BeritaSimalungun-Anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat. Caranya? Ya, tinggalkan pola lama dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Itulah pesan saya kepada para kepala daerah -- gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia -- yang hadir di Istana Negara, kemarin.
Pola lama yang saya maksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas, yang menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah. Ini saya pelajari dari wali kota, dari gubernur, polanya mirip-mirip. Kalau ada anggaran satu triliun di APBD, langsung dibagi ke dinas-dinas. Seharusnya tidak begitu.
Misalnya begini, saya ingin infrastruktur saya rampung dalam dua tahun. Maka saya minta anggaran 60 persen di sini. “Saya minta pasar ini selesai dua tahun!” Dengan cara itu, barang yang dibangun akan kelihatan.
Untuk itu, saya meminta kepala daerah melakukan pendekatan kepada DPRD agar menyetujui program-program yang diajukan. Dulu, sering komisi ini diberi anggaran sekian miliar, dan lain-lain. Itu tugas kepala daerah untuk mengendalikan.
Kalau tidak bisa mengendalikan, berarti kepala daerahnya tidak kuat.
Agar kepala daerah meninggalkan legacy yang baru. Saya yakin bisa asal didasari dengan niat yang baik.(FB-Presiden Joko Widodo
25 Oktober 2017). Foto: Biro Pers Setpres
.jpg)
0 Comments