PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DI BONAPASOGIT) ANTARA ADA DAN TIADA

Oleh DR. Ronsen LM Pasaribu

BERITASIMALUNGUN.COM-Bicara Pemberdayaan Masyarakat, sangat sering kita dengar ditengah masyarakat bahkan beberapa Instansi Pemerintah dalam fortofolionya memasangkan salah satu lembaga yang menangani pemberdayaan masyarakat. Bahkan ditingkat pemerintahan yang paling bawahpun kita melihat ada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan yang dikerjakan oleh lembaga tersebut seputar menangani bencana alam sampai para korban dapat terselematkan serta mendapatkan bantuan yang sifatnya menyalurkan dari para donatur.

Ada pula kegiatannya pada waktu pejabat atasan datang untuk melakukan penyuluhan di masyarakat, maka seksi pemberdayaan masyarakatlah yang dimajukan sebagai pelaksananya. Mungkin ada kegiatan lainnya, tergantung pada bapak Kepala Desa, Camat atau Bupati/Walikota memberikan tugas, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memerlukan.

Tentu, kegiatan itu tidak salah dan memang harus ada yang menanganinya agar masyarakat tertolong dari kemelut yang dihadapi, menjadi normal kembali, untuk kemudian dapat bekerja sebagaimana sehari-hari. Pertanyaannya, apakah hanya itu yang dinamakan “pemberdayaan Masyarakat?”

Pemberdayaan masyarakat secara harafiah diartikan proses mendorong kemampuan seorang melalui pengaruh dari luar dirinya agar memiliki pertambahan kemampuan (empowering) untuk mandiri dan meningkat kesejahtraannya.

Jika dibidang pertanahan, ditambahkan pengertian tadi dengan berbasis pemanfaatan dan penggunaan tanah. Jadi kata kuncinya, ada subjek, kelompok, ada sarana perubahan menuju kemandirian dan tujuannya jelas untuk kesejahtraannya.

Unsur Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Identifikasi subjek dan objek, melalui Social Mapping. Pemetaan sosial, kegiatan memetakan data sebanyak-banyaknya dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya yang menonjol di lingkup yang diteliti.

Metode yang terbaik adalah peneliti hidup bersama masyarakat, agar bisa dilihat, didengar, diamati, dicatat aktivitas mereka tiap hari. Akan menghasilkan daftar, kegiatan unggulan apa yang dikerjakan oleh masyarakat setiap hari sebagai sumber ekonomi.

Cara ini memerlukan 2-3 bulan, tetapi ada cara yang disebut Pemetaan Sosial Cepat. Memperhatikan data sekunder, misalnya statistik dan atau kebijakan Bupati tentang produk unggulan dari suatu daerah. Itulah yang ditetapkan sebagai potensi yang dikerjakan oleh masyarakat setempat.

Tidak salah lagi kita memilih kegiatan itu untuk program Pemberdayaan Masyarakat setempat, sebab sudah mendarah daging baik cara dan tingkat ekspektasinya atas hasilnya, dalam memenuhi kebutuhan setiap hari.

2. Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Anggota Kelompok adalah mereka yang secara spesifik menanam tanaman sejenis, disebut juga industri agro wisata, Mangga misalnya. Semua anggota harus memiliki pohon mangga. Kelompok terdiri Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota, tentatif bisa dibentuk Seksi yang diperlukan.

Kelompok ini menjadi kuat, bersatu untuk mendiskusikan apa masalah mereka, bagaimana menyelesaikan masalah, kepada siapa ber koordinasi dalam mengatasi masalah.

Kebersamaan inilah sebagai core usaha bersama, Koperasi dan lain sebagainya. Bentuk juga Koperasi Usaha Tani, supaya jika berhubungan dengan lembaga keuangan, ada lembaga hukum yang bertindak secara hukumnya.

3. Sosialisasi : bermaksud untuk memberikan penerangan, kejelasan, pembinaan baik teori maupun tehnis tertentu, sehingga petani merasa cukup pengetahuannya untuk bekerja. Berani pula untuk bertanya, manakala ada hal yang meragukan, atau tidak diketahuinya. Metode sosialisasi hendaknya disesuaikan audiens, ada kalanya lebih percaya jika melihat akan sukses story secara nyata daripada hanya berbicara teori saja.

Ini masuk akal, sebab merubah pola yang berulang dilaksanakan, ke pola yang disarankan penuh keraguan, ketakutan kegagalan serta siapa yang mengatasi kebutuhan setahun apabila ada kegagalan dari tehnologi yang baru ini.

Prinsip pemberdayaan bukanlah “memakan uang pinjaan, tetapi memakan untung dari pinjaman itu sendiri”. Konsekwensinya, bantuan pemerintah hanya sebatas fasilitasi alat dan modal awal berupa bibit, infrastruktur dan penyuluhan saja. Selebihnya merupakan dana talangan yang harus diperhitungkan sebagai modal kerja, dalam bisnis pilihannya.

