Setelah devinitif menjabat Bupati Simalungun sejak Senin (26/4/2021), RHS menancapkan kebijakannya prioritasnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Salah satu paling prioritas adalah menjamin tak ada lagi praktek pungli diseluruh pelayanan publik. 

“Mulai detik ini, jangan ada lagi pungli di Pemkab Simalungun. Saya sebagai Bupati Simalungun menegaskan kembali tidak akan ada lagi pungli di Pemkab Simalungun. Semua ASN dilarang melakukan pengutipan,” penegasan ini, diungkapkan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga didampingi Wakil Bupati H Zonny Waldi saat memimpin apel perdana ASN di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Selasa (27/04/2021).

Bupati Simalungun RHS juga mengingatkan dimasa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Zonny Waldi, jangan ada lagi yang namanya pungutan liar di Kabupaten Simalungun.

“Khususnya di dinas pendidikan dan dinas kesehatan, jangan lagi ada namanya pungutan – pungutan liar. Saya juga ingatkan bahwa lebih banyak lagi karyawan di perusahaan yang saya pimpin dibandingkan dengan jumlah ASN Kabupaten Simalungun. Bisa saya pastikan setiap titik apapun pasti saya ketahui. Jangan sesekali meminta sesuatu kepada seluruh ASN maupun perangkat di bawahnya, apalagi kepada saudara-saudara kita yang honorer,” tegas RHS.

“Saya berharap kepada seluruh ASN baik tua dan muda supaya jangan ada lagi pungutan -pungutan liar. Jangan mau memakan uang haram,” tegas Radiapoh Sinaga yang disambut dengan tepuk tangan yang keras dari para ASN yang mengikuti apel.

Kata RHS, dirinya tidak melihat jumlahnya. “Seribu rupiah pun saya dengar, akan saya cari sampai ke lubang mana pun. Hanya itulah salah satunya yang dapat merubah ahlak karakter Kabupaten Simalungun. Saya minta mari sama-sama kita kawal Kabupaten Simalungun ini,” kata Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Kemudian prioritas kedua 100 kerja Bupati Simalungun RHS adalah, mengalihkan kepengurusan E-KTP di 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun. Pemkab Simalungun segera membuka pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan, seperti KTP di Tingkat Kecamatan, sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan.

Hal itu dikatakan Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga kepeda wartawan, Rabu (28/04/2021), usai meninjau sejumlah pelayanan publik di Kabupaten Simalungun.

“Bahwa langkah ini saya anggap sangat prioritas untuk 100 hari kerja mengingat wilayah Kabupaten Simalungun yang cukup luas. Program ini dimulai dari masukan atau keluhan yang diperoleh dari masyarakat. Saya ingin pencetakan E-KTP yang cepat dan gratis, dapat membenahi Pemerintahan di Simalungun,” katanya. 

RHS menambahkan, bahwa program ini sudah disampaikan kepada para Camat se Kabupaten Simalungun. Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadiscapil) pun diminta, agar mempersiapkan keperluan dalam menjalankan program tersebut.

Menurut Bupati Simalungun RHS, janji realisasi Program Pencetakan KTP di Kecamatan, dapat dilakukan dalam 100 hari kerja. Namun progresnya harus berjalan secara bertahap, diawali dengan persiapan infrastruktur.

“Ini akan dilakukan secara bertahap. Teknisnya akan kita persiapkan terlebih dahulu infrastrukturnya atau alatnya. Jadi didalam 100 hari kerja ini, pencetakan KTP di kecamatan yang sudah ada alatnya, dan bisa dilakukan,” kata RHS.

Sebelumnya, Pemkab Simalungun sebelumnya lebih banyak melayani administrasi kependudukan di Kantor Capil yang beralamat di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Namun dengan layanan dialihkan ke setiap Kecamatan dapat mengurangi beban masyarakat, dan mencegah kerumunan. Bahkan masyarakat diharapkan tidak mengantri berlama-lama.

Program prioritas 100 hari kerja Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga dan Wakil Bupati H Zonny Waldi merupakan visi misi yang disosialisasikan saat kampanye Pilkada Desember 2020 lalu. 

Dua poin program prioritas ini berantas pungutan liar dan pengalihan kepengurusan E-KTP di 32 Kecamatan di Kabupaten Simalungun menjadi kerinduan masyarakat Simalungun, selain bidang infrastruktur. (Asenk Lee Saragih/Berbagaisumber)

Pematangsiantar, BS-St Radiapoh Hasiholan Sinaga SH (RHS) resmi menjabat sebagai Bupati Simalungun definitive sejak dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi atas nama Menteri Dalam Negeri dengan pengucapan sumpah jabatan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (26/4/2021). Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2021-2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Simalungun Zonny Waldi akan membawa harapan masyarakat Simalungun menuju sejahtera sesuai dengan janji mereka saat kampanye.

Usai pelantikan, sebagai Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga langsung menuju kediamannya Jl.Sarung Dayung No 13, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. 

Bupati dan Wakil Bupati, usai pelantikan, menggelar syukuran dikediaman pribadi masing – masing, berupa acara internal keluarga. Protokol Kesehatan secara ketat diterapkan, antara lain pembatasan kapasitas tempat.

Saat tiba di pintu gerbang Kabupaten Simalungun, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2021-2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Simalungun Zonny Waldi didampingi para Istri mengucap Doa Syukur “Penghormatan Leluhur” sebelum memasuki “Talun” Simalungun. Acara ini diprakarsai oleh Drs Sofyan Purba (FB-Fokis Mayup) dan Seniman Simalungun lainnya.

Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2021-2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Simalungun Zonny Waldi didampingi Para Istri melanjutkan perjalanan menuju kediaman Radiapoh Hasiholan Sinaga di Jalan Sarung Dayung No 13, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. 

Dan disana sudah banyak masyarakat yang menunggu Bupati Simalungun. Begitu turun dari iring iringan mobil, Radiapoh Sinaga dan Istri Br Sidabutar langsung melambai ke masyarakat yang menunggu dan menyampaikan mohon maaf tidak bisa berjabat tangan langsung  mengingat kondisi di masa pandemi Covid-19 yang masih memprihatinkan.

Permohonan maaf serta himbauan Bupati Simalungun RHS tersebut langsung ditanggapi petugas kesehatan yang sebelumnya juga telah bersiap menyiapkan sarana prasarana kesehatan dengan menganjurkan seluruh tamu yang masuk terlebih dahulu mencuci tangan, dan menyiapakan pembatas wajah anti corona ( face shield ) kepada setiap keluarga maupun masyarakat yang datang.

Usai ibadah syukuran dilaksanakan, beberapa undangan keluarga besar Toga Sinaga menyampaikan selamat kepada Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mulai dari Pengurus Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Boru (PPTSB) Pusat seperti Eduard Sinaga (Sekum), Sairon Sinaga (Ketua I), Pangkosekhanudnas, Marsekal Pertama TNI Esron Sahat Bangun Sinaga, S.Sos., M.A, (Ketua I), Hombar Sinaga (Ketua Yayasan Toga Sinaga) dan beberapa Pengurus PPTSB Sumut dan PPTSB Siantar Simalungun.

