 |
| Presiden Joko Widodo. (Antara) |
BeritaSimalungun.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan siap menggebuk siapa saja yang mengganggu keutuhan NKRI. Presiden menekankan NKRI dibangun di atas dasar Pancasila dan UUD 1945, sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara.
"Saya pakai kata gebuk. Kalau pakai kata jewer nanti pemerintah dinilai kurang tegas," kata Jokowi.
Presiden menyampaikan hal ini saat berdiskusi dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Jokowi mengakui telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab
gonjang-ganjing politik setelah Pilgub DKI Jakarta. Salah satunya adalah
adanya ketidakpuasan kelompok yang terganggu kepentingan bisnisnya.
"Saya tahu ada yang terganggu ketika Petral dibubarkan. Saya juga
tahu ada yang marah saat masalah daging ditertibkan. Juga ada yang
terganggu kepentingannya saat Ibu Susi menenggelamkan kapal-kapal,"
papar Jokowi.
Faktor lain, menurut Jokowi, adalah kepentingan politik menjelang
2019. "Kita tahu 2019 sudah dekat, dan ini dimanfaatkan dari sekarang,"
kata Jokowi.
Terhadap gangguan-gangguan terhadap keutuhan NKRI, Presiden Jokowi
menegaskan pemerintah akan bersikap tegas. Salah satu yang sudah
dilakukan pemerintah adalah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Namun pemerintah tetap menjunjung tinggi hukum, etika dan nilai-nilai peradaban Indonesia," lanjut Jokowi.
Jokowi menambahkan Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga negara
menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Namun
semuanya itu mesti dilakukan dalam koridor.
"Demo boleh saja, silakan, karena diatur dalam undang-undang," ujar Jokowi.
Media Sosial
Saat ditanya mengenai media sosial, Jokowi mengakui media sosial sangat membantu, namun di sisi lain merugikan.
"Saat pilkada di Solo, pilkada di DKI, dan pilpres, saya gunakan
media sosial karena murah. Mestinya cukup dengan media sosial, tidak
perlu mengeluarkan uang banyak," ungkap Jokowi.
Namun, media sosial menjadi merugikan ketika digunakan untuk provokasi, isu SARA, fitnah, dan ujaran kebencian.
Pemerintah sedang mencari masukan supaya bisa mengelola media sosial agar tidak memproduksi hal-hal negatif.
Menurut Jokowi, tidak cukup dengan penegakan hukum karena akan
memakan waktu dan menguras energi karena jumlahnya begitu banyak. Perlu
diseleksi mana yang masuk kategori mengganggu dan mana yang tidak.
Saksikan videonya di sini:
Claudius Boekan/AB
BeritaSatu TV
0 Comments