PDIP Ajukan Dr Junimart Girsang SH MBA MH Masuk Nominasi Cagubsu 2018

PELETAKAN BATU PERTAMA : Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH bersama Anggota Komisi III DPR RI Dr Junimart Girsang SH MBA MH, Ketua DPC PDIP Labusel H Zainal, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto MSi, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Meynarti dan Bendahara DPC PDIP Kota Medan Boydo HK Panjaitan SH meletakkan batu pertama pembangunan kantor DPC PDIP Labusel, Minggu (12/3/2017) di Kotapinang. IST

PDIP Perjuangkan Modifikasi RUU Pemilu agar Suara Partai Masuk ke Caleg Nomor 1

BeritaSimalungun.com, Kotapinang-Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil III Sumut Dr Junimart Girsang SH MBA MH masuk dalam perhitungan PDIP Sumut untuk diikutkan survei Calon kandidat Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 mendatang. Selain Junimart Girsang juga muncul nama Maruarar Sirait dan Sukur Nababan.

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH mengatakan, PDIP akan memunculkan tiga nama sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara. Ketiga kader terbaik PDIP ini adalah Dr Junimart Girsang SH MBA MH, Maruarar Sirait dan Sukur Nababan. Semua anggota DPR RI, ini akan "dijual" kepada masyarakat untuk disurvey, Polling siapa paling tinggi dialah yang akan ditetapkan partai sebagai calon Gubsu.

Penegasan itu disampaikan Trimedya pada peresmian peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDI-P Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Minggu (12/3/2017) di Kotapinang, Labusel. Turut mendampingi Anggota DPR RI Komisi III dari F-PDIP Dr Junimart Girsang, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto MSi, Wakil Ketua DPD Meynarti Irene Sinaga, Ketua DPC PDIP Labusel H Zainal, Wakil Bupati Labusel Khohlil Jufri Harahap, Sekda Labusel, Kapolres Labuhanbatu AKBP Drs Frido Situmorang, Dandim, Bendahara DPC PDIP Kota Medan Boydo Panjaitan SH, Wakil Ketua DPC Porman Naibaho dan lainnya.

Di hadapan kader PDIP dan masyarakat Labusel, Trimedya menjelaskan, dari sejumlah nama Balon Gubsu yang digodok partai, mengerucutlah ketiga nama tersebut. Ketiga nama itulah yang akan ditawarkan kepada masyarakat Sumut, tapi karena Fraksi PDIP di DPRD Sumut kurang empat kursi mencalonkan sendiri calonnya sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.

Setelah partai mengusung, Cagubsu dan Cawagubsu PDIP dimintanya harus menang di Labusel. H Zainal Ketua DPC PDIP Labusel tegas mengatakan siap memenangkan siapapun Cagubsu yang diusung PDIP.

Kepada Pengurus DPC PDIP Labusel, Trimedya menegaskan, setelah PDI punya kantor baru, kursi di DPRD Labusel harus bisa bertambah dari 4 menjadi 8 kursi dan H Zainalpun optimis dengan target itu.

Untuk mencapainya, Trimedya menyarankan agar DPC mencari caleg-caleg yang bagus dan petarung. Karena sekitar 80-90% sistem Pemilu 2019 tidak banyak yang berubah, masih suara terbanyak yang berhak duduk di legislatif. Dimungkinkan yang berubah adalah Parlementary Treshold (ambang batas suara minimal parpol dalam Pemilu).

Trimedya yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, melihat peraturannya tidak banyak berubah. PDIP kata dia, sedang berjuang supaya peraturan tersebut bisa dimodifikasi, yakni suara partai diserahkan ke caleg nomor urut 1 untuk menjaga kedaulatan partai.

"Karena, nomor urut 1,2 dan 3 itu adalah putra-putri terbaik partai politik. Misalnya, suara saya 5000 dan partai mendapat suara 50.000, maka kita perjuangkan agar suara partai itu masuk ke caleg nomor satu secara otomatis," kata anggota DPR RI empat periode ini.

Menurut legislatif dari Dapil Sumut II ini, ada parpol yang mengusulkan agar partai itu sendiri yang menentukan apakah suara itu disalurkan ke nomor urut 1 atau 10. Setelah masa reses DPR sekarang ini berakhir, maka pembahasan akan dilanjutkan.

"Tapi untuk sekarang, siapa yang akan menjadi caleg harus sudah dipersiapkan, karena ketika RUU Pemilu selesai, akhir tahun ini proses pencalekan sudah dimulai, kita harus memilih caleg-caleg yang petarung, kalau tidak akan berat kita mendapat kursi," terangnya.

Pandangan PDIP, di Pilkada 2015 dan 2017 para calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang menang rata-rata menghabiskan uang kurang dari Rp 20 miliar. Untuk itu PDIP menyampaikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK agar ikut mendidik rakyat.

"Rakyat tidak ingin pemimpin yang korup tapi pada saat pemimpin itu ingin mengambil kekuasaan itu para calon pemimpin itu "digalang" oleh rakyat juga. Kita bersyukur Pemilu Pilkada 2017, penegakan hukum sudah mulai ada, KPK bisa meminimalisir upaya-upaya politik uang,"ungkapnya.

Tentang Pilgub DKI Jakarta, Trimedya mengemukakan seluruh kader "keroyokan" untuk memenangkan Ahok-Djarot. Sebanyak 139 kepala daerah dari PDIP, seluruh pimpinan dewan, anggota dewan Fraksi PDIP DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diperintahkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk masuk ke kecamatan, kelurahan sampai RW dan TPS-TPS.

"Karena pertarungan Pilgub DKI adalah pertarungan ideologi, bukan sekedar Ahok jadi Gubernur lagi atau tidak. Mengenai Pileg dan Pilpres, PDIP sedang berjuang agar Pileg dan Pilpres tidak serentak dilaksanakan. Karena khawatir dari sisi pengamanan, Megawati khawatir terjadi chaos disatu daerah padahal pasukan TNI-Polri sudah dibagi habis untuk pengamanan.

Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri kata Trimedya juga khawatir kalau satu hari itu serentak dilakukan Pileg dan Pilpres. Dari sisi biayanya juga kata lebih besar terutama segi pengamanan.

"Caleg-caleg juga sulit kita harapkan mau bekerja untuk Pilpres, para caleg dari Pusat sampai Kabupaten/Kota tentu memikirkan nasibnya duduk lagi atau tidak. Sehingga sulit kita harapkan para caleg mengusung capres secara total. Kami berharap dua minggu atau tiga minggu ada jeda antara Pileg dengan Pilpres," paparnya. (SIB)