Bupati dan Ketua DPRD Simalungun Temui Masyarakat Kelurahan Sipolha Horisan dan Nagori Tambun Raya

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didamping perwakilan manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) menemui masyarakat Kelurahan Sipolha Horisan dan Nagori Tambun Raya, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (23/6/2022).

Sipolha, BS-Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didamping perwakilan manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) menemui masyarakat Kelurahan Sipolha Horisan dan Nagori Tambun Raya, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (23/6/2022).

Hal itu dilakukan Bupati bersama Ketua DPRD, sehubungan adanya keresahan masyarakat di Kelurahan Sipolha Horisan dan Nagori Tambun Raya, yang disampaikan oleh ratusan warga dari Nagori Tambun Raya dan Kelurahan Sipolha Horisan melalui aksi damai di Nagori Tambun Raya.

Dalam aksi damai itu antara lain mayarakat menerangkan, beberapa tahun terakhir masyarakat sangat menderita atas gagal panennya seluruh tanaman karena diserang satwa liar seperti, kera, monyet dan babi hutan, dan dampak serangan hama satwa liar itu semakin mempersulit perekonomian masyarakat. Bahkan, akibat keterpurukan ekonomi, banyak anak-anak nyaris putus sekolah.

Menurut masyarakat hal ini terjadi akibat bergantinya hutan heterogen menjadi homogen atau hutan tanaman industryi (HTI). Bergantinya alih fungsi hutan alami menjadi hutan eucalyptus menyebabkan hilangnya rumah dan rantai makanan bagi kawanan kera/monyet dan babi hutan. Dengan demikian kawanan ini bermigrasi masuk ke perladangan bahkan ke pemukiman masyarakat untuk mencari “rumah baru” dan makanan.

Selain bermigrasinya kawanan satwa liar di areal lahan pertanian masyarakat, dampak negatif yang langsung dirasakan masyarakat adalah mengecilnya mata-mata air yang bersumber dari kawasan hutan. Menurut pengakuan masyarakat aliran air tidak hanya mengecil, di musim kemarau dapat mengalami pengeringan (mati).

Padahal, jauh sebelum dilakukannya alih fungsi hutan di perbukitan Sipolha-Tambun Raya, mata-mata air tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Ada pun fungsi mata-mata air tersebut, selain menjadi air minum yang langsung disalurkan ke rumah-rumah penduduk, untuk dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat persoalan ini, menjadikan beban bagi orang dewasa dan bagi anak-anak, mereka terpaksa kehilangan waktu belajar, bermain, dan dipaksa berhadapan dengan kerasnya kesulitan hidup. Hal ini pasti akan berpengaruh pada perkembangan mental dan psikologis anak.

Dari berbagai dampak tersebut, masyarakat Tambun Raya dan Sipolha Horisan meminta pihak perusahaan TPL bertanggungjawab. Dan berharap, pemerintah turut serta (proaktif) membela masyarakat.

Adapaun tuntutan masyarakat antara lain, PT TPL harus memberikan konpensasi kepada masyarakat Tambun Raya – Sipolha, TPL harus segera dan serius menanggulangi hama yang dimaskudkan di atas, TPL harus memastikan CSR perusahaannya dapat dinikmati masyarakat Tambun Raya – Sipolha dengan membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat untuk kemajuan serta pemberian bantuan yang mendukung perekonomian masyarakat.

Selain itu masyarakat juga menuntut agar TPL membuat foodforest minimal 10 ha sepanjang Tambun Raya – Sipolha, TPL harus membuat penghijauan di sekitar daerah aliran sungai, TPL harus memberdayakan masyarakat dengan menyediakan lahan, bibit, dan biaya perawatan tanaman selama lina tahun yang juga diperuntukkan bagi satwa liar.

Melihat aksi damai yang dilakukan masyarakat, Bupati Simalungun menyampaikan apresiasi, karena aksi yang dilakukan masyarakat tidak anarkis. Bupati berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat sendiri. Kepada pihak TPL Bupati berharap agar dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

“Karena tuntutan masyarakat, saya kira tidak terlalu muluk-muluk. Dan kita hadir disini tidak menyalahkan siapa-siapa, karena Kabupaten Simalungun juga membutuhkan investor untuk dapat menyerap tenaga kerja dari daerah ini. Namun kita juga berharap kehadiran perusahaan-perusahaan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan melakukan konservasi lingkungan,”kata Bupat.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Menurutnya, tuntutan yang diajukan masyarakat Tambun Raya tidak berlebihan. Terlebih untuk keberlangsungan hidup dari pertanian, diminta PT TPL bisa memberikan solusi terbaik untuk mencegah hama monyet dan babi hutan masuk ke areal lingkup pertanian masyarakat.

“Kita salut dan apresiasi aksi yang dilakukan masyarakat. Dan kita juga menyampaikan agar pihak PT TPL mengakomodir ataupun memberikan solusi atas permintaan ataupun tuntutan masyarakat,”tandas Timbul.

Tampak hadir dalam kesempatan itu, Kapolres Simalungun di wakili Kompol G Damanik, Dandim 0207/Sml diwakili Lettu SHB Chairul A Simatupang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda AD Purba, Kabag Kerjasama Jon Rinson Sinaga, mewakili Dinas PRPSDA Alfianto Siregar dan Parlindungan Simbolon, Camat Pamatang Sidamanik Iqbal bersama Forkopimca, Linggom Dongoran dari PT TPL Bersama jajarannya, Kasi Wilayah 3 Kisaran BKSDA Alfianto Siregar, Lurah Sipolha Horisan Ronald Damanik dan Pangulu Tambun Raya Bilher Damanik serta ratusan masyarakat. (BS-Red)