 |
| Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016). |
BeritaSimalungun.com, Parapat-Direktur JPIC Kapusin Medan Pastor Hilarius Kemit, OFMCap menentang pembongkaran Keramba Jaring Apung (KJA). Pemerintah Simalungun melibatkan TNI, Polisi dan Satpol PP saat membongkar KJA di Dusun Sualan Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Jumat (22/7/2016).
Hilarius bilang keikutsertaan aparat merupakan tindakan yang represif dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
"Pembongkaran yang melibatkan ratusan petugas gabungan personil Polres, Sat Pol PP dan TNI tersebut sungguh menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun dialog dengan masyarakat lokal dan lebih mengedepankan kuasa dan sikap arogan sebagai pemimpin," ujarnya.
Hilarius sangat mendukung untuk pembersihan Danau Toba dan tidak menolak pembangunan, namun ia menolak ketidakadilan yang terjadi dalam pembangunan yang dilakukan.
"Ketidakadilan dalam kaitan dengan pembongkaran KJA masyarakat, yang telah dipertontonkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan sikap pemimpin yang pengecut," ujarnya.
Menurutnya masyarakat Sualan yang memiliki KJA sudah setuju untuk membebaskan daerah tersebut dari KJA namun masyarakat kiranya diberikan waktu hingga masa panen.
"Berilah waktu sampai ikan-ikan yang di KJA itu selesai panen. Namun hal ini sama sekali tidak digubris oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dan tetap melakukan pembongkaran KJA," bebernya.
Hilarius menuturkan kiranya, JR Saragih lebih berpihak kepada masyarakat daripada kepada kepentingan perusahaan yang turut mengotori Danau Toba yang juga beroperasi di Kabupaten Simalungun seperti Aquafarm, Japfa dan Allegrindo
"Sementara KJA PT Aquafarm Nusantara dan Japfa yang adalah milik asing itu sama sekali tidak disentuh. Seharusnya Perusahaan-perusahaan besar yang mengotori Danau Toba, termasuk di dalamnya PT Allegrindo Nusantara yang juga berada di wilayah Kabupaten Simalungun, pertama-tama harus ditutup. Apakah Bupati Simalungun tidak berani menutup dan hanya berani menutup KJA masyarakat lokal?," tanyanya.
Harusnya kata Hilarius, masyarakat lokal harus menjadi subyek pembangunan, bukan malah mengorbankan masyarakat lokal demi kelestarian dan kelanggengan para investor.
"Investasi terbesar dari sebuah pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan investor dan kemiskinan masyarakat lokal. Semoga dalam waktu dekat perusahaan-perusahaan besar pemasok limbah ke Danau Toba kita saksikan ditutup secara permanen dan dituntut bertangungjawab untuk memulihkan kelestarian Danau Toba yang telah tercemar akibat ulah mereka," ujarnya menandaskan.
Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini masih membersihkan KJA milik warga di Sualan yang dimulai sejak Rabu (20/7/2016). (*)
0 Comments