}); Menghujat Kata “Pribumi” Dari Mulut Anies | BeritaSimalungun
Home » , » Menghujat Kata “Pribumi” Dari Mulut Anies

Menghujat Kata “Pribumi” Dari Mulut Anies

Written By Beritasimalungun on Wednesday, 18 October 2017 | 12:49

BeritaSimalungun-Kata Pribumi dan Non Pribumi sudah sejak lama didalam “liang kubur”. Bahkan kata Pribumi dan Non Pribumi ini sudah “diharamkan” di Tanah Air. Lalu kenapa Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada pidatonya perdananya muncul kata Pribumi dan Non Pribumi ini. Ini ada juga indikasi bahwa Anies menunjukkan kepada publik kalau dia telah mengalahkan Ahok saat Pilkada April 2017 lalu. 

Tak perlu saya tuliskan disini siapa Ahok, toh sudah banyak dikenal secara luas latar belakangnya. Namun munculnya kata Pribumi dan Non Pribumi dari mulut Anies, seolah-olah memantik kegaduhan, khususnya Ahokers yang sudah mulai dingin merelakan Ahok masuk penjara.

Kini istilah pribumi itu menjadi perbincangan lantaran istilah tersebut sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

Dalam pidato usai pelantikannya di Balai Kota, Senin (16/10/2017) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

Mengingat pertarungan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu sebenarnya telah membuat warga (tak hanya di DKI Jakarta) terkotak-kotak. Sehingga, kesempatan menyampaikan pidato politik perdana itu menjadi penting untuk menyejukkan suasana sekaligus menegaskan kembali komitmen sang Gubernur yang akan merangkul semua pihak. Namun, Anies sepertinya telah melewatkan kesempatan emas itu.

Banyak para warganet yang protes soal kata pribumi dan non pribumi ini. Namun pihak Anies menuding kalau pihak lain yang gagal move on. Ibarat memantik kembali "api perpecahan" yang sebenarnya sudah mulai padam bahkan sejak Pilkada usai. 

Pidato perdana Anies, jadi "blunder".  Pemimpin baru DKI Jakarta harus bisa membuktikan kapasitas dan kemampuannya untuk melaksanakan setiap janji-janji yang telah diucapkan. Jangan sibuk membuat kontroversi yang meresahkan publik.

Pidato politik perdana Anies Baswedan ternyata tak semulus yang diharapkan karena justru memantik reaksi negatif publik khususnya bagi warganet. Dengan modal pengalaman dan kemampuan Anies,  sebenarnya narasi pidato Anies sudah begitu sempurna dan sejuk didengar.

Namun pada satu bagian isi pidatonya, justru melakukan "blunder" kala mengungkit kembali persoalan pribumi-non pribumi. 

"Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami," ujar Anies dalam pidatonya. 

Reaksi warganet langsung riuh. Pernyataan tersebut dianggap tak lazim diucapkan, apalagi oleh seorang Gubernur DKI Jakarta yang penduduknya sangat majemuk. Warganet menyesalkan pernyataan Anies yang dianggap tidak sesuai dengan janjinya yang akan merangkul semua warga Ibukota Jakarta tanpa SARA.

Publik kian bertanya-tanya apa motivasi Gubernur DKI Anies menyampaikan hal tersebut sementara penggunaan istilah "pribumi" sudah dikubur dalam-dalam sejak tahun 1998 silam. Istilah pribumi-non pribumi tak ada lagi diranah publik.

Siapa sesungguhnya yang dimaksud pribumi di republik ini? Apakah hanya mereka yang memang lahir dan berasal dari keturunan nenek moyang "asli" Indonesia? Lalu bagaimana dengan warga Indonesia yang punya garis keturunan dari bangsa lain. Bahkan Anies misalnya, punya garis keturunan dari Arab.   
 
Menanggapi pidato Anies, seperti dilansir BeritaSatu.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur bagi seluruh rakyat Jakarta, bukan hanya kelompok tertentu. 

“Jadi jangan ada pribumi, nonpribumi. Jangan dikotomiskanlah. Harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, suku, agama, karena yang memilih Pak Anies juga kan macam-macam," kata Luhut dalam acara "Coffee Morning" bersama wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2017). 

Mantan Menko Polhukam itu juga mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar pasangan pemimpin baru Jakarta itu bisa mengayomi semua rakyat Jakarta. 

“Selamat bekerja, mudah-mudahan Pak Anies bisa jadi gubernur yang baik sama Pak Sandi. Dia bukan gubernur kelompok satu, kelompok dua, dia gubernur semua," kata dia. 

Anies Klarifikasi

Dilansir BeritaSatu.com, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengklarifikasi penggunaan kata "pribumi" dalam pidato politiknya di hadapan warga saat menyampaikan pidato kemenangan seusai dilantik Presiden Joko Widodo, Senin (16/10/2017). 

Anies menyatakan dalam pidatonya kata "pribumi" digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. "Istilah itu digunakan dalam konteks saat era penjajahan, karena saya menulisnya pada era penjajahan dulu," ujar Anies di Balai Kota, Selasa (17/10/2017).

Menurut Anies, ia menulis hal tersebut dalam pidatonya karena Jakarta merupakan kota yang merasakan penjajahan dari Belanda di masa itu yang paling dekat. Hal tersebut berbeda dengan daerah-daerah lainnya di pelosok Tanah Air yang tidak merasakannya langsung. 

"Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok, tahu ada Belanda tapi apakah lihat di depan mata? Tidak. Yang lihat depan mata itu Jakarta," katanya. 

Namun saat disinggung mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Anies enggan berkomentar. "Cukup, cukup!" elaknya. (BS-Asenk Lee*)

 
Share this article :

Post a Comment