Pesimis Jalan Lingkar Danau Toba di Kabupaten Simalungun Tuntas Tahun 2019

Jalan Lingkar Danau Toba di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Desa Bage, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Dok BS

BeritaSimalungun.com, Haranggaol-Saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama ibu Iriana, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan sejumlah meteri saat mengunjungi Desa Wisata Tomok Parsaoran di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir, Minggu 21 Agustus 2016 lalu, Jokowi menginstruksikan kepada sejumlah kementerian terkait untuk menyelesaikan pembangunan jalan lingkar (ring road) Danau Toba dan Jembatan Tanah Ponggol pada akhir 2019.

Ternyata janji itu hanya berlaku di Samosir, tak ikut di Kabupaten Simalungun. Kini masyarakat Kabupaten Simalungun masih bermimpi jalan lingkar Danau Toba dari Parapat hingga Tongging akan mulus. Kini jalan lingkar Danau Toba khususnya di Kabupaten Simalungun masih terbelakang.

Dalam kesempatan saat itu, Jokowi mengatakan, pembangunan jalan lingkar yang mengelilingi Danau Toba akan memudahkan akses dari satu daerah ke daerah lain. Dengan demikian, pertumbuhan Danau Toba menjadi kawasan wisata bertaraf internasional cepat terwujud.

“Saya minta kementerian terkait untuk segera merealisasikan pembangunan jalan lingkar Danau Toba. Kalau jalannya tidak bagus, turis tidak mau datang,” sebut Jokowi.

Dia menegaskan, pembangunan jalan lingkar mengelilingi Danau Toba dan pembangunan Jembatan Tanah Ponggol Pangururan dimulai 2017. "Saya memberikan target selama 2 tahun harus sudah selesai. Nantinya pembangunan ini Kita harapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," harapnya.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk segera merealisasikan penambahan kapal feri penyeberangan dari pesisir Pulau Sumatera ke Pulau Samosir di tengah Danau Toba.

“Transportasi sangat perlu. Kapal feri sangat dibutuhkan. Ini akan disiapkan untuk melayani kebutuhan turis, baik lokal maupun mancanegara,” tambah Jokowi.

Jokowi juga meminta Kementerian terkait untuk melakukan studi untuk mendirikan Akademi Pariwisata (Akpar) di Pulau Samosir, tanpa terkecuali penyiapan SDM dosen.

“Soal ini kita pelajari dulu. Mulai dari lahannya, dosennya dan semua yang terkait pendirian akademi pariwisata di daerah ini,” sebut Jokowi.

Sementara Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan, kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan masih rendah ditandai dengan adanya pembakaran lahan di kawasan Danau Toba.

“Kami sudah menangkap empat orang pelaku pembakaran hutan. Kasusnya saat ini sedang diproses hukum. Pemkab Samosir saat ini memprioritaskan program penanaman lahan kritis. Untuk itu, kami berharap pemerintah pusat dan kementerian membantu,” sebut Rapidin.

Rapidin menjelaskan, mata pencarian masyarakat di Kabupaten Samosir 80 persen bergantung pada hasil pertanian. Sementara sarana dan prasarana pengairan yang ada saat ini sangat terbatas. Akibatnya, hasil pertanian tidak maksimal.

“Untuk itu, kami berharap ada solusi penyiapan sarana pengairan. Karena sebagian besar masyarakat Samosir menggantungkan hidup dengan bertani,” harap Rapidin.

Diambil Alih Pusat

Salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang akan dikembangkan adalah kawasan Danau Toba, Pulau Samosir, dan sekitarnya. Ditetapkannya kawasan wisata di Sumatera Utara itu sebagai destinasi wisata prioritas adalah demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 1 juta orang pada tahun 2019.

Mengutip situs Kementerian Pariwisata, turis asing yang ditargetkan berasal dari Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, Eropa (Belanda dan Perancis), Australia, dan Amerika Serikat. Sementara turis domestik yang dibidik adalah dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Mereka diharapkan berkunjung ke kawasan-kawasan Danau Toba, Parapat, Pulau Samosir, Tomok, Tuk-Tuk, Ambarita, Simanindo, dan Panguruan.

Kesuksesan rencana besar tersebut hanya bisa diwujudkan dengan dukungan pembangunan Jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar, dan penyediaan fasilitas wisata baru macam geopark, wisata olahraga air, dan hiburan.

Selain itu, diperlukan juga pendirian badan pengelola yang memiliki kewenangan hukum dalam mengembangkan kawasan. Khusus pengembangan akses jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.

Untuk akses Danau Toba dan Pulau Samosir serta 9 destinasi wisata prioritas lainnya sepanjang 500 kilometer, membutuhkan dana sekitar Rp 400 miliar per tahun.

“Kalau 100 kilometer dikali Rp 4 miliar, jadi pemerintah harus punya Rp 400 miliar setiap tahun untuk kawasan wisata," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini seperti dilansir Kompas.com.

Kementerian PUPR, kata Hediyanto, berencana membangun dan meningkatkan akses jalan ke kawasan wisata tersebut. Mulai dari membangun Jalan Lingkar Danau Toba di Pulau Samosir, hingga memperbarui dan melakukan peningkatan jalan.

“Saya baru mau ke Danau Toba, mau lihat apa yang harus dibangun di Danau Toba, Pulau Samosir. Ini jalan wisata, saya harus lihat jalan kabupatennya juga, jadi pemerintah pusat membangun wisatanya di mana," ucap Hediyanto.

Biasanya, kata Hediyanto, obyek wisata dapat diakses melalui jalan kabupaten yang dibiayai pemerintah daerah, bukan jalan nasional yang dibiayai pemerintah pusat. Namun, karena telah ditetapkan menjadi destinasi wisata strategis, pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan jalan tersebut menjadi jalan nasional.

Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah-I Sumatera Utara, sendiri sudah mengajukan daftar usulan paket kegiatan untuk tahun jamak (multi years) 2016-2019. Tahap pertama biayanya mencapai Rp 20 miliar lebih dan selanjutnya diperhitungkan Rp 51,5 miliar hingga Rp 97 miliar setiap tahunnya, hingga 2019 nanti. (BS-1)