Dibutuhkan Penyelamatan Danau Toba Secara Holistik

Beritasimalungun Wednesday, July 27, 2016

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi Gubsu memberikan keterangan pers usai acara penandatanganan nota kesepakatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba di Hotel Grand Aston Medan, Senin (25/7/2016).Ist

Luhut Beri Sinyal Tertibkan KJA di Danau Toba Milik Koorporasi

BeritaSimalungun.com, Medan-Penyelamatan kawasan Danau Toba dari kerusakan lingkungan harus dilakukan secara holistik. Karena kini kerusakan dan pencemaran Air Danau Toba sudah sangat membahayakan yang disebabkan oleh manusia. Kini dibutuhkan penanganan secara Holistik guna mewujudkan kembali Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata internasional di Dunia.

Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan ceramah pada acara Dialog Nasional Kebangsaan dan penandatanganan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba oleh Gubernur Sumut dan 7 Kabupaten Kawasan Danau Toba di Grand Aston Hotel Medan, Senin (25/6/2016).

“Tingkat pencemaran Danau Toba itu sudah pada tingkat sangat membahayakan. Akan terjadi paradoks jika pengembangan sektor pariwisata Danau Toba tidak dilakukan tanpa menanggulangi kerusakan lingkungan yang sudah mengakibatkan manusia terganggu,” katanya.

“Kemarin ada cerita, ada orang barat berenang di sana tiba-tiba hidungnya berdarah. Ternyata saat diperiksa, lintah ada dihidungnya. Ini fakta. Untuk itulah, sebelumnya ia telah menyampaikan kepada Bupati Simalungun JR Saragih untuk lebih serius menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba. Luhut bahkan menekankan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatur pemerintah,” ujarnya.

“Tidak ada yang tidak bisa kita sentuh. Kau lihatlah. Pengen tahu saya. Sepanjang itu melanggar perundangan dan membuat ketidaknyamanan kepada rakyat, pasti kita tindak sesuai aturan. Jadi saya tidak suka dibilang tidak bisa menyentuh, emangnya dia itu siapa? Emangnya dia siapa? Tentu prosesnya ada, kita juga harus mentaati peraturan,” katanya.

Luhut menegaskan, seluruh perusahaan yang saat ini beroperasi di kawasan Danau Toba terindikasi merusak lingkungan. Untuk itu, seperti TPL misalnya diminta untuk melakukan audit terhadap mesin yang sudah tua, harus ramah lingkungan, jangan sampai bau, dan harus memiliki HTI sendiri yang cukup untuk kebutuhannya.

“Saya tidak bilang soal TPL ditutup, tapi TPL harus mematuhi masalah lingkungan. Dia harus mengaudit mesinnya sendiri, karena sudah mesin tua. Dia harus ramah lingkungan, jangan sampai bau, dan dia harus memiliki HTI-nya sendiri yang cukup memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai pohon hutan lagi dipotong untuk memenuhi kebutuhan dia,” tegas Luhut.

Ia juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak TPL, agar segera berbenah. “Jadi jangan ada yang merasa kami tidak terlibat. Saya sudah bilang sama yang punya, malah Luhut Panjaitan diisukan punya saham. Pala kau punya saham. Nggak bisa pak. Saya jengkel betul itu. Jangan bikin isu-isu lah, nggak lah. Saya tidak sekaya mereka, tapi saya tidak melacurkan harga diri saya, nggak akan. Jadi kalau ada yang merasa tidak bisa disentuh, pengen tahu saya apa dia nggak bisa disentuh,” kesalnya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengatakan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan penertiban KJA di kawasan Muara. Ada sekitar 50 KJA yang ada di kawasan ini, namun seluruhnya milik warga, bukan milik korporasi.

Nikson menargetkan, KJA di kawasan Tapanuli Utara akan tuntas pada Desember 2016. Sementara untuk warga yang harus beralih dari petani KJA, pemerintah akan memberikan perhatian.

“Bisa nanti kita berdayakan, apakah rumah mereka kita jadikan rumah singgah dengan bantuan perbaikan, atau dengan memberikan subsidi menjadikan mereka pedagang yang bagus atau mensubsidi sektor pertanian mereka,” kata Nikson. (BS)