Sementara dari  PPTSB Riau turut hadir juga  Toni Sinaga (Penasehat) J.Sinaga (Bidang Adat), Dapot Sinaga (Ketua) Manaor Sinaga (Sekretaris) Kepler Sinaga (Ketua I) Gr.J. Sinaga, Edi Sinaga (Kepemudaan) Bonafid Sinaga,(Budaya), serta Ketua PPTSB Cabang Siak Bisner Vriono Sinaga.

Juga hadir Ketua Wilayah PPTSB Provinsi Jambi Drs Albertus Sinaga MPd, Prof Dr Jon Pieter Sinaga M Kes (Ketum DPP-Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia –FKBNI), Anggota DPRD Kota Medan David Roni G Sinaga SE, Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar dan Ephorus GKPS Pdt Dr.Deddy Fajar Purba, Pdt Franky Doris Malau STh (Pendeta GKPS Resort Jambi), St Awal JD Damanik (Perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Jambi) dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Pangkosekhanudnas, Marsekal Pertama TNI Esron Sahat Bangun Sinaga, S.Sos., M.A mewakili PPTSB Medan, menyampaikan pesan ke Bupati Simalungun RHS untuk tidak takut berbuat baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sementara itu Ketua PPTSB Wilayah Riau, Dapot Sinaga, SE, mengatakan sangat bangga dengan kemenangan Radiapo Sinaga.

“Kemenangan RHS-ZW  bukti-bukti pengulangan bahwa Sinaga, pernah memimpin Simalungun, beberapa tahun yang lampau,” ujar Dapot Sinaga dihadapan RHS dan para Pengurus PPTSB dan masyarakat yang hadir.

Untuk itu Dapot Sinaga berharap semua masyarakat, terkhusus yang bernaung dibawah PPTSB Kabupaten Simalungun dapat mendukung program yang akan di jalankan Bupati Simalungun sehingga roda pembangunan berjalan dengan baik menuju rakyat sejahtera.

Sementara Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, DPRD Kabupaten Simalungun telah menyusun jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun mendengarkan pidato perdana RHS sebagai Bupati Simalungun.

Hal itu diungkapkan Timbul Jaya Sibarani usai menyaksikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, melantik Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakilnya Zony Waldi  Periode 2021 – 2024 di Rumah Dinas Gubsu di Medan, Senin ( 26/04/2021 ) dengan cara virtual di Gedung DPRD Kabupaten Simalungun Pematangraya.

Turut menyaksikan antara lain, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ), Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Kapolres AKBP Agus Waluyo SIK, Dandim 0207/SMK Letkol Info Roky Souhoka, Wakil Ketua DPRD Sastra Joyo Sirait, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

DPRD Simalungun telah menyusun agenda sidang paripurna. Sidang Paripurna antara lain untuk mendengarkan pidato perdana Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Selain itu, dalam sidang paripurna akan dilakukan juga serah terima memori jabatan dari Bupati Simalungun periode sebelumnya JR Saragih kepada Bupati periode 2021 – 2024 Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengingatkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 di Sumut tidak terjebak ambisi memperkaya diri sendiri setelah memangku jabatan mereka. Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumut, baik itu bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota harus mengutamakan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengingatkan agar para kepala dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 yang baru dilantik hendaknya menjauhi tiga hal yang selalu mendera kepala daerah, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan merugikan negara,”kata Edy Rahmayadi ketika melantik dan mengambil sumah jabatan delapan pasang kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2021 – 2024 hasil Pilkada Serentak 2020 di aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan, Sumut Senin (26/4/2021).

Para kepala daerah (bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota) yang dilantik pada kesempatan tersebut, yaitu Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang dan Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting.

Kemudian Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dan Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom dan Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu dan Wakil Bupati Nias Barat, Era-era Hia, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu dan Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega. Selain itu Wali Kota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli serta Wakil Wali Kota Binjai, Amir Hamzah yang dilantik menjadi Wali Kota Defenitif Kota Binjai.

Pelantikan delapan pasang kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumut tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina, Wakil Ketua I TP PKK Sumut, Sri Ayu Mihari dan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar.

Edy Rahmayadi pada kesempatan tersebut secara tegas meminta para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang dilantik tidak tergoda memperkaya orang lain dengan menyogok, jangan memperkaya diri dengan menerima suap dan terakhir jangan merugikan negara selama mengemban tugas negara dan amanat rakyat.

“Jangan bikin malu Sumut lagi. Ini yang harus kita jaga bersama. Pencegahan korupsi di Sumut tidak bisa hanya dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumutataupun jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tanpa dukungan para kepala daerah,”katanya.

Gubernur Sumut lebih lanjut mengatakan, para bupati/wakil bupati terpilih yang sudah dilantik jangan ada lagi yang membentuk kubu atau kelompok seperti pada pilkada lalu. Proses demokrasi telah dilalui dengan baik, semua pihak harus bersatu kembali dan bersama-sama membangun daerah.

Menurut Edy Rahmayadi, kepala daerah harus loyalitas memimpin, menerapkan esprit de corp (rasa cinta terhadap kesatuan) dan bisa bekerja sama. Para kepala daerah tak ada cerita tak loyal pada gubernur.

“Saya sebagai gubernur juga harus loyal pada presiden, karena semua itu sudah diatur pada undang undang," paparnya.

Dikatakan, para kepala daerah yang baru dilantik juga diharapkan segera memasukan program-program yang disampaikan saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian rencana pembangunan  tersebut dapat menjadi bahan kajian untuk diaplikasikan dalam program pembangunan daerah.

"Setelah ini kalian akan menyusun visi dan misi Anda. Apa yang dahulu kalian janjikan pada masa kampanye, kalian paparkan dalam RPJMD dan jadikan itu bahan untuk dikaji untuk pembangunan,"ujarnya.

Sementara itu, Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya akan segera menyusun RPJMD pembangunan Kabupaten Simalungun sesuai dengan arahan Gubernur Sumut tersebut.

"Dalam waktu dekat akan kami akan menyusun RPJMD Kabupaten Simalungun. Saya akan mengumpulkan seluruh jajaran organisasi perangkat dinas (OPD) di Simalungun untuk menyusun RPJMD sesuai visi dan misi Sumut,"katanya. (Asenk Lee Saragih/Berbagaisumber).

Beritasimalungun-Jiwa entrepreneur (pengusaha) sangat dibutuhkan dari seorang kepala daerah agar dia mampu melakukan percepatan pembangunan ekonomi di daerahnya. Berbekal jiwa usaha tersebut, kepala daerah akan lebih jeli melakukan berbagai terobosan untuk membangkitkan usaha ekonomi rakyat dan meningkatkan pendapatan daerahnya. Kepala daerah berjiwa entrepreneur biasanya cukup sukses memanfaatkan dana pembangunan untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan masyarakatnya.

