}); Petani KJA Haranggaol Harus Lawan Penertiban KJA Oleh Rombongan JR Saragih | BeritaSimalungun
Home » , , » Petani KJA Haranggaol Harus Lawan Penertiban KJA Oleh Rombongan JR Saragih

Petani KJA Haranggaol Harus Lawan Penertiban KJA Oleh Rombongan JR Saragih

Written By Beritasimalungun on Saturday, 23 July 2016 | 07:02

Kunjungan perwakilan Kemenko Maritim ke Keramba Jaring Apung (KJA) milik PT Suri Tani Pemuka Japfa Group di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, 19 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

Pemkab Simalungun bersama TNI dan Polri melakukan pembersihan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat Rabu, (20/07/2016). Wajah petani KJA tampak lesu saat KJA milik mereka dibongkar. Ist

BeritaSimalungun.com, Haranggaol-Masyarakat petani keramba jaring apung (KJA) Haranggaol, Kabupaten Simalungun harus bersatu untuk menolak penertiban KJA yang dikomandoi oleh Bupati Simalungun JR Saragih. Penertiban KJA sudah dilakukan Pemkab Simalungun dengan mengerahkan TNI-Polri di Parapat Rabu lalu.(Baca Juga: Bupati Simalungun Kerahkan TNI-Polri Bersihkan KJA di Danau Toba Simalungun)

Buruknya Danau Toba sebagai destinasi wisata di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Simalungun bukan karena keberadaan KJA di Danau Toba, namun disebabkan buruknya infrasstruktur jalan  menuju Danau Toba dan lingkar Danau Toba dari Parapat hingga Tongging.(Baca Juga: Sistem Zonasi Adalah Langkah Penataan Ulang Budidaya Ikan KJA di Danau Toba)

Bahkan akses menuju Danau Toba semisal dari Simpang Raya-Tigaras, Tigarunggu-Tigaras-Sirpang Haranggaol-Haranggaol, Sirpang Bage-Nagori, Tongging-Nagori hancur total. Bahkan kondisi buruk jalan tersebut selama belasan tahun tak pernah mendapat perhatian dari Pemkab Simalungun, Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat.(Baca Juga: Marsiaman Saragih: Perbaiki Dulu Infrastruktur Lingkar Danau Toba, Baru Bicara Penataan KJA)

Pemerintah juga harus diminta berlaku adil dalam penertiban KJA di Danau Toba. Saat ini ada beberapa perusahaan yang mengusahakan pembesaran ikan (KJA) di Danau Toba, di antaranya perusahaan Aquafarm Nusantara di perairan di sekitar Desa Hutaginjang. Keramba perusahaan asing asal Swiss ini dapat dilihat di sebelah kiri kalau berlayar dari Parapat menuju Tomok, Samosir.

Aquafarm Nusantara mengelola keramba ikan nila dengan tujuan ekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu, namun masyarakat sekitar mengeluhkan ketidaksediaan perusahaan untuk menyediakan air bersih.

Sebenarnya KJA milik PT Aquafarm Nusantara juga harus ditertibkan oleh Pemerintah, bukan saja KJA milik masyarakat pesisir Danau Toba yang notabena kampungnya sendiri. Ada juga kecurigaan kalau penertiban KJA milik masyarakat akan menjadikan KJA milik Aquafarm Nusantara menguasai pangsa pasar ikan segar di Sumatera Utara. Padahal selama ini produksi ikan dari KJA milik masyarakat  sebagai produsen ikan segar di Sumatera Utara.

Kemudian terkait dengan pencemaran yang disebabkan sisa pakan KJA, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya tidak menemukan limbah atau aspek lain yang memicu pencemaran lingkungan saat meninjau salah satu lokasi bisnis keramba ikan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan di unit Keramba Jaring Apung (KJA) milik PT Suri Tani Pemuka (STP), yang dinaungi raksasa agribisnis, JAPFA Group.

“Setelah kita cek, keramba apung mereka tidak menghasilkan limbah. Mereka mengikuti kaidah budi daya ikan yang baik," kata Kepala Bagian Humas Kemenko Kemaritiman Shahandra Hanitiyo di Simalungun, Selasa, 19 Juli 2016, seperti dilansir Tempo.co.

Menurut Shahandra, usaha keramba STP JAFPA menerapkan teknologi ramah lingkungan sehingga kecil kemungkinan menghasilkan limbah. Teknologi tersebut dipakai untuk mengatur efisiensi pemberian pakan (makanan) ikan serta meminimalisasi kotoran selama proses budi daya. “Air di sekitar (lokasi keramba) tak keruh, tak seperti yang digembar-gemborkan ke pemerintah pusat," tutur Shahandra.

Tak Semudah Membalikkan Tangan

“Pemusnahan” KJA di Danau Toba tidak semudah membalikkan tangan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menegaskan bahwa perairan Danau Toba di Sumatra Utara, harus bersih dari keramba ikan sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke kawasan wisata unggulan Indonesia itu pada Desember 2016.

“Saat ini banyak keramba ikan di Danau Toba, baik milik perusahaan maupun milik rakyat. Setiap hari ratusan ton pakan ikan yang tidak termakan mengotori dan membuat air Danau Toba menjadi bau," katanya pada acara "Malam Budaya Menyongsong Badan Otorita Danau Toba" di Jakarta, Rabu (25/5/2016) malam lalu.

Bagi masyarakat nelayan setempat, katanya, akan dikembangkan teknologi budi daya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan tidak mengotori danau. Beberapa langkah lain di antaranya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan bandar udara.

Pembersihan Danau Toba dari keramba ikan merupakan yang pertama dari sembilan langkah dalam mewujudkan Badan Otorita Danau Toba, sebagai upaya pengembangan pariwisata Danau Toba secara menyeluruh menjadi salah satu destinasi wisata andalan Indonesia di masa depan.

Dikatakan Menteri, keindahan panorama Danau Toba dikotori oleh banyaknya keramba ikan, dan yang lebih parah lagi sisa pakan ikan yang mengotori danau membuat wisatawan tak berkenan untuk berenang di danau.


Menjadi ironis, katanya, di satu sisi wisatawan ingin menikmati keindahan dan keheningan danau hasil letusan gunung super vulkanik sekitar 70.000 tahun lalu itu, tapi di sisi lain air yang kotor dan bau membuat wisatawan enggan merasakan kesejukan air danau. (BS-01)
Share this article :

Post a Comment