Pamatangraya, BS-Saya pribadi senang mendengar rencana pembangunan cable car di Parapat oleh PT Tigaraja Putra Persada. Sebagai orang Simalungun, tentu kita ingin melihat Parapat kembali semakin hidup dan Danau Toba semakin banyak dikunjungi orang.
Cable car ini memang menarik. Ngeri-ngeri sedap, melihat pemandangan di bawah, ada kapal pesiar yang tampak kayak hotel di Selat Keppel (antara daratan Singapura dan Sentosa Island). Itu pengalaman saya di atas cable car Singapura, 1994.
Kalau proyek yang di Parapat ini jadi, mudah-mudahan bukan cuma investor yang menikmati hasilnya. Hotel, restoran, UMKM, pedagang, transportasi, pekerja lokal, sampai masyarakat di sekitar kawasan juga harus ikut merasakan perputaran uangnya.
Jadi, kalau ada yang bilang kita harus mendukung investasi ini, good, saya setuju. Tapi mendukung investasi menurut saya bukan berarti setiap permintaan investor harus dikabulkan.
Ada informasi bahwa sekitar 60 hektare yang berlokasi di Kecamatan Girsang Sipanganbolon sudah mendapat fasilitas/insentif BPHTB 0 persen. Sementara sekitar 14 hektare yang katanya masih satu hamparan dengan itu, berada di Kecamatan Dolog Panribuan dan di luar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Untuk yang 14 hektare ini, Pemkab Simalungun masih menunggu payung hukum dari Pemerintah atasan. Menurut saya, justru di sinilah kita harus hati-hati.
Saya kira Sekda Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, tidak salah kalau tidak mau ter-buru-buru memberikan insentif yang belum jelas dasar hukumnya.
Apa susahnya menunggu aturan yang jelas? Toh, yang kita bicarakan ini bukan uang pribadi pejabat. Ini menyangkut kewenangan pemerintah dan pada akhirnya menyangkut kepentingan masyarakat Simalungun.
Saya malah agak heran kalau ada anggapan Pemerintah daerah harus “habis-habisan” memberikan insentif supaya investor betah. Boleh2 saja sih, sepanjang sesuai aturan.
Lho, kita ini sedang mencari investor atau sedang mencari orang yang mau menerima se-banyak-banyaknya fasilitas pemerintahkah? Maaf kalau agak nyelekit. Investor tentu punya hitung-hitungan bisnis. Itu wajar. Mereka datang untuk berusaha dan mencari keuntungan.
Pemerintah juga harus punya hitung-hitungan. Kalau hari ini BPHTB dibebaskan, besok ada lagi permintaan insentif, lusa ada lagi yang harus dimudahkan, lalu kapan daerah menghitung apa yang masuk ke kas daerah?
PAD itu bukan angka di atas kertas. Dari PAD-lah pemerintah daerah punya kemampuan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Apalagi belakangan ini Pemerintah punya masalah fiskal.
Karena itu saya kira prinsipnya sederhana saja, kalau memang ada dasar hukum untuk memberikan insentif, berikan! Kalau belum ada, ya tunggu dulu. Tadak perlu takut dibilang tidak pro-investasi.
Justru pemerintah yang hati-hati dalam menggunakan kewenangannya adalah pemerintah yang sedang menjaga kepentingan daerah. Kita semua tentu berharap cable car Parapat benar-benar jadi dan membawa dampak besar bagi perekonomian sekitar.
Silakan investor berkembang. Silakan Parapat maju. Silakan wisatawan semakin ramai. Tapi Simalungun juga harus mendapatkan manfaat yg pantas dari semua itu. Jangan sampai kita terlalu sibuk menyambut investornya, tetapi lupa bertanya: “Nanti, apa yang benar-benar tinggal untuk masyarakat Simalungun?”. (FB:Rikanson Jutamardi Purba)
 |
| Bus Sinar Raya Jaman Doloe di Haranggaol. |
 |
| Bus Sinar Raya Jaman Doloe di Haranggaol. (Dok BS) |
0 Komentar