![]() |
Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016).Ist |
BeritaSimalungun.com, Parapat-Bupati Simalungun JR Saragih
mengerahkan TNI-Polri untuk menertibkan Keramba Jaring Ikan (KJA) di Danau Toba
tepatnya di Nagori (Huta) Sualan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang
Sipangan Bolon, Parapat, Rabu (20/7/2016). Penertiban KJA itu sebagai
dukungan Pemkab Simalungun terhadap Program Pusat soal “Danau Toba Monaco Of
Asia”.
Pembersihan KJA tersebut sebagai bukti dukungan Pemkab Simalungun
terhadap program pemerintah pusat dalam rangka pembenahan Danau Toba
sebagai destinasi wisata nasional sehingga diharapkan Danau Toba bersih
dari KJA (zero KJA), sekaligus mendukung Bandan Otorita Pariwisata Danau
Toba.
Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM didampingi Ketua DPRD
Simalungun Drs Johalim Purba serta sejumlah pimpinan SKPD, mewakili
Danrindam I/BB, Dandim 0207 Simalungun, Polres Simalungun, camat dan
muspika Kecamatan Girsang Sipangan Bolon melakukan peninjauan
terhadap pembersihan KJA.
Pembersihan KJA dilakukan dengan membagi tiga sektor,
sektor I dilakukan oleh Polres Simalungun, sektor II oleh Kodim 0207
Simalungun dan sektor III oleh Rindam I/BB yang dibantu oleh anggota
Satpol PP Simalungun.
Selain pembersihan KJA, juga dilakukan pembersihan eceng
gondok. Pemkab Simalungun juga melakukan pengaspalan askes jalan di Huta Sualan
untuk memperlancar sarana trasnportasi masyarakat.
“Khususnya di Parapat harus nol dari KJA. Kita akan menata
dan mulai Rabu (20/7/2016) 50 persen KJA kita bubarkan (bersihkan) dari Danau
Toba. 50 persen lagi untuk mengumpulkan ikannya dan kita kasih batas waktu
kepada pemilik sampai tanggal Senin 25 Juli 2016 KJA harus nol dari Danau
Toba ini,”kata JR Saragih kepada wartawan disela-sela peninjauan
kegiatan pembersihan KJA Rabu lalu.
Menurut JR Saragih, pembersihan KJA ini tidak hanya di Huta
Sualan saja, pemberihan KJA juga dilakukan sampai ke Haranggaol dan
seluruh pantai Danau Toba di Kabupaten Simalungun. “Tidak hanya di Sualan
saja, kita juga akan lakukan di Haranggaol dan KJA-KJA milik perusahaan,
sehingga Danau Toba benar-benar bersih dari KJA,”ujarnya.
Selanjutnya JR Saragih menyampaikan bahwa tujuan dilakukan
pembersihan KJA dari peraian Danau Toba adalah untuk mengangkat marwah
daerah wisata ini sehingga lebih dicintai oleh masyarakat baik dalam
maupun luar negeri. “Kita akan angkat kembali marwah Danau Toba ini
seperti tahun 80-an, yang sangat dicintai oleh turis macaranegara maupun
lokal.
“Dengan tidak adanya KJA di Danau Toba diharapkan kedepan
air Danau Toba ini dapat kita nikmati bahkan kita minum. Untuk itu
mulai sekarang pelet (pakan ikan) tidak boleh lagi masuk di Danau
Toba,” jelas JR Saragih.
Toba,” jelas JR Saragih.
Sementara Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba
mengatakan bahwa pembersihan KJA oleh Pemkab Simalungun adalah dalam
upaya menyambut sekaligus mendukung program nasional yakni program Presidean mendukung
Danau Toba menjadi destinasi pariwisata di Indonesia dengan dibentuknya
Badan Otarita Danau Toba (BODaT).
“Saya sangat mengapresiasi Bupati Simalungun yang sangat
tegas dan patuh terhadap pogram pusat di daerah. Danau Toba harus zero
KJA,” kata Johalim.
Menyinggung keterlibatannya TNI dan Polri dalam pembersihan
KJA di Huta Sualan, Ketua DPRD mengatakan, hal itu sangat baik dan
menujukkan bahwa ada koordinasi yang baik antara Pemkab Simalungun dengan
FKPD. “Kami dari DPRD juga dilibatkan dalam kegiatan ini,”tuturnya.
Kepada masyarakat diharapkan untuk mendukung kegiatan ini
dan bersama-sama dengan pemerintah untuk menjadikan Danau Toba
menjadi daerah wisata terkenal di dunia, sehingga daerah wisata ini
dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Petani KJA Harus Kompak
Terpisah, Ketua DPP Partua Maujana Simalungun (PMS) Se
Dunia St Marsiaman Saragih mengatakan, kalau pembangunan infrastruktur di
lingkar Danau Toba Simalungun sudah menjadi hal wajib sebelum bicara soal
penataan KJA di Danau Toba. Kondisi infrastruktur jalan di lingkar Danau Toba
dari Parapat hingga Bage yang melintasi puluhan desa (nagori) itu masih jauh
dari harapan.
Menurut Marsiaman Saragih yang juga Anggota Komisi III DPR
RI ini, hingga kini kondisi jalan-jalan menuju Danau Toba dan jalan lingkar
Danau Toba di Simalungun masih buruk. Bahkan selama belasan tahun kondisi
kerusakan jalan dibiarkan tanpa adanya pembangunan. Seperti pembukaan jalan dari
Haranggaol-Nagori-Sihalpe baru akan dibuka sejak Juni 2016 lalu.
“Jika akses jalan dari
Haranggaol-Nagori-Sihalpe-Binangara-Gaol-Nagori Purba-Hutaimbaru-Soping-Soping
Sabah-Baluhut-Bage-Dolok Mariah-Simpang Bage-Sibolangit-Tongging kondisinya
bagus, petani KJA akan menyebar di danau sepanjang desa itu. Jadi tidak hanya
bertumpu di Haranggaol. Kenapa bisa bertumpu di Haranggaol? Karena akses jalan
masih hanya bisa di Haranggaol,” kata Marsiaman.
Marsiaman Saragih juga meminta Pemkab Simalungun dan Badan
Otorita Danau Toba (BODaT) jangan hanya melakukan penertiban KJA di Danau Toba
Simalungun tanpa memberikan solusi kepada petani KJA terlebih dahulu. Petani
KJA di Haranggaol dan sejumlah nagori lainnya hanya milik petani. Namun KJA
milik perusahaan besar seperti yang terdapat di Parapat dan Samosir juga harus
ditertibkan terlebih dahulu.
![]() |
Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016). |
![]() |
Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016). |
0 Comments