Home » , » Pajak Untuk Jejaring Sosial

Pajak Untuk Jejaring Sosial

Written By Beritasimalungun on Friday, 8 April 2016 | 14:55

http://images.detik.com/visual/2015/10/30/ec41e851-edbc-4728-b4bb-fd98ac8edeed_169.jpg?w=500&q=90
DETIK.COM
BERITASIMALUNGUN.COM-Google, Facebook, Twitter dan Yahoo tidak pernah bayar pajak ke negara kita!. Ya juga yah.

Tapi kok sekarang Indonesia baru berteriak?. Kok nggak dari dulu? Singapura sudah menikmatinya sejak lama. Tapi syukur, kesadaran belum terlambat!

Keempat jejaring sosial sosial tersebut, tercatat di Indonesia sebagai Perusahaan Multinasional berbasis di Singapura.

"Penghasilannya dari Indonesia, tapi pajaknya justru dibayarkan di Singapura yang seharusnya menjadi hak kita. Ini akan menjadi pemeriksaan khusus oleh Ditjen Pajak kantor wilayah khusus," jelas Bambang Sumantri Brojonegoro, seperti dikutip Detik.com.

Itulah hebatnya Singapura. Negeri yang hanya setitik luas Indonesia, tapi manusia-manusianya jauh lebih pintar dari kita dalam soal ini. Kita harus akui itu. Mereka lebih tau menggaet bisnis yang potensial.

Inggeris sudah menerima pajak dari Facebook, sebesar 105 juta Poundsterling per tahun. Meski demikian mereka merasakan jumlah itu terlalu kecil.

"That sum, tax fairness campaigners suggest, is only a small fraction of the revenues that would arise in Britain if Facebook UK allowed UK sales to be booked in a UK company," seperti ditulis oleh harian The Guardian, koran berpengaruh di Inggeris.

Salah siapa? Jangan pula rakyat ini yang disalahkan, atau perusahaan jejaring sosial itu. Kita yang bodoh! Mari berbenah!

Selama ini kita berfikir sudah beruntung!. Memang. Saya pengguna Google, Face book dan jutaan rakyat Indonesia mendapat pelayanan gratis, dan dapat mengakses banyak informasi/pengetahuan yang disediakan oleh jejaring sosial ini.

Bahkan pemerintah juga menggunakan jejaring sosial ini untuk mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat luas, ada juga yang tanpa bayar.

Tapi itu tidak cukup!. Kita masih bisa mendapat keuntungan lain. Itulah hebatnya teknologi. Kita dapat fasilitas gratis, kita juga seharusnya mendapat penerimaan pajak.

Luar biasa, kalau kita juga turut pintar., tidak mau dibodoh-bodohin seperti selama ini. Eh, bukan dibodoh-bodohin, memang bodoh! Lebih bodoh dari Singapura! Raihlah ilmu pengetahuan, bukan "sogok mnyogok" saat ujian, supaya kita tidak makin buta!

Kita punya banyak keunggulan yang selama ini masih terpendam. Dari jumlah penduduk yang menggunakan FB saja. Kita menjadi sebuah potensi raksasa--pasar dunia. Kita adalah pengguna FB ketiga atau keempat terbesar di dunia. Masak kiita tidak dapat apa-apa dari penghasilan mereka?

Kita hanya diam, Google, FB, Twitter dan Yahoo, bekerja di Amerika, dan sibuk di kantor perwakilannya di Singapura, tetapi rakyat (melalui pemerintah) seharusnya bisa dapat duit dari mereka.

Sayangnya, selama ini kita asyik korupsi, memberitakan korupsi, sibuk memberitakan tangkap tangan KPK, kita lupa membicarakan hal yang positif bagi negeri ini, keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati negeri kita.Ini baru salah satu saja.

Selama ini media kita ribut soal tertangkap tangan KPK, padahal itu kecil sekali. dibanding dengan uang yang ada di Panama Papers. Boleh aja sih, tapi yang lain juga harus diberitakan secara seimbang, bisnis juga harus dilirik dan diberitakan dengan cara yang cerdas.

Karena asyik korupsi aja yang dipikirin, uang yang seharusnya masuk kantong kita, jadi lari ke kantong orang lain. Uang yang seharusnya membangun IT, menncerdaskan bangsa di bidang IT, masuk kekantong koruptor. Akhirnya kita rugi dua kali. Kita ketinggalan dua kali di belakang Singapura!

Lalu!. Gigit jari. Untunglah kita mulai sadar. Saat ini, Kanwil Pajak DKI sedang memeriksa FB dan Twitter.

Kini, terbukalah mata kita bahwa pentingnya pemahaman bisnis IT dan UU yang mengaturnya. Tidak hanya berteriak-teriak. Lakukan negosiasi yang baik dengan semua perusahaan itu, dan gunakanlah uangnya untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Cerdaskanlah bangsa ini dengan uang itu.

Jangan pula uangnya dikirim ke Mossack Fonseca., yang di Panama itu, kena pula kasus Panama Paper! Kok baru sekarang Indonesia berteriak soal ini? Tapi belum terlambat, lanjut! (St Jannerson Girsang)
Share this article :

Post a Comment