Rusunawa Mahasiswa USI Siantar Sangat Memprihatinkan Bak Bangunan Tak Bertuan

Bangunan Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) milik Kampus Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Barat Kecamatan Siantar Martoba yang bersumber dari APBN dikelola Menteri Perumahan terkesan diterlantarkan bak bangunan tak bertuan.

BeritaSimalungun.com|Pematangsiantar-Bangunan Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) milik Kampus Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Barat Kecamatan Siantar Martoba yang bersumber dari APBN dikelola Menteri Perumahan terkesan diterlantarkan bak bangunan tak bertuan.

Dengan adanya kesengajaan melantarkan bangunan yang jelas jelas bersumber dari keuangan negara sangat fatal kesalahan dilakukan rekanan dan pemerintah sehingga adanya kesenjangan penghamburan anggaran.

Sampai saat ini pemerintah kota Pematangsiantar dan managemen Universitas Simalungun bungkam atau kurang terbuka akan status bangunan yang bak tak bertuan apa sudah adanya serah terima dari pihak rekanan dan dari kementerian perumahan.

Ketua LSM Forum 13 , Syamp Ms menyayangkan kinerja Kementerian Perumahan yang tidak efesian melakukan pengawasan bahkan sarat adanya kaloborasi dalam pelaksanaan proyek yang sesuai informasi merupakan anggaran yang di giring oleh Partai Golkar oleh salah seorang kadernya yang saat itu mencalonkan kembali saat itu.

Jelasnya, polemik proyek rusunawa yang dibangun di siantar menggeliat beraroma dugaan korupsi dimana ada 3 unit rusunawa yang dikerjakan tapi masih 1 yang dianggap layak serta kemungkinan besar akan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara bertepatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 yaitu Rusunawa RSUD Djasamen Saragih walaupun belum ada kepastian sudah adanya serah terima, tetapi 2 unit lagi rusunawa nomensen dan USI masih terkatung katung.

Dengan tidak adanya penyelesaian proyek dan diterlantarkanya bangunan yang terkatung katung tersebut sehingga adanya upaya pencurian dilakukan warga seperti yang pernah terjadi adanya oknum melakukan pencurian kosen dan kaca jendela, hal ini terjadi karena pemerintah tidak merasa memiliki bangunan terkendala tersebut.

LSM Forum 13 mengharapkan supaya aparat penegak hukum lakukan audit kepada kementerian, panitia, konsultan, ppk dan penggiring dana aspirasi karena ada dugaan telah terjadi upaya penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum oknum mafia anggaran.

Syamp Ms dengan tegas menyampaikan akan menyurati kementerian perumahan dengan resmi melampirkan photo kondisi bangunan yang sudah sangat memprihatinkan guna mendapat fakta informasi akan proyek miliaran tersebut sehingga jelas dan terang benderang akan status bangunan apa sudah diserah terimakan ke pihak USI. (Team)

Berita Lainnya