SBY: Pembunuhan Munir Kejahatan Serius, Saya Dukung Jokowi Lanjutkan Proses Hukum

Foto: Ray Jordan/detikcom

BeritaSimalungun.com, Jakarta - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan soal hilangnya naskah asli laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir Said Thalib. SBY menyebut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah kejahatan serius.

"Kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir adalah kejahatan yang serius, sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu. Tidak pelak menjadi perhatian baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (25/10/2016).

Saat masih menjabat sebagai Presiden, SBY mengaku sudah berusaha maksimal untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Laporan TPF pun sudah diteruskan ke Polri dan Kejaksaan kala itu.

"Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah tindakan yang juga serius, yang sungguh-sungguh. Utamanya dalam konteks penegakkan hukum, tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyelidik, penyidik dan penuntut dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," jelas SBY.

Namun, bila dilihat penegakan hukum terhadap kasus Munir belum tuntas, SBY mendukung agar proses hukum dilanjutkan. SBY mendukung upaya Presiden Jokowi untuk melanjutkan proses hukum kasus Munir.

"Nah jika masih ada yang menganggap sekarang ini keadilan sejati belum terwujud, saya mengatakan, selalu ada pintu untuk mencari kebenaran. Jika memang masih ada kebenaran yang belum terkuak. Saya ulangi, selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati. Jika memang ada kebenaran yang belum terkuak," tegasnya.

"Oleh karena itu, saya mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakkan hukum ini jika memang ada yang belum selesai," tutur SBY.

Saat menyampaikan soal hilangnya naskah asli laporan TPF Munir, SBY didampingi beberapa mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain mantan Menko Polhukam Djoko Suyanto, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, mantan Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Kapolri Jenderal purn Bambang Hendarso Danuri, dan mantan ketua TPF Munir Brigjen Purn Marsudi Hanafi. (*)

Sumber: (Detik.com)

Berita Lainnya