.png)
Dituliskan menanggapi postingan Lawai Juli Panglima Saragih di Forum Diskusi Simalungun
DISAMPAIKAN UNTUK MENGILHAMI KITA MENJELANG HB OLEH DPP KRATEKER
Betul Lawei Juli Panglima Saragih yang mengatakan perlu membentuk Majelis dan Panitia pelaksana pemilihan pengurus baru untuk mengaktifkan Partuha Maujana Simalungun (PMS) dari keadaan non aktif / kadaluarsa pengurus saat ini dan sekarang adalah momen regenerasi dan pembaruan PMS.
Kekosongan pengurus aktif PMS saat ini menjadi kesempatan terbuka secara luas bagi orang-orang kita yang terpanggil untuk jadi PEMBELA SIMALUNGUN. PMS sejatinya adalah pembela Simalungun untuk mempertahankan diri dari berbagai gangguan dan untuk mencapai kemajuan kedepan, jangan sampai tambah redup atau punah.
Anarki sosial (orang menyebutnya Revolusi Sosial) tahun 1946 dan infiltrasi asing mulai dari hadirnya orang luar ke tanah Simalungun atas nama pembukaan Perkebunan oleh pemerintah kolonial dan infiltrasi lanjutannya telah membuat kita marginal dan krisis percaya diri.
Orang tua kita sudah meletakkan PMS sebagai alat perjuangan untuk mempertahankan eksistensi Simalungun sebagai sebuah suku bangsa.
Salah satu yang telah dilakukan PMS untuk itu dulunya adalah mendoakan atau menepungtawari anak Simalungun yang pergi sekolah lanjut. Ini adalah modal moral dan menanamkan patriot Simalungun.
SEKILAS PERJALANAN PMS
Dalam perjalanannya setelah dilahirkan dengan proses gemilang tahun 60-an, terjadi pengenduran aktivitas dan sempat tidak aktif, hingga awal tahun 80-an dihidupkan lagi oleh Bapak Lahi Raja Munthe, dibuatlah dalam badan hukum Yayasan.
Setelah itu sempat “tertidur” lalu dihidupkan Kembali oleh Bapak Djabanten Damanik berlanjut ke Bapak Polentyno Girsang. Zaman Pak Polentyno PMS sungguh disegani di Siantar Simalungun. Kalau sebelumnya para pengurus suku lain langsung duduk didepan menyambut tamu daerah, diusirnya ke belakang.
“Paganjang odoran do nasiam” katanya. Bersama Sekjen Bapak Karmidin Sinaga mereka sibuk membentuk cabang-cabang. Zaman mereka ini paling banyak mengeluarkan surat, berbagai hal disuarakan.
Selanjutnya masuk kepemimpinan Bapak Darwan Purba. Disini banyak dilakukan pembenahan kelembagaan. Salah satunya bentuk Yayasan dilihat tidak cocok maka dilakukan peralihan kepada Perkumpulan Berbadan Hukum, AD/ART Yayasan ditransformasikan ke AD/ART Perkumpulan Berbadan Hukum.
Peralihan ini utamanya diarsiteki Bapak Syamsudin Manan Sinaga, saat itu Beliau Sekjen PMS dan sedang duduk sebagai Dirjen Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembenahan lainnya adalah pembenahan kesekretariatan dan pembakuan bentuk SK DPC-DPC serta membimbing DPC dalam pelaksanaan Harungguan Urung supaya benar sebagai permusyawaratan tokoh Simalungun setempat, bukan asal main tunjuk. Terus terang di zaman Pak Marsiaman ini hancur.
Satu periode pimpinan Bapak Darwan Purba, terjadi prahara dalam HB tahun 2010. Calon yang tidak hadir HB tiba-tiba dipaksa mayoritas peserta harus dipilih. Padahal masih kemarinnya disahkan aturan pemilihan dan persyaratan calon. Namun karena paksaan, akhirnya walau menabrak aturan akhirnya diketok palu juga.
Celakanya Calon terpilih tidak datang ke HB lanjutan yang digelar Panitia untuk agenda pelantikannya, Ia justeru membuat panitia pelantikan dirinya. Akhirnya HB lanjutan tersebut tidak jadi melantiknya lalu keterpilihannya dibatalkan dan dipilih Ketum yang baru dan langsung di lantik, itulah Bapak Alexius Purba.
Terjadilah dualisme DPP, namun MHN nya satu. Dalam dualism ini boleh dikata PMS versi Bapak Alexius stagnan. SMU Plus pun lepas karena dikuasasi kubu JR Saragih. Sampai akhirnya SMU Plus dari prestasi gemilang sampai mati. Padahal inilah salah satu aset kebanggan PMS.
Tahun 2016 MHN coba menyatukan dualism DPP, tidak berhasil karena kubu JR Saragih tidak bersedia untuk penyatuan dengan mengadakan HB bersama dua kubu. Kubu JR Saragih tarik diri dari upaya penyatuan oleh MHN PMS yg diketua Bapak Cosmas Batubara. MHN pun memberi lampu hijo kepada kubu Alexius Purba untuk laksanakan HB.
Dari Bapak Alexius estafet ke Bapak Marsiaman Saragih, kubu Bapak JR estafet ke Bapak Sarmedi Purba. Di tengah jalan ada upaya penyatuan oleh Bupati RHS, namun gagal, lalu pihak RHS mendirikan organisasi baru PPABS.
Selama kepemimpinan Bapak Marsiaman Saragih boleh dikata tidak ada kemajuan sama sekali. Kebetulan satu tahun di akhir masa kepengurusannya Beliau sakit sampai akhirnya berpulang 7 (tujuh) bulan sebelum masa kepengurusannya selesai.
MOMENTUM REGENERASI -MOMENTUM PEMBARUAN
Selama 10 (sepuluh) tahun kepengurusan MS saya sebagai Wakil Sekjen tergolong “nyinyir” di DPP. Banyaj mendesak untuk lakukan ini, lakukan itu. Setlah periode pertama, masuk periode kedua Pak MS sebanarnya bilang pada saya, “udah, periode berikut ini kita lakukan pembenahan, kau lah jadi Sekjen ya, supaya bis akita selesaikan berbagai hal nanti” katanya.
Namun setelah selesai HB Beliau miengatakan lagi “mohon maaf maaf ma da, lang saut ho jadi Sekjen, naha bahenon, halani …… daripada …… age ma Wakil Sekjen ho, tapi hubam do holi bereonku stempel” ase ho ma tetap na makkorja” katanya. Entah kenapa tidak jadi juga yang dikatakannyaitu. Usulan-usulan saya juga selalu dijawab nanti, sabar, ya saya datang supaya kita bicarakan.
Sepeninggal Ketum MS, saya melihat ini momentum penataan baru PMS. Saya aktif mengubungi Sekjen dan Waketum. Saya minta supaya HB kita buat yang bagus dan jangan sampai lewat waktu. Melalu Hp atau bahkan menjumpai, dari jauhpun saya datang untuk sekedar bertemu mendorong pelaksanaan HB yang bagus dan segera.
Namun prahara muncul lagi. Saya yang aktif minta segera HB, mint akita buat HB yang bagus malah dibuang. Tidak dilibatkan sama sekali dalam kepanitiaan.
Saya masuk sebagai bagian (boleh dikata) “the dream team” yang diapresiasi lebih banyak peserta rapat DPP yang melihat grup kami punya kekuatan nyata untuk mengangkat PMS, justru terbuang semua dalam rapat DPP Pemilihan Panitia. Masalahnya, pembuangan itu dilakukan dengan melanggar aturan. Bukannya tersisih atau tidak terpilih melalui kompetisi yang sehat.
Ini sama dengan yang terjadi tahun 2010, pemaksaan kehendak dengan melanggar aturan. Aturan yang dilanggar sangat prisipil dan tidak debatable. Jadi tidak bisa dibantah panitia yang diangkat DPP saat ini tidak sah, cacat hukum sehingga tidak ada pilihan lain harus diganti. Kita perlu menghindari kepengurusan yang dipersoalkan keabsahannya.
Kita perlu menghindari praktek pelanggaran aturan yang menjadi preseden melekat pada organisasi – mengambil Keputusan bukan dengan musyawarah dan bukan voting yang terjadi dalam pemilihan panitia membuat panitia ini harus kita batalkan supaya kesalahan pengangkatannya tidak terlembagakan di PMS.
Jalan keluarnya adalah panitia diganti. Kebetulan Pengurus DPP sudah daluarsa. Sudah kebiasaan berdasarkan kebutuhan nyata dalam organisasi untuk kepengurusan yang sudah berakhir maka kepengurusan diganti oleh Pengurus Krateker. Kretaker ini fokus melaksanakan mekanisme organisasi menghidupkan organisasi kembali dengan melahirkan kepengurusan baru. Inilah jalan yang sah untuk PMS regenerasi dan melakukan Pembaruan.
IMPLEMENTASI REGENERASI DAN PEMBARUAN PMS OLEH DPP KRATEKER
Implementasi regenerasi adalah hadirnya tokoh-tokoh baru di PMS. Hal ini tidak mudah, karena tidak semua orang suka dalam mengurus organisasi. Tidak sedikit orang yang tidak fashionnya berorganisasi. Jadi tulisan ini sekaligus untuk menjadi sosialisasi dan ajakan bagi kita bagi siapa saja yang terpanggil dari arti penting PMS yang sudah kita bicarakan beberapa bulan terakhir ini.
Bergabunglah ke MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), DPP Krateker dan Panitia HB.
Karena pengurus yang mau diganti adalah pengurus DPP, maka Krateker diangkat oleh Partuha-Partuha dan Maujana-Maujana Simalungun yang disebut dalam Pasal 11 Anggaran Dasar yang menerangkan siapa yang menjadi anggota PMS. Jelasnya Krateker ini diangkat oleh Anggota PMS (anggota yang disebut dalam Pasal 11).
Kebaruan PMS akan ditata dengan program baru dan semangat baru oleh figure-figur personil DPP yang baru.
Sebelum masuk pada program baru hal yang strategis adalah penyempurnaan AD/ART untuk pembenahan kelembagaan dan memperkuat organisasi. Peruabahan Anggaran Dasar itu adalah dengan memperjelas hubungan PMS dengan Lembaga kesimalungunan, berakar pada semangat didirikannya dahulu. Selama ini sejumlah Lembaga kesimalungunan seperti GKPS, IKEIS KATOLIK, USI, dll ikut sebagai peserta HB namun AD belum mengaturnya secara jelas.
Adapun Kumpulan marga belum ikut sebagai peserta HB, tetapi dalam Seminar tahun 1964 sudah membahas marga-marga. Mungkin selama ini belum ikut karena belum ada Kumpulan marga yang utuh. Sekarang ini Kumpulan marga rata-rata sudah utuh. Sudah saatnya HB diikuti Kumpulan marga.
Satu hal yang mendasar adalah kantor PMS yang belum ada. Begitu besarnya peran dan tanggungjawab PMS, PMS sebagai representasi Simalungun namun kantornya saja belum ada sudah berumur 66 tahun. Ini membuat PMS kurang nyata, dikenal hanya maya. Ini juga menyulitkan konsolidasi organisasi. Istilah dikampung kami “LANG MARTONDI” tidak punya roh PMS ini selagi tidak ada kantornya.
Kalau datang tamu orang luar selama ini ke daerah ini, ibarat tamu yang datang ke kampung kita, mau bertemu pengetua kampung selalu diarahkan ke kantor pengulu, disana ketemunya. Kita tidak bisa mengajak ke rumah kita karena kita numpang-numpang di rumah orang.
Salah satu kekayaan kita adalah alam kita. Tanah kita subur. Maka zaman Belanda dijadikan Kebon. Kompas menjuliki Simalungun lumbung dolar. Zaman Belanda kita dapat kompensasi hasil kebon. Setelah republic tak sepeserpun kita dibagi. Karyawan di kebonpun kita tidak ada keistimewaan. Inilah fakta marginal ekonami kita.
Tanah Simalungun Sebagian masuk ke Kab lain, utamanya Serdang Bedagai. Kami dulu menolak pemekaran bukan menolak buta, yang kami tolak adalah pemecahan bentuk yang diajukan itu yang akan membuat terpola atas-bawah, kaya-miskin, Islam-Kristen. Ini potensial membuat masalah baru dan mengancam eksistensi Simalungun.
Pemekaran harus dilakukan untuk memperkuat kedaulatan Simalungun dalam era otonomi daerah. Hayo, kita minta daerah kita yang masuk Serge itu bergabung dgn beberapa kecamatan sekitar kita buat jadi kabupaten baru. Itu masuk ke Serge karena diambil Belanda dulu dimasukkan ke Kesultanan Deli, pada saat Raja Panei datang mempertanyakan ke Medan justeru dia ditahan. Ini harus dikebalikan.
Inilah sekilas hal penting mengilhami kita menyongsong HB Pembaruan ini. Sonai ma lobei, holi toruskon hita use. Salam, Kurpan Sinaga, S.H, Wasekjen PMS Periode 2021-2026.
.png&description=Reinventing PMS-Pembaruan PMS-Wadah Pembela Simalungun){kind=link}
0 Komentar