Jalan Rusak Lintas Provinsi di Simalungun salah satu penghambat investasi PMA di Simalungun. Foto Asenk Lee Saragih. |
BERITASIMALUNGUN.COM,
Raya-Kabupaten Simalungun merupakan daerah investasi Penanaman Modal Asing
(PMA) urutas 20 dari 33 kabupaten/kota se Sumut. Sementara tiga daerah yang PMA
tinggi yakni Kabupaten Deliserdang, Tapanuli Utara dan Kota Medan pada tahun 2015.
Kepala
Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut Purnama Dewi di Medan, baru-baru
ini mengatakan, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Deliserdang mencapai
Rp6,003 triliun. Disusul Kota Medan senilai Rp4,360 triliun dan Kabupaten
Tapanuli Utara Rp2,419 triliun.
“Tiga
kabupaten/kota itu pada tahun lalu memiliki investasi PMA terbesar di Sumut.
Pada 2015, total investasi PMA Sumut sudah mencapai Rp15,576 triliun. Sementara
Kabupaten Simalungun hanya urutan ke 20 dari 33 kabupaten/kota se Sumut,"
katanya.
Adapun
investasi PMA terbesar berada di sektor industri kimia, listrik, gas dan air,
transportasi, gudang, komunikasi, serta industri makanan dan pertambangan.
Ia
menjelaskan, dari 33 kabupaten/kota, masih 20 daerah yang menjadi tempat
invetasi PMA pada tahun 2015. Setelah Deliserdang, Medan, dan Tapanuli Utara,
investasi PMA ada di Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Langkat, Mandailing
Natal. Pakpak Bharat, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, dan Humbang Hasundutan.
Disusul
Asahan, Binjai, Toba Samosir, Nias Selatan, Batubara, Tebingtinggi,
Padangsidempuan, dan Padang Lawas.
“Pemprov
Sumut terus mempromosikan semua kabupaten/kota khususnya yang belum 'dijamah'
PMA agar investor masuk ke daerah tersebut," katanya.
Promosi
perlu dilakukan, bukan hanya untuk mengejar target investasi yang tahun 2016
ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sebesar Rp16,51 triliun,
namununtuk mempercepat kemajuan perekonomian di daerah.
“Investasi
baik PMA mau pun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) akan mendorong
perekonomian yang otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,"
katanya.
Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Parlindungan Purba menyebutkan,
sebenarnya minat investor berinvestasi di kabupaten/kota di Sumut cukup tinggi
karena potensi sumber daya alamnya yang cukup besar.
Minat
investasi tinggi itu tercermin dari banyaknya pengusaha asing yang meminta
informasi, bahkan menawarkan kerja sama dengan anggota Apindo untuk
berinvestasi di kabupaten/kota.
Namun
rencana investasi itu sering gagal karena banyaknya hambatan perizinan yang
justru bersumber dari pemkab/pemkot.
Perizinan
bukan hanya lambat, tetapi mahal. "Kalau mau dijadikan tempat investasi,
bupati/wali kota 'welcome' dengan investor dengan memberikan banyak
kemudahan-kemudahan," ujar Parlindungan. (Anlee)
0 Comments