Haranggaol Siap-siap Dapat Giliran, Bupati Simalungun Kerahkan TNI-Polri Bersihkan KJA di Danau Toba Simalungun

Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016).Ist

BeritaSimalungun.com, Parapat-Bupati Simalungun JR Saragih mengerahkan TNI-Polri untuk menertibkan Keramba Jaring Ikan (KJA) di Danau Toba tepatnya di Nagori (Huta) Sualan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat, Rabu (20/7/2016). Penertiban KJA itu sebagai dukungan Pemkab Simalungun terhadap Program Pusat soal “Danau Toba Monaco Of Asia”.

Pembersihan KJA tersebut sebagai bukti dukungan Pemkab Simalungun terhadap program pemerintah pusat dalam rangka pembenahan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional sehingga diharapkan Danau Toba bersih dari KJA (zero KJA), sekaligus mendukung Bandan Otorita Pariwisata Danau Toba.

Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM didampingi Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba serta sejumlah pimpinan SKPD, mewakili Danrindam I/BB, Dandim 0207 Simalungun, Polres Simalungun, camat dan muspika Kecamatan Girsang Sipangan Bolon melakukan peninjauan terhadap pembersihan KJA.

Pembersihan KJA dilakukan dengan membagi tiga sektor, sektor I dilakukan oleh Polres Simalungun, sektor II oleh Kodim 0207 Simalungun dan sektor III oleh Rindam I/BB yang dibantu oleh anggota Satpol PP Simalungun.

Selain pembersihan KJA, juga dilakukan pembersihan eceng gondok. Pemkab Simalungun juga melakukan pengaspalan askes jalan di Huta Sualan untuk memperlancar sarana trasnportasi masyarakat.

“Khususnya di Parapat harus nol dari KJA. Kita akan menata dan mulai Rabu (20/7/2016) 50 persen KJA kita bubarkan (bersihkan) dari Danau Toba. 50 persen lagi untuk mengumpulkan ikannya dan kita kasih batas waktu kepada pemilik sampai tanggal Senin 25 Juli 2016 KJA harus nol dari Danau Toba ini,”kata JR Saragih kepada wartawan disela-sela peninjauan kegiatan pembersihan KJA Rabu lalu.

Menurut JR Saragih, pembersihan KJA ini tidak hanya di Huta Sualan saja, pemberihan KJA juga dilakukan sampai ke Haranggaol dan seluruh pantai Danau Toba di Kabupaten Simalungun. “Tidak hanya di Sualan saja, kita juga akan lakukan di Haranggaol dan KJA-KJA milik perusahaan, sehingga Danau Toba benar-benar bersih dari KJA,”ujarnya.

Selanjutnya JR Saragih menyampaikan bahwa tujuan dilakukan pembersihan KJA dari peraian Danau Toba adalah untuk mengangkat marwah daerah wisata ini sehingga lebih dicintai oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri. “Kita akan angkat kembali marwah Danau Toba ini seperti tahun 80-an, yang sangat dicintai oleh turis macaranegara maupun lokal.

“Dengan tidak adanya KJA di Danau Toba diharapkan kedepan air Danau Toba ini dapat kita nikmati bahkan kita minum. Untuk itu mulai sekarang pelet (pakan ikan) tidak boleh lagi masuk di Danau
Toba,” jelas JR Saragih.

Sementara Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba mengatakan bahwa pembersihan KJA oleh Pemkab Simalungun adalah dalam upaya menyambut sekaligus mendukung program nasional yakni program Presidean mendukung Danau Toba menjadi destinasi pariwisata di Indonesia dengan dibentuknya Badan Otarita Danau Toba (BODaT).

“Saya sangat mengapresiasi Bupati Simalungun yang sangat tegas dan patuh terhadap pogram pusat di daerah. Danau Toba harus zero KJA,” kata Johalim.

Menyinggung keterlibatannya TNI dan Polri dalam pembersihan KJA di Huta Sualan, Ketua DPRD mengatakan, hal itu sangat baik dan menujukkan bahwa ada koordinasi yang baik antara Pemkab Simalungun dengan FKPD. “Kami dari DPRD juga dilibatkan dalam kegiatan ini,”tuturnya.

Kepada masyarakat diharapkan untuk mendukung kegiatan ini dan bersama-sama dengan pemerintah untuk menjadikan Danau Toba menjadi daerah wisata terkenal di dunia, sehingga daerah wisata ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Petani KJA Harus Kompak

Terpisah, Ketua DPP Partua Maujana Simalungun (PMS) Se Dunia St Marsiaman Saragih mengatakan, kalau pembangunan infrastruktur di lingkar Danau Toba Simalungun sudah menjadi hal wajib sebelum bicara soal penataan KJA di Danau Toba. Kondisi infrastruktur jalan di lingkar Danau Toba dari Parapat hingga Bage yang melintasi puluhan desa (nagori) itu masih jauh dari harapan.

Menurut Marsiaman Saragih yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini, hingga kini kondisi jalan-jalan menuju Danau Toba dan jalan lingkar Danau Toba di Simalungun masih buruk. Bahkan selama belasan tahun kondisi kerusakan jalan dibiarkan tanpa adanya pembangunan. Seperti pembukaan jalan dari Haranggaol-Nagori-Sihalpe baru akan dibuka sejak Juni 2016 lalu.

“Jika akses jalan dari Haranggaol-Nagori-Sihalpe-Binangara-Gaol-Nagori Purba-Hutaimbaru-Soping-Soping Sabah-Baluhut-Bage-Dolok Mariah-Simpang Bage-Sibolangit-Tongging kondisinya bagus, petani KJA akan menyebar di danau sepanjang desa itu. Jadi tidak hanya bertumpu di Haranggaol. Kenapa bisa bertumpu di Haranggaol? Karena akses jalan masih hanya bisa di Haranggaol,” kata Marsiaman.

Marsiaman Saragih juga meminta Pemkab Simalungun dan Badan Otorita Danau Toba (BODaT) jangan hanya melakukan penertiban KJA di Danau Toba Simalungun tanpa memberikan solusi kepada petani KJA terlebih dahulu. Petani KJA di Haranggaol dan sejumlah nagori lainnya hanya milik petani. Namun KJA milik perusahaan besar seperti yang terdapat di Parapat dan Samosir juga harus ditertibkan terlebih dahulu.

Marsiaman Saragih juga meminta petani KJA di Haranggaol untuk bersatu dan kompak dalam menata kembali posisi KJA. Petani KJA Haranggaol juga harus berjuang agar pihak terkait tidak semena-mena malakukan penertiban KJA. (BS-01)

Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016).