BeritaSimalungun-Saya mengamati selama ini birokrat cenderung untuk menerbitkan sebanyak mungkin aturan. Dari sekian banyak aturan itu, ditemukan aturan-aturan yang tidak jelas dan menggunakan bahasa "abu-abu".
Saya tidak ingin ini terus terjadi. Mengapa? Karena setiap regulasi itu seperti sebuah pisau bermata dua. Setiap aturan, izin, dan persyaratan mempunyai potensi untuk bisa menjadi objek transaksi dan korupsi.
Karena itulah, untuk mencegah tindak penyelewengan anggaran, kita melakukan deregulasi. Negara kita kebanyakan regulasi undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lain-lain. Kita pernah hitung, ada 42.000 aturan. Saya meminta jajaran pemerintah dan para kepala daerah untuk memangkas segala regulasi yang justru membebani masyarakat, membebani dunia usaha, dan menjadikan negara ini tidak efisien.
Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Perbaiki sistem untuk mencegah korupsi, tingkatkan produktivitas bangsa melalui sistem pelayanan dan pemerintahan yang efisien, lanjutkan terus penegakan hukum yang seadil-adilnya, dan ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi.(Presiden Joko Widodo, Kamis 14 Des 2017)
Karena itulah, untuk mencegah tindak penyelewengan anggaran, kita melakukan deregulasi. Negara kita kebanyakan regulasi undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lain-lain. Kita pernah hitung, ada 42.000 aturan. Saya meminta jajaran pemerintah dan para kepala daerah untuk memangkas segala regulasi yang justru membebani masyarakat, membebani dunia usaha, dan menjadikan negara ini tidak efisien.
Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Perbaiki sistem untuk mencegah korupsi, tingkatkan produktivitas bangsa melalui sistem pelayanan dan pemerintahan yang efisien, lanjutkan terus penegakan hukum yang seadil-adilnya, dan ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi.(Presiden Joko Widodo, Kamis 14 Des 2017)
.jpg)
0 Comments