Permintaan itu disampaikan Lamsiang Sitompul kepada wartawan di Medan, (Jumat (27/2/2021) menyusul timbulnya polemik tentang pasal penistaan agama yang menjerat 4 tenaga kesehatan  di RS Djasamen Saragih Siantar baru-baru ini.

Kasus 4 Nakes RSUD dr Djasamen Saragih ini  mengundang keprihatinan  bagi banyak kalangan. Dimana tak seharusnya tenaga kesehatan yang hanya memandikan jenazah ditetapkan tersangka oleh kepolisian walaupun akhirnya dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada 24 Februari 2021.

“Sejumlah perkara yang menjerat para tersangka pasal penistaan agama hingga saat ini masih multi tafsir di tengah masyarakat, bahkan bagi kalangan ahli hukum sendiri. Kerap orang-orang yang ditersangkakan dan dihukum dengan pasal penistaan agama justru sesungguhnya merasa tidak melakukan perbuatan sesuai dengan rumusan pasal penistaan agama,” ujar Lamsiang Sitompul.

Lamsiang Sitompul menegaskan, melihat banyaknya opini yang terjadi justru pasal 156(a) KUHP itu sering dimanfaatkan sekelompok orang untuk mengkriminalisasi orang lain dengan memaksakan penafsiran pasal penistaan agama menurut pendapatnya.

“Karena kalau kita lihat orang-orang yang ditersangkakan dengan pasal ini sejujurnya tidak melakukan satu perbuatan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam undang-undang itu," ujarnya.

Kata Lamsing Sitompul, bahkan jika mencermati isi undang-undang itu bahwa Penistaan Agama adalah tindakan yang menganjurkan atau melakukan kegiatan ajaran agama yang menyimpang dari ajaran Agama tertentu. Sebenarnya menurut Lamsiang Sitompul Penistaan Agama lebih kepada ajaran sesat seperti kasus Lia Eden ataupun Akhmad Musadeq.

Disebutkan, banyak kasus-kasus yang selama ini dituduh menista agama jutru jadi polemik di masyarakat misalnya kasus Arswendo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI, Meiliana di Tanjung Balai, Sumut dan lainnya.

Lanjut Lamsiang Sitompul, pihaknya menyarankan agar Kapolri bersama Kejaksaan, Kehakiman dan Ahli Hukum Pidana untuk membuat Pedoman Penanganan Perkara Tentang Penistaan Agama (P3TPA) itu.  

“Orang sering merasa dikriminalisasi dengan pasal itu. Jadi biar jangan jadi polemik perlu pemahaman kepada publik. Bahwa perbuataan-perbuatan para tersangka yang selama ini terseret dalam perkara penistaan agama justru tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Penistaan Agama tersebut,” katanya. 

“Kalau kita baca Pasal tentang Penistaan Agama  sesuai pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan: setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu,” terang Lamsiang Sitompul.

Kata Lamsiang Sitompul, Keputusan bersama Kepolisian bersama Kejaksaan, Kehakiman serta Ahli Hukum Pidana selanjutnya  itu selanjutnya menjadi acuan kepada semua Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam menangani perkara agar jangan sampai ada kesan orang di kriminalisasi dengan pasal penistaan agama. (Asenk Lee Saragih)

Ditegaskan Gregorius Purba kedepan, pihaknya berharap tidak ada lagi kasus-kasus yang bisa mengusik rasa keadilan masyarakat apalagi yang bernuansa SARA yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Ingat Kota Pematangsiantar Kota "Sapangambei Manoktok Hitei" sejak dulu masyarakatnya sudah beragam multientnis dan beragam aliran kepercayaan serta dipenuhi dengan harmonisasi yang sangat baik jadi jangan ada pihak-pihak yang mencoba berusaha merusak harmonisasi masyarakat yang sudah terjalin dengan baik.

"Saya mengharapkan agar polemik kasus 4 Nakes RSUD Dr Djasamen Saragih dihentikan. Kasus ini sudah dihentikan jangan lagi dipolemikkan mari bersama kita merawat keberagaman masyarakat Kota Pematangsiantar dan Simalungun sekitarnya," kata Gregorius Purba.(Asenk Lee Saragih)

Gubernur melantik dari Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, sedangkan bupati/wali kota di Kantor DPRD masing-masing dalam virtual zoom.

“Baru ada 11 daerah yang akan dilantik bupati dan wali kota. Pelantikan sesi pertama dan kedua masih dirapatka ," ujar Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar, kepada wartawan, Rabu (24/02/2021) malam.

