Cerita Warga Pemilik KJA di Danau Toba, Mereka Dibentak Aparat

Crisma A. Albandjar, Staf Khasus Kepala Staf Kepresidenan (kanan) saat bertemu dengan warga Sualan dan Kadis Perikanan dan Peternakan Simalungun, Pardamean Sijabat, Jumat (22/7/2016). Ist

BeritaSimalungun.com, Parapat-Kehadiran Crisma A. Albandjar, Staf Khasus Kepala Staf Kepresidenan di Parapat dimanfaatkan oleh para peternak ikan Keramba Jaring Apung (KJA) di Dusun Sualan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, untuk mengadukan nasib. Para pembudidaya ikan mengadu ketakutan karena kedatangan Aparat TNI yang dikirim Bupati Simalungun untuk membersihkan KJA milik mereka.

"Kami sudah berhari-hari disenggak-senggak (dibentak-bentak) sama TNI. Kami takut, kami ngak tahu mau menyampaikan keluhan kami ini kepada siapa," ujar Berkat Lubis, Warga Sualan pemilik KJA saat bertemu Crisma A. Albandjar.

Sebelumnya pembersihan KJA ini sudah dilakukan sejak Rabu (20/7/2016) lalu, yang akan berlangsung hingga Senin (25/7/2016). Dalam pembersihan ini, JR Saragih menurunkan 600 TNI dan Polisi di hari pertama pembersihan dan semakin berkurang dihari-hari berikutnya.

“Khususnya di Parapat harus nol dari KJA. Kita akan menata dan hari ini (20/07) 50 % KJA kita bubarkan (bersihkan) dari Danau Toba. 50 persen lagi untuk mengumpulkan ikannya dan kita kasih batas waktu kepada pemilik sampai tanggal 25/07/2016 KJA harus nol dari Danau Toba ini,” kata Bupati Simalungun JR Saragih saat mendatangi para peternak ikan di dusun Sualan, Kamis lalu.

Saat berbincang dengan Crisma, Berkat membeberkan bahwa mereka memiliki investasi di KJA yang menjadi sumber pendapatan mereka selama ini, yang tanpa solusi diminta harus dibersihkan. Ia juga menjelaskan banyak detail kodisi yang mereka hadapi atas penertiban KJA tersebut.

Dalam penjelasannya Berkat sebagai perwakilan warga Sualan menyampaikan mereka meminta suapaya mereka diberikan waktu hingga Oktober, supaya bisa memanen ikan berukuran kecil yang ada di KJA atau diberikan ganti rugi atas hal ini.

Mendengar keluhan warga, Crisma mengajak Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun, Pardamean Sijabat yang ada dilokasi pertemuan untuk mencari solusi atas hal ini.

Saat terjadi perbincangan dengan Pardomuan, Crisma menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak mau ada konflik antara warga dengan pemerintah daerah atas pengembangan Danau Toba.

"Pemerintah pusat itu tidak mau gara-gara pengembangan Danau Toba masyarakat yang dikorbankan, jadi untuk mereka-meraka ini mari kita cari solusinya, aturan milik kita kok, jadi kita yang mengaturnya," ujarnya.

"Banyangkan kalau bapak berada di posisi-posisi para warga ini, tentu kan gak mau dong dikorbankan demi pemerintah. Pemerintah yang berkorban untuk rakyatnya," tutur Crisma kepada Pardamean.

Pardomuan Sijabat yang mendengar ucapan Crisma menyampaikan bahwa mereka sudah punya target waktu dalam pembersihan KJA di Danau Toba dan target tersebut tidak bisa diubah lagi.

Mendengar hal ini Crisma mempertanyakan kenapa tidak bisa dirobah dan target tersebut dari siapa? Pardomuan tidak menajawab pertanyaan tersebut, namun ia mengatakan bahwa tindakan mereka sudah tepat atas penertiban KJA tersebut.

"Sudah persuasif kami bu. Sudah saya datangi para warga ini. Pak Bupati pun sudah berbicara dengan mereka kemarin. Sudah disepakati penertiban ini sama warga," ujarnya.

Berkat Lubis yang tidak puas dengan penjelasan Pardamena menyampaikan bahwa target waktu pembersihan keramba tersebut disampaikan oleh JR Saragih karena dalam rangka kunjungan Jusuf Kalla dan Jokowi ke Parapat.

Jan Wanner, Kepala Bappeda Simalungun yang berada di lokasi juga menyampaikan bahwa tindakan mereka menertibakan KJA ini juga untuk kepentingan Warga sehingga tidak ada salahnya. "Ini untuk kepentingan warga juga kok," ujarnya dengan nada meninggi kepada Berkat Lubis.

Crisma pun menyampaikan bahwa ia akan menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden. "Kami ini adalah mata dan telinga dari presiden. Beliau tidak mau asal bapak senang. Kalau ketahuan, habislah,"ujarnya mengakhiri pertemuan.

Kepada Wartawan, Crisma menyampaikan Presiden Jokowi tidak mau ada warga yang dikorbankan saat pengembangan Danau Toba. Menurutnya pengembangan Danau Toba adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan malah mengorbankan masyarakat.

"Jangan ada warga yang dikorbankan oleh pemerintah. Permasalahan ini akan kita jadikan masukan. Presiden itu harus ada apanya. Pemerintah dengan Warga harus dialog lagi ini, soalnya tadi tinggal tunggu waktu penertibanya diperpanjang hingga ikan kecilnya bisa dipanen atau bisa diganti rugi," ujarnya mengakhiri.(*)

Sumber: tribun-medan.com