KPU Simalungun Antisipasi Mobilisasi Massa

BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-KPU Simalungun selaku penyelenggara pilkada Kabupaten Simalungun diingatkan untuk mengantisipasi mobilisasi massa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati susulan pada 10 Februari 2016. Sementara KPU Simalungun kumpulkan PPS guna membahas persiapan kelengkapan Pilkada.

“Kenali warga di sekitar Anda," ujar anggota KPU Sumatera Utara Yulhasni pada acara sosialisasi dan konsolidasi PPS dan KPPS di Gedung Rajawali GPI Kabupaten Simalungun, Sabtu lalu.

Menurut Yulhasni, peluang mobilisasi massa terbuka dengan diperbolehkannya warga mempergunakan hak pilih memakai surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah.

Pihaknya mengimbau kepada para PPS dan KPPS yang merupakan warga setempat di TPS masing-masing untuk mempertegas keberadaan pemilih yang tidak dikenal.

Selain yang terdata dalam DPT dan DPT tambahan, warga diperbolehkan memilih dengan menunjukkan KTP, KK, paspor, atau surat keterangan tempat tinggal permanen.

Sedangkan SIM tidak diperbolehkan, karena bukan termasuk dokumen kependudukan sesuai surat edaran KPU Pusat Nomor 1003/KPU/XII/2015.

Yulhasni juga mengingatkan penyelenggara untuk melayani warga yang terdaftar di DPT, meski tidak membawa atau tidak memiliki formulir C6. “Ingat C6 hanya surat undangan untuk memilih, bukan bagian syarat memilih," ujar komisioner Divisi Sosialiasi, Program dan Data itu.

Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik berpesan kepada PPS dan KPPS untuk mempedomani DPT hasil pencermatan yang dilakukan secara manual. "Ada perubahan dari DPT hasil coklit (pencocokan dan penelitian), berkurang kira-kira 13.000 jiwa," kata Adelbert.

Kumpulkan PPS

Sementara KPU Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengadakan sosialisasi dan konsolidasi kepada para ketua PPS dan KPPS di Gedung Rajawali GPI, Jalan Sangnaualuh, Kecamatan Siantar, Sabtu.

Menurut Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik, kegiatan menjelang empat hari pemilihan pilkada susulan itu untuk menyatukan pemahaman, persepsi, dan sistem dalam menjalankan tugas.

Adelbert mengimbau para ketua PPS dan KPPS untuk memberitahukan secara luas kepada pemilih di daerah masing-masing waktu pemilihan yakni pada Rabu, 10 Februari 2015.

Penyelenggara di lapangan itu juga dipesankan untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan supaya pilkada berlangsung aman dan lancar.

Anggota KPU Simalungun lainnya Dadang Yusprianto menyebutkan, jumlah TPS di Kabupaten Simalungun sebanyak 1.685 yang tersebar di 400-an desa/kelurahan.

“Jadi ada 2.000-an lebih penyelenggara di tingkat desa yang kami undang untuk acara ini," kata Dadang.

Surya Dharma, seorang penyelenggara tingkat KPPS di wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar mengusulkan kepada komisioner untuk menyurati perusahaan agar memberikan libur kepada karyawan.

Pemberitahuan tersebut perlu disampaikan supaya karyawan di tempat itu bisa mempergunakan hak pilih pada hari pemilihan, sehingga partisipasi pemilih tinggi. “Mereka (karyawan) tidak akan datang (ke TPS), jika tanpa izin dari perusahaan," kata Surya.

Pemilih Berkurang

Terkait soal DPT, jumlah pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Simalungun, Sumatera Utara, mengalami pengkurangan dari daftar yang telah ditetapkan KPU setempat.

Anggota KPU Simalungun Abdul Razak Siregar di Simalungun, Jumat, mengatakan, kekurangan jumlah pemilih untuk pilkada Simalungun itu karena ada yang meninggal dunia dan pindah domisili.

Razak menyebutkan, semula penyelenggara menetapkan DPT 668.355 jiwa dari hasil pencocokan dan penelitian daftar pemilih secara faktual.

“Setelah kami melakukan pencermatan secara manual, berkurang kira-kira 13.000-an pemilih," katanya. Jumlah pemilih pada pilkada Simalungun susulan dimungkinkan berkurang lagi atau bertambah seiring dengan kondisi kependudukan.

Razak menegaskan, warga yang belum terdata di DPT dan DPTb1, bisa mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan identitas diri. Sesuai surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015, identitas diri itu bisa berupa KTP, kartu keluarga, paspor, atau identitas lainnya.

Pemilik identitas kependudukan dipersilahkan untuk datang ke TPS sesuai alamat dan diberikan kesempatan memilih pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.

“Antara pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB, dengan ketentuan masih ada surat suara," sebut Razak.

Perbaiki DPT

Sementara itu puluhan warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang bergabung dalam Forum Orang Miskin, Kamis, menuntut komisioner KPUD setempat memperbaiki daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada susulan.

Massa yang kebanyakan kaum ibu membawa poster atau spanduk dan menunjukkan beberapa temuan kejanggalan DPT di halaman KPUD Simalungun di Pamatang Raya dengan pengawalan aparat kepolisian.

Menurut Koordinator Aksi, Lipen Simanjuntak, dalam rekapitulasi DPT di Desa Dolok Marlawan, Kecamatan Jorlang Hataran, ditemukan pemilih yang sudah meninggal dan pindah domisili.

“Kalau masih satu tahunan wajar, tetapi ini sudah di atas lima tahun bahkan puluhan tahun," kata Lipen. Dia memperkirakan temuan kasus meninggal dan pindah domisili tetapi masih tercantum dalam DPT, merata di kecamatan lain.

“Yang fiktif (meninggal dan pindah domisili), kami perkirakan mencapai 30 persen, sementara yang hidup ada yang tidak terdaftar," sebut Lipen.

Lipen juga meminta komisioner mengevaluasi keberadaan petugas penyelenggara di lapangan, khususnya berstatus ASN. “Jangan rekrut yang punya jabatan, karena berdampak pada pelayanan kepada masyarakat," kata Lipen.

Selain itu, KPUD diminta melakukan sosialisasi Pilkada susulan sampai ke tingkat desa, supaya warga pinggiran mengerti cara melakukan pemilihan secara benar.

Komisioner KPUD Simalungun, Abdul Razak Siregar berjanji pihaknya akan menindaklanjuti temuan Forum Orang Miskin tersebut. Razak menyarankan supaya warga yang tidak terdaftar agar datang ke TPS pada hari pemilihan, 10 Februari 2016, dengan memperlihatkan KTP.

KPUD kata Razak, saat ini melakukan tahap sosialisasi, dan pendistribusian undangan pemilih atau C-6 ke tingkat kecamatan. (Berbagai Sumber/Lee)