Spanduk Penolakan Pembongkaran KJA di Haranggaol "Berkibar". Foto-foto Soemardi Sinaga Bonor. |
Spanduk Penolakan Pembongkaran KJA di Haranggaol "Berkibar". Foto-foto Soemardi Sinaga Bonor. |
Spanduk Penolakan Pembongkaran KJA di Haranggaol "Berkibar". Foto-foto Soemardi Sinaga Bonor. |
BeritaSimalungun.com, Haranggaol-Spanduk yang bertuliskan penolakan pembongkaran Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol kini "berkibar" disejumlah titik di Haranggaol. Spanduk itu bertuliskan kalau KJA di Danau Toba merupakan mata pencaharian warga setempat.
Dalam spanduk itu juga dituliskan ucapan selamat datang kepada Panglima TNI yang akan berkunjung ke Haranggaol. Spanduk penolakan pembongkaran KJA di Haranggaol sebagai aksi protes terhadap kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih yang memanfaatkan TNI dan Polri dalam membongkar KJA milik warga, seperti yang sudah dilakukan di Parapat 20 Juli lalu.
Terpisah, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
Luhut Binsar Panjaitan, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar
tidak bertindak semena-mena dalam melakukan penertiban Keramba Jaring
Apung (KJA) di sekitaran Danau Toba.
Hal itu disampaikan Luhut, ketika ditanyai awak media usai mengadakan
kelas khusus di Sekolah Tinggi Theologia (STT) HKBP, Jalan Sangnaualuh
Kecamatan Siantar Timur, Senin (25/07/2016).
Menurutnya, pengusaha harus menyesuaikan peraturan tentang Lingkungan
Hidup. "Karena itu menyangkut KJA dan TPL, menurut hemat saya mereka
harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan soal Lingkungan Hidup,"
katanya.
Masih kata Luhut, jika pengusaha tidak bisa mengikuti peraturan
tersebut maka akan ada tindakan yang akan dilakukan. "Kalau mereka tidak
bisa komplain atau mengikuti dengan itu maka akan ada tindakan-tindakan
administri terhadap mereka, karena lingkungan itu menjadi sangat
penting, dan mereka sekarang akan diaudit mengenai itu," sebutnya.
Terkait adanya zero KJA, Luhut mengatakan hak itu berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
"Kalau
memang nanti lingkungan itu kajian hasil dari pada Kementrian Lingkungan
dengan persyaratan yang begini-begini yah bisa saja, tetapi teknologi
harus diperhatikan, limbahnya harus diperhatikan HTInya harus ada,
apalagi jalan-jalan itu rusak karena tronton-tronton yang melebih
muatan," ucapnya.
Ditanya soal permohonan masyarakat agar diberikan waktu, Luhut
meminta kepada Pemda agar memberikan waktu kepada masyarakat untuk
melakukan pembongkaran sendiri. "Tentu ada waktu, ini Pak Bupati ada,"
tegasnya.
Kita juga tidak ingin semena-mena begitu, kita juga akan kasih waktu,
untuk mereka membersihkan sendiri. Setelah itu, kita tidak akan ada
toleransi kepada mereka, karena ujung-ujungnya bagaimana turis mau
datang kalau bau limbah, jadi kita sekarang harus perhatikan," tutupnya.(Rodo)
0 Comments