Pamatangraya, BS - Sebuah video yang memperlihatkan sikap arogan seorang Pangulu (kepala desa) di Nagori Dolok Saribu, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, viral di media sosial TikTok. Video berdurasi hampir dua menit yang diunggah akun @SiantarMen itu menampilkan Pangulu berbicara dengan nada tinggi kepada warga yang tengah memprotes penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Video tersebut dengan cepat menarik perhatian publik dan menuai beragam komentar. Banyak warganet menilai sikap Pangulu tidak mencerminkan perilaku seorang pemimpin yang seharusnya melayani masyarakat dengan bijak.
“Kami hanya minta keadilan, tapi malah dimarahi,” ujar seorang warga dalam video yang kini sudah ditonton puluhan ribu kali.
Selain perdebatan soal bansos, muncul pula persoalan lain yang tak kalah serius. Berdasarkan informasi yang dihimpun Japosco.com, bangunan Balai Desa Dolok Saribu yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga justru dibongkar oleh Pangulu tanpa melalui musyawarah desa.
Padahal, bangunan tersebut masih kokoh dan layak digunakan untuk kegiatan masyarakat.
“Itu kami bangun dari hasil urunan warga, bukan dari dana desa. Tapi dibongkar begitu saja tanpa izin atau musyawarah. Alasannya mau dibangun baru, padahal yang lama masih bagus,” kata seorang tokoh masyarakat setempat, Kamis (13/11/2025).
Warga kemudian melaporkan tindakan itu ke Polres Simalungun dengan tuduhan perusakan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Namun hingga berita ini diterbitkan, laporan tersebut belum mendapat tindak lanjut dari pihak kepolisian.
Dinilai Tidak Efisien dan Langgar Etika Pemerintahan
Tindakan membongkar balai desa tanpa musyawarah itu juga dianggap melanggar prinsip efisiensi dan etika pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Penghematan dan Efisiensi Anggaran Pemerintah.
“Kalau bangunan lama masih layak, tidak semestinya dibangun baru. Itu pemborosan anggaran,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Simalungun.
Warga menilai kebijakan sepihak Pangulu tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di tingkat nagori. Mereka berharap setiap kebijakan pembangunan dijalankan sesuai prinsip Good Governance — transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Kemarahan warga semakin memuncak setelah muncul dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Beberapa keluarga kurang mampu justru tidak menerima bantuan, sementara penerima yang tergolong mampu tetap terdaftar.
“Rumah saya masih papan, listrik pun numpang. Tapi tidak dapat bantuan. Malah yang punya mobil dapat,” ungkap seorang ibu rumah tangga dengan nada kecewa.
Situasi tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik pilih kasih dalam pendataan penerima bantuan yang menjadi tanggung jawab pemerintah nagori.
Warga Desak Pemerintah dan Aparat Bertindak
Masyarakat Dolok Saribu kini mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun dan aparat kepolisian untuk turun tangan menindaklanjuti laporan warga serta menegur Pangulu yang dinilai bertindak sewenang-wenang.
“Kami tidak mau dipimpin oleh orang yang angkuh dan tidak mau mendengar rakyat. Ini sudah keterlaluan,” tegas seorang tokoh adat setempat.
Sementara itu, video viral tersebut terus menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menilai Pangulu tersebut tidak layak menjadi teladan bagi masyarakat desa.
“Pemimpin itu seharusnya melayani, bukan ditakuti. Kalau rakyat saja takut bicara, di mana letak keadilannya?” tulis salah satu komentar yang viral di TikTok.
Kasus yang mencuat di Nagori Dolok Saribu menjadi potret kecil persoalan klasik di akar pemerintahan desa: kurangnya transparansi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan publik.
Warga berharap aparat penegak hukum dan dinas terkait segera melakukan investigasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat dipulihkan.(BS-Tim)
0 Komentar