 |
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi Gubsu memberikan keterangan pers usai acara
penandatanganan nota kesepakatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan
Kawasan Danau Toba di Hotel Grand Aston Medan, Senin (25/7/2016).Ist
|
Luhut Beri Sinyal Tertibkan KJA di Danau Toba Milik Koorporasi
BeritaSimalungun.com, Medan-Penyelamatan kawasan Danau Toba
dari kerusakan lingkungan harus dilakukan secara holistik. Karena kini kerusakan
dan pencemaran Air Danau Toba sudah sangat membahayakan yang disebabkan oleh
manusia. Kini dibutuhkan penanganan secara Holistik guna mewujudkan kembali
Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata internasional di Dunia.
Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan ceramah pada
acara Dialog Nasional Kebangsaan dan penandatanganan Rencana Aksi Terpadu
Penanganan Kawasan Danau Toba oleh Gubernur Sumut dan 7 Kabupaten Kawasan Danau
Toba di Grand Aston Hotel Medan, Senin (25/6/2016).
“Tingkat pencemaran Danau Toba itu sudah pada tingkat
sangat membahayakan. Akan terjadi paradoks jika pengembangan sektor pariwisata
Danau Toba tidak dilakukan tanpa menanggulangi kerusakan lingkungan yang sudah
mengakibatkan manusia terganggu,” katanya.
“Kemarin ada cerita, ada orang barat berenang di sana
tiba-tiba hidungnya berdarah. Ternyata saat diperiksa, lintah ada dihidungnya.
Ini fakta. Untuk itulah, sebelumnya ia telah menyampaikan kepada Bupati
Simalungun JR Saragih untuk lebih serius menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA)
di Danau Toba. Luhut bahkan menekankan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa
mengatur pemerintah,” ujarnya.
“Tidak ada yang tidak bisa kita sentuh. Kau lihatlah.
Pengen tahu saya. Sepanjang itu melanggar perundangan dan membuat
ketidaknyamanan kepada rakyat, pasti kita tindak sesuai aturan. Jadi saya tidak
suka dibilang tidak bisa menyentuh, emangnya dia itu siapa? Emangnya dia siapa?
Tentu prosesnya ada, kita juga harus mentaati peraturan,” katanya.
Luhut menegaskan, seluruh perusahaan yang saat ini
beroperasi di kawasan Danau Toba terindikasi merusak lingkungan. Untuk itu,
seperti TPL misalnya diminta untuk melakukan audit terhadap mesin yang sudah
tua, harus ramah lingkungan, jangan sampai bau, dan harus memiliki HTI sendiri
yang cukup untuk kebutuhannya.
“Saya tidak bilang soal TPL ditutup, tapi TPL harus
mematuhi masalah lingkungan. Dia harus mengaudit mesinnya sendiri, karena sudah
mesin tua. Dia harus ramah lingkungan, jangan sampai bau, dan dia harus
memiliki HTI-nya sendiri yang cukup memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai pohon
hutan lagi dipotong untuk memenuhi kebutuhan dia,” tegas Luhut.
Ia juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada
pihak TPL, agar segera berbenah. “Jadi jangan ada yang merasa kami tidak
terlibat. Saya sudah bilang sama yang punya, malah Luhut Panjaitan diisukan
punya saham. Pala kau punya saham. Nggak bisa pak. Saya jengkel betul itu.
Jangan bikin isu-isu lah, nggak lah. Saya tidak sekaya mereka, tapi saya tidak
melacurkan harga diri saya, nggak akan. Jadi kalau ada yang merasa tidak bisa
disentuh, pengen tahu saya apa dia nggak bisa disentuh,” kesalnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan
mengatakan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan penertiban KJA di kawasan
Muara. Ada sekitar 50 KJA yang ada di kawasan ini, namun seluruhnya milik
warga, bukan milik korporasi.
Nikson menargetkan, KJA di kawasan Tapanuli Utara akan
tuntas pada Desember 2016. Sementara untuk warga yang harus beralih dari petani
KJA, pemerintah akan memberikan perhatian.
“Bisa nanti kita berdayakan, apakah rumah mereka kita
jadikan rumah singgah dengan bantuan perbaikan, atau dengan memberikan subsidi
menjadikan mereka pedagang yang bagus atau mensubsidi sektor pertanian mereka,”
kata Nikson. (BS)
0 Comments