4. POKJA (kelompok Kerja) : Kelompok yang terdiri dari Pemerintah Daerah, dengan komposisi Bupati sebagai Ketua, Kepala Kantor Pertanahan sebagai Wakil dan Kepala Dinas terkait sebagai anggota. Pokja ini berfungsi sebagai fasilitator, memfasilitasi atas laporan Pokmas agar masaalah terselesaikan.

Masalah modal misalnya, Pokja memfasilitasi dengan pihak Perbankan, Lembaga Keuangan yang bunga paling rendah sekaligus mengatur akad kredit.

Masalah tehnologi, untuk menjamin usaha pertaniannya produktif menyumbngkan profit yang setinggitingginya. Masalah tehnologi, menghasilkan produk langsung jual atau pengolahan produk diversifikasi atau diferensiasi product. Hal terpenting juga masalah jaminan pasar, tugas Tim Pokja adalah semua hasil yang diproduksi, supaya ada kepastian memasarkannya.

Tanpa memasarkan, akan sia-sialah usaha masayrakat ini. Artinya tujuan Pemberdayaan masyarakat bukan berhenti di kebutuhan pokok saja, tetapi harus disamping kebutuhan pokok, juga harus menjual barang kepasar, untuk keuntungan usahanya.

Dengan uraian diatas, kita bisa melihat sejauhmana konsep pemberdayaan yang ada dan yang di cita-citakan oleh harapan suatu Pemberdayaan Masyarakat. Judul diatas, hanya memancing kita untuk tergerak meningkatkan konsep pemberdayaan yang bersifat “bantuan” ketika ada musibah, berubah menjadi pemberdayaan masyarakat yang melahirkan petani yang memiliki kemampuan wirausaha, memiliki kemandirian usaha dan bisa bertindak sejajar dengan pihak pelaku ekonomi lainnya dalam menentukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Memudahkan cara pandang tentang pemberdayaan masyarakat,

Saya ambil contoh yang muncul saat Diskusi Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di YPDT (Yayasan Pecinta Danau Toba), ada ibu Ratnauli Gultom tinggal di Onanrunggu, Samosir. Ibu ini, membawa Contoh hasil karyanya dalam botol kecil, dinamai Manggo Wine, Silimalombu.

Beliau minta pendapat saya, dari sudut Pemberdayaan Masyarakat, karena masalahnya adalah dukungan pemerintah dianggap tidak ada. Pilihan jenis produk ini sudah tepat, karena Mangga di Samosir melimpah ketika panen harga hanya Rp. 2000,00 per Kilogram.

Jatuh tiada arti malah berton ton busuk, demikian penjelasannya. Saya sarankan, supaya ada tahapan mulai dari pembentukan kelompok, dukungan Pokja dalam hal ini Pemerintah Daerah agar segera memproses Ijin terkait, demikian juga pemasarannya.

Apabila, tidak ada kelompok maka usaha ini kesulitan menembus birokrasi, pada hal sebenarnya Mangga Samosir dengan merubah menjadi Wine sudah tepat, sebab tidak laku jika dijual kepasar dalam bentuk mangga saja.

Pemasaran juga nantinya bisa di segmentasikan, misalnya ke Gereja HKBP (perjamuan), Gereja lainnya di Sumatra dan Pasar di Kota besar Sumatra dan Pulau Jawa serta Eksport ke Luar Negeri. Bisa diperkirakan, petani di Samosir akan memiliki tambahan pendapatan tetapnya, karena menanam mangga ini biayanya sangatlah mudah dan murah. Serta tanaman yang cocok di alam Samosir.

Kesimpulannya, Pemberdayaan Masyarakat di Bonapasogit mestinya bisa dikembangkan dari hanya fortofolio sekarang ini menjadi pemberdayaan yang sesungguhnya, pemberdayaan yang belum kita pahami secara meluas akibat kekurang pengetahuan kita juga. Kedua, potensi di Bonapasogit sangat banyak yang menjadi potensi, Kacang, Bawang, Ternak, Padi dan Haminjon serta rempah-rempah seperti Sinyarnyar, dan lainnya.

Tinggal bagaimana konsep Pemberdayaan Masyarakat ini kita bangun, untuk membangunkan Ekonomi Rakyat yang mampu meningkatkan potensi lokal menjadi produk ketingkat propinsi, Indonesia dan bahkan Luar Negeri. Niscaya Bonapasogit kita akan mandiri dan sejahrta yang berkeadilan, berbasis ekonomi kerakyatan. Semoga. (Minggu, 13 Maret 2016. Pkl. 12.18 WIB.

Ketua Umum FORUM BANGSO BATAK INDONESIA ( FBBI ).