Jiwa entrepreneur itulah yang diharapkan bisa diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih periode 2021 -2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Zonny Waldi selama memimpin Kabupaten Simalungun empat tahun ke depan. Radiapoh Sinaga – Zonny Waldi yang dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Senin (26/4/2021) perlu membangun Simalungun dengan jiwa usaha  demi percepatan pembangunan ekonomi rakyat, pendapatan daerah dan penanganan infrastruktur Simalungun.

Percepatan pembangunan ekonomi rakyat, daerah dan infrastruktur, khususnya jalan di Simalungun tersebut penting agar penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan pembangunan di 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun selama ini bisa segera dituntaskan.

Berdasarkan pengamatan penulis, Kabupaten Simalungun yang memiliki luas wilayah sekitar 438.660 kilometer persegi termasuk salah satu dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. 

Ketertinggalan tersebut antara lain tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, rendahnya pendapatan perkapita  penduduk Simalungun dan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun tahun 2020,   pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun rata-rata 1,01 % atau turun drastis dibandingkan tahun 2019 rata-rata 5,20 %. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar disebabkan anjloknya produksi berbagai lapangan usaha di Simalungun akibat lambannya laju pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, industri, pariwisata, kerajinan di tengah pandemi Covid-19.  

Pendapatan perkapita penduduk Simalungun sendiri tahun 2019 hanya Rp 31,5 juta/kapita/tahun atau Rp 2,6 juta/kapita/bulan. Pendapatan perkapitan penduduk Simalungun tersebut berada pada urutan 13 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Sementara itu berdasarkan data BPS Kabupaten Simalungun, angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun juga masih relatif cukup tinggi. Angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun tahun 2020 masih mencapai 8,46 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari sekitar 990.246 jiwa penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2020, sekitar 83.775 jiwa masih hidup dalam garis kemiskinan. 

Lambannya laju perekonomian rakyat dan daerah yang berpengaruh pada kelambanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun selama ini banyak dipengaruhi pola pembangunan yang terlalu berorientasi proyek. Pembangunan suatu daerah yang terlalu berorientasi pada proyek biasanya tidak terlalu efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dan pendapatan daerah. 

Kondisi tersebut terjadi karena pembangunan orientasi proyek kerap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga proyek tersebut gagal mendongkrak perekonomian daerah dan masyarakat. Pembangunan jalan tiga jalur di Kota Pematang Raya selama ini misalnya tidak terlalu berperan besar memacu perekonomian rakyat dan daerah. 

Hal tersebut disebabkan pembangunan jalan di ibukota Kabupaten Simalungun tersebut tidak diikuti dengan perbaikan kerusakan dan pembangunan jalan ke sentra-sentra produksi di 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun. 

Kerusakan jalan ke sentra-sentra produksi di tingkat kecamatan di Simalungun selama ini membuat laju pertumbuhan ekonomi rakyat di Simalungun lambat. Pera petani di Simalungun masih banyak mengeluhkan kesulitan menjual hasil pertanian mereka ke pasar karena jalan rusak .

Harapan Bersama

Mampukah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun membenahi ketertinggalan pembangunan ekonomi Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Sinaga – Zonny Waldy? Jawabannya tentu tergantung strategi dan  komitmen kedua pemimpin baru Kabupaten Simalungun tersebut. 

Jika melihat trade record (rekam jejak) Bupati Simalungun terpilih, Radiapoh Sinaga yang merupakan seorang entrepreneur dan Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi yang lama berkiprah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, percepatan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun akan mampu dilakukan empat tahun ke depan. 

Optimisme itu ada karena Radiapoh Sinaga termasuk pengusaha sukses yang telah memiliki bank perkreditan rakyat di wilayah Provinsi Riau dan daerah lain di Sumatera. Selain itu Radiapoh juga didukung seorang wakil, Zonny Waldi yang sudah memahami seluk-beluk pembangunan industri dan perdagangan.

Sebagai seorang pemimpin daerah yang telah lama bergelut di dunia usaha serta adanya dukungan seorang birokrat yang menguasasi dunia industri dan perdagangan, tentunya Radiapoh Sinaga telah memiliki konsep dan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di Simalungun.  Sebagai seorang pengusaha sejati, Radiapoh akan mampu memanfaatkan segala potensi dan sumber daya di Simalungun untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah. 

Jangan Terjebak

Supaya Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Sinaga – Zonny Waldi sukses mengemban amanat rakyat memajukan ekonomi Simalungun, tentunya mereka harus konsisten dengan motto dan janji politik, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Janji politik tersebut hanya bisa diwujudkan jika Radiapoh – Zonni Waldi Simalungun melaksanakan program-program pembangunan prorakyat atau sesuai aspirasi rakyat dan kondisi potensi daerah, bukan orientasi proyek. 

Jika Radiapoh – Zonni Waldi membangun dengan orientasi ekonomi rakyat dan memanfaatkan seluruh potensi daerah, mereka akan mampu membangun Simalungun sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pola pembangunan inilah yang sering dikenal denan pola bottom up (dari bawa ke atas). 

Artinya, pemerintah membangun masyarakat dan daerah sesuai aspirasi rakyat dan keadaan daerah. Bila pola pembangunan ini dilaksanakan, niscaya pembangunan ekonomi Simalungun empat tahun ke depan bisa berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah Simalungun.

Jika pola pembangunan berorientasi aspirasi rakyat dilaksanakan, program-program pembangunan akan benar-benar bisa  memacu peningkatan usaha ekonomi kerakyatan dan peningkatan pendapatan daerah. Program pembangunan ekonomi dan inftrastruktur yang dilaksanakan Pemkab Simalungun di sentra-sentra produksi di 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun empat tahun ke depan akan mampu membangkitkan usaha ekonomi rakyat, meningkatkan pendapatan rakyat sekaligus meningkatkan ekonomi daerah dari aspek retribusi dan jasa transportasi. 

Radiapoh – Zonny Waldi diharapkan tidak terjebak melakukan program pembangunan dengan pola top dawn (dari atas ke bawah). Pola pembangunan ini biasanya cenderung berorientasi proyek. Pemerintah merancang pembangunan untuk daerahnya tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat dan kondisi daerahnya. Kondisi demikian membuat pemerintah sering membangun mega proyek di daerah dengan menghabiskan anggaran yang besar, namun proyek tersebut kurang bermanfaat memajukan ekonomi rakyat dan daerah.

Pola pembangunan berorientasi proyek ini biasanya juga bisa menjebak kepala daerah pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pola pembangunan berorientasi proyek  sering tak terhindari karena kepala daerah terpengaruh politik balas jasa dengan membagi-bagiproyek kepada para kroni-kroni atau para tim suksesnya. 

