Pamatangraya, BS-Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Merah Putih di Kabupaten Simalungun kini menjadi buah bibir publik. Alih-alih memberdayakan ekonomi masyarakat, kegiatan yang disebut-sebut menelan anggaran Rp10 juta per nagori itu justru menuai tudingan keras: proyek seremonial beraroma kepentingan dan dugaan pemborosan anggaran.
Sejumlah warga mempertanyakan manfaat dan transparansi kegiatan yang seharusnya menjadi wadah peningkatan kapasitas koperasi rakyat tersebut.
“Kami bingung, katanya ada Bimtek Koperasi Merah Putih, tapi kami tak pernah tahu seperti apa bentuk kegiatannya. Kalau betul anggarannya sampai sepuluh juta per nagori, harusnya ada hasil yang bisa dirasakan. Ini malah seperti kegiatan siluman,” ungkap seorang warga Simalungun yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (22/10/2025).
Kecurigaan publik makin menguat setelah beredar kabar bahwa sejumlah tim koperasi dari tingkat kelurahan dan nagori tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan tersebut.
“Ini janggal. Yang seharusnya jadi peserta inti malah tidak diikutkan. Terlalu banyak tanda tanya di balik program ini. Jangan-jangan hanya proyek akal-akalan untuk menghabiskan anggaran,” ujar sumber lain yang juga enggan disebut namanya.
Anggaran Fantastis, Pengawasan Lemah
Program yang diklaim bertujuan memperkuat koperasi di tingkat akar rumput itu kini justru dinilai sebagai simbol lemahnya kontrol dan transparansi pemerintah daerah.
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun disebut gagal menjalankan fungsi pengawasan, sementara dana publik yang dikucurkan mencapai angka fantastis.
“Sepuluh juta per nagori, kalikan saja jumlah nagori di Simalungun. Angkanya bisa ratusan juta. Ini uang rakyat, tapi hasilnya nihil. Pemerintah jangan tutup mata, harus ada audit dan penelusuran,” tegas seorang tokoh pemuda Simalungun.
Desakan agar Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) turun tangan pun menguat. Publik menilai indikasi penyalahgunaan anggaran sudah cukup mencolok dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Jika dibiarkan, kasus ini berisiko menambah panjang daftar proyek “pemberdayaan rakyat” yang hanya indah di atas kertas, tapi kosong di lapangan.
Konfirmasi Masih Tertutup
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi BS masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak penyelenggara Bimtek Koperasi Merah Putih.
Konfirmasi juga telah dilayangkan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun, untuk meminta penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan, tujuan kegiatan, serta rincian penggunaan dana yang disebut fantastis tersebut. Namun, hingga kini belum ada tanggapan yang diterima.
Sementara itu, publik menanti transparansi penuh dan tanggung jawab moral dari pemerintah daerah. Sebab, di tengah sorotan tajam masyarakat, diamnya pihak terkait hanya akan memperkuat dugaan bahwa Bimtek ini memang bukan untuk rakyat, melainkan untuk segelintir pihak yang pandai bermain di balik meja anggaran. (BS-Tim Redaksi)
0 Komentar