Pamatangraya, BS-Rencana pelaksanaan Harungguan Bolon (HB) Partuha Maujana Simalungun (PMS) pada 26–27 November 2026 menuai sorotan. Agenda yang semestinya menjadi momentum konsolidasi organisasi dan menentukan arah kepemimpinan PMS itu justru dinilai berpotensi memperdalam konflik internal apabila dilaksanakan tanpa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Peringatan tersebut disampaikan Kurpan Sinaga, S.H., salah seorang inisiator pembentukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Karateker PMS. Ia menilai, persoalan mendasar yang harus diselesaikan sebelum Harungguan Bolon digelar adalah keabsahan kepanitiaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta legitimasi kepengurusan yang akan dihasilkan.
Menurut Kurpan Sinaga, apabila panitia yang dipersoalkan keabsahannya tetap memaksakan pelaksanaan HB pada 26–27 November, hal itu justru berpotensi melahirkan kepengurusan yang cacat secara organisatoris dan hukum.
"Jika sekarang PMS mati berupa kedaluwarsanya kepengurusan, tentu apabila panitia yang tidak sah itu memaksakan diri melaksanakan HB tanggal 26–27 November ini, justru akan membawa kematian PMS secara permanen," demikian pandangan Kurpan Sinaga.
Persoalan AD/ART Menjadi Akar Perselisihan
Kurpan Sinaga menyoroti proses pembentukan panitia Harungguan Bolon yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PMS. Ia juga mempersoalkan pernyataan pimpinan organisasi, khususnya Sekretaris Jenderal, yang disebut menyatakan tidak bersedia menggunakan mekanisme pemungutan suara atau voting dalam proses pengambilan keputusan.
Bagi Kurpan Sinaga, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan pendapat di antara pengurus, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi organisasi.
Ia mempertanyakan bagaimana sebuah organisasi dapat berjalan apabila tidak memiliki kepastian mengenai mekanisme pengambilan keputusan, terutama ketika musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan.
Menurutnya, AD/ART harus menjadi pedoman bersama dan tidak boleh diterapkan secara selektif sesuai kepentingan kelompok maupun individu tertentu.
Kurpan bahkan mengibaratkan pelanggaran terhadap aturan organisasi sebagai bibit penyakit yang apabila dibiarkan akan menyebar dan merusak tubuh organisasi dari dalam.
Perebutan Posisi Pemangku Adat Ikut Disorot
Di balik polemik penyelenggaraan Harungguan Bolon, Kurpan Sinaga juga mengangkat persoalan yang dinilainya lebih mendasar, yakni posisi PMS sebagai organisasi yang selama ini menyandang peran dalam menjaga dan menjalankan fungsi kepemangkuan adat Simalungun sejak didirikan pada 1960.
Ia mempertanyakan apakah konflik internal yang sedang berlangsung hanya persoalan tata kelola organisasi atau memiliki kaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap posisi strategis PMS dalam kehidupan adat Simalungun.
Kurpan Sinaga mengemukakan dugaan adanya kepentingan di balik upaya memaksakan pembentukan panitia, termasuk pihak-pihak yang menurut penilaiannya membawa misi tertentu dengan mengatasnamakan penyatuan.
Namun, dugaan mengenai adanya konspirasi untuk menguasai atau melemahkan PMS tersebut merupakan pandangan dan pertanyaan Kurpan Sinaga yang masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak terkait.
"Adakah ini bagian dari konspirasi menguasai PMS atau mematikannya jika tidak berhasil menguasainya oleh pihak tertentu?" menjadi salah satu pertanyaan kritis yang disampaikannya.
DPP Karateker Disebut sebagai Langkah Penyelamatan
Di tengah kekhawatiran terhadap masa depan organisasi, Kurpan Sinaga menegaskan bahwa dirinya tidak menganggap PMS akan benar-benar berakhir.
Ia menyatakan PMS tetap memiliki kekuatan untuk bangkit melalui keterlibatan para Partuha-Partuha dan Maujana-Maujana Simalungun yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi.
Sebagai salah satu inisiator, Kurpan Sinaga mengungkapkan bahwa pembentukan DPP Karateker tengah dipersiapkan sebagai langkah untuk menggantikan kepengurusan yang menurut penilaiannya tidak lagi mampu menjalankan roda organisasi secara baik.
Langkah tersebut, menurutnya, dimaksudkan untuk membuka jalan bagi penyelenggaraan Harungguan Bolon yang baru, dengan proses yang mengacu pada AD/ART dan menghasilkan kepengurusan yang memiliki legitimasi organisatoris.
Ia menegaskan bahwa Harungguan Bolon yang sehat harus dilaksanakan berdasarkan aturan, bukan atas dasar pemaksaan kehendak.
Karena itu, Kurpan Sinaga menyatakan bahwa Harungguan Bolon yang dipandang sah dan sesuai ketentuan organisasi akan digelar pada waktu yang berbeda dari jadwal 26–27 November 2026.
Sejarah dan Masa Depan PMS Dipertaruhkan
Bagi Kurpan Sinaga, persoalan yang sedang dihadapi PMS bukan sekadar pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, konflik tersebut menyangkut masa depan organisasi, kehormatan adat, serta kepercayaan masyarakat Simalungun terhadap lembaga yang telah berdiri sejak 1960.
Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam situasi konflik saat ini akan menjadi bagian dari perjalanan sejarah PMS.
"Apakah PMS akan mati karena dikhianati? Apakah Harungguan Bolon yang disebut akan digelar tanggal 26–27 November nanti akan menjadi upacara kematian PMS?" demikian pertanyaan reflektif yang disampaikannya.
Meski melontarkan kritik keras, Kurpan Sinaga masih membuka ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki keadaan sebelum konflik semakin melebar.
Menurutnya, kesempatan untuk kembali pada aturan organisasi masih terbuka. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengutamakan kepentingan PMS di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Namun sejarah akan mencatat orang yang berkhianat. Kesempatan memperbaiki diri masih tersisa," tegasnya.
Pernyataan Kurpan Sinaga tersebut menjadi gambaran seriusnya dinamika internal PMS menjelang Harungguan Bolon. Kini, persoalan yang perlu mendapatkan kejelasan adalah dasar keabsahan panitia, mekanisme pengambilan keputusan, status kepengurusan, serta legitimasi pihak yang berwenang menyelenggarakan forum tertinggi organisasi tersebut.
Di tengah perbedaan pandangan yang berkembang, kepatuhan terhadap AD/ART, keterbukaan proses, dan penyelesaian melalui mekanisme organisasi menjadi hal penting agar Harungguan Bolon tidak justru menjadi sumber perpecahan baru di tubuh PMS.(BS-AsenkLeeSaragih)
.png)




0 Komentar