Bila hal ini yang terjadi, pembangunan ekonomi rakyat dan daerah di Kabupaten Simalungun empat tahun ke depan bisa mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Dana-dana proyek yang ada bisa habis untuk kepentingan pelaksana proyek saja tanpa memberikan hasil utnuk masyarakat dan ekonomi daerah.

Karena itu untuk mempercepat pembangunan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi Simalungun, selama memimpin Kabupaten Simalungun empat tahun ke depan, Radiapoh – Zonny Waldi hendaknya senantiasa mendengar dan menampung aspirasi rakyat di sentra-sentra produksi. 

Sektor Prioritas 

Kemudian Radiapoh – Zonny Waldi juga hendaknya merancang pembangunan ekonomi sesuai tren atau kecenderungan perkembangan ekonomi dan pembangunan di Simalungun selama ini. Berdasarkan kajian BPS Kabupaten Simalungun hingga 2019 atau sebelum Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Simalungun tercapai di lapangan usaha jasa tranportasi dan pergudangan, yakni sekitar sebesar 6,31 %. Kemudian pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 6,18 % dan lapangan usaha jasa pendidikan sekitar 5,87 %.

Selanjutnya tiga lapangan usaha yang cukup dominan memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah (Product Domestic Regional Bruto/PDRB) Kabupaten Simalungun 2019,  yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari sakitar Rp 38 miliar PDRB Kabupaten Simalungun tahun 2019, sekitar Rp 18,49 miliar (48,67 %) disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Sedangkan kontribusi sektor perdagangan besar, eceran dan reperasi mobil maupun sepeda motor terhadap PDRB Simalungun tahun 2019 hanya sekitar Rp 6,38 miliar (16,79 %) dan kontribusi sektor industri pengolahan sekitar Rp 4,56 miliar  (12 %).

Besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Simalungun selama ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut harus terus diprioritaskan. Untuk mendongkrak terus kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut, tentunya perbaikan kerusakan dan peningkatan kualitas sarana jalan ke sentra-sentra produksi pertanian di 32 kecamatan di Simalungun harus dipercepat. Hal itu penting memudahkan akses pemasaran hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan di Simalungun ke pusat pemasaran di perkotaan. 

Kemudian sarana dan prasarana perdagangan di Simalungun juga perlu di tingkatkan melalui pembangunan pusat pasar yang lebih representatif di sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan.  Misalnya pembangunan pusat pasar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun. 

Selain itu pembangunan penampungan produksi pertanian Simalungun dan di Kota Medan, Kota Pematangsiantar dan Lubukpakam, Tebingtinggi. Pembangunan penampungan produksi tersebut akan mempermudah transaksi atau jual- beli hasil-hasil pertanian Simalungun. 

Aspek sarana produksi, permodalan dan manajemen usaha ekonomi kreatif, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan di Simalungun jiga perlu mendapat perhatian serius Radiapoh –Zonny Waldi. Halitu penting agar usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Simalungun tidak terlalu dikuasai para pemilik modal.

Para petani, perajin berbasis usaha hasil hutan dan petani ikan di Simalungun perlu mendapat bantuan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, modal usaha dan bantuan manajemen usaha berbasis kelompok tani (KT). Dengan  demikian para petani Simalungun yang selama ini terpuruk akibat kesulitan sarana produksi, permodalan dan pengelolaan usaha bisa meningkatkan produksi dan penghasilan. 

Impian rakyat kecil inilah tentunya yang ingin diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati  Simalungun, Radiapoh Sinaga – Zonny Waldi selama mereka memimpin Simalungun hingga penghujung 2024  nanti. Semoga.***

Sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Simalungun periode 2021 – 2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga lebih dikenal sebagai pengusaha sukses yang dermawan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan. Radiapoh Hasiholan Sinaga yang lahir di Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumut 18 Juni 1968 juga cukup terkenal seorang pengusaha berjiwa religi. 

Selama ini Radiapoh cukup aktif di jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Batam, Distrik VI (Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Selatan). Radiapoh Sinaga juga pernah mebiayai keberangkatan para pendeta GKPS ke Jerusalem. 

Radiapoh Sinaga sendiri sering ditunjuk menjadi Ketua Umum Pembangunan GKPS di Distrik VI. Sebelum mengikuti Pilkada Serentak 9 Desember 2020, St Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH ditunjuk menjadi Ketua Umum Pembangunan Jemaat GKPS Tanah Kanaan Kota Jambi, medio November 2020. 

“Menjadi Ketua Umum Pembangunan GKPS sudah seperti ‘sarapan pagi’ saya. Saya sering ditunjuk menjadi ketua umum pembangunan gedung gereja GKPS. Tugas tersebut tidak pernah saya tolak karena saya merasa penting adanya pembangunan rumah ibadah yang representative bagi warga GKPS di mana pun berada,”kata Radiapoh Hasiholan Sinaga ketika berkunjung ke GKPS Jambi medio Februari lalu. 

Putra pasangan  Sintua (Penatua) Jahisar Sinaga) dan Korlina Saragih (alm) ini mengawali karier di dunia usaha ketika diterima menjadi karyawan pengusaha sukses dan ternama DL Sitorus, PT Torgamba, Riau,  tahun 1990. Kala itu Radiapoh Sinaga bekerja sebagai karyawan perusahaan kelapa sawit sekaligus merangkap staf koperasi simpan pinjam PT Torgamba.

Setelah mengetahui seluk-beluk dunia usaha atau bisnis selama sembilan tahun bekerja di  PT Torgamba, Radiapoh Sinaga pindah ke Tanjungpinang, Pulau Bintan, Provinsi Kepri tahun 1997. Radiapoh yang menikah dengan Ratnawati Sidabutar tahun 1993 mendirikan usaha sendiri di Tanjungpinang, yaitu koperasi simpan pinjam.

Usaha koperasi simpan pinjam yang didirikan Radiapoh pun berkembang pesat. Radiapoh pun melebarkan sayap membuka usaha perkebunan kelapa sawit dan sampai property (pembangunan perumahan). Ayah tiga anak perempuan dan seorang laki-laki ini pun sukses mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit dan properti di wilayah Riau.

Radiapoh Hasiholan yang juga memiliki kiprah di dunia pelayanan gereja ini tertarik menjadi Bupati Simalungun karena melihat pembangunan Kabupaten Simalungun selama ini masih jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumut. 

Dalam percakapan dengan medialintassumatera.com (Matra) di Kota Jambi, baru-baru ini, Radiapoh Sinaga mengatakan, kerusakan jalan yang cukup parah menjadi salah satu tantangan berat pembangunan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumut.  Sulitnya mengatasi kerusakan jalan di daerah itu disebabkan kondisi kerusakan jalan yang semakin berat.

Kemudian kerusakan jalan terjadi di sebagian besar wilayah Simalungun. Perbaikan kerusakan jalan tersebut tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan maksimal melalui peningkatan kualitas jalan karena anggaran pembangunan infratruktur yang terbatas.

