 |
| Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rakor dengan Gubernur seluruh Indonesia, Kamis (20/10), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Jay) |
BeritaSimalungun.com, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa yang namanya pungutan liar atau pungli
bukan masalah soal besar kecilnya. Tetapi keluhan yang sampai kepada
dirinya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil-kecil
urusan Rp10 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu, bahkan ada yang urusan jutaan
rupiah.
“Melihat
keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang
harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli
telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau
misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” kata Presiden Jokowi saat
memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh
Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10) siang.
Presiden
mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi
biaya tinggi yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi
Indonesia.
Diakui
Presiden, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah
dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif
terhadap pungli itu. Oleh sebab itu, Presiden mengajak para Gubernur
seluruh Indonesia untuk membicarakan itu langkah-langkah konkrit di
daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.
“Tidak
hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan
izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan
yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di
rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak
resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,”
tegas Presiden Jokowi.
Rakor
dengan Gubernur seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris
Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, dan
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Rel)
0 Comments