Wiranto: Ahok Sudah Diproses Hukum, Jokowi Tegaskan Tak Lindungi Ahok

ILUSTRASI- JOKOWI-AHOK

BeritaSimalungun.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mempersilakan demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 besok. Namun, Wiranto mempertanyakan tujuan demonstrasi itu karena tuntutan pendemo sudah dipenuhi.

"Selaku Menko Polhukam yang membidangi masalah hukum, saya sampaikan bahwa ada aturan main, ada hukum, ada UU yang mengatur masalah demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum. Boleh, silakan, tapi nanti lapor ke polisi dulu, berapa jumlahnya? Maksudnya apa,? Alat peraganya apa? Tidak boleh mendatangi rumah-rumah kediaman, jam 18.00 WIB harus bubar. Ada aturannya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (2/11/2016).

Wiranto lalu mempertanyakan urgensi demo besar-besaran itu. Tuntutan para pendemo agar dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum sudah dipenuhi.

Seperti diketahui, Bareskrim saat ini terus memeriksa saksi-saksi untuk menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Artinya, kasus hukum tersebut berjalan.

"Yang pasti adalah, tatkala masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa? Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kebebasan masyarakat, mengganggu orang kerja, orang cari makan, berarti yang rugi kan masyarakat. Kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat juga," jelas Wiranto.

"Demonsrasi apa sih yang dituntut? Proses hukum Ahok. Itu sudah. Lalu kalau ada lagi lalu (misalkan) ada yang membiayai untuk apa?" tegasnya.

Menko Polhukam berharap, demonstrasi 4 November akan berjalan damai dan aman. Jangan sampai ada penyusup di demo itu.

"Kami aparat keamanan hanya berjaga-jaga jangan sampai kalau ada demo itu menjurus kepada satu aksi-aksi yang negatif," tutur Wiranto.

Jokowi Tegaskan Tak Lindungi Ahok

Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai spekulasi bahwa selama ini Ahok dilindungi oleh Presiden, terutama terkait kasus dugaan penistaan agama.

Namun dalam pertemuan Jokowi dengan para ulama yang diwakili MUI, Muhammadiyah dan NU, Presiden Jokowi menegaskan tak akan melindungi Ahok terkait kasus yang sedang bergulir. Bahkan Jokowi siap turun jika kasus itu tak tuntas.

"Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja," ucap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Dahnil mewakili Muhammadiyah.

Dahnil mengatakan suasana pertemuan siang tadi layaknya pertemuan resmi, Presiden menyampaikan soal tujuannnya mengundang para tokoh agama. Kemudian, beberapa tokoh menyampaikan pandangannya.

"Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Bahkan Pak Haedar (Ketua Umum Muhammadiyah) menyampaikan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu," ujarnya.

Tak sampai situ, menurut Dahnil, Haedar menyampaikan pesan agar Presiden menularkan keteladanan atau mengingatkan para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.

Dalam pertemuan itu, Dahnil juga ikut bersuara dan menyampaikan dua hal. Pertama meminta penjelasan Presiden soal mengapa yang diundang MUI, Muhammadiyah dan NU, bukan ormas yang akan berdemo.

"Kedua, Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam," ucap Dahnil kepada Jokowi.

'Setelah pernyataan saya tersebut Pak Presiden menyampaikan: 'Penting hari ini kita membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah. Nah salah satunya ya melalui revolusi mental itu," imbuhnya.

"Hari ini kita terlalu banyak memproduksi Undangan-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum, padahal nilai etika di atas hukum maka revolusi mental penting. Demikian ya, Terimakasih."

Akhirnya kata Dahnil, pertemuan ditutup Presiden Joko Widodo dengan diakhiri sesi foto, dan dia senang menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden. (*)

Sumber: Detik.com