BERITASIMALUNGUN.COM, Simalungun-Selangkah lagi keterlibatan Bupati Simalungun JR Saragih dengan “tangan kanannya” Silverius Bangun bakal jadi tersangka dalam kasus penipuan proyek senilai Rp 4 Miliar yang dilaporkan Elias Purwaja Purba dalam laporan  STTLP/ 556/V/2014/SKPT I tanggal 13 Mei 2014 itu ke Polda Sumatera Utara. Kasus yang mandek didalami Subdit II Harda Tahbang Ditreskrimsus Poldasu ini sudah memeriksa sejumlah saksi dan arahnya JR Saragih dan Silverius Bangun bakal jadi tersangka.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, Bupati Simalungun JR Saragih mulai terindikasi terlibat. Namun kasus penipuan proyek di RS  Etaham Simalungun ini dilakukan oleh Silverius Bangun yang juga disebut-sebut sebagai orang kepercayaan atau "tangan kanan" Bupati Simalungun JR Saragih.

“Bupati Simalungun tidak terlibat, masih Silverius Bangun yang diketahui menerima aliran uang proyek tersebut,” ujar Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan melalui Kompol A Tarigan SH yang ditemui wartawan di Gedung Bid Humas Poldasu, Selasa (27/1/2015).

Menurut  Kompol A Tarigan SH, hasil pemeriksaan yang dilakukan Subdit II Harda Tahbang Ditreskrimum Polda Sumut terkait kasus tersebut  bermula setelah Elias Purwaja Purba melaporkan dua terlapor yakni Silverius Bangun dan JR Saragih. Kemudian penyidik melakukan  pemeriksaan beberapa saksi-saksi dan dari hasil keterangan tersebut hanya satu terlapor yang terlibat.

“Penyidik juga memeriksa beberapa saksi-saksi, dari hasil pemeriksaan JR Saragih tidak menerima uang proyek tersebut," ujar Tarigan.

Kompol Tarigan juga menerangkan bahwa penerimaan uang tersebut diberikan secara tunai kepada Silverius Bangun. “Setelah pelapor mengambil uang di Bank Bukopin, kemudian pelapor memberikan uangnya ke Silverius Bangun,” kata Tarigan.

Namun dari hasil pemeriksaan Silverius Bangun di Polda Sumut beberapa waktu lalu, ternyata “Tangan Kanan" JR Saragih ini akhirnya mengakui kalau dirinya berdalih bahwa uang tersebut bukan uang untuk meloloskan proyek melainkan hanya uang pinjaman. “Silverius Bangun mengakui telah menerima uang dari Elias Purwaja Purba, namun bukan uang proyek melainkan uang pinjaman sebesar Rp 300 juta,” kata Tarigan.

Sebelumnya Subdit Harda/Tahbang Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumut sudah memeriksa Bank Bukopin Cabang Medan namun  belum bersedia membeberkan hasil pemeriksaannya terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan Bupati Simalungun, JR Saragih senilai Rp 4 miliar.

“Ya benar, kita memintai keterangan dari pihak Bank Bukopin atas kasus itu. Kalau soal hasil materilnya atau hasil pemeriksaannya, kita belum bisa sampaikan, karena masih proses,” ujar Kasubdit II Harda/Tahbang Dit Reskrimum Poldasu, AKBP Yusup Syafrudin, Senin lalu.

Apakah dari hasil pemeriksaan tersebut sudah bisa diambil kesimpulan, jika benar JR Saragih bersalah dan terlibat dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukannya terhadap Elias Purwaja sebesar Rp4 miliar, berdasar STTLP/556/V/2014/SKPT I tanggal 13 Mei 2014?

Menjawab itu, Yusup Syafruddin belum bisa berasumsi berlebihan, guna memastikan keterlibatan JR Saragih. Namun dirinya tak membantah kalau JR Saragih dengan Silverius Banguan terlibat dalam kasus tersebut.

  

“Untuk materilnya, kita belum bisa memberitahukan karena masih dalam proses penanganan. Nanti kalau sudah sinkron semua hasil pemeriksaannya, baru akan kita kasih tahu hasilnya,” katanya. (Lee)

Temuan Pada Aset dan Tukar Guling Lahan Pemkab Simalungun

BERITASIMALUNGUN.COM, Simaungun-Berdasarkan Laporan BPK RI Tahun 2014, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun banyak ditemukan kejanggalan yang ditinegari mengarah kepada praktek korupsi. Setidaknya ada 9 poin penyimpangan anggaran yang ditemukan BPK RI. Temuan itu mulai dari hasil inventarisasi asset hingga tukar guling lahan Pemkab Simalungun dengan pihak ketiga.

Berdasarkan data dari BPK RI, pada poin catatan 5.2.1.3 ( data terlampir ) atas laporan keuangan Pemerinta Kabupaten Simalungun menyajikan saldo Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 19.097.037.412.24 dan Rp7.518.471.974.24. Saldo Piutang per 31 Desember 2013 merupakan nilai piutang dari tahun 2008 s/d 2013.

Pemerintah Kabupaten Simalungun belum melakukan penatausaahaan piutang secara memadai, antara lain tidak terdapat piutang pajak dan retribusi sebelum tahun 2008. Terdapat perbedaan antara saldo piutang pajak dan retribusi per 31 Desember 2013 yang diajukan di Neraca dengan bidang pendapatan sebesar Rp 414.585.716,03.

Juga terdapat piutang pajak dan retribusi tahun 2008-2013 sebesar Rp 2.652.551.082 yang tidak didukung Rp 791.227.182 merupakan saldo piutang TP/TGR atas pendapatan pajak tahun 2009 yang belum direklasifikasi keaset lainnya.

Reklasifikasi ke asset lainnya tidak dapat dilakukan karena Pemerintah Kabuapaten Simalungun tidak dapat mengidentifikasi setoran pajak dan piutang yang disalahgunakan untuk diperhitungkan dengan piutang Pajak pada masing-masing wajib pajak. 

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 5.2.1.5 atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing Rp 9.203.694.126,34 dan Rp10.676.908.327.

Saldo persediaan per 31 Desember 2013 tersebut merupakan nilai persediaan pada delapan SKPD dari 100 SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun belum melakukan pengelolaan persediaan secara memadai, antara lain persediaan yang disajikan dalam berita acara pemeriksaan fisik persediaan per 31 Desember 2013 tidak termasuk persediaan yang ada pada masing-masing kegiatan, belum membuat buku persediaan, sehingga mutasi persediaan tidak dapat diketahui. 

Pemerintah Kabupaten Simalungun belum melakukan inventarisasi persediaan secara menyeluruh. Sehingga terdapat persediaan yang tidak disajikan per 31 Desember 2013, antara lain persediaan pada Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun. 

Nilai persediaan dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan inventarisasi persediaan secara menyeluruh dan mencatatnya di dalam neraca.

BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini nilai persediaan karena Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak menyelenggarakan administrasi persediaan secara memadai sebagaimana diungkapkan dalam catatan 5.2.2.2 ( data terlampir ) atas laporan keuangan.

Pemkab Simalungun menyajikan saldo investasi permanen pada saldo PD Agro Madear per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 500.000.000 dan Rp 2.056.013795, saldo tersebut per 31 Desember 22013 tersebut merupakan investasi yang diserakan Pemkab Simalungun kepada PD Agro Madear pada tahun 2013. Sedangkan penyertaaan yang diserahkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp 5.965.000.000 tidak disajikan.

Selain itu PD Agro Madear tidak membuat laporan keuangan tahun 2011 dan tidak terdapat data menegenai laporan operasional dan pertanggungjawaban keuangan PD Agro Madear tahun 2011 dan sebelumnya. 

Catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini nilai investasi permanen Pemkab Simalungun pada PD Agro Madear per 31 Desember 2013.

Sebagaimana diungkapkan BPK RI dalam catatan 5.2.3 (data terlampir) atas laporan keuangan Pemkab Simalungun menyajikan saldo asset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.719.243.219,19 dan Rp1.597.627.809,01.

Berikut Temuan BPK RI pada laporan keuangan Pemkab Simalungun yang belum melakukan pengelolaan asset tetap dengan tertib, antara lain :

1. Pemkab Simalungun tidak dapat menyajikan data rinciian hasil inventarisasi asset tetap yang ditetapkan sebagai saldo akhir asset tetap tahub 2011 sebesar Rp1.509.600.672.16.

2. Terdapat perbedaan saldo asset tetap antara KIB yang disusun SKPD dengan rekapitulasi KIB pada DPPKA Bidang Aset minimal sebesar Rp90.125.427.975.

3. Terdapat asset tetap senilai Rp273.668.67.150 pada kelima SKPD yang dicatat secara gabungan dan tidak dapat ditelusuri rincian lokais asset tetap.

4. Terdapat pencatatan asset tetap senilai Rp430.420.712.380 yang tidak lengkap yaitu tidaka da identitas, kode inventaris barang, tidak tercatat lokasinya, dan tidak ada ukuran.

5. Terdapat asset tetap minimal senilai Rp24.953.470.090 yang telah disewakan / dihibahkan pada pihak sekolah swasta dan masyarakat namun masih dicatat sebagai asset tetap milik Pemkab Simalungun.

6. Terdapat pencatatan asset tetap pada KIB TA 2013 dan 2013 yang berasal dari belanja modal TA 2012 dan Hutang TA 2012 tidak sesuai dengan ketentuan minimal sebesar Rp27.506.491.663.

7. Terdapat minimal 661 unit asset tetap seniali Rp8.366.877.730 yang tidak ditemukan fisiknya/tidak dapat ditelusuri.

8. Terdapat asset tetap tanaman kelapa sawit, kopi, dan coklat seluas 21 Ha yang tidak dicatat sebagai asset tetap lainnya dan tidka diketahui nilainya.

9. Terdapat sembilan lokasi tanah serta gedung dan bangunan yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga belum dicatat sebagai asset lainnya dan masih tercatat dalam tetap tetapi tidak dapat diketahui nilai perolehannya.

Kesimpulan Nilai asset tetap yang telah disajikan dalam per 31 Desember 2013 dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap asset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 dan mencatatnya dalam neraca.

Karena laporan yang telah diberikan dalam data sebelumnya, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan. Lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan opini.

BPK RI menolak memberikan opini atas Keuangan Pemkab Simalungun tahun 2013 sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran tersebut. BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan perundang-undangan disajikan dalam laporan 01.B/LHP /XVIII.MDN/2014 dan No 01.C/LHP/XVIII.MDN/04/2014 tertanggal 21 April 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. TTD Tim Audit BPK. (Berbagai Sumber/Lee)

Kisah Duka Hendrawati br Sitanggang, Korban Lakalantas Maut Sei Rampah

BERITASIMALUNGUN.COM, Sipoldas-Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 56-57 Dusun II, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai, Senin 26 Januari 2015 sekira pukul 16.30 WIB yang menewaskan empat orang, tiga diantaranya satu keluarga, terdiri ayah, anak dan cucu meninggalkan kisah duka mendalam.

Adalah Hendrawati br Sitanggang (30) warga Desa Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang mengalami duka sedih atas kejadian kecelakaan lalulintas maut antara Mini Bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) BB 1657 LB dengan Bus Intra BK 7758 TL.

Kini Hendrawati br Sitanggang menjalani perawatan obat kampong di Desa Desa Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Ketegaran Hendrawati br Sitanggang menghadapi cobaan ini sungguh luar biasa.

Betepa tidak, suaminya Kocupe Hutagalung (26), anak pertamanya Rendi Hutagalung (2 tahun) dan mertua laki-laki Hotma Hutagalung (56) warga Sipaholon, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) meninggal ditempat saat kejadian itu.

Sementara Hendrawati br Sitanggang, mertuanya perempuan dan anaknya Hendrawati br Sitanggang yang masih berusia sebulan lebih ikut jadi korban luka serius dalam lakalantas maut tersebut. Keluarga Hendrawati br Sitanggang tinggal di Jalan  Bunga Rante Gang Mawar I, Desa Simpang Selayang, Medan Tuntungan serta anak Kocupe Hutagalung.

“Menurut cerita Hendrawati br Sitanggang yang kini masih dirawat di Sipoldas, awalnya suaminya Kocupe Hutagalung menderita sakit. Sehingga berobat di kampung mertuanya yakni di Sipaholon, Tarutung. Namun setelah sembuh, mertua Hendrawati br Sitanggang Hotma Hutagalung meminta Hendrawati br Sitanggang untuk menjemputnya ke Tarutung,” ujar M br Purba warga Sipoldas saat dihubungi penulis, Kamis (29/1/2015).

“Sehat ya aku amboru-sehat nya aku amboru. Tapi anakku dan suamiku tak bisa kulihat lagi,” ucap Hendrawati br Sitanggang sedih, seperti diceritakan M br Purba Pakpak.

“Dalam penjemputan itu, kami sekeluarga naik Mini Bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) BB 1657 LB. Kami sudah senang bisa pulang bersama suami yang telah sembuh dari sakit. Anak saya yang baru lahir sebulan lebih juga saya bawa untuk menjemput ayahnya ke Tarutung. Ternyata kejadian itu membuat cerita bahagia berubah jadi dukacita. Kini saya kehilangan suami, anak dan mertua. Anak saya yang baru berusia sebulan lebih kini harus dirawat intensive di RS Vita Insani Pematang Siantar karena mengalami pendarahan di kepala,” ujar Hendrawati br Sitanggang.

Dukungan moril dan Doa serta ucapan duka cita terus berdatangan kepada Hendrawati br Sitanggang yang kini dirawat di rumah orang tuanya di Sipoldas. Warga Sipoldas juga berduka atas kejadian yang menimpa keluarga Hendrawati br Sitanggang.

Kronologi Kejadian

Korban tewas dengan kondisi mengenaskan pada kecelakaan lalulintas maut antara Mini Bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) BB 1657 LB dengan Bus Intra BK 7758 TL di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 56-57 Dusun II, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai, Senin 26 Januari 2015 sekira pukul 16.30 WIB adalah Hotma Hutagalung (56) warga Sipaholon, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan anaknya Kocupe Hutagalung (26), warga Jalan  Bunga Rante Gg Mawar I, Desa Simpang Selayang, Medan Tuntungan serta Rendi Hutagalung (2 tahun) anak Kocupe Hutagalung.

Seorang korban lain, Salman Ritongga (63) warga Jalan  Punak, Lorong Nauli, Kelurahan Sekip, Medan Petisah. Sementara istri Kocupe Hutagalung, bernama Hendrawati br Sitanggang (30) warga Desa Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun mengalami luka parah dan kini mendapat perawatan obat kampung di Desa Sipoldas di rumah orang tuanya .

Saksi mata menyebutkan, peristiwa terjadi saat bus Intra BK 7758 TL ditumpangi ke empat korban dan belasan penumpang lainnya bertabrakan dengan bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) BB 1657 LB sekira pukul 16:30.

Ketika itu bus KBT datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Namun di depan kantor DPRD Sergai, bus berusaha mendahului truk, tetapi terperogok bus Intra dikemudikan Rudianto Simanjuntak, 42, warga Simarimbun, Kota Pematangsiantar sehingga tabrakan tidak terhindarkan.

Bus Intra terbalik, kemudian terbakar. Api yang membesar juga menyambar bus KBT yang kondisinya telah ringsek. “Sebelum terbakar para penumpang sempat keluar, termasuk korban tewas sudah berhasil dikeluarkan,” sebut saksi mata.

Petugas Sat Lantas Polres Sergai yang datang ke lokasi dibantu warga langsung mengevakuasi korban ke RSU Sultan Sulaiman.

Kasat Lantas Polres Sergai AKP Soya Lato Purna didampingi Kanit Laka Ipda JS Sidabutar mengatakan masih menyelidiki kasus itu. “Sopir Intra telah dimintai keterangan, namun sopir KBT kabur setelah tabrakan,” kata Soya Lato.

Korban luka-luka penumpang Bus Intra diantaranya, A Purba (34) dan istrinya D Saragih (30) warga Desa Raya Bosi, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Mahmud Zuhri Damanik (29) warga Desa Sait Buntu, Kelurahan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Kemudian Merbin Silalahi (58) warga Perumnas Batu VI, Jalan Asahan, Siantar, Kabupaten  Simalungun, Marlince br Marbun (49) wara Medan Marelan, Ronal Gultom (22) Jalan Linggar Jati, Kota Pematang Siantar, Loli Manik (21) warga Kota Pematang Siantar, Marina (59) warga Jalan Sibatubatu Blok III, Kota P Siantar, Jusup Sihombing (54) warga Jalan Pengilar, Medan Amplas, Septi Hadi (31) warga Jalan Deli Tua, Deliserdang, Surya Kencana (36) Jalan Adam Malik Kota P Siantar.

Sedangkan penumpang KBT yang luka-luka diantaranya Safto Hadi (17) Jalan Balige, Tobasa, Pande Siahaan (22) mahasiswa Unimed menetap di Jalan Binjai Km 12 Komplek Sei Semayang, Deliserdang, Erin Gultom (17) warga Pohon Nangga, Siborongborong, Nukima br Marpaung (58) istri korban tewas Salman Ritonga, Wilmar Siregar (36) warga Balige, Tobasa. Sementara satu korban kritis seorang pria belum diketahui identitasnya karena tidak sadarkan diri dan tidak ditemukan tanda pengenalnya.(Berbagai Sumber/Lee)

JAKARTA-Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan mengingatkan agar pers menjadi pelopor dan mencari solusi atas persoalan bangsa. Pers tidak cukup hanya menyampaikan berita atau menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan oleh Bagir Manan menyikapi perselihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia.

“Dalam keadaan seperti sekarang, tidak cukup hanya menyampaikan berita, tetapi pers tanpa harus melewati prinsip jurnalistik, harus menjadi pelopor untuk mencari jalan keluar. Membuat gagasan objektif untuk mencari jalan keluar dari kemelut seperti ini," kata Bagir Manan ditemui oleh Radio Republik Indonesia RRI di ruangan kerjanya di Gedung Dewan Pers, Jalan kebon Sirih Jakarta, Selasa (27/1).