 |
| Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewie Yasin Limpo. (Foto: Antara) |
BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta-Bambang Wahyu Hadi yang merupakan asisten Anggota Komisi VII DPR dari
fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewie Yasin Limpo mengaku diculik oleh
petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya ini tidak ditangkap. Saya bukan OTT (Operasi Tangkap Tangan).
Saya diculik. Diculik!" kata Bambang seusai diperiksa di Gedung KPK
Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Jumat (23/10).
Bambang, Dewie dan sekretaris pribadi Dewie bernama Rinelda Bandaso
ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap terkait proyek
pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTHMH) di kabupaten Deiyai Papua
tahun anggaran 2016.
"Saya tidak menandatangani semua surat-surat (barang bukti) KPK. Seluruh barang bukti apa pun," kata dia.
Sebelumnya Dewi Yasin Limpo ditangkap dalam OTT oleh petugas KPK di bandara Soekarno Hatta, Tangerang.
Dewi beserta asistennya Bambang Wahyu Hadi dan sekretaris pribadinya
bernama Rinelda Bandaso diduga menerima suap dari pengusaha PT Abdi Bumi
Cendrawasih bernama Setiadi dan Kepala Dinas ESDM Deiyai bernama
Irenius Adi. Setiadi dan Irenius ditangkap petugas KPK di satu rumah
makan di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Suap diberikan untuk memuluskan proyek PLTMH yang bernilai sekitar Rp
50 miliar rupiah agar masuk di APBN 2016. Saat penangkapan ditemukan
uang 177.700 dolar Singapura yang merupakan bagian pemberian pertama
sebesar 50 persen dari nilai "commitment fee".
Bambang, menurut KPK berperan aktif seolah-olah mewakili Dewie dengan
Rienelda untuk menentukan nilai komitmen sebesar 7 persen dari total
proyek.
Proyek itu merupakan bagian dari proyek unggulan pemerintah untuk
membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang diluncurkan pada
4 Mei lalu.
Dewie, Bambang dan Rinelda disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau
pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1
KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun
penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
KPK juga menjerat Irenius dan Iriadi dengan pasal pasal 5 ayat 1
huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang mengatur tentang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya.
Ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun
ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.
Dewie pun sudah membantah menerima uang suap tersebut.
"Saya akan buktikan kalau saya tidak bersalah. Saya tidak pernah
menerima uang itu, melihat saja tidak. Mendengarnya baru sekarang," kata
Dewie pada hari Kamis (22/10).
Dewie ditahan di rumah Tahanan Pondok Bambu sedangkan Bambang ditahan
di Rutan Detasemen Polisi Militer Guntur sedangkan Rineda, Setiadi dan
Irenius ditahan di rutan gedung KPK. (Ant)
0 Comments