1. Serdang Bedagai: Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan

2. Labuhanbatu Utara: Hendriyanto Sitorus-Samsul Tanjung

3. Toba: Poltak Sitorus- Tonny M.Simanjuntak

4. Humbang Hasundutan: Dosmar Banjarnahor-Oloan P Nababan

5. Sibolga: Jamaluddin Pohan-Pantas Maruba Lumbantobing

6. Binjai: Juliadi-Amir Hamzah

7. Pakpak Bharat: Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin

8. Medan: Muhammad Bobby Nasution-Aulia Rachman

9. Tapanuli Selatan: Dolly Putra Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran

10. Asahan: Surya-Taufik Zainal Abidin

11. Tanjungbalai: M Syahrial-Waris. 

"Kita apresiasi langkah yang telah diambil oleh Kejari Pematangsiantar, karena kita juga sependapat bahwa tidak ada unsur dituduhkan dalam proses pelaksanaan pelayanan di rumah sakit," ujarnya kepada wartawan menanggapi penetapan pemberhentian penuntutan itu.

Menurut Lamsiang Sitompul, keputusan ini menjadi langkah yang tepat untuk menyikapi peristiwa yang sedang terjadi. Dimana 4 nakes yang disangkakan terkesan dikriminalisasi karena adanya gerakan massa untuk melakukan penuntutan. 

"Kita yakin, hukum akan menjadi benteng yang kuat ke depan dalam mengkawal tatanan sosial," ujarnya.

Lamsiang Sitompul menambahkan, hal ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagai Lex Generalis (Hukum Umum) Pasal 14 huruf h menyatakan bahwa; Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum.  

Kemudian Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lex Specialis (Hukum Khusus), Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada penjelasan ketentuan Pasal 35 c disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 

Sementara kalau kita baca pasal tentang penistaan Agama yang sesuai pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu" dan dikaitkan dengan tindakan yang di lakukan oleh para tenaga kesehatan tersebut sangat tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pematangsiantar menghentikan penuntutan terhadap empatnya tersangka diduga kasus penistaan agama usai memandikan jenazah wanita di ruang forensik di RSUD dr Djasamen Saragih Pematangsiantar pada 20 September 2020. Pemberhentian proses hukum itu langsung diumumkan Kajari Pematangsiantar Agust Wijono dalam jumpa pers di Kejari Pematangsiantar, Rabu (24/2/2021) sore.

Menurut Agust Wijono, dari pemeriksaan berkas perkara tidak cukup bukti bahwa ke empat tersangka yakni DAAY, ESPS, RS, dan REP bisa didakwa kasus penistaan agama karena mereka adalah petugas medis fornsik khusus menangani covid-19. Kemudian dua di antara mereka petugas forensik dan dua lagi perawat.

Sebelumnya empat pria tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih Pematangsiantar, Sumut, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pematangsiantar. Mereka dijerat Pasal 156 Huruf a Juncto Pasal 55 Ayat 1 tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Ke empatnya dijerat kasus penistaan agama usai memandikan jenazah wanita di ruang forensik di rumah sakit milik pemerintah daerah itu pada 20 September 2020. Ke empat tersangka yakni DAAY, ESPS, RS, dan REP menjadi tahanan kota karena jasa mereka masih dibutuhkan di (RSUD) dr Djasamen Saragih Pematangsiantar masa pandemic covid-19. Dua di antara mereka petugas forensik dan dua lagi perawat.(Asenk Lee Saragih) 

Menurut Agust Wijono, dari pemeriksaan berkas perkara tidak cukup bukti bahwa ke empat tersangka yakni DAAY, ESPS, RS, dan REP bisa didakwa kasus penistaan agama karena mereka adalah petugas medis fornsik khusus menangani covid-19. Kemudian dua di antara mereka petugas forensik dan dua lagi perawat.

Sebelumnya empat pria tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih Pematangsiantar, Sumut, ditetapkan sebagai tersangka. Ke empatnya dijerat kasus penistaan agama usai memandikan jenazah wanita di ruang forensik di rumah sakit milik pemerintah daerah itu pada 20 September 2020.

Ke empat tersangka yakni DAAY, ESPS, RS, dan REP. Dua di antara mereka petugas forensik dan dua lagi perawat. Mereka dijerat Pasal 156 Huruf a Juncto Pasal 55 Ayat 1 tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Siregar mengatakan pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri usai berkas perkara dinyatakan lengkap. Jadi mereka masih bekerja saat ini dan menjalani tahanan kota.

“Sudah P21, kami sudah serahkan perkara ke kejaksaan," ungkap Boy saat dihubungi Tagar, Senin, 22 Februari 2021.

Dalam penyelidikan, Polres telah memanggil pihak-pihak terkait termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia Pematangsiantar, Direktur RSUD dr Djasamen Saragih, dan sejumlah saksi ahli.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar M Chadafi beberapa waktu lalu menyebