Pamatangraya, BS- Di tengah persoalan infrastruktur jalan yang belum kunjung tuntas, Pemerintah Kabupaten Simalungun tetap menggelar perayaan Hari Jadi ke-193 dengan pesta rakyat yang dijadwalkan berlangsung di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatangraya, Sabtu (18/4/2026).
Ajakan untuk meramaikan perayaan itu disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Warga diminta hadir bersama keluarga dan sahabat, merayakan momentum bersejarah dengan semangat kebersamaan dan kebanggaan budaya.
Namun di balik kemeriahan yang dirancang, realitas di lapangan berbicara lain. Sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah Simalungun masih dalam kondisi rusak, berlubang, bahkan sulit dilalui.
Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan sekadar keluhan tahunan, melainkan hambatan nyata terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan dasar.
“Pesta boleh saja, tapi jalan kami masih seperti kubangan,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang lebih luas. Perayaan hari jadi dinilai penting sebagai simbol identitas dan kebanggaan daerah, tetapi di saat yang sama, publik mulai mempertanyakan prioritas pembangunan.
Apakah pesta rakyat menjadi ruang pemersatu, atau justru mempertegas jarak antara seremoni dan kebutuhan nyata masyarakat?
Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah daerah perlu lebih peka dalam menyeimbangkan antara kegiatan seremonial dan penyelesaian persoalan mendasar. Infrastruktur, khususnya jalan, merupakan urat nadi perekonomian daerah yang tidak bisa terus-menerus dikesampingkan.
“Perayaan tidak salah. Tapi harus diiringi dengan komitmen nyata. Kalau tidak, publik akan melihat ini sebagai simbol yang kosong,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah diyakini tetap memiliki alasan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pesta rakyat dianggap sebagai upaya menjaga semangat kolektif, melestarikan budaya, serta menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM.
Meski begitu, tantangan sebenarnya bukan pada ada atau tidaknya perayaan, melainkan bagaimana momentum itu dimanfaatkan untuk menjawab kritik publik.
Hari jadi ke-193 seharusnya tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga refleksi perjalanan daerah, tentang apa yang sudah dicapai, dan apa yang masih tertinggal.
Simalungun hari ini berada di persimpangan: antara merayakan identitas, atau menjawab realitas. Dan publik, seperti biasa, tidak lagi hanya ingin dihibur. Mereka ingin didengar.(BS-AsenkLeeSaragih)



0 Komentar