BeritaSimalungun.com, Haranggaol-Rencana pembenahan kawasan
Danau Toba sebagai destinasi wisata Nasional, termasuk Danau Toba di
Haranggaol, Kabupaten Simalungun mengundang reaksi berbagai pihak. Pro kontra
juga muncul terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang
membongkar paksa Keramba Jaring Apung (KJA) milik warga setempat.(Baca: Spanduk Penolakan Pembongkaran KJA di Haranggaol "Berkibar")
Bahkan pembongkaran KJA milik warga oleh tim gabungan
TNI/Polri atas perintah Bupati Simalungun JR Saragih di Parapat pekan lalu,
mengundang reaksi negatif terkait dengan destinasi wisata Danau Toba.(Baca: Pastor Hilarius Sebut Bupati Simalungun Pengecut terkait Pembongkaran KJA)
Kini petani KJA di Haranggaol juga resah akibat dari aksi
pembongkaran paksa KJA milik warga di Parapat tersebut. Bahkan reaksi dari gereja
pun muncul. Gereja mendukung pembangunan yang memajukan masyarakat setempat dan
bukanpembangunan yang merugikan masyarakat lokal apalagi meminggirkan
masyarakat lokal.(Baca: Cerita Warga Pemilik KJA di Danau Toba, Mereka Dibentak Aparat)
“Pendampingan dan advokasi dari Keuskupan Medan bersama Pastor
Hilarius Kemit. Semakin banyak jalur pendampingan dan advokasi untuk menyerap
dan menyampaikan aspirasi masyarakat, perjuangan akan semakin kuat. Dan
sampaikan aspirasi dengan Damai, jangan sekali-kali dengan kekerasan. Dengan kekerasan
menjadi Pintu Masuk para provokator untuk memecah belah perjuangan. Intinya
dengan kesatuan atau “HASADAON” kita semua masyarakat petani KJA, masih
dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan HAK-HAK nya,” ujar Ir Rikson Saragih.
Hal itu mencuat saat perbincangan Pastur Hillarius dan Team
Universitan Sumatera Utara (USU) saat melakukan pendampingan kepada petani KJA
Haranggaol. Pihak gereja dan mahasiswa juga berupaya untuk menolak pembongkaran
KJA di Haranggaol tanpa memberikan solusi yang menguntungkan petani KJA. (Rodo)
0 Comments