St Jannerson Girsang |
Mari, rakyat Indonesia di seluruh dunia mendesak DPR-RI melaksanakan
tugasnya melakukan fit and proper test untuk Calon Pimpinan KPK. Cermati
anggota DPR bemulut "bau" dan bermulut "wangi".
Komisi III
menurut pengamat, terkesan mengulur-ulur waktu melaksanakan fit and
proper test bagi 8 Capim KPK. Panitia seleksi KPK--yang dipimpin seorang
perempuan lulusan Universitas Harvard, sudah menyelesaikan pekerjaannya
dan sudah masuk ke DPR, Oktober 2015 lalu.
Tapi sampai sekarang
masih digoreng-goreng di Komisi III DPR-RI. . Padahal, Pimpinan DPR-RI
sudah menyerahkan delapan nama Capim itu ke Komisi III.
Seorang
pengamat, Miko Ginting, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, menduga tindakan mengulur-ulur pelaksanaan fit and proper
test itu adalah usaha untuk menjegal calon tertentu, memuluskan
calon-calon tertentu?.
Selain itu dia menduga tindakan DPR-RI berusaha memuluskan Revisi UU KPK?
Dugaan ini bukan tidak berdasar. Upaya memuluskan Revisi UU KPK memang
dilakukan kebetulan hampir bersamaan dengan Pemilihan Pimpinan KPK yang
baru.
Maunya DPR, UU KPK direvsi dulu, baru dibahas Calon
Pimpinan KPK. "Karena waktu itu rencananya kan revisi dulu. Tapi karena
Presiden belum setuju, ya sudah kita kembalikan ke Komisi III," ujarnya
Fahri Hamzah, wakil Ketua DPR-RI yang menandatangani penyerahan
nama-nama Capim itu, 10 Nopember lalu. .
Tapi Jokowi tau apa maunya mereka. Beliau menunda revisi UU KPK.
Syukur, meski diulur-ulur begitu, KPK masih mampu melaksanakan tugasnya, membongkar kasus-kasus besar korupsi.
Di Sumatera Utara misalnya, KPK menahan pejabat dan mantan Ketua dan
beberapa Wakil Ketua DPRD Sumut pediode 2009-2014 yang menerima
gratifikasi kasus Interpelasi di provinsi itu.
Dukung KPK, merekalah yang bekerja untuk rakyat!
Rakyat harus makin cerdas mengamati ucapan, tindakan para anggota DPR kita. Beberapa diantara anggota DPR bermulut "bau"
Lihatlah apa yang dilakukan Pimpinan DPR. Bukannya mendesak anggotanya
melakukan fit and proper test untuk memilih Pimpinan KPK yang baru,
Mulutnya"bau".
Ketua DPR-RI justru asyik masyuk memunculkan kegiatan kontroversial. Bertemu Donald Thrump dan berkampanye untuknya.
Bahkan belakangan ketahuan, Ketua DPR itu lebih suka menemui Pimpinan
Free Port, bersama pengusaha Reza Khalid, untuk memperoleh saham, untuk
bisa main golf dan punya jet pribadi yang representatif.
Berani
pula mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. "Sebetulnya, kalau yang
dicatut orang biasa, itu pencemaran nama baik. Tetapi, kalau kepala
negara, itu kriminal kenegaraan," kata Hasyim Muzadi, dari Dewan
Pertimbangan Presiden di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu
(18/11/2015).
Terlalu banyak "sandiwara". Beda yang diucapkan,
beda pula yang dilakukan. Katanya berjuang untuk rakyat Papua, tetapi
meminta saham kosong dari perusahaan yang beroperasi di Papua untuk
kantong sendiri! Mau dantai di lapanga golf, mau punya pesawat jet
pribadi, Suaranya sudah "bau", seperti pernah diungkap Prof Dr Sahetapy.
Cermati DPR yang bermulut "wangi" (suaranya untuk rakyat,
memberantas korupsi) dan DPR bermulut "bau" (suaranya,
komentar-komentarnya di media bermuatan duit untuk rekening gendut
pribadi dan kelompoknya, memperjuangkan diri dan kelompoknya, bukan
memperjuangkan rakyat Indonesia)!.
DPR itu wakil rakyat
Indonesia, bukan wakil agama, atau golongan. Tugasnya adalah legislasi,
pengawasan, bukan melobi-lobi pejabat untuk dapat "proyek", dapat duit!
Mari, seluruh rakyat Indonesia di seluruh dunia mendesak DPR-RI
melaksanakan tugasnya melakukan fit and proper test untuk Calon
Pimpinan KPK. (St Jannerson Girsang)
0 Comments