JR Saragih Ditolak Masyarakat Simalungun

Beritasimalungun 3/01/2016 08:54:00 pm

Foto IST Jaya Damanik FB

Foto http://baranews.co)

Barisan Rakyat Koreksi Simalungun (BRKS) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi yang melibatkan Jopinus Ramli Saragih, Selasa (1/3). Foto Ist Hetanews.com

BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta-Kemenangan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun pada Pilkada yang lalu mendapat tentangan keras dari masyarakat Simalungun yang tergabung dalam “Barisan Rakyat Koreksi Simalungun” (BRKS). BRKS berunjuk rasa di depan Gedung Kementrian Dalam Negeri meminta agar Mendagri tidak melantik JR Saragih sebagai Bupati periode 2015 – 2020.

Seorang orator yang bernama Pahala Sihombing dalam orasinya mengatakan: ‘’Selama kepemimpinan JR Saragih tidak ada perkembangan berarti di Simalungun, banyak jalan yang dibiarkan hancur.Kemenangan JR Saragih cacat secara hukum, karena Amran Sinaga sebagai cawabup sudah menjadi terpidana ketika dicalonkan.’’

Di awal pendaftaran calon peserta pilkada Simalungun JR Saragih sudah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan "SOPOU PILKADA SIMALUNGUN"selaku pemantau pemilukada Simalungun, pernah melakukan gugatan yang pada akhirnya membatalkan pasangan no urut 4 yaitu pasangan JR Saragih – Amran Sinaga, dengan putusan KPU Simalungun No.79/kpts/-sim/002.434769/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015.

Namun pada tanggal 8 Desember 2015 JR Saragih mengajukan gugatan ke PTTUN dan yang pada hari itu juga PTUN memenangankan gugatanya. Inilah putusan pengadilan tercepat di Indonesia bahkan di dunia.

Gaya kepemimpinan JR Saragih pun dinilai masyarakat sangat melukai hati masyarakat Simalungun. Di tengah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, dia menghabiskan anggaran biaya makan yang sangat fantastis.

Pada tahun 2014 mengahabiskan biaya makan Rp 6.251.000.000/tahun atau rata-rata per hari Rp 25.726.337, meningkat drastis dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar Rp 1.010.000.000 atau rata-rata per hari Rp 4.156.378. Ini menggambarkan bahwa JR Saragih bukan pemimpin yang pro rakyat karena tidak memiliki empati sedikitpun.

Masyarakat Simalungun berharap Kemendagri berpihak pada masyarakat Simalungun untuk tidak melantik JR Saragih sebagai bupati. Masyarakat lebih memilih tidak memiliki bupati dari pada harus dipimpin oleh bupati yang serakah, arogan dan korup.

Pahala Sihombing menambahkan: ‘’JR Saragih adalah pemimpin yang tidak memiliki empati sedikitpun. Di tengah kehidupan masyarakat Simalungun yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, dia menghabiskan anggaran biaya makan yang sangat fantastis.”

Pada aksi di Kemendagri tiga perwakilan pendemo diterima Devisi Pengaduan Kemendagri yang berjanji akan menikdaklanjuti pengaduan masyarakat Simalungun tersebut.

Sumber: http://baranews.co)