SOSOK CHAIRUL - Profil Chairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia, pemilik Trans 7 yang kini kena boikot usai singgung pesantren Lirboyo. (Kompas.com/Hilda)
Jakarta, BS-Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) menyampaikan sepuluh tuntutan terkait tayangan program Xposed Uncensored di stasiun televisi Trans7 yang dianggap melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo.
Tuntutan itu disampaikan saat rapat dengan pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).
Pertama, Himasal mendesak DPR untuk memeriksa pihak Trans7 terkait tayangan Xposed yang dianggap menyinggung lembaga pendidikan Islam.
Kedua, Himasal meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi tayangan, mulai dari naskah, riset lapangan, hingga editing, yang dinilai berpotensi melecehkan ponpes.
Ketiga, KPI diminta membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada stasiun televisi yang melanggar norma etik dan norma penyiaran.
Keempat, KPI didesak meninjau ulang regulasi penyiaran terkait pondok pesantren, ulama, dan simbol keagamaan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam.
Kelima, Himasal meminta KPI mendorong industri media meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi agar tidak ada bias atau distorsi dalam pemberitaan terkait pondok pesantren.
Ketua Himasal Jawa Barat, Ubaidilah Harist, menegaskan bahwa menghormati guru bukan berarti perbudakan, dan literasi tersebut penting agar dunia pers memahami konteks aktivitas santri di ponpes.
Keenam, KPI diminta membuka ruang partisipasi warga ponpes dalam revisi pedoman penyiaran keagamaan.
Ketujuh, Himasal mendesak KPI untuk menghentikan program Xposed di Trans7, meski sebelumnya KPI sudah mengumumkan penghentian sementara tayangan itu.
Kedelapan, Himasal meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan audit etik terhadap seluruh kru yang memproduksi konten Xposed dan menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol keagamaan dan tokoh agama tidak dieksploitasi.
Kesembilan, Komdigi juga diminta meningkatkan literasi digital nasional, termasuk memasukkan unsur etika beragama dan kebudayaan dalam edukasi media sosial, serta berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers untuk membentuk tim pengawas konten keagamaan di TV dan media sosial.
Kesepuluh, Komdigi diharapkan mendukung konten positif terkait pondok pesantren dan dakwah keagamaan, yang melibatkan organisasi santri dan lembaga pendidikan berbasis agama lainnya.
Tuntutan Himasal ini menjadi sorotan publik karena menekankan pentingnya perlindungan lembaga pendidikan Islam serta etika dalam penyiaran dan konten digital.
Tuntutan Khusus untuk Trans7, Minta Chairul Tanjung Minta Maaf
Ubaidilah juga menyampaikan tuntutan khusus bagi Trans Corp dan Trans7 imbas konten yang dinilai melecehkan Ponpes Lirboyo.
Pertama, Trans Corp dan Trans7 didesak untuk meminta maaf secara terbuka dan resmi ke publik imbas konten di Xposed. Namun, permintaan maaf itu harus dilakukan oleh pemikik Trans Corp, Chairul Tanjung.
"Dan itu (permintaan maaf) dimohon untuk ditayangkan terbuka bukan melalui rekaman dan disebarkan di media sosial."
"Informasi terakhir bahwa Pak Chairul Tanjung juga berkenan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren," ujarnya.
Kedua, konten Xposed Uncensored yang dianggap mengandung pelecehan terhadap ponpes agar dihapus dari seluruh platform. Ketiga, manajemen Trans7 didesak untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi hingga penanggungjawab program demi menghindari pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang.
"Keempat, Trans7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan," katanya.
Kelima, Trans7 dituntut untuk memproduksi konten bergenre dokumenter yang berisi nilai-nilai positif di dalam ponpes sebagai pusat modernisasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa.
"Trans7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan akan nilai-nilai lokal atau wisdom," tuturnya.
Pembuat Konten di Xposed Dipecat Trans7
Sebelumnya, pihak Trans7 telah meminta maaf atas konten dalam program Xpose Uncensored yang dianggap telah melecehkan ponpes khususnya Ponpes Lirboyo.
Setelah itu, Trans7 memberikan sanksi berupa pemecatan bagi seluruh karyawan dari rumah produksi pembuat konten Xposed Uncensored.
Serta memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut.
“Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja kepada rumah produksi yang membuat konten, serta memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut,” jelas pihak Trans7, dikutip dari Warta Kota.
Diketahui salah satu tayangan Trans7 menuai kontroversi tayangan sebuah stasiun televisi swasta yang diduga menyudutkan kyai dan pesantren.
Tayangan itu memuat video para santri yang jalan jongkok saat hendak mencium tangan kyai. Video tersebut lantas menimbulkan dua sudut pandang.
Di mana santri yang mayoritas dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang merasa terlecehkan akan tayangan tersebut dan sebagian masyarakat yang mengkritik feodalisme agama di lingkungan pesantren.
Feodalisme dalam agama yakni sistem atau pola berpikir di mana kekuasaan spiritual atau keagamaan terpusat di tangan segelintir elite (ulama, pemuka, lembaga), dan umat ditempatkan sebagai pihak yang pasif, tunduk, dan tidak setara.
Dengan kata lain agama yang terfeodalisasi bukan lagi sarana pembebasan spiritual, tapi menjadi alat dominasi sosial.(BS-Red)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar