(Ki-Ka: Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagalung, Lamsiang Sitompul, Abdon Nababan). (Foto Kolase Zoom) |
Jambi, BS-Sebelas orang warga Sumatera Utara yang tergabung dalam Tulus Iklas Militan (TIM) 11 Aksi Jalan Kaki (AJAK) tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) tiba di Jakarta dan berencana bertemu Presiden RI Joko Widodo untuk meminta penutupan perusahaan PT TPL.
TIM 11 AJAK Tutup TPL ini berangkat dari kawasan Makam Raja Sisingamangaraja XII, Kota Balige, Sumatera Utara 14 Juni 2021 lalu dan tiba di Jakarta 27 Juli 2021 setelah lebih dari 1.700 kilometer melangkahkan kaki atau 44 hari menempuh perjalanan.
Tiga aktivis “AJAK TUTUP TPL” ini adalah Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagalung (ONI), Irwandi Sirait. Tiga aktivis ini didampingi 8 Tim Logistik yang terdiri dari Cristian Gultom, Erwin Hutabarat, Ishak Aritonang, Agustina Pandiangan, Bumi Simorangkir, Lambok Siregar, Yman Munthe dan Jevri Manik.
Togu Simorangkir, seorang dari sebelas orang tersebut, mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Sebab, menurut mereka keberadaan PT TPL telah merusak lingkungan dan menyusahkan kehidupan masyarakat adat setempat.
Misi aksi ini untuk penyadaran dan kampanye kepada publik bahwa Danau Toba, Tano Batak tidak dalam keadaan baik-baik saja," ujar Togu Simorangkir, dalam konferensi pers virtual “Aliansi Gerak #TutupTPL, Jumat (30/7/2021). Jumpa pers virtual via zoom ini dihadiri 342 orang yang terdiri dari jurnalis, pegiat lingkungan lainnya.
Togu Simorangkir menjelaskan Ajak Tutup PT TPL ini merupakan akumulasi atas berbagai peristiwa yang dialami masyarakat adat Batak terkait keberadaan PT TPL.
Menurut dia, puncak peristiwa terjadi pada 18 Mei 2021 lalu saat masyarakat adat Natumingka, Kabupaten Toba, mengalami kekerasan karena mempertahankan tanah mereka yang hendak ditanami pekerja PT TPL.
“Aksi ini bentuk kegeraman dan kemuakan terhadap PT TPL yang selalu semena-mena terhadap masyarakat adat. Misi kami untuk bertemu Bapak Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan aspirasi jutaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang mencintai Danau Toba agar tetap lestari,” kata Togu Simorangkir.
Kata Togu Simorangkir saat ini TIM 11 Ajak Tutup TPL masih menunggu waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Staf khusus kepresiden sudah menemui mereka untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan, mengatakan surat permintaan audiensi telah dikirim ke Presiden Jokowi pada Senin (26/7/2021).
Menurut Abdon Nababan, surat juga telah tercatat dalam sistem elektronik di Kementerian Sekretariat Negara.
“Kami tinggal menunggu waktu Bapak Presiden Jokowi yang sangat rendah hati, mau berdialog langsung dengam rakyatnya, lewat Tim 11 yang sudah tiba di Jakarta," ujar Abdon Nababan.
Pada jumpa pers itu, Anita Marta Hutagalung yang akbrab disapa ONI ini juga menceritakan suka duka mereka sepanjang perjalanan dari kawasan Makam Raja Sisingamangaraja XII, Kota Balige, Sumatera Utara 14 Juni 2021 lalu dan tiba di Jakarta 27 Juli 2021.
Para Narasumber Jumpa Pers Via Zoom "Tutup PT TPL", Jumat (30/7/2021).(Foto Kolase Zoom) |
“Banyak sukaduka sepanjang perjalanan kami selama 44 hari. Aksi jalan kaki ini sebagai bentuk protes terhadap keberadaan PT TPL yang telah merusak tatanan tanah adat di Toba, Sumatera Utara. Sepanjang jalan banyak yang mendukung kami. Orang baik banyak dibantu orang baik,” ujar Anita Marta Hutagalung.
Sementara itu Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, setelah 44 hari melakukan Aksi Jalan Kaki Tutup PT. TPL, 11 orang pegiat lingkungan tiba di ibukota pada selasa, 27 Juli 2021. Ketibaan mereka disambut hangat oleh para sahabat dan masyarakat.
“Tapi, tidak oleh pihak kepolisian yang telah dipersiapkan untuk menghadang mereka bertamu ke Istana Kepresidenan Jakarta. Togu Simorangkir, Anita Marta Hutagalung, Irwandi Sirait bersama delapan orang pendamping, yang kemudian disebut sebagai TIM 11 menempuh perjalanan sekitar 1.700 kilometer dari Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara sejak 14 Juni 2021. Perjalanan mereka untuk menuntaskan misi tinggal tersisa 8 kilometer menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi dan menyampaikan secara langsung aspirasi mereka kepada presiden untuk mengambil tindakan tegas menutup PT TPL,” kata, Rukka Sombolinggi.
Disebutkan, terkait hal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Jaringan Organisasi Kemasyarakatan seperti WALHI Nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria, Green Peace Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rainforest Action Network (RAN), dll, mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri Konferensi Pers “Penyambutan TIM Aksi Jalan Kaki #TutupTPL dari Toba ke Jakarta”.
Ativis lingkungan Danau Toba Togu Simorangkir saat diswab antigen ketika hendak jalan kaki menuju Istana Negara untuk menyuarakan penutupan PT TPL, Rabu (27/7/2021). (Foto: Istimewa) |
Sepakat Tutup PT. TPL
Sementara Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi TIM 11 yang melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta untuk menyuarakan penutupan PT TPL.
Menurutnya, KPA sebagai organisasi gerakan rakyat berbentuk konsorsium yang bersifat terbuka dan independen bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia, jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.
“Tidak ada tawar menawar dalam perampasan tanah wilayat masyarakat adat, termasuk di Toba, Sumatera Utara. Selama ini PT.TPL sudah membuat masyarakat adat sekitar lokasi perusahaan menderita dan tatanan lingkungan alam mereka rusak. Sehingga kita sepakat Pt TPL harus ditutup,” ujar Dewi Sartika.
Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayat yang turut hadir pada jumpa pers via zoom tersebut. Menurutnya, aksi jalan kaki yang dilakukan TIM 11 bentuk perlawanan terhadap perlakuan PT.TPL yang merampas tanah adat Batak di Toba, Sumut.
Nur Hidayat juga meminta Presiden Joko Widodo agar sudi kiranya menerima TIM 11 Togu Simorangkir Cs untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat Batak terhadap keberadaan PT.TPL. Dia juga berharap agar Presiden Jokowi mensyahkan RUU Masyarakat Adat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MH mengatakan, agar Pemerintah segera menutup PT.TPL karena telah merusak lingkungan dan merampas tanah adat.
Sementara Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Tob (YPDT) Maruap Siahaan mengatakan, kini setaidaknya sudah 20 organisasi masyarakat Batak yang ada di Indonesia dan Dunia mendesak Pemerintah untuk menutup PT.TPL.
“PT.TPL yang dulunya bernama PT.Indorayon sudah beraktivitas di Toba sejak Tahun 1985. Namun pada 11 Maret 1999 ditutup oleh Presiden Ri Habibi karena desakan masyarakat adat. Hal ini juga bisa dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi agar segera menutup PT.TPL,” ujar Maruap Siahaan.
Maruap Siahaan juga melakukan gerekan mengajak masyarakat sipil untuk menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama, perusahaan bubur kayu milik pengusaha Medan Sukanto Tanoto. Kehadirannya dinilai banyak kalangan lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.
“Bentrok fisik antara warga dan pihak TPL yang terjadi belum lama ini di Desa Natumingka makin menguatkan seruan itu. Pegiat sosial Togu Simorangkir Cs menyikapinya dengan melakukan aksi jalan kaki Tutup TPL dari Balige ke Jakarta sejauh 1700an kilometer. Ini adalah bentuk protes Togu Simorangkir yang juga cicit Raja Sisingamangaraja XII terhadap kehadiran PT TPL. Rombongan Togu yang telah tiba di Jakarta 27 Juli 2021, semoga bisa berjumpa dengan Presiden Joko Widodo dan memintanya untuk menutup TPL,” kata Maruap Siahaan.
Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi yang juga bergabung dalam jumpa pers via zoom ini menambahkan, sejatinya pihaknya akan menyambut TIM 11 di Jakarta, namun karena situasi PPKM Level 4 di Jakarta, rencana itu ditiadakan.
Kata Delima Silalahi, pihaknya sangat mendukung TIM 11 untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo agar bisa menyampaikan secara langsung aspirasi jutaan masyarakat adat di Sumut terkait dengan perampasan tanah adat oleh PT.TPL.
“Semoga Bapak Presiden Jokowi bersedia untuk menerima TIM 11 dan menerima aspirasi yang akan disampaikan langsung oleh Togu Simorangkir terkait dengan penutupan PT.TPL. Satu kata dari KSPPM, tutup TPL,” katanya. (Asenk Lee Saragih)
0 Comments