14 "Dosa" Wali Kota Pematangsiantar, Himapsi Siantar Surati Megawati

Himapsi Minta DPP PDIP Tolak Usung Hefriansyah di Pilkada Siantar

Ketua Himapsi Siantar, Jonli Simarmata, ST.(IST)

Pematangsiantar, BS-Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Kota Pematangsiantar melayangkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pada hari Kamis (9/1/2020).

Surat dengan nomor: 142/005/DPC-HIMAPSI/I/2020 tentang Permintaan agar Tidak Mengusung Hefriasyah Noor di Pilkada Pematangsiantar tahun 2020.

Demikian disampaikan Ketua DPC Himapsi Siantar, Jonli Simarmata didampingi Sekretaris Joko Sinaga dan para wakil ketua Dedi Damanik dan Candra Malau, saat diwawancarai wartawan di Kantor Himapsi Siantar, Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar, Kamis (9/1/2020) sekira pukul 09.00 WIB.

“Kami menilai Hefriansyah gagal dalam memimpin Pemko Siantar. Oleh karenanya, kami meminta agar PDIP tidak mengusung dan mendukung Hefriansyah di Pilkada mendatang,” jelas Jonli Simarmata.

Sesuai penjelasan dalam surat tersebut, Himapsi memaparkan sejumlah masalah yang menjadi indikator kegagalan Henfriansyah sebagai Walikota. Adapun sejumlah persoalan yang dimaksud antara lain:

1. Mangkraknya pembangunan Tugu Raja Sangnaualuh Damanik. Termasuk adanya kerugian negara sebesar Rp 913 juta yang ditimbulkan akibat dihentikannya pembangunan tugu tersebut.

2. Pelaksanaan proyek sangat amburadul dan meresahkan seluruh warga Siantar karena dikerjakan diakhir tahun 2019 (dimulai pertengahan desember) dengan waktu yang bersamaan dilaksanakan disejumlah titik. Walikota dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek di Kota Pematangsiantar.

3. Banyaknya pejabat OPD dilingkungan Pemko Siantar yang berstatus Plt (pelaksana tugas) yang masa jabatannya sampai satu tahun dan lebih.

4. Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) mengalami kerugian sebesar Rp 36 miliar dan perusahaan ini diduga menjadi lahan korupsi bagi para pejabat di Lingkungan Pemko Siantar dan termasuk Walikota.

5. Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD-PHJ) diduga menjadi arena meraup keuntungan oleh Walikota karena saat ini banyak gaji pegawai yang tidak dibayarkan meskipun pendapatan perusahaan sudah jelas.

6. Dihilangkannya prasasti merah putih yang dinilai telah layak diusulkan menjadi cagar budaya karena telah memiliki usia diatas 50 tahun.

7. Adanya pelanggaran Undang-undang yang dilakukan Walikota Hefriansyah dalam hal pemberhentian Sekretaris Daerah Budi Utari Siregar.

8. Penegakan Peraturan Daerah yang terkesan tebang pilih.

9. Adanya temuan BPK- RI tentang anggaran sebesar Rp 46 Miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

10. Adanya tindak pidana korupsi disejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

11. Mempertahankan Kadis Kominfo (Posma Sitorus) yang saat ini tengah berstatus tersangka.

12. Adanya dugaan Pungli (pungutan liar) di Dinas PMPTSP, sesuai pengakuan mantan Sekretaris Dinas Mangapul Sitanggang.

13. Penistaan terhadap Suku Simalungun yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Sudah ada keputusan Pansus (panitia khusus) DPRD Pematangsiantar, namun kasus ini masih mengendap di DPRD dan sampai saat ini belum dibawa kesidang paripurna.

14. Adanya kerugian negara atas temuan BPK-RI disejumlah OPD pada Tahun Anggaran 2018.

“Demikian butir-butir yang kami sampaikan sebagai dasar kami meminta agar PDIP tidak mengusung Hefriansyah. Penjelasan itu juga kami lengkapi dengan bukti-bukti akurat seperti data hasil audit BPK, Surat Keputusan Pansus DPRD, Laporan Pengaduan warga dan Laporan Pengaduan pegawai PD-PHJ,” kata Jonli.

Dia menilai, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri merupakan orang yang cerdas dalam memilih figur yang layak untuk diusung atau dicalonkan sebagai kepala daerah.

“Meskipun sebagai incumbent, kita melihat, sudah terlalu banyak warga yang tidak suka dengan kepemimpin Hefriansyah. Contohnya begini, tanpa walikotapun, Pemko Siantar ini tetap jalan. Jadi, ada atau tidak ada, kalau walikotanya Hefriansyah, kebijakannya sama saja. Amburadul!,” kata Jonli dengan nada tegas.

Sebelumnya, Hefriansyah Noor telah mendaftar ke DPD PDIP Sumut. Dan saat ini nama Hefriansyah sedang digodok di DPP PDI Perjuangan. (BS-Rel/Rodo Timbul Saragih)