 |
| Jalan Lingkar Danau Toba di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Desa Bage, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Dok BS |
BeritaSimalungun.com, Haranggaol-Saat Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi) bersama ibu Iriana, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku
Erry Nuradi MSi dan sejumlah meteri saat mengunjungi Desa Wisata Tomok
Parsaoran di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir, Minggu 21 Agustus 2016 lalu, Jokowi
menginstruksikan kepada sejumlah kementerian terkait untuk menyelesaikan
pembangunan jalan lingkar (ring road) Danau Toba dan Jembatan Tanah Ponggol
pada akhir 2019.
Ternyata janji itu hanya berlaku di Samosir, tak ikut di
Kabupaten Simalungun. Kini masyarakat Kabupaten Simalungun masih bermimpi jalan
lingkar Danau Toba dari Parapat hingga Tongging akan mulus. Kini jalan lingkar
Danau Toba khususnya di Kabupaten Simalungun masih terbelakang.
Dalam kesempatan saat itu, Jokowi mengatakan, pembangunan
jalan lingkar yang mengelilingi Danau Toba akan memudahkan akses dari satu
daerah ke daerah lain. Dengan demikian, pertumbuhan Danau Toba menjadi kawasan
wisata bertaraf internasional cepat terwujud.
“Saya minta kementerian terkait untuk segera merealisasikan
pembangunan jalan lingkar Danau Toba. Kalau jalannya tidak bagus, turis tidak
mau datang,” sebut Jokowi.
Dia menegaskan, pembangunan jalan lingkar mengelilingi
Danau Toba dan pembangunan Jembatan Tanah Ponggol Pangururan dimulai 2017.
"Saya memberikan target selama 2 tahun harus sudah selesai. Nantinya
pembangunan ini Kita harapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekitar," harapnya.
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri
Perhubungan dan kementerian terkait untuk segera merealisasikan penambahan
kapal feri penyeberangan dari pesisir Pulau Sumatera ke Pulau Samosir di tengah
Danau Toba.
“Transportasi sangat perlu. Kapal feri sangat dibutuhkan.
Ini akan disiapkan untuk melayani kebutuhan turis, baik lokal maupun
mancanegara,” tambah Jokowi.
Jokowi juga meminta Kementerian terkait untuk melakukan
studi untuk mendirikan Akademi Pariwisata (Akpar) di Pulau Samosir, tanpa
terkecuali penyiapan SDM dosen.
“Soal ini kita pelajari dulu. Mulai dari lahannya, dosennya
dan semua yang terkait pendirian akademi pariwisata di daerah ini,” sebut
Jokowi.
Sementara Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan,
kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan masih rendah ditandai
dengan adanya pembakaran lahan di kawasan Danau Toba.
“Kami sudah menangkap empat orang pelaku pembakaran hutan.
Kasusnya saat ini sedang diproses hukum. Pemkab Samosir saat ini
memprioritaskan program penanaman lahan kritis. Untuk itu, kami berharap
pemerintah pusat dan kementerian membantu,” sebut Rapidin.
Rapidin menjelaskan, mata pencarian masyarakat di Kabupaten
Samosir 80 persen bergantung pada hasil pertanian. Sementara sarana dan
prasarana pengairan yang ada saat ini sangat terbatas. Akibatnya, hasil
pertanian tidak maksimal.
“Untuk itu, kami berharap ada solusi penyiapan sarana
pengairan. Karena sebagian besar masyarakat Samosir menggantungkan hidup dengan
bertani,” harap Rapidin.
Diambil Alih Pusat
Salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang akan
dikembangkan adalah kawasan Danau Toba, Pulau Samosir, dan sekitarnya. Ditetapkannya
kawasan wisata di Sumatera Utara itu sebagai destinasi wisata prioritas adalah
demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 1 juta orang pada
tahun 2019.
Mengutip situs Kementerian Pariwisata, turis asing yang
ditargetkan berasal dari Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, Eropa
(Belanda dan Perancis), Australia, dan Amerika Serikat. Sementara turis
domestik yang dibidik adalah dari Pulau Jawa dan Sumatera.
Mereka diharapkan berkunjung ke kawasan-kawasan Danau Toba,
Parapat, Pulau Samosir, Tomok, Tuk-Tuk, Ambarita, Simanindo, dan Panguruan.
Kesuksesan rencana besar tersebut hanya bisa diwujudkan
dengan dukungan pembangunan Jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar, dan
penyediaan fasilitas wisata baru macam geopark, wisata olahraga air, dan
hiburan.
Selain itu, diperlukan juga pendirian badan pengelola yang
memiliki kewenangan hukum dalam mengembangkan kawasan. Khusus pengembangan
akses jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan
menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.
Untuk akses Danau Toba dan Pulau Samosir serta 9 destinasi
wisata prioritas lainnya sepanjang 500 kilometer, membutuhkan dana sekitar Rp
400 miliar per tahun.
“Kalau 100 kilometer dikali Rp 4 miliar, jadi pemerintah
harus punya Rp 400 miliar setiap tahun untuk kawasan wisata," ujar
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini seperti
dilansir Kompas.com.
Kementerian PUPR, kata Hediyanto, berencana membangun dan
meningkatkan akses jalan ke kawasan wisata tersebut. Mulai dari membangun Jalan
Lingkar Danau Toba di Pulau Samosir, hingga memperbarui dan melakukan
peningkatan jalan.
“Saya baru mau ke Danau Toba, mau lihat apa yang harus
dibangun di Danau Toba, Pulau Samosir. Ini jalan wisata, saya harus lihat jalan
kabupatennya juga, jadi pemerintah pusat membangun wisatanya di mana,"
ucap Hediyanto.
Biasanya, kata Hediyanto, obyek wisata dapat diakses
melalui jalan kabupaten yang dibiayai pemerintah daerah, bukan jalan nasional
yang dibiayai pemerintah pusat. Namun, karena telah ditetapkan menjadi
destinasi wisata strategis, pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan
jalan tersebut menjadi jalan nasional.
Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah-I
Sumatera Utara, sendiri sudah mengajukan daftar usulan paket kegiatan untuk
tahun jamak (multi years) 2016-2019. Tahap pertama biayanya mencapai Rp 20
miliar lebih dan selanjutnya diperhitungkan Rp 51,5 miliar hingga Rp 97 miliar
setiap tahunnya, hingga 2019 nanti. (BS-1)
0 Comments