Jalan Rusak Siloukahean Kian Parah, Pemuda dan Masyarakat Siap Turun Ke Jalan: 500 Mass Akan Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Simalungun


Siloukahean, BS- Buruknya kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dinilai bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan telah menjadi penghambat aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan.

Di tengah kondisi tersebut, kesabaran masyarakat tampaknya semakin menipis. Gerakan Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat Silou Kahean menyatakan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Simalungun dan Kantor DPRD Kabupaten Simalungun pada 24–26 November 2026, dengan melibatkan sekitar 500 orang peserta.

Aksi ini merupakan bentuk desakan moral sekaligus tuntutan terbuka kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar tidak terus membiarkan persoalan infrastruktur jalan di Silou Kahean berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar hamparan aspal atau akses penghubung antardesa. Jalan merupakan urat nadi perekonomian, jalur distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penunjang kehidupan sehari-hari.

Ketika jalan mengalami kerusakan berkepanjangan, masyarakatlah yang pertama kali menanggung akibatnya. Biaya transportasi meningkat, perjalanan menjadi lebih sulit, distribusi hasil pertanian terganggu, bahkan keselamatan pengguna jalan ikut dipertaruhkan.

Pertanyaan besarnya, sampai kapan masyarakat Silou Kahean harus hidup berdampingan dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan?

Pemerintah daerah tidak cukup hanya hadir melalui janji, pernyataan, atau rencana pembangunan. Masyarakat membutuhkan langkah nyata, kejelasan anggaran, skala prioritas, serta kepastian kapan perbaikan jalan benar-benar direalisasikan.

500 Massa Disiapkan, Solidaritas Masyarakat Mulai Digerakkan

Untuk memastikan aksi berlangsung tertib, santun, dan damai, panitia saat ini membuka ruang partisipasi bagi para donatur, pengusaha, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Silou Kahean.

Dukungan yang dibutuhkan meliputi dana operasional, konsumsi, dan perlengkapan logistik untuk menunjang kebutuhan sekitar 500 peserta aksi.

Panitia menegaskan bahwa gerakan ini bukan semata-mata kegiatan demonstrasi, melainkan bentuk kepedulian kolektif terhadap persoalan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Sebagai bentuk keterbukaan kepada para pendukung, panitia menyediakan saluran donasi resmi berikut, Bank: Mandiri Nomor Rekening: 1070017167133. Atas Nama: Arifin Damanik (Bendahara Panitia)
Untuk konfirmasi transfer maupun bantuan dalam bentuk barang dan logistik, masyarakat dapat menghubungi: Arifin Damanik – Koordinator Lapangan: 085275133298. PramDani Purba – Koordinator Perlengkapan: 085271631782

Panitia menyampaikan bahwa seluruh bantuan akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan konsumsi peserta aksi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukti penerimaan serta laporan penggunaan dana akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang melibatkan para ketua tuppuan Silou Kahean, tokoh masyarakat, serta para tetua adat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan masyarakat dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan jalan di Silou Kahean seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan sekelompok orang yang turun ke jalan. Ini adalah persoalan kepentingan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.

Aksi damai yang direncanakan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD Simalungun untuk mendengar langsung suara masyarakat sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menjawab persoalan infrastruktur.

Sebab pembangunan tidak boleh hanya terdengar dalam pidato dan dokumen perencanaan. Pembangunan harus dirasakan masyarakat hingga ke pelosok wilayah.

Masyarakat Silou Kahean tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya menuntut hak atas infrastruktur jalan yang layak, aman, dan dapat menunjang kehidupan serta perekonomian mereka.

Kini, publik menunggu: apakah tuntutan masyarakat akan dijawab dengan tindakan nyata, atau kembali menjadi suara yang berlalu tanpa kepastian?

Jalan layak bukan hadiah dari pemerintah. Infrastruktur yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat.(BS-Tim)

0 Komentar

 





 


 



https://linktr.ee/asenkleesaragih