerian sebesar Rp. 7.500.000.-" tukasnya.
"TPM nya juga kan orang orangnya partai mereka dan selama pelaksanaan tak pernah ada terlihat peran pemerintah daerah Pemkab Simalungun, tetapi semua yang berperan adalah orang partai" tutupnya.
Dilain waktu, warga kecamatan Panei, Dolok Pardamean , Panombean Panei dan Dolok Panribuan juga membenarkan bahwa banyak kejanggalan pelaksanaan proyek BSPS 2013, digunakan sebagai alat kampanye oleh pengurus partai berwarna kuning tersebut. Bahkan seorang penerima bantuan juga menjelaskan adanya peran serta seorang DPRD Simalungun berinisial TJS yang juga sebagai koordinator PPIP. (Syamp)
0 Comments