Memutus Matai Rantai Politik Dinasti JR Saragih di Simalungun

Written By Beritasimalungun on Sunday, 30 June 2019 | 13:16

Bursa Calon Bupati Simalungun.

Beritasimalungun-Bupati Simalungun yang dijabat Jopinus Ramli (JR) Saragih sudah diujung periode ke dua 2010-2020. Selama periode itu juga, perkembangan ibukota Kabupaten Simalungun, Pematangraya berkembang pesat. Pusat bisnis di depan kantor Bupati Simalungun, kampus dibangun, hotel dibangun, layanan perbankan ada, dan pusat kulinerpun disediakan.

Masyarakat di Kabupaten Simalungun, khususnya wilayah Ibukota Simalungun, Pematangraya sungguh bangga karena kondisi jalan provinsi sepenjang wilayah itu sangat mulus dan lebar. Kondisi baik jalan itu sudah tampak 4 tahun terakhir. 

Perkembangan Kabupaten Simalungun, secara khusus di Pematangraya, bisa membawa wajah Simalungun naik tingkat. Bahkan era periode pertama JR Saragih membuat Kabupaten Simalungun dikenal ke tingkat Nasioonal karena segera memiliki Lapangan Udara (Bandara). 

Namun seiring perjalanan Pemerintahan Kabupaten Simalungun, lahan Bandara Raya Simalungun-pun beralih fungsi jadi “Panggagatanni Horbou” (hamparan semak tempat kerbau milik warga cari makan-red). 

Disaat JR Saragih menjabat sebagai Bupati Simalungun dua periode, seorang Putra terbaik di Birokrasi (ASN) Drs Gideon Purba Tambak, juga mendapat kepercayaan menjabat puncak tertinggi ASN (Sekda Kabupaten Simalungun). 

Kepemimpinan JR Saragih dengan Drs Gideon Purba berjalan seiringan, meski kerap muncul prokontra terkait kebijakan dalam roda pemerintahan seperti “rajin” menggonta ganti pejabat, menerima honorer sebanyak-banyaknya dan memutus kontrak honorer secara sepihak. 

Sementara Wakil Bupati Simalungun Periode pertama JR Saragih Hj Nuryati Br Damanik hanya ban serap yang tidak banyak difungsikan dalam kebijakan Pemkab Simalungun. Bahkan saat it Wakil Bupati Simalungun Hj N Br Damanik terkesan tak mengantor dan “makan gaji buta” dibuat JR Saragih. 

Perjalanan Periode kedua JR Saragih sebagai Bupati Simalungun yang wakilnya dijabat Amran Sinaga, juga nyaris bernasib sama. Kebijakan dan pengaruh Amran Sinaga dalam roda pemerintahan Pemkab Simalungun selama ini juga biasa-biasa saja, dan terkesan seremoni belaka. 

Dua Periode JR Saragih menjabat Bupati Simalungun, sungguh jabatan yang membanggakan masyarakat Kabupaten Simalungun dan etnis Simalungun pada umumnya. JR Saragih bisa jadi “Raja” di kampung sendiri dan membangun sejumlah usaha atau berinvestasi di Kabupaten Simalungun.

Bahkan saat Pilgubsu, JR Saragih dengan slogan “Semangat Baru Sumut” sempat bergelora ingin naik tingkat jadi Cagubsu. Namun karena persoalan ijazah, JR Saragih kandas dan kembali menjalankan jabatan sebagai Bupati Simalungun.

Politik Kartel

Mengutip tulisan Anwar Saragih Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang dimuat dalam salah satu Mediasiber menuliskan, demokrasi yang kita perjuangkan adalah bangunan yang harus direkonstruksi secara terus menerus. 

“Demokrasi tidak boleh statis, karena ia membutuhkan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Semangat itu yang harus dijaga dan dirawat demi kehidupan yang lebih baik. Karena apa yang paling berbahaya dari pemerintahan yang korup adalah rakyat yang diam, pasrah dan apatis terhadap situasi politik yang ada,” kata Anwar Saragih.

Menurutnya, untuk itu, segala bentuk persekongkolan elit politik yang bekerja sama dengan elit lainnya haruslah dilawan. Karena berpotensi melahirkan kartel politik di sebuah negara atau wilayah. Secara sederhana, politik kartel dapat dipahami sebagai upaya elit politik menguasai lembaga-lembaga politik seperti: eksekutif, legislatif dan lembaga hukum (yudikatif) dengan motif ekonomi maupun kekuasaan.

“Tujuannya adalah mempersiapkan langkah-langkah strategis dengan membangun oligarki agar semua kepentingannya terkait politik dan bisnis bisa tetap terakomodasi. Itu sebabnya, dibanyak kasus, khususnya di daerah, seorang kepala daerah mengongkosi calon legislatif untuk bertarung di pemilu. Pun distribusinya di format dengan lintas partai,” sebutnya.

“Dua tahun lalu, tahun 2017, pada sebuah kanal di situs www.change.org, saya bersuara keras atas dukungan Ephorus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) karena secara kelembagaan mengumumkan dukungan Bupati Simalungun, JR Saragih maju di Pilgubsu. Kala itu, sebagai salah satu jemaat gereja, saya menuntut Ephorus GKPS mundur dari jabatannya karena mentautkan kepentingan politik praktis dalam gereja. Argumen penolakan saya, waktu itu bahwa Ephorus merupakan pimpinan jemaaat bukan politik. Pun sistem patronase di GKPS posisinya sebagai pemimpin umat dalam lingkup gerejawi, ia tidak boleh membawa keputusan dalam politik praktis,” terang Anwar Saragih.

Disebutkan, pun alasan lainnya cukup kuat terkait 2 mantan Gubernur Sumut hasil pilkada 2008 dan 2013, terjerat kasus korupsi yaitu Samsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Pun GKPS tidak boleh menanggung beban moral yang begitu besar ketika suatu saat kandidat yang didukung terlibat kasus hukum korupsi.

“Waktu itu banyak orang yang menolak argumen saya, karena dianggap tak sopan. Pun sebaliknya, tak jarang pula dukungan berdatangan, terus mengalir. Sebabnya, pada bacaan saya, ada potensi kartel politik yang mentautkan kekuasaan birokrasi dan gereja di Simalungun waktu itu. Alasannya Ephorus GKPS, Pdt Rumanja Purba adalah saudara kandung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun Gideon Purba yang diangkat oleh Bupati JR Saragih. Pun situasi tersebut harus dijaga dan tidak boleh menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Karena potensi pembangunan opini negative publik  dan bisa liar sehingga mengganggu marwah GKPS sebagai institusi gereja,” terang Anwar Saragih.

Potensi Politik Kartel

Masih dalam artikan Anwar Saragih, hegemoni politik kartel dan politik dinasti dalam Pilkada Simalungun 2020 sangat kuat. Penyebabnya, JR Saragih yang sudah pasti tidak bisa lagi maju di Pilkada tahun depan karena sudah menjabat dua periode menjadi bupati.

“Konfigurasi dukungan pada kandidat yang didukung JR Saragih sebagai seorang pribadi sudah mulai terbaca. Pada analisis saya, mengerucut pada 5 (lima) nama yaitu Amran Sinaga (Wakil Bupati 2015-2020), Gideon Purba (Sekda Simalungun), Betty Rodearni Sinaga (Dirut PDAM Tirta Lihou Simalungun), Anton Ahmad Saragih (Ketua IKEIS) dan Eurinita Tarigan (istri JR Saragih). Saya mengalisis, JR Saragih memiliki kepentingan kuat di Pilkada Simalungun kedepan. Setelah hasil audit BPK tahun 2017 dan tahun 2018 mendapatkan predikat disclaimer (tidak memberikan pendapat). Artinya dalam beberapa tahun terakhir terkait manajemen birokrasi, pembangunan, dan bertanggung jawab, pemkab Simalungun mengalami persoalan dan dikelola sangat buruk. Dengan situasi ini, tentu saja Kabupaten Simalungun saat ini, sedang dalam radar pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Anwar Saragih.

“Pun selanjutnya, sebagai bagian dari eksekutif pemerintahan daerah Simalungun, Wabup Amran Sinaga dan Sekda Gideon Purba mengetahui duduk perkara terkait kondisi pengelolaan APBD Simalungun 2017 dan 2018 yang sangat buruk. Selanjutnya, nama Betty Sinaga mungkin salah satu yang fenomenal karena diangkat menjadi Dirut PDAM Simalungun secara kontroversi. Khususnya terkait persyaratan administrasi melalui Permendagri Nomor 2 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa calon direksi harus memiliki pengalaman kerja di PDAM dan pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan dari PDAM,” katanya.

Menurut Anwar Saragih, Betty Sinaga adalah anggota DPRD Simalungun 2014-2019 dari Partai Demokrat. Ia mengundurkan diri dari dewan dan melampirkan surat pengalaman kerja di Batam, yang kemudian dipertanyakan kesahihannya karena dalam masa tersebut Betty Sinaga adalah tercatat sebagi anggota DPRD Simalungun.

Sementara dua nama berikutnya, Anton Ahmad Saragih menurut beberapa sumber menyebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan JR Saragih. Pun nama Eurinita Tarigan, istri bupati sendiri, masih memiliki peluang elektoral dimajukan untuk meneruskan kepemimpinan JR Saragih.

Piramida Kekuasaan 

Dalam artikel itu, Anwar Saragih berpendapat, saat ini, terdapat piramida kekuasaan berbentuk segitiga di Simalungun yaitu bupati, birokrasi dan gereja di Simalungun. Pertarungan pilkada Simalungun 2020 tentu medan yang tidak mudah bagi penantang karena relasi kuasa yang terfragmentasi dan terpola.

Pun jika dianalisis secara antropologi politik, secara historis, masyarakat Simalungun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada pemimpinnya dalam proses kepemimpinan.

Di Simalungun, sejak kerajaan pertama terbentuk, Kerajaan Nagur hingga terpecah menjadi 7 (4+3) yaitu Kerajaan Maropat (4) (Siantar, Tanah Jawa, Dolog Silau dam Panei) serta 3 kerajaan lainnya yaitu Raya, Purba dan Nagasaribu/Silimakuta memiliki pola tersendiri dalam proses pengelolaan kekuasaan.

Selanjutnya, tradisi kerajaan di Simalungun menunjukan adanya pola pemerintahan yang berjenjang dengan raja sebagai pusat kekuasaan utamannya.

Pola kekuasaan ini yang berpotensi muncul jelang Pilkada 2020, sebuah piramida kekuasaan dengan sumber utama bupati dan subordinat kekuasaan di tingkat kecamatan hingga desa (nagori). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapa saja yang punya niat melawan kandidat yang mendapat restu dari petahana. Sebab, salah satu keuntungan kandidat petahana atau yang diusung petahana adalah soal pemanfaatan jaringan birokrasi. Pun situasi seperti ini, terkait politisasi birokrasi sering kali disalahgunakan pada sebuah Pilkada.

Mungkin, saya masih bisa menambahkan daftar panjang alasan secara eksplisit mengapa kita, masyarakat Simalungun harus menolak politik kartel. Saya yakin, mengikuti fakta diatas, tentu banyak orang memahami alasan saya menuliskan hal ini dan saya yakin banyak anak muda yang bersikap sama seperti saya. Karena politik kartel sangat menakutkan, tapi bukan berarti, dia tidak bisa dilawan.

Memutus Mata Rantai

Memutus mata rantai Politik Kartel di Simalungun harus dilakukan pada Pilkada Simalungun September 2020. Pasalnya, jika ada calon bupati yang masih jadi “boneka” JR Saragih, keadaan kabupaten Simalungun masih seperti 10 tahun belakangan ini.

Sehingga dicari Calon Bupati Simalungun yang berani dan dengan percaya diri untuk memutus mata rantai Politik Kartel di Simalungun, termasuk soal pengaruh JR Saragih.

“Terus terang keterpanggilan saya turun karena keprihatinan melihat kondisi Simalungun yang sekarang ini sudah rusak oleh karena ulah para unsur pimpinan Pemkab Simalungun. Apalagi ada niat Bupati untuk memperpanjang kembali kepemimpinannya dengan membangun dinasti di Simalungun melalui Calon yang didukungnya. Saatnya harus kita putus. Kalau tidak Simalungun akan tetap seperti sekarang ini, bahkan akan semakin rusak. Ini bukan hanya pertarungan kandidat, namun jauh dari itu pertarungan antara kemajuan atau kemunduran Simalungun. Saya tetap komit bahwa kehadiran ke Simalungun hanya untuk memberi bukan mengambil. Mudah-mudaghan  niat ini dipahami oleh masyarakat kita di Simalungun,” kata salah satu bursa calon Bupati Simalungun. 

Kini bursa calon Bupati Simalungun yang sudah mempublikasikan wajahnya lewat orang-orang disekitarnya adalah Drs Gideon Purba (Sekda Simalungun), Irjen Pol Drs Maruli Wagner Damanik (Dosen Lemhanas) yang sudah memasuki pensiun 29 Juni 2019, St Radiapoh Sinaga (Pengusaha Sukses dari Batam-Kepri), Kol Waston Purba (TNI). (Asenk Lee Saragih) 


 

(Video) St RK Purba Pakpak Dalam Kenangan

Written By Beritasimalungun on Saturday, 29 June 2019 | 22:45

Jambi-Hinalang, Jemaat GKPS Jambi, Majelis dan Fulltimer GKPS Resort Jambi ikut memberangkatkan dalam Doa Rombongan Keluarga Besar St RK Purba Pakpak untuk mengusung Jenazah (Alm) St RK Purba Pakpak (Op Samuel Doli) untuk dimakamkan di Desa (Nagori) Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis 20 Juni 2019 Sekira Pukul 04.00 WIB dari Rumah Duka, Telanaipura Kota Jambi. 

Doa pemberangkatan oleh Pdt Jhon Rickky R Purba MTh. Jenazah Almarhum St RK Purba Pakpak diusung oleh Ambulance RS Bhayangkara Polri Polda Jambi menuju Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi, Kamis subuh. Sebelum ke Bandara, Jenazah Almarhum St RK Purba dibaya mengitari sejumlah tempat yang ketap disinggahi Almarhum St RK Purba semasa hidupnya.

Prosesi Paragendaon di GKPS Hinalang dan Penguburan di Hinalang, Kamis 20 Juni 2019 sore berjalan dengan baik. Seribuan warga, keluarga dari Hinalang sekitarnya turut hadir menyampaikan Dukacita kepada keluarga yang ditinggal St RK Purba. (Asenk Lee Saragih)

Berikut Ini Videofotoklip St RK Purba Pakpak 

 

 

 

 

 

Dukungan Kepada Wagner Damanik Semakin Menguat

Dukungan Kepada Wagner Damanik Semakin Menguat

Beritasimalungun-Dukungan kepada Irjen Pol Drs Maruli Wagner Damanik untuk mencalonkan sebagai Bupati Simalungun pada Pilkada Simalungun September 2020 mendatang. Dukungan itu datang dari sekitar 150 an partisan yang dijamu dengan makan malam bersama, Sabtu (29/6/2019).

Malam ini (Sabtu 29 Juni 2019) sekitar 150 an partisipan mendapat jamuan makan malam untuk dukungan kepada Wagner Damanik menuju Simalungun 1, semakin bertekad melalui Relawan Gerbang Simalungun yang di inisiasi lawei Maruli Damanik and tim.

Banyak yang datang dari jauh luar kota Siantar ternyata, bordam dari Medan, Haranggaol, Negeri Dolog, Sarimatondang, Sidamanik bahkan Kalimantan sengaja singgah memberi dukungan. 

Antusias dihibur oleh artis Simalungun Indah Sinaga, Supra Purba Tambak, Panca Saragih, Roni Efendi Sinaga dengan host Anca Damanik .

Bahkan dari Raya, Tigarunggu juga datang. Dukungan luar biasa, kita memberi apresiasi terhadap politik yang sportif dan rilex dan berbudaya, semua memakai kostum serba Simalungun.

#Salam WD for Simalungun 1
#Cafe Caliztha Jl Sisingamangaraja XII (depan USI)
#Perubahan untuk Simalungun, kita bisa. (FB-Sanggar Budaya Rayantara)

Bunga Bangkai

Oleh: Pdt Defri Judika Purba STh

Beritasimalungun-Dulu saya pernah menjadi Vikar di Resort Jambi dan bertempat tinggal di kota Muarabungo. Saat itu GKPS Muarabungo masih bagian dari Resort Jambi. Sekarang sudah mandiri menjadi GKPS Resort Muarabungo.

Ketika melayani di Muarabungo, saya dua kali mengunjungi Bengkulu. Naik bus selama sepuluh jam. Apa tujuan saya ke Bengkulu? Hanya ingin melihat bunga raflessia. 

Pelajaran yang saya terima waktu SD dan SMP, Bunga Raflessia itu ada di Bengkulu. Menjadi bunga endemik dan resmi dari Provinsi Bengkulu. Dua kali saya kesana, keinginan saya tidak pernah tercapai.

Ketika ada kesempatan mengikuti persidangan gereja di Jakarta dua tahun yang lalu, saya bersama teman-teman berkesempatan mengunjungi Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya tersebut pun, kami gagal melihat Bunga tersebut. Kami datang di saat bunga tersebut belum mekar.

Hari ini, keinginan saya akhirnya terwujud. Saya bersama keluarga berhasil melihat bunga yang disebut bunga terbesar di dunia ini.

Tidak perlu kami jauh-jauh ke Bengkulu atau ke kebun Raya Bogor. Bunga tersebut saat ini tumbuh dan berkembang sangat dekat dari tempat kami melayani, yaitu di desa buah bolon, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Saya pertama sekali mengetahui keberadaan bunga ini dari postingan rekan kerja yang melayani disana. Sadar bahwa bunga ini hanya bertahan paling lama tujuh hari, maka kami pun cepat-cepat menuju kesana. Saya tidak mau melewatkan kesempatan yang sangat langka ini.

Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, saya tidak habis pikir kenapa bunga itu bisa tumbuh di Kabupaten Simalungun ini.

Memang bunga ini bisa tumbuh dan hidup di daerah hutan hujan tropis. Masuk dalam kategori bunga parasit dari suku talas-talasan yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk.

Tumbuhan ini bisa menghasilkan bunga setinggi lima meter berbentuk seperti lingga yang dikelilingi oleh seludang bunga yang berukuran besar.
 

Bunga ini sering juga disebut bunga bangkai. Baunya konon seperti bangkai yang membusuk yang dimaksudkan sebenarnya untuk mengundang lalat penyerbuk untuk bunganya.

Setelah sampai di tempat, saya tidak sabar lagi untuk melihat bunga ini. Setelah bertanya kepada penduduk di tempat tersebut, kami pun diantar oleh empat orang anak untuk melihat bunga tersebut.

Letaknya tidak jauh dari jalan desa, hanya sekitar dua ratus meter. Setelah mendaki gundukan bukit yang ditumbuhi oleh pepohonan, kami pun melihat satu bunga bangkai. 

Sayang, kondisinya sudah mulai layu. Kami pun dibawa lagi ke tempat bunga bangkai yang lain. Di tempat tersebut kami pun akhirnya melihat bunga bangkai yang masih segar bahkan masih ada yang kuncup. Jumlahnya ada tiga biji. Jadi total bunga bangkai yang tumbuh di lokasi tersebut ada empat biji.

Kami pun tidak sabar lagi untuk menyentuh dan berphoto di dekat bunga bangkai tersebut. ini adalah kesempatan yang langka. Saya pun sengaja menghirup aroma sekitar kelopak bunga tersebut. baunya memang menyengat seperti daging busuk. 

Ada beberapa serangga yang saya lihat berada di dalam kelopak bunga tersebut. Saya benar-benar sukacita bisa melihat bunga bangkai tersebut.
 

Kami tidak bisa berlama-lama untuk berphoto, karena sudah ada lagi orang yang antri untuk berphoto. Menurut informasi dari anak yang membawa kami, sudah banyak orang yang berkunjung ke tempat tersebut sejak bunga itu mulai mekar.

Kami pun meninggalkan tempat tersebut dengan sukacita. Dari informasi penduduk disana, katanya bunga itu jarang mekar. Butuh waktu bertahun-tahun. Tidak setiap tahun berbunga. Mendengar informasi tersebut, kami pun bersyukur bisa melihat bunga yang tersohor di seluruh dunia ini.

Kepada teman-teman yang mau melihat bunga ini, masih ada kesempatan. Masih ada satu bunga yang kuncup yang kami tinggalkan. Kemungkinan besar dalam dua tiga hari ini akan mekar.(*)

 

Maruli Wagner Damanik untuk Simalungun 2020

Irjen Pol Maruli Wagner Damanik dalam satu seminar.Dok BS

Catatan: Anwar Saragih 

Beritasimalungun-Tak ada yang paling teduh daripada tubuh yang merengkuh, tak ada yang lebih tabah daripada jiwa yang merindukan rumahnya. Selalu ada jalan untuk pulang. Menuntaskan segala kerinduan, setelah perjalanan panjang yang telah dilaluinya.

Bersiap, bergegas dan menguji diri sendiri dalam sebuah pertarungan yang bahkan tidak dipikirkan sebelumnya. Ada doa, pun ada harapan. Karena apa yang tersisa dari setiap doa adalah harapan, terwujud jika Tuhan tak keberatan.

Pilihan itu pula yang diambil oleh seorang Irjen Pol Maruli Wagner Damanik. Jenderal bintang dua yang telah berkarir di tingkatan nasional, yang menjadi bakal calon bupati Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2020 nanti.

Ragam pertanyaan mungkin kemudian datang menghampirinya, yang tidak lepas dari deretan narasi yang muncul di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Tentang apa yang menjadi motif Wagner Damanik harus kembali ke daerah, ke tingkatan kabupaten pula. Walau pangkat yang dimilikinya akan lebih masyur dan terhormat jika ditujukan untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.

Tapi ini tentang pilihan, bukan soal besar atau kecilnya wilayah. Ini tentang jiwa patriotisme yang dimilikinya. Ini tentang kecintaannya pada tanah lelulurnya, Kabupaten Simalungun.

Kerinduan memang begitu, selalu begitu, kerinduan pada tanah leluhur. Kerinduan akan bahasa ibu, yang mungkin jarang ia temui dalam ruang lingkup kerjanya.

Segudang prestasi telah diraih Wagner Damanik. Pelbagai jabatan di ruang lingkup kepolisian juga telah ia duduki. Pun pelbagai wilayah juga ia telah jalani sebagai proses menjalankan semua kewajibannya pada negara selama 35 tahun dalam karir di kepolisian.

Ini tentang pengabdian, pengabdian tak bersyarat dan tanpa batas oleh sosok putra Simalungun yang memiliki kekerabatan langsung dengan “Partuanon Sipolha”. Juli 2019, Ia akan pensiun dari karir kepolisiannya dengan status berkarier tanpa cacat. Sebuah langkah yang tepat untuk melanjutkan perjuangan di Pilkada Kabupaten Simalungun 2020.

Kini saatnya pula, setiap langkahnya akan diperhatikan oleh masyarakat. Setiap ide dan terobosannya akan diuji sebagai sebuah narasi besar kesejahteraan. Visi dan misinya adalah satu cerita yang harus logis dan dapat diterima masyarakat.

Cerita berikutnya adalah tentang cerita panjang dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Simalungun, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 jumlahnya hampir mencapai 93.000 jiwa.

Tak hanya itu saja, pengentasan pengangguran di Kabupaten Simalungun juga menjadi prioritas utama Wagner Damanik, sebab ada sekitar 36.000 masyarakat pengangguran di sana.

Pun terkait Indek Kebahagiaan Masyarakat (IKM) yang masih rendah akan menjadi prioritas utamanya dalam kepemimpinannya kelak bila rakyat Simalungun memberikan amanahnya.

Lebih lanjut, masalah angka stunting di Simalungun masih menjadi persoalan utama. Karena Kabupaten Simalungun masuk dalam 5 besar lokus utama kota/kabupaten yang angka stuntingnya tinggi di Sumatera Utara, setelah Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Utara.

Pada pengertian yang lebih sederhana, stunting adalah masalah gagal tumbuhnya anak karena persoalan kekurangan gizi.

Hal yang paling sahih adalah tentang persoalan pengelolaan birokrasi yang rumit dan buruk di Kabupaten Simalungun. Dampaknya terjadi pelbagai masalah di Simalungun yang tak kunjung selesai hingga hari ini.

Wagner Damanik, tentu saja tidak boleh dibiarkan sendiri dalam memikirkan Simalungun, Ia harus ditemani dan dibantu oleh seluruh insan tua maupun muda. Rekam jejaknya sebagai polisi yang baik dan jujur menjadi modal bagus untuk running di Pilkada tahun depan.

Selebihnya adalah dukungan moril, dukungan yang tulus dalam mewujudkan Simalungun yang bersih, Simalungun yang bermartabat, Simalungun yang hebat dan Simalungun yang disegani dan dihargai oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Tentu saja, majunya Wagner Damanik menjadi bakal calon bupati Simalungun akan membuka mata banyak orang tentang arti sebuah pengabdian dan kerinduan membangun tanah lelulurnya. Patriotisme Wagner Damanik pun akan menjadi narasi tersendiri dalam melihat Kabupaten Simalungun yang sangat kaya akan potensi Sumber Daya Alamnya (SDA).

Sebab, Kabupaten Simalungun merupakan satu dari 7 kota/kabupaten yang akan bersinergi dalam skema pengembangan Otorita Danau Toba. Pun di kabupaten Simalungun terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki potensi bagus secara perekonomian.

Artinya, selain potensi perkebunan, pertanian, hutan, hingga perikanan dan peternakan. Kabupaten Simalungun memiliki potensi industri dan pariwisata yang sangat bagus.

Melihat potensi Kabupaten Simalungun harusnya persoalan kesejahteraan di Tanah Habonaron Do Bona ini sudah lama selesai. Pun Wagner Damanik telah memiliki formula dalam memaksimalkan seluruh potensi tersebut menjadi sebuah jalan panjang untuk membangun Kabupaten Simalungun.

Pada bagian yang berbeda, masyarakat Simalungun patut bersyukur. Ada sosok seperti Wagner Damanik, tokoh yang seharusnya sudah bisa menikmati hari tuanya sebagai pensiunan jenderal kepolisian.

Pun ini tidak ada urusannya dengan hanya sekedar urusan politik dan kekuasaan semata. Karena bagi Wagner Damanik politik bukan hanya sekadar jalan untuk berkuasa semata, tetapi politik adalah jalan untuk mensejahterakan masyarakat Simalungun secara konstitusional.

Selalu ada cara untuk pulang ke kampung tanah leluhur. Tapi pulang dengan membawa seluruh harapan masyarakat Simalungun untuk lebih maju adalah satu cerita yang akan di goreskan Irjen Pol Wagner Damanik.(Penulis Adalah Aktivis Politik)

Sumber: Faseberita.id

Politisi PDIP Dorong Petrus H Purba Bakal Calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar

Politisi PDIP Dorong Petrus H Purba Bakal Calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar. Foto Asenk Lee Saragih

Beritasimalungun, Jambi-Seorang Politisi PDIP senior yang sudah 10 tahun duduk di Senayan mendorong Petrus Hilman DT Purba untuk masuk bursa bakal calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar pada Pilkada Pematangsiantar pada September 2020 mendatang. Petrus Hilman Dapot Tuah Purba BBA digadang-gadang bakal berpasangan dengan Hefriansyah Noor SE yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pematangsiantar sejak 10 Agustus 2017 lalu. 

Hal itu terungkap saat bincang-bincang serius Politisi senior PDIP dengan Petrus H Purba terkait dengan Pilkada Pematangsiantar September 2020 mendatang di Kota Jambi, Jumat (28/6/2019) malam. 

Menurut Politisi PDIP yang berpengaruh di DPP PDIP ini, Petrus H Purba sebaiknya menolak pinangan salah satu kandidat bakal calon Bupati Simalungun yang mengajak Petrus Purba untuk maju di Pilkada Simalungun. 

“Kalau ada ajakan untuk maju di Pilkada Simalungun, sebaiknya ditolak saja. Terlampau luas geografis Kabupaten Simalungun yang harus dijelajahi dalam bersosialisasi dalam waktu yang pendek begini. Sebaiknya untuk pengalaman maju saja sebagai bakal calon wakil wali kota di Pilkada Pematangsiantar,” ujar Politisi PDIP ini serius.

Dia juga menyebutkan, kalau  Hefriansyah Noor SE sudah melakukan komunikasi politik dengan DPC PDIP Kota Pematangsiantar terkait dengan perahu Politik di Pilkada Pematangsiantar. Kursi PDIP di DPRD Kota Pematangsiantar cukup untuk mengusung pasangan calon wali kota Pemetangsiantar tanpa koalisi dengan partai lain. 

“Walaupun kursi DPRD Kota Pematangsiantar cukup untuk mengusung pasangan calon, DPC PDIP tak menutup ruang untuk berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung paslon. Ini moment yang tepat untuk Petrus Purba maju sebagai wakil wali kota mendampingi Hefriansyah Noor SE,” ujarnya.

Disebutkan, jika Petrus H Purba maju, melakukan sosialisasi di Kota Pematangsiantar tak sesulit geografis di Kabupaten Simalungun. Petrus H Purba yang merupakan anak Alm St RK Purba Pakpak/ P Br Sitepu ini bisa merangkul Tokoh-Tokoh Marga Purba Pakpak, Sinaga, Sitepu, Haloho, Sinaga dan juga Umat Kristiani di Kota Pematangsiantar dalam bersosialisasi dan bersilaturahmi. 

Menanggapi dorongan Politisi PDIP itu, Petrus H Purba yang merupakan pengusaha (Tambang, Migas, Perkebunan) sukses di Jambi dan Sumut ini berpendapat, dirinya akan mencoba berkomunikasi dengan Politisi PDPI di Kota Pematangsiantar dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik di Kota Pematangsiantar. 

“Maju sebagai wakil hal yang wajar untuk memulai karier di politik. Jika saya bisa diterima masyarakat Kota Pematangsiantar dan berdampingan dengan Hefriansyah Noor SE, suatu peluang yang besar. Karena menurut Politisi PDIP senior ini sosok Hefriansyah Noor SE kini masuk dalam salah satu kandidat yang elektabilitasnya baik di Kota Pematangsiantar,” kata Petrus Purba.

Kata Petrus Purba, jika dirinya bisa mendampingi Hefriansyah Noor SE maju di Pilkada Pematangsiantar September 2020 mendatang, dia telah mengalokasikan dana sosialisasi sebesar Rp 5 Miliar.      

“Biaya sosialisasi itu wajar sebagai pemula di Kota Pematangsiantar. Maju sebagai wakil ingin berbuat dan mensejahterakan masyarakat Pematangsiantar. Sosok Ayah saya St RK Purba Pakpak sudah lebih dulu berbuat baik bagi setiap orang yang mengenalnya, saya ingin melanjutkan kebaikan Beliau dengan masuk dalam system Pemerintahan sehingga bisa lebih berbuat lagi untuk masyarakat yang membutuhkannya,” ujar pria lulusan University of South Australia. 

Sementara pada Pemilu April 2019 lalu, ada 761 TPS di Kota Pematangsiantar dengan jumlah DPT 179.099 pemilih. 

Sebagai perbandingan peta politik Pilkada Wali Kota Pematangsiantar bisa merujuk kepada keterwakilan 30 Anggota DPRD Pematangsiantar yang terpilih 17 April 2019 lalu.

Sebanyak 30 Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Periode 2019-2024 yakni Dapil I (Siantar Barat dan Siantar Utara) 10 kursi, 1. Imanuel Lingga (PDIP), 2. Arif Hutabarat/Hotman Kamaluddin (PDIP), 3. Rini Silalahi (Golkar), 4. Jani Apohan Saragih (NasDem), 5. Tongam Pangaribuan (NasDem), 6. Andika Prayogi Sinaga (Hanura), 7. Suhanto Pakpahan/Frans Bungaran Sitanggang (Hanura), 8. Iwan (Gerindra), 9. Ilham Sinaga (Demokrat), 10. Nurlela Sikumbang (PAN).

Kemudian Dapil II (Siantar Sitalasari dan Siantar Martoba) 9 Kursi yakni 1. Suandi Apohman Sinaga (PDIP), 2. Ferry Sinamo/Arapen Ginting (PDIP), 3. Mangatas Silalahi (Golkar), 4. Daud Simanjuntak (Golkar), 5. Dedi Putra Manihuruk/Kennedy Parapat (Hanura), 6. Frengki Boy Saragih (NasDem), 7. Metro Hutagaol (Demokrat), 8. Bintar Saragih (Gerindra), 9. Boy Iskandar Warongan (PAN).

Selanjutnya Dapil III (Siantar Timur, Siantar Selatan, Siantar Marihat, dan Siantar Marimbun) 11 Kursi yakni 1. Astronout Nainggolan (PDIP), 2. Timbul Marganda Lingga (PDIP), 3. Denny Siahaan (PDIP), 4. Hendra Pardede (Golkar), 5. Lulu Purba/Bonar Aritonang (Golkar), 6. Ronald Darwin Tampubolon (Hanura), 7. Frans Herbert Siahaan/Sihar Siahaan (NasDem), 8. Netty Sianturi/Dedi Sutedi Sitindaon (Gerindra), 9. Rizky Sitorus (Demokrat), 10. Alex Panjaitan (PKPI), 11. Baren Alijoyo Purba (PDIP). (Asenk Lee Saragih)

Gideon Purba Tak Siasiakan Peluang Maju di Pilkada Simalungun 2020

Written By Beritasimalungun on Thursday, 27 June 2019 | 07:50

Sekda Kabupaten Simalungun Drs Gideon Purba dan Staf hadir pada Acara Prosesi “Paragendaon” Jenazah St RK Purba Pakpak (Tokoh Simalungun dan GKPS) di GKPS Nagori (Desa) Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Kamis 20 Juni 2019 lalu. Atas nama Pemkab Simalungun dan “Tondong” dari St Awal JD Damanik/ Br Purba (Hela St RK Purba) Gideon Purba menyampaikan Belasungkawa dan Penghiburan kepada Keluarga Besar St RK Purba/ P Br Sitepu. Foto Asenk Lee Saragih

Beritasimalungun-Sekda Kabupaten Simalungun Drs Gideon Purba dan Staf hadir pada Acara Prosesi “Paragendaon” Jenazah St RK Purba Pakpak (Tokoh Simalungun dan GKPS) di GKPS Nagori (Desa) Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Kamis 20 Juni 2019 lalu. Atas nama Pemkab Simalungun dan “Tondong” dari St Awal JD Damanik/ Br Purba (Hela St RK Purba) Gideon Purba menyampaikan Belasungkawa dan Penghiburan kepada Keluarga Besar St RK Purba/ P Br Sitepu.

Disela-sela acara Dukacita itu, Saya memiliki kesempatan karena penasaran menayakan langsung kepada Drs Gideon Purba soal keseriusannya untuk maju di Pilkada Simalungun September 2020 mendatang. 

Saya-pun menyalamnya, “Horas Tulang,” ucap saya singkat. “Apakah Tulang serius maju di Pilkada Simalungun September 2020 mendatang?,” tanya saya.

Gideon Purba pun menjawabnya secara gamblang dengan sejumlah argument Politik dan peluang bagi dirinya memenangkan Pilkada Simalungun 2020.

“Saya sudah memasuki 7  tahun menjabat Sekda Kabupaten Simalungun. Pengalaman itu membawa pengaruh besar bagi perangkat desa dan ASN di Kabupaten Simalungun. 

Pada Pilkada Simalungun 2020 mendatang saya serius maju. Ada dukungan dari Bupati JR Saragih dan dukungan solid dari dukungan  PNS dan 413 kepala desa di Kabupaten Simalungun. Ini peluang besar dan tak akan saya siasiakan,” ujar Gideon Purba. 

“Belum lama ini saat pertemuan 413 Pangulu (kepala desa), mereka sudah punya tekad untuk mengusung saya dan PNS maju di Pilkada Simalungun. Jadi itulah dasar saya. Dukungan dari Pak JR juga sebagai atasan saya saat ini. Saya semakin semangatlah, JR Saragih sebagai pintu masuk saya, namun nantinya saya harus keluar dari cara kepemimpinan JR Saragih,"katanya.

Kata Gideon Purba, dirinya sudah sounding dengan dua partai besar yakni PDIP dan NasDem. Kini Gideonpun siap untuk cuti dari pejabat teras Pemkab Simalungun untuk mengikuti Pilkada Simalungun. Gideon menilai maju dalam Pilkada meninggalkan zona nyaman sebagai kepala PNS di Pemkab Simalungun.

“Saya tinggalkan zona nyaman. Silakan masyarakat menilai itu. Ada yang pensiun yang cari kerja di Simalungun. Kalau saya kan tinggalkan kerja. Tinggalkan zona nyaman. Dukungan 413 Pangulu di Simalungun dan Jemaat GKPS adalah modal besar bagi saya. Jadi peluang ini tak akan saya sia-siakan untuk maju di Pilkada Simalungun,” ujarnya.

Saat disinggung soal sejumlah nama yang mengincar kursi Bupati Simalungun, Gideon Purba menilai hal itu tidak masalah karena semua kandidat calon ingin memajukan Simalungun. 

“Kalau menurut saya, saya yang terbaik dari calon-calon di Simalungun ini. Menurut saya ya! Kalau di luar sana, enggak tahu. Kalau enggak terbaik, enggak mungkin saya mencalon jadi Bupati Simalungun,” tegasnya.

Gideon Purba yang merupakan adik kandung Ephorus (Pimpinan Tertinggi) GKPS Pdt Martin Rumanja Purba, memastikan ikut dalam bursa bakal Calon Bupati Simalungun saat menginjak usia 55 tahun ini.

Sementara seperti rumor yang beredar di Simalungun, Gideon Purba bakal disandingkan dengan Anton Ahmad Saragih yang merupakan  abang kandung JR Saragih (Bupati Simalungun). 

Pun nama Eurinita Tarigan, istri bupati sendiri, juga bakal disandingkan dengan Gideon Purba karena masih memiliki peluang elektoral dimajukan untuk meneruskan jejak kepemimpinan JR Saragih di Simalungun.

Bursa Calon Simalungun I

Berbagai nama sudah mencuat dalam perbincangan masyarakat di Kabupaten Simalungun soal bursa calon Bupati Simalungun. Beberapa nama itu seperti Irjen Pol Drs M Wagner Damanik, seorang Perwira Polri yang bertugas di Lemhannas RI.

Sekda Kabupaten Simalungun Drs Gideon Purba dan Staf hadir pada Acara Prosesi “Paragendaon” Jenazah St RK Purba Pakpak (Tokoh Simalungun dan GKPS) di GKPS Nagori (Desa) Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Kamis 20 Juni 2019 lalu. Atas nama Pemkab Simalungun dan “Tondong” dari St Awal JD Damanik/ Br Purba (Hela St RK Purba) Gideon Purba menyampaikan Belasungkawa dan Penghiburan kepada Keluarga Besar St RK Purba/ P Br Sitepu. Foto Asenk Lee Saragih

Kemudian Politisi Demokrat Saut Bangkit Purba, Amran Sinaga (Wakil Bupati 2015-2020), Betty Rodearni Sinaga (Dirut PDAM Tirta Lihou Simalungun), Anton Ahmad Saragih (Ketua IKEIS) dan Eurinita Tarigan (istri JR Saragih), Petrus Hilman Purba MBA (Pengusaha dari Jambi). 

Bahkan tersiar kabar Amran Sinaga akan menggandeng Petrus Hilman Purba MBA (Putra Tunggal Alm St RK Purba Pakpak) untuk maju di Pilkada Simalungun 2020 mendatang. 

Satu dari 23 daerah di Sumut yakni Kabupaten Simalungun yang berada di Kawasan Danau Toba ini akan melakukan pemilihan Bupati Simalungun untuk menggantikan posisi JR Saragih. Karena, JR Saragih telah menjabat selama dua periode di Kabupaten Simalungun.

Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik mengungkapkan masih menunggu pengesahan Peraturan KPU (PKPU). Ia memastikan tahapan Pilkada Simalungun dimulai September 2019. (Asenk Lee Saragih)
 

Mengapa Simalungun Sebaiknya Menolak Politik Kartel

Anwar Saragih, Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara| Dokpri

Oleh: Anwar Saragih 

Beritasimalungun-Demokrasi yang kita perjuangkan adalah bangunan yang harus direkonstruksi secara terus menerus. Demokrasi tidak boleh statis, karena ia membutuhkan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. 

Semangat itu yang harus dijaga dan dirawat demi kehidupan yang lebih baik. Karena apa yang paling berbahaya dari pemerintahan yang korup adalah rakyat yang diam, pasrah dan apatis terhadap situasi politik yang ada.

Untuk itu, segala bentuk persekongkolan elit politik yang bekerja sama dengan elit lainnya haruslah dilawan. Karena berpotensi melahirkan kartel politik di sebuah negara atau wilayah. 

Secara sederhana, politik kartel dapat dipahami sebagai upaya elit politik menguasai lembaga-lembaga politik seperti: eksekutif, legislatif dan lembaga hukum (yudikatif) dengan motif ekonomi maupun kekuasaan.

Tujuannya adalah mempersiapkan langkah-langkah strategis dengan membangun oligarki agar semua kepentingannya terkait politik dan bisnis bisa tetap terakomodasi. Itu sebabnya, dibanyak kasus, khususnya di daerah, seorang kepala daerah mengongkosi calon legislatif untuk bertarung di pemilu. Pun distribusinya di format dengan lintas partai.

Dua tahun lalu, tahun 2017, pada sebuah kanal di situs www.change.org, saya bersuara keras atas dukungan Ephorus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) karena secara kelembagaan mengumumkan dukungan Bupati Simalungun, JR Saragih maju di Pilgubsu. Kala itu, sebagai salah satu jemaat gereja, saya menuntut Ephorus GKPS mundur dari jabatannya karena mentautkan kepentingan politik praktis dalam gereja.

Argumen penolakan saya, waktu itu bahwa Ephorus merupakan pimpinan jemaaat bukan politik. Pun sistem patronase di GKPS posisinya sebagai pemimpin umat dalam lingkup gerejawi, ia tidak boleh membawa keputusan dalam politik praktis.

Pun alasan lainnya cukup kuat terkait 2 mantan Gubernur Sumut hasil pilkada 2008 dan 2013, terjerat kasus korupsi yaitu Samsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Pun GKPS tidak boleh menanggung beban moral yang begitu besar ketika suatu saat kandidat yang didukung terlibat kasus hukum korupsi.

Waktu itu banyak orang yang menolak argumen saya, karena dianggap tak sopan. Pun sebaliknya, tak jarang pula dukungan berdatangan, terus mengalir. 

Sebabnya, pada bacaan saya, ada potensi kartel politik yang mentautkan kekuasaan birokrasi dan gereja di Simalungun waktu itu. Alasannya Ephorus GKPS, Pdt Rumanja Purba adalah saudara kandung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun Gideon Purba yang diangkat oleh Bupati JR Saragih.

Pun situasi tersebut harus dijaga dan tidak boleh menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Karena potensi pembangunan opini negative publik  dan bisa liar sehingga mengganggu marwah GKPS sebagai institusi gereja.

Potensi Politik Kartel di Simalungun

Hegemoni politik kartel dan politik dinasti dalam Pilkada Simalungun 2020 sangat kuat. Penyebabnya, JR Saragih yang sudah pasti tidak bisa lagi maju di Pilkada tahun depan karena sudah menjabat dua periode menjadi bupati.

Konfigurasi dukungan pada kandidat yang didukung JR Saragih sebagai seorang pribadi sudah mulai terbaca. Pada analisis saya, mengerucut pada 5 (lima) nama yaitu Amran Sinaga (Wakil Bupati 2015-2020), Gideon Purba (Sekda Simalungun), Betty Rodearni Sinaga (Dirut PDAM Tirta Lihou Simalungun), Anton Ahmad Saragih (Ketua IKEIS) dan Eurinita Tarigan (istri JR Saragih)

Saya mengalisis, JR Saragih memiliki kepentingan kuat di Pilkada Simalungun kedepan. Setelah hasil audit BPK tahun 2017 dan tahun 2018 mendapatkan predikat disclaimer (tidak memberikan pendapat). 

Artinya dalam beberapa tahun terakhir terkait manajemen birokrasi, pembangunan, dan bertanggung jawab, pemkab Simalungun mengalami persoalan dan dikelola sangat buruk. Dengan situasi ini, tentu saja Kabupaten Simalungun saat ini, sedang dalam radar pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pun selanjutnya, sebagai bagian dari eksekutif pemerintahan daerah Simalungun, Wabup Amran Sinaga dan Sekda Gideon Purba mengetahui duduk perkara terkait kondisi pengelolaan APBD Simalungun 2017 dan 2018 yang sangat buruk.

Selanjutnya, nama Betty Sinaga mungkin salah satu yang fenomenal karena diangkat menjadi Dirut PDAM Simalungun secara kontroversi. 

Khususnya terkait persyaratan administrasi melalui Permendagri Nomor 2 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa calon direksi harus memiliki pengalaman kerja di PDAM dan pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan dari PDAM.

Betty Sinaga adalah anggota DPRD Simalungun 2014-2019 dari Partai Demokrat. Ia mengundurkan diri dari dewan dan melampirkan surat pengalaman kerja di Batam, yang kemudian dipertanyakan kesahihannya karena dalam masa tersebut Betty Sinaga adalah tercatat sebagi anggota DPRD Simalungun.

Sementara dua nama berikutnya, Anton Ahmad Saragih menurut beberapa sumber menyebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan JR Saragih. Pun nama Eurinita Tarigan, istri bupati sendiri, masih memiliki peluang elektoral dimajukan untuk meneruskan kepemimpinan JR Saragih.

Piramida Kekuasaan di Simalungun

Saat ini, terdapat piramida kekuasaan berbentuk segitiga di Simalungun yaitu bupati, birokrasi dan gereja di Simalungun. Pertarungan pilkada Simalungun 2020 tentu medan yang tidak mudah bagi penantang karena relasi kuasa yang terfragmentasi dan terpola.

Pun jika dianalisis secara antropologi politik, secara historis, masyarakat Simalungun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada pemimpinnya dalam proses kepemimpinan.

Di Simalungun, sejak kerajaan pertama terbentuk, Kerajaan Nagur hingga terpecah menjadi 7 (4+3) yaitu Kerajaan Maropat (4) (Siantar, Tanah Jawa, Dolog Silau dam Panei) serta 3 kerajaan lainnya yaitu Raya, Purba dan Nagasaribu/Silimakuta memiliki pola tersendiri dalam proses pengelolaan kekuasaan.

Selanjutnya, tradisi kerajaan di Simalungun menunjukan adanya pola pemerintahan yang berjenjang dengan raja sebagai pusat kekuasaan utamannya.

Pola kekuasaan ini yang berpotensi muncul jelang Pilkada 2020, sebuah piramida kekuasaan dengan sumber utama bupati dan subordinat kekuasaan di tingkat kecamatan hingga desa (nagori). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapa saja yang punya niat melawan kandidat yang mendapat restu dari petahana. 

Sebab, salah satu keuntungan kandidat petahana atau yang diusung petahana adalah soal pemanfaatan jaringan birokrasi. Pun situasi seperti ini, terkait politisasi birokrasi sering kali disalahgunakan pada sebuah Pilkada.

Mungkin, saya masih bisa menambahkan daftar panjang alasan secara eksplisit mengapa kita, masyarakat Simalungun harus menolak politik kartel. 

Saya yakin, mengikuti fakta diatas, tentu banyak orang memahami alasan saya menuliskan hal ini dan saya yakin banyak anak muda yang bersikap sama seperti saya. Karena politik kartel sangat menakutkan, tapi bukan berarti, dia tidak bisa dilawan.(Penulis adalah Dosen di Ilmu Politik Sumatera Utara). 

Sumber: https://www.kompasiana.com

Konstalasi Politik Menuju Pilkada Simalungun 2020

ILUSTRASI-HUT Juni 2019-FB

Oleh: Anwar Saragih

Beritasimalungun-Pemilu Serentak 2019 telah usai. Kini kita siap menyambut Pilkada Serentak 2020 yang rencananya akan diikuti oleh 269 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Menurut Ke­tua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, di Jakarta, pada 10 Juni 2019, seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun depan akan dimulai pada September 2019. Pun berdasarkan data yang dirilis KPU terdapat 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara akan melaksanakan Pilkada tahun depan.

Kabupaten Simalungun tentu menjadi salah satu daerah di Sumut yang menarik untuk dibahas dan diperbincangkan jelang Pilkada Serentak tahun depan. Penyebabnya, banyak orang akan bertanya-tanya tentang siapa yang akan menggantikan JR Saragih menjadi bupati setelah ia dipastikan tidak bisa maju kembali, karena telah memimpin 2 (dua) periode di Kabupaten Simalungun.

JR Saragih sampai saat ini sangat populer dalam linimasa pemberitaan media karena beberapa waktu lalu sempat menjadi salah satu bakal calon di Pilgubsu 2018. 

Meskipun akhirnya JR Saragih dinyatakan Tidak Me­menuhi Syarat (TMS) karena persoalan ad­ministrasi. Namun, hal tersebut menum­buhkan rasa penasaran dalam ruang-ruang diskusi politik, khususnya terkait suksesi kepemimpinan di Kabupaten Simalungun.

Ketokohan Kandidat

Rasa penasaran masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini sedang memuncak. Tentang siapa sosok yang akan running di Pilkada 2020. Secara positif, perasaan publik ini adalah peluang bagi para bakal calon dalam membangun cerita yang menggugah hati pemilih.

Melalui narasi wacana yang tepat, ma­syarakat Simalungun akan terdorong untuk mempelajari sejauh mana kapasitas kandidat yang akan maju. Modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik tentu masih menjadi indikator penting kandidat pada upaya mere­but simpati pemilih. Selanjutnya, kandidat harus benar-benar membaca arus opini yang berkembang di masyarakat.

Satu kepastian politik di Pilkada Simalu­ngun tahun depan adalah tidak adanya nama calon petahana yang running. Kepastian politik lainnya, tentu saja, semua kandidat yang maju adalah nama baru. Tinggal sejauh mana para bakal calon yang akan bertarung memaparkan motifnya maju menuju menjadi Bupati/Wakil Bupati Simalungun. Kemu­dian, menyusun proposal kampanye bakal calon berupa visi, misi dan program yang akan dipromosikan ke publik Simalungun.

Lebih lanjut, beberapa nama-nama bakal calon Bupati Simalungun telah mencuat ke public, di antaranya Eurinita Tarigan (istri JR Saragih), Amran Sinaga (Wakil Bupati Simalungun 2015-2020), Gideon Purba (Sekda Simalungun), Nuriyati Damanik (Wakil Bupati Simalungun 2010-2015), Anton Ahmad Saragih (Ketua IKEIS), Jhony Buyung Saragih (politikus Gerindra), Parda­mean Siregar (Wakil Bupati Simalu­ngun 2005-2010) hingga Irjen Pol Wagner Damanik (tokoh nasional).

Peta Koalisi Parpol

Konstalasi politik menuju Pilkada Sima­lungun 2020 tentu akan sangat cair. Pola-pola koalisi yang terbangun juga masih akan memperhatikan kepentingan jangka pendek antara paslon dan partai politik sebagai syarat running Pilkada Simalungun. 

Alasannya syarat utama pencalonan calon bupati dan wakil bupati menurut Undang-undang Pilka­da Nomor 10 Tahun 2016 adalah partai politik atau gabungan partai politik minimal memi­liki 20% kursi di DPRD atau 25% suara di pemilihan legislatif (Pileg).

Di mana untuk Kabupaten Simalungun yang memiliki 50 anggota, maka 20% kursi itu setara dengan 10 kursi di DPRD Sima­lungun. Lebih lanjut, sebaran 50 anggota DPRD Simalungun 2019-2024 adalah Partai Golkar (9 kursi), PDI Perjuangan (8 kursi), Partai Demokrat (7 kursi), Partai Gerindra (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), Partai Perindo (4 kursi), Partai Hanura (4 kursi), PKS (2 kursi), PAN (2 kursi), PPP (2 kursi) dan Partai Berkarya (1 kursi).

Secara kalkulasi politik dari sebaran kursi partai di DPRD Simalungun, kemungkinan akan ada 4 (empat) Paslon di luar jalur inde­penden (perseorangan) akan maju di Pilkada Simalungun 2020.

Pertama, Partai Golkar sebagai partai peraih suara terbanyak memiliki 9 kursi di DPRD Simalungun. Artinya mereka hanya membutuhkan 1 kursi untuk memenuhi 10 kursi sebagai syarat mengusung pasangan calon bupati/wakil bupati di Pilkada Sima­lungun 2020. Hal paling logis adalah melobi Partai Berkarya yang memiliki 1 kursi di DPRD Simalungun. 

Faktor historis kedeka­tan Partai Golkar dan Partai Berkarya menjadi alasan utama koalisi ini akan tercipta. Jika koalisi ini terbentuk maka bakal calon yang kemungkinan diusung adalah Nuriyati Da­manik atau Timbul Jaya Sibarani (Ketua DPD Partai Golkar Simalungun).

Kedua, PDI Perjuangan yang memiliki 8 kursi bisa saja menjadi partai yang paling pe­nasaran di Simalungun. Penyebabnya, sejak Pilkada langsung dimulai tahun 2005, PDI Per­juangan belum pernah sekalipun meme­nangkan Pilkada Simalungun. 

Pada Pilkada 2015 di Simalungun, PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Hanura dan PKB. Jika koalisi ini berlanjut di Pilkada Sima­lungun 2020, maka ske­nario yang mungkin muncul adalah PDIP akan meng­gandeng Hanura yang memiliki 4 kursi serta mengajak PPP yang memiliki 2 kursi.

Alasannya di Pileg 2019, PKB tidak mememiliki kursi setelah sebelumnya di Pileg 2014 memiliki 1 kursi. Secara tipologi pemi­lih, PPP dan PKB memiliki ceruk pemilih yang hampir sama yaitu pemilih muslim moderat. Lebih lagi, baru saja di Pilgubsu 2018, PDI Perjuangan dan PPP berkoalisi mendukung pasangan Djarot-Sihar.

Jika koalisi PDI perjuangan, Hanura dan PPP terbentuk, maka total dukungan kursi di DPRD Simalungun adalah 14. Selanjutnya, kandidat yang mungkin diusung koa­lisi ini adalah Irjen Pol Wagner Damanik, Tumpak Siregar atau Par­damean Siregar.

Ketiga, Partai Demokrat yang me­miliki 7 kursi kemungkinan akan ber­koalisi dengan Partai Nasdem yang memiliki 5 kursi. Faktor JR Saragih menjadi penentu koalisi ini terbentuk karena kedekatannya dengan bebera­pa elit lokal dan anggota DPRD Sima­lungun dari kedua partai tersebut. 

Jumlah dukungan 12 kursi di DPRD Simalungun tentu lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun depan. Jika koalisi ini terbentuk, maka nama-nama yang mungkin diusung adalah Eurinita Tarigan, Amran Sinaga, Gi­deon Purba dan Anton Ahmad Sara­gih.

Keempat, Koalisi Partai Gerindra (6 kursi), PAN (2 kursi) serta PKS (2 kursi) berjumlah total 10 kursi. Angka ini cukup untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati. 

Secara empirik, merujuk pada relasi politik secara nasional yang terbentuk antara Partai Gerindra, PAN dan PKS di banyak wilayah di Indonesia pasca Pemilu 2014, koalisi ini kemungkinan besar akan ikut meramaikan pertaru­ngan. Jika koalisi ini benar-benar ter­­jadi, maka calon yang kemung­kinan diusung adalah Jhony Buyung Saragih, Posman Simarmata atau Ikhwanuddin Nasution (Ketua PKS Simalungun).

Faktor Rasio dan Emosi

Jika menelisik prefensi pemilih di 3 (tiga) edisi Pilkada Kabupaten Si­malungun terakhir yaitu Pilkada 2005, Pilkada 2010 dan Pilkada 2015, peta kontestasi Pilkada Simalungun 2020 tidak akan banyak berubah. Titik keseimbangan antara faktor rasio dan emosi menjadi indikator uta­ma dalam memenangkan hati pemilih.

Emosi struktural pemilih berbasis suku, agama dan ras di Simalungun akan menjadi indikator utama. Meski tidak terfragmentasi utuh karena ter­jadi split (pembelahan) di tubuh pe­milih dengan isu primordialisme, apa­kah kandidat yang running di Pilkada berasal dari suku Simalungun atau bukan. 

Artinya di luar faktor agama, marga kandidat seperti; Saragih, Pur­ba, Sinaga dan Damanik, yang meru­pakan marga asli orang Simalungun akan menjadi variabel utama pemilih dalam menentukan pilihannya di kotak suara

Selanjutnya, dalam upaya meng­kapitalisasi isu yang berkembang, aktual dan potensial. Penyajian pa­sangan "pe­langi" oleh partai politik yaitu Kristen-Islam atau Islam-Kris­ten dalam kompo­sisi calon bupati/wakil bupati kemung­kinan akan terja­di seperti di Pilkada Simalungun sebe­lumnya.

Situasi ini terjadi karena territorial Kabupaten Simalungun sangat luas yang terdiri dari 32 kecamatan dan sangat plural dengan ragam agama, budaya dan sumber daya. 

Tidak hanya itu, angka pemilihnya juga besar. Jika merujuk pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Simalungun, yaitu 625.916 pemilih yang tersebar di teritorial wilayah Si­malungun atas dan bawah. Artinya, Pilkada Simalungun 2020 akan mela­hirkan medan pertarungan yang men­tautkan sentimen suku, agama dan ketokohan sekaligus. 

Situasi ini bisa berubah apabila seluruh kandidat (bu­pati) bersuku Simalungun dipasang­kan dengan wakil bupati yang bukan bersuku Simalungun. Serta, tercipta­nya pasangan calon pelangi (Kristen-Islam atau sebaliknya) untuk kandidat yang running pilkada. 

Saat itulah preferensi pemilih akan ditentukan oleh ketokohan, modal ekonomi, integritas, pengalaman dan rekam jejak selama berkarir sebelum maju menjadi kandidat.(Penulis adalah Dosen Ilmu Politik FISIP USU dan peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengembangan FISIP USU).

Sumber: http://harian.analisadaily.com