 “Kerusakan jalan memang menjadi salah satu tantangan berat di Kabupaten Simalungun ke depan. Masalahnya kondisi kerusakan jalan di sebagian besar wilayah Simalungun sudah cukup berat. Kerusakan jalan di Simalungun tidak bisa lagi dilakukan secara tambal sulam, tetapi harus secara menyeluruh dengan konsep peningkatan kualitas jalan,”katanya.

Menurut Radiapoh Sinaga, kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun saat ini sedikitnya mencapai 1.100 kilometer (Km). Kerusakan jalan tersebut tersebar di 32 kecamatan. Perbaikan kerusakan jalan tersebut perlu dipercepat mencegah lumpuhnya transportasi ke sentra-sentra produksi di Simalungun.

Radiapoh Sinaga yang merupakan lulusan atau alumni Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP) di Pamatangraya, Kabupaten Simalungun, Sumut tahun 1988 yakin memenangi pertarungan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Simalungun karena berdasarkan hasil survei, elektabilitas (kepercayaan masyarakat) terhadap cukup tinggi. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) kala itu, pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Sinaga – Zonny Waldi mencapai 36,7 % atau tertinggi dibandingkan empat elektabilitas tiga pasangan balon bupati dan wakil bupati Simalungun lainnya. 

Akhirnya Radiapoh dan Zonny Waldi memantapkan tekad maju menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2021 – 2024. Pasangan pengusaha dan birokrat tersebut diusung koalisi partai Golkar, Perindo, Hanura, PKS, Berkarya  yang memiliki 20 kursi  dari 50 kursi DPRD Simalungun. Mereka maju mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2020 dengan motto “Rakyat Harus Sejahtera” (RHS).

Akhirnya pasangan Radiapoh – Zonny Waldi pun berhasil memenangi Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Simalungun. Pasangan Radiapoh – Zonny Waldi yang meraih suara sekitar 43,38 % berhasil menyisihkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, Muhajidin Nur Hasim - Tumpak Siregar yang hanya meraih suara 21,25 %, pasangan Irjen Pol (Purn) Wagner Damanik - Abidinsyah Saragih yang hanya meraih suara 7,19 % dan pasangan Anton Achmad Saragih - Rospita Sitorus yang meraih suara 28,18 %. 

Nah, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun baru, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Zonny Waldi akan dilantik, Senin (26/42021). Simalungun kini memiliki pemimpin baru yang memiliki semangat peduli rakyat, pandai berusaha dan berjiwa religi. Mari kita tunggu kiprah  mereka memeprcepat pembangunan Simalungun. Selamat bertugas.(Radesman Saragih)

Medan, BS- Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi diagendakan kembali melantik tujuh kepala daerah hasil Pilkada Serentak Desember 2020 pada gelombang kedua di Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubsu, Medan, Senin (26/4/2021). Sebelumnya pada gelombang pertama, Gubsu juga telah melantik 11 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di tempat yang sama pada Jumat (26/2/2021) dalam dua sesi pagi dan sore.

Pelantikan gelombang kedua ini juga disiarkan melalui akun YouTube Info Sumut yang dikelola Diskominfo Sumut, seperti pada pelantikan gelombang pertama lalu.

Tujuh pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Sumatera Utara akan dilantik pada Senin 26 April 2021.

1. Simalungun - Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi.

2. Karo - Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting.

3. Nias Barat- Khenoki Waruwu dan Era-era Hia.

4. Nias Utara- Amizaro Waruwu dan Yusman Zega.

5. Gunungsitoli- Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli.

6. Nias Selatan-Hilarius Duha dan Firman Giawa.

7. Samosir-Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang.

Sebelumnya Gubernur Edy Rahmayadi telah melantik 11 kepala daerah pada gelombang I, Jumat (26/02/2021). Mereka adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Aulia Rachman; Wakil Wali Kota Binjai, Amir Hamzah (wali kota terpilih, Juliadi, meninggal dunia); serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial dan Waris Thalib.

Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan; Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Surya dan Taufik Zainal Abidin; serta Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor dan Oloan P Nababan.

Kemudian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga: Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumbantobing, Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara: Hendriyanto Sitorus-Samsul Tanjung, Bupati dan Wakil Bupati Toba: Poltak Sitorus-Tonny M Simanjuntak, Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan: Dolly Putra Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran, Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat: Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin.

Rencana pelantikan diawali dengan menyanyikan 'Indonesia Raya'. Selanjutnya dibacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Acara selanjutnya pengambilan sumpah jabatan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Kepala daerah yang dilantik kemudian diminta menandatangani pakta integritas.

Pada gelombang pertama, Gubsu Edy mengingatkan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia sudah dua kali berganti.

"Saya mau sampaikan, Indonesia sudah dua kali ganti sistem demokrasi. Pertama pemilihan tidak langsung, reformasi '98 berubah menjadi demokrasi langsung," ucap Edy dalam sambutannya.

Edy kemudian mengatakan, bagaimanapun jenisnya, pelaksanaan demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Untuk itu, dia meminta kepala daerah yang dilantik bekerja sama dengan DPRD untuk menyejahterakan rakyat.

"Tidak ada demokrasi yang bercita cita rakyatnya sengsara. Anda harus kreatif, Anda harus inovatif. Bersama DPR untuk bisa membangun kesejahteraan rakyat," jelasnya.(Asenk Lee Saragih)

Pematangsiantas, BS-Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (paslon) Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga-H Zonny Waldi (RHS-ZW), Chrismes Haloho, atas nama Bupati Kabupaten Simalungun Terpilih Periode 2021-2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, Tim Pemenangan RHS-ZW, para Pejuang Perempuan RHS-ZW, para pendukung maupun simpatisan, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

“Permohonan maaf ini saya sampaikan, berkaitan dengan pelantikan Bupati Terpilih pada Senin, 26 April 2021. Bahwa keluarga besar Radiapoh Hasiholan Sinaga, sehubungan dengan kondisi saat ini, dimasa sebaran pandemi Covid-19 yang masih memprihatinkan, tidak melaksanakan acara syukuran dengan skala besar, hanya bersama keluarga inti saja, sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait protokol kesehatan,” kata Chrismes Haloho kepada para wartawan, Sabtu pagi (24/04/2021).

Chrismes menambahkan, bahwa selepas pelantikan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Keluarga Besar RHS hanya melaksanakan ibadah syukur dengan keluarga saja, dan tidak mengundang tim, simpatisan, para relawan, para honorer, guru honorer dan para pangulu serta elemen masyarakat lainnya.

"Jadi kalau ada tersebar undangan di Media Sosial yang mengatakan mengundang elemen lain selain keluarga besar, itu tidak benar dan tidak ada. Jadi sekali lagi kami tegaskan, tidak ada orang lain di rumah pribadi RHS dalam acara kebaktian syukur selain pihak keluarga" tegas Chrismes.

"Jadi mohon maaf dan harap maklum, itu semua dilakukan demi menjaga terjadinya kerumunan massal yang memungkinkan bisa memicu penyebaran covid-19. Jadi untuk mematuhi prokes, tidak kita lakukan kegiatan mengundang kerumunan massal. Dan nanti pun, pihak keluarga yang ikut ibadah akan tetap mematuhi prokes yang ketat," ucap Chrismes.

Nantinya sebagai ungkapan rasa syukur kata Chrismes Haloho, Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga, usai pelantikan, akan mengagendakan kunjungan menyapa masyarakat dan Tim di daerah masing-masing.

“Jadi, pada kesempatan lain, kita akan agenda kunjungan Bupati dan Wakil Bupsti. terpilih ke setiap daerah, sebagai bentuk silaturahmi dan penyampaian rasa syukur maupun terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Simalungun, yang sudah menetapkan pilihan bagi kemenangan pasangan Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama H Zonny Waldi untuk memimpin Kabupaten Simalungun menuju lebih maju, lebih baik dan rakyatnya sejahtera,” kata Chrismes Haloho menutup perbincangan.

Sabtu, 17 April 2021 menjadi hari yang tak akan terlupakan. Setelah melayani di GKPS selama tujuh tahun, ditanggal inilah kutemukan kisah yang paling menyedihkan, sungguh memilukan hati.

Sebenarnya pelakunya bukan musuh kita sedari lahir, perampok yang sudah keluar masuk penjara, atau mereka yang “berjihad” demi menghabisi pengikut Kristus. Pelakunya adalah “gereja” itu sendiri sementara korbannya mantan pegawai RSU GKPS Bethesda Saribudolok.

 

Sekitar pukul 15.00 WIB, aku dan seniorku Pdt. Dian Putra tiba di Saribudolok. Memang sehari sebelumnya kami sudah berjanji bertemu dengan bapak Budiman Saragih. Pak Budiman adalah pibadi yang terbeban mendampingi para korban. 

Adapun pertemuan kami terkait dengan pencarian data objektif tentang “pergumulan mantan pegawai RSU GKPS Bethesda. Tentu data ini sangat penting bagi kami, terlebih sebagai mahasiswa teologi, pendeta GKPS, dan editor Humala (Buletin komunitas peduli GKPS).

Aku tak menduga, kalau-kalau kehadiran kami begitu ditunggu. Turut juga bersama pak Budiman 2 orang korban, mantan pegawai RSU Bethesda. Begitu kendaraan yang kami tumpangi mendekat ke rumah mereka, kami disapa dengan ramah dan dipersilahkan masuk untuk mereka menyampaikan keluh kesahnya. Agaknya ada sejuta harapan mereka untuk kami bisa menjawab persoalan yang ternyata sudah enam tahunan menusuk hati dan pikiran mereka.

Dalam pembicaraan tersebut, kami memilih banyak mendengar. Mereka menceritakan banyak hal tentang pergumulannya. Intinya hak (gaji) selama 10 bulan belum dibayarkan pihak Rumah Sakit, mereka juga harus berhenti bekerja (tanpa kejelasan), dan mesti berhadapan dengan pimpinan gereja yang sepertinya tak mengedepankan etika komunikasi.

Atas semua itu, tak dapat dipungkiri jika pada sahabat-sahabat kita itu ada kemarahan, kebencian, kekecewaan, dan beban psikologis yang sangat berat. Malah salah seorang dari mereka sempat menderita sakit parah, penuturanya pada kami semua itu adalah dampak dari ingatan akan perlakuan gereja terlebih pimpinannya. 

“Kami sampai pada keyakinan, siapapun yang akan menjadi pengelola RSU GKPS Bethesda tak akan berhasil sebelum menyelesaikan doruh-doruh kami, pegawai yang pernah berjuang di Rumah Sakit GKPS Bethesda”, sebut salah satu korban sembari berusaha menahan air matanya.

Sangat disayangkan, bahwa dalam jalan panjang gumul juang mereka tak mendapat perhatian serius dari gereja. Jujur, inilah juga yang menjadi kekuatiranku. Apa yang bisa kulakukan untuk menghapus air mata eks pegawai RSU Bethesda ini? 

Apa yang akan kuperbuat sebagai sesama mereka di GKPS dengan data (lengkap) yang telah mereka serahkan? Bagaimana caranya agar gereja ini berhenti menjadi ibu yang kejam terhadap anaknya sendiri? Atas semua ini, sudilah kiranya saudara-saudariku berkenan memberikan masukan yang membangun. Yakinlah... ini akan lebih berdampak.

Naigugat Komunitas on Ephorus pakon Sekjen (2015-2020) atas nama pribadi, halani dong dugaan sidea bertindak melampaui kewenanganni sebagai Pimpinan Pusat.  Dugaan ai kuat halani penghibahan tanoh na ihorjahon sidea lang dong isetujui Majelis Gereja. 

Igugat Komunitas do homa Ketua Majelis Gereja, halani dong dugaan Majelis Gereja lang manghorjahon fungsi pengawasanni hubani Pimpinan Pusat secara khusus pasal tanoh hibah. Na menarik homa, bani Sinode Bolon pa 44 bulan November 2020 ilaporhon Majelis Gereja do hasil Haputusanni sidea bani Sidang Majelis Gereja bani ari 08-10 Oktober 2020 (Sidang na seharusni lang be bagianni sidea, halani seharusni jabatanni sidea berakhir bulan Juli 2020) sonon:

“Isetujui sidang on pasal hibah tanah untuk perluasan jalan di depan kantor pusat GKPS hubani Pemko Pematangsiantar halani doma isahapkon ai bani sidang MG bulan Oktober 2018 sesuai hubani risalah MG halaman 16”.

Adong keanehan bani Laporanni Majelis Gerejata on. Naparlobei, peristiwa hibah masa bani tanggal 04 September 2018. Hape isahapkon bani sidang Majelis Gereja bulan Oktober 2018. Anggo memang sintong do horja on, silangan maningon bani sidang Majelis Gereja bulan April 2018 do on isahapi. 

Anjaha lang pitah isahapi, tapi maningon dong haputusahan namanghatahon ISETUJUI MAJELIS GEREJA MA HIBAH TANAH HU PEMKO PEMATANGSIANTAR.!! Nyatani LANG ADONG!! Napaduahon, peristiwa hibah masa bani tanggal 04 September 2018, hape bani sidang Majelis Gereja bulan Oktober 2020 do iputushon bahasa isetujui pasal hibah tanoh ai. 

Napatoluhon, isetujui sidang Majelis Gereja bulan Oktober 2020 pasal tanoh ai halani domma isahapkon bani sidang MG bulan Oktober 2018. Dobhonsi icek risalah sidang Majelis Gereja bulan Oktober 2018, tongon do domma isahapkon. Tapi pitah isahapkon, lang dong homa KEPUTUSAN PERSETUJUAN PASAL AI.

Maningon do iboan on hu Pengadilan, halani lang boi riap hundul (duduk sejajar) Pimpinan Pusat, Majelis Gereja pakon Komunitas Peduli GKPS sanggah mulai ipersoalhon masalah on. Komunitas ianggap lebih rendah, ampa sipanlutui i GKPS on. Ija ma tongon lang lutu dah ham, sa-bapa sa-inang pe anggo laho marjual tanoh samintolah ma use anggo manghibahkon tanoh da, maningon setuju do ganup anggota keluarga ai. 

Maningon setuju do sa-GKPS on bani na ilayak-layakkon Pdt M. Rumanja ampa Pdt. Paul U Munthe tanoh ni GKPS ai, aima marhitei PERSETUJUAN NI MAJELIS GEREJA. Domma ipadas Komunitas Peduli GKPS surat hubani Majelis Gereja pasal ai, tapi otik pe lang dong itanggapi. Sampai panorang on, sungkun-sungkun do uhur ni Komunitas mangidah sikap ni Majelis Gereja ai. Andohar boi talar na sintong marhitei Pengadilan ai, anggo lang, andohar ulang magou use asset GKPS na legan.

Kasus Hibah Tanoh on masuk hubani ranah hukum perdata, halani ai paima masuk bani pokok perkara, ningon do lobei ibahen upaya mediasi. Pihak PN Pematangsiantar manotapkon sahalak Hakim Mediator das dia domu riah laho mardamei anjaha lang pala masuk hubani pokok perkara sonai homa pokok tuntutannta. Bani tanggal 19 Januari 2021ipungkah ma upaya mediasi tiba Hakim Mediator. 

Bani proses mediasi on, ibere Hakim ma kesempatan na parlobei hubani Penggugat mambahen pangindoan ase mardamei. Humbani proses ai, tangkas do banta, na margoran mardamei pasti ma dong pengorbanan. Lang dong pardameian tanpa syarat. Anggo mardamei tanpa syarat mararti na menyerah do ai, atene. Tolu hal na ipadas na gabe resume ampa proposal pardemeian humbani Penggugat aima:

1. Bahwa melalui yang mulia Hakim Mediasi Para Penggugat minta kepada Tergugat I (MARTIN RUMANJA PURBA), Tergugat II (PAUL ULRICH MUNTHE), Tergugat V (KETUA MAJELIS GEREJA GKPS) agar menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat serta seluruh Jemaat GKPS atas munculnya permasalahan dalam pelaksanaan pemberian hibah yang tidak sesuai dengan Aturan Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPS;----

2. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sepanjang Turut Tergugat I (WALIKOTA PEMATANGSIANTAR) bersedia memberikan tambahan konpensasi kepada GKPS yang berupa;--

2.1. Melanjutkan pembangunan pagar secara menyeluruh (Keliling) Kompleks Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematagsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Bane d/h Kelurahan Bah Kapul, sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 15/Bah Kapul;--

2.2. Membangun rumah dinas dengan ukuran 12x15 M2 sebanyak 10 (sepuluh) unit di Kompleks Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematagsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Bane d/h Kelurahan Bah Kapul, sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 15/Bah Kapul.--

3. Bahwa Para Penggugat melalui yang mulia Hakim Mediasi meminta Turut Tergugat III (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEMATANGSIANTAR) untuk menertibkan dan menerbitkan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan (HGB) tanah terdaftar atas nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematagsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Bane d/h Kelurahan Bah Kapul, sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 15/Bah Kapul;-- 

Mambalosi tuntutan ai, ibalosi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Zaitun, selaku kuasa Hukum ni Pdt. M. Rumanja Purba, Pdt. Paul Munthe ampa Ketua Majelis Gereja, ma proposal pardameian ni penggugat. Menarik do anggo itulimati hita balosni sidea on. 

1. Menolak dengan tegas permintaan maaf dari Tergugat I, II, dan VI kepada para penggugat, karena GKPS memiliki aturannya sediri tentang kepada siapa dan bagaimana Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan dan setiap keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat.

2. Permintaan menambah konpensasi hibah berupa pembangunan pagar keliling dan pembangunan rumah dinas di kompleks Kantor Pusat GKPS ditolak karena dinilai sangat tidak beralasan.

3. Permintaan kepada BPN ini juga ditanggapi oleh LBH Zaitun, dan dinilai tidak berasalan. Karena GKPS sedang melakukan pengurusan surat-surat tersebut.

Paima itoruskon hita mangidah aha balosni Kuasa Hukum ni Pemko Siantar, ianalisa hita tongkin aha na gabe balosni LBH Zaitun ai.

1. Pada prinsip pangindoan Penggugat bahen kepentingan GKPS. Pangindoan ni Para Penggugat sederhana do ase boi salosei kasus i Pengadilan on, ase lang pala masuk hu pokok perkara. Pitah mangaku salah bani haloleian ni sidea manghibahkon Tanoh GKPS tanpa parlobei isetujui Majelis Gareja. Ambit mangakulah sidea paboa parlobei ihorjahon do penghibahan baru pe ilaporhon hubani Majelis Gareja, kan dong ma titik temu bani proses pardameian ai. 

Tenger do pandapotni sidea bahasa lang sesuai aturan anggo minta maaf sidea hubani Penggugat. Aturan na imaksud sidea, sebagai forum manlaporhon ampa mampartanggungjawabkon horja ni sidea, tontu Sinode Bolon. Aha na ilaporhon PP bani SB aima bahasa horja penghibahan tanoh aima horja na madear. Sada pe lang magou tanoh GKPS. 

Ya, dari segi kemanfaatanni, boi do dear balos ai. Tapi na ipermasalahkon pasal persetujuan ni MG lang dong ipatorang PP dengan jelas. Justru laporan ni MG do na manghatohon bani Sidang MG bulan November 2020 domma ipertegas bahasa domma isetujui MG penghibahan ai. 

2. Pangindoan na paduahon on namin hubani Pemko Siantar do, lang hubani Tergugat I, II ampa V. Tapi anehni, sidea mambalosi. Mangorui harugian ni GKPS do maksud ni Penggugat mangindohon penambahan konpensasi ai.

3. Dear do anggo sanggah iurus Kantor Pusat pasal HGU ni Tanoh Kantor Pusat ai.

Tanggapani kuasa hukum Walikota aima:

1. Lang tarbahen sidea mambalosi tuntutan pardameian dalam bentuk penambahan konpensasi hibah. Dasar ni manurut sidea aima domma sesuai hubani aturan hukum aha na dob ihorjahon bani transaksi hibah ai. 

2. Legal standing ni Penggugat lang jelas mangindohon tambahan konpensasi ai. 

Sonai ma proses mediasi i PN Pematangsiantar na mengalami jalan buntu. Halani ai itoruskon ma persidangan masuk hubani pokok perkara. Ibere ma panorang hubani Penggugat laho mambasahon gugatani, anjaha ibere homa kesempatan hubani Para Tergugat mambalosi gugatan ai (replik ampa duplik). Haganupan proses ai ilaksanahon secara online (marsibalosan marhitei surat) mulai 22 Februari-23 Maret 2021. 

Itulak Hakim do haganupan bantahan ni pihak Tergugat, halani ai lanjut do persidangan bani tanggal 30 Maret 2021 anjaha materini aima mangondoshon BUKTI SURAT hubani HAKIM. 

Bukti Surat na ipadas Penggugat aima haganupan dokumen na patoranghon keanggotan kuria GKPS ronsi jabatan-jabatan pelayanan na dong bani Penggugat.

Pihak Tergugat I, II dan V pe mangondoskon Bukti Surat ni hubani pengadilan. Bukti na ipadas sidea aima:

a. Risalah & Haputusan Majelis Gareja 25-27 Oktober 2018

b. Risalah & Haputusan Majelis Gareja 8-10 Oktober 2021

c. Tata Gereja dan Peraturan GKPS

d. Perjanjian Pemko Siantar dan GKPS tentang pelaksanaan hibah tanggal 03 September 2018

e. Akta Hibah tanggal 04 September 2018

f. Tonah Sidang Sinode Bolon na pa 44 

Humbani Bukti Surat na ipadas Tergugat I, II pakon V menarik do laho ianalisa. Mase lang iondoshon sidea Risalah & Haputusan Majelis Gareja bulan April 2018? Ai sadihari do ibere persetujuan sada-sada horja, paima ihorjahon atap dobhonsi ihorjahon? 

Bukti surat poin (f) na ipadas sidea sihol manghatahon bahasa Sinode Bolon menerima Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat dan Majelis Gereja periode 2015-2020. Memang anggo riap hita mardingat sonai do isini Tonah ni Pimpinan Sinode 2020-2025 pasal Sinode Bolon 2020. Riap ma hita mamingkiri, sintong do atap lang isini surat ai romban humbani parsahapan (risalah) Sinode Bolon. Bani Risalah Sinode Bolon pa-44 hon Laporan Pimpinan Pusat 2015-2020, data na boi jumpah hita aima bueini peserta Sinode Bolon na:

a. Menerima laporan pertanggungjawaban : 181 suara +1+1= 183    (47%)

b. Menerima dengan catatan (dipertimbangkan): 202 suara+1+1+1= 205 (53%)

Total suara masuk : 388 

Humbani data on maka sasintongni, Sinode Bolon menolak Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat 2015-2020. Halani lawan kata “menerima” adalah “menolak”. Frasa “menerima dengan catatan” adalah kata yang lebih etis digunakan untuk menolak. Riap ma hita mandiskusihon, aha do lepak humbani Tonah ni Pimpinan Sinode ai? 

Mase bani bonani pangidangionni pe domma pag Pimpinan Sinode manurathon hubani Kuria sa GKPS hal na lang romban hubani Sinode Bolon? Ai lang maningon hormat do Pimpinan Sinode bani haputusan ni Sinode Bolon? Aha do sasintongni na masa on? Ai dong do hubunganni Tonah ai bani Kasus Hibah Tanoh ai? Anggo lang dong mase ipakei sidea Tonah Sinode Bolon gabe barang bukti?

Naha perkembangan selanjutni persidangan on, ilaporhon hanami pe bani edisi na mangihut. Totap ma marsitonggoan hita ase boi talar horja na lang sesuai aturan sadokahon i GKPS. Tonggohon hita Hakim na nasihol mamutushon pahara ase isorapi anjanah ibobai Tonduy Na Pansing.

Mengutip dari Portal Tagar.id, Pdt Martin Rumanja Purba yang saat itu menjabat sebagai Ephorus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) menanggapi tenang gugatan jemaat gereja terkait hibah tanah GKPS kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Sumatera Utara.  

Pdt Martin Rumanja Purba mengatakan penghibahan tanah tersebut justru akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat. "Tanah GKPS tidak ada yang hilang, justru berlipat ganda faedahnya," kata Rumanja, seperti dilansir Tagar.id, Jumat, 16 Oktober 2020.

Menurut Rumanja, masyarakat dapat menikmati pelebaran jalan usai kesepakatan penghibahan tanah yang terletak di Jalan Wismar Saragih itu. Kemudahan akses transportasi ini dapat meningkatkan harga tanah warga di sekitarnya

"Tanah GKPS sepanjang 1 Km di Jalan Pdt J Wismar Saragih dibangun pagar oleh Pemko Siantar. Tanah GKPS yang dipakai untuk pelebaran jalan dapat dimanfaatkan oleh publik, tidak hanya oleh GKPS semata dan harga tanah di sekitar jalan itu akan semakin tinggi," beber dia. 

Tanah GKPS tidak ada yang hilang, justru berlipat ganda faedahnya. Menyikapi gugatan ke pimpinan GKPS yang mengatasnamakan jemaat gereja, Rumanja menilai sebagai langkah yang tak berdasar. Kendati demikian, pihaknya akan menghadapi gugatan hukum tersebut agar permasalahan menjadi terang benderang.

"Jadi banyak orang yang bersyukur dengan semua ini. Gugatan dari segelintir orang itu tidak berdasar, karena untuk membuat sebuah keputusan, GKPS memiliki mekanismenya. Jika mereka ngotot, gugatan mereka pasti kami hadapi. Saya harap di pengadilan nanti semua menjadi jelas, kenapa dan siapa di balik mereka ini," imbuhnya. 

Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar telah menggelar sidang perdana gugatan jemaat gereja kepada Ephorus GKPS Pendeta Martin Rumanja Purba dan Sekjen GKPS Pendeta Paul Ulrich Munthe, Selasa, 30 Oktober 2020. Gugatan didasari hibah tanah gereja seluas 4.356 meter persegi kepada Pemko Pematangsiantar. 

Salah satu penggugat, Pdt Pandapotan Haloho mengatakan tanah hibah yang digunakan sebagai jalan raya di Jalan Wismar Saragih oleh Pemko Pematangsiantar menjadi objek gugatan.

Selain dia, ada empat penggugat lainya, seperti Sarman Sipayung, Urbanma Sinaga dan Janto Saragih. Mewakili jemaat gereja para penggugat mengatakan pemberian hibah oleh pimpinan gereja bertentangan dengan AD/ART gereja.

"Kami ada berlima yang melakukan gugatan atas hibah tanah milik GKPS kepada pemerintah kota dan tindakan lainnya, seperti pengurukan dan penjualan tanah urukan, pembuatan danau di kompleks kantor pusat GKPS dan juga pengangkatan manejer badan usaha GKPS," katanya. 

Pandapotan Haloho menduga ada kekeliruan dalam proses pemberian hibah oleh pimpinan gereja kepada pemko setempat. Karenanya, mereka meminta pimpinan gereja membatalkan penghibahan tanah tersebut.

"Kami minta agar kesepakatan itu dibatalkan karena merupakan tindakan yang menyalahi hukum. Kami serahkan persoalan ini kepada kuasa hukum kami untuk menggugat kesepakatan tersebut," ucapnya.(Berbagaisumber/Asenk Lee Saragih)