Realisasi PAD dari Kecamatan Haranggaol Horison Hanya Rp300 Ribu Setahun

Beritasimalungun 9/07/2016 07:53:00 am

Pedagang Bawang di Pekan Haranggaol Tahun 1980-an memberikan PAD untuk Kecamatan Haranggaol.Ist

Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol yang tidak berkontribusi pada PAD Kecamatan Haranggaol?

BeritaSimalungun.com, Haranggaol-Pemerintah Kecamatan Haranggaol Horison hanya bisa merealisasikan Pendapatkan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2015 sebesar Rp300 ribu atau 3 persen dari target yang harus dicapai sebesar Rp10 juta.

Hal itu terungkap pada saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) antara Komisi I DPRD Simalungun dengan sejumlah camat dalam hal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Simalungun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, di Kantor DPRD Simalungun, Senin (5/9/2016) sekira pukul 14.00 WIB.

Anggota Komisi I DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengatakan, realisasi tersebut dinilai sangat minim. Tak hanya Kecamatan Haranggaol, namun juga kecamatan lainnya yang pencapaiannya rata-rata di bawah 50 persen. Yang mampu mencapai 80 persen, hanya Kecamatan Sidamanik yang dipimpin oleh Juliana Simarmata sebagai camat.

Oleh karenanya, Bernhard Damanik meminta para camat memberikan penjelasan terkait rendahnya capaian target tersebut. “Apa kira-kira kendala, kenapa pencapaian target seminim itu. kalau memang targetnya tidak sesuai atau terlalu tinggi, mohon dijelaskan agar ke depan dapat disesuaikan,” jelasnya.

Camat Haranggaol M Damanik mengatakan bahwa ia baru saja menduduki posisi camat di sana, sehingga ia belum mengetahui secara pasti kendala minimnya realisasi pendapat tersebut. Meski demikian, dia mengaku pembangunan di sana sangat minim, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah.

“Tapi kami akan mencari upaya ke depan untuk memperbaiknya dengan menggali potensi-potensi lain,” katanya. Sementara Camat Huta Bayu Raja Marsita Sinaga mengatakan, minimnya realisasi pendapatan di kecamatan itu disebabkan minimnya pembangunan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangun (IMB) juga cukup minim.

Sedangkan Kordinator Eksekutif, Asisten I Pemkab Simalungun Lurinim Purba mengatakan, kedepannya mereka akan memperbaiki realisasi pendapatan-pendapatan yang ada di Simalungun.“Untuk itu kami sangat berterimakasih atas saran para bapak dewan dan ke depannya kami akan memperbaikinya,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Simalungun Jhon MT Saragih, mengatakan, dalam hal ini seluruh kecamatan juga diminta untuk melaporkan tentang penggunaan anggaran mau realisasi pendapatan, dan penggunaan ADD di nagori-nagori kepada Komisi I DPRD Simalungun secara tertulis berbentuk Laporan Pertanggungjawaban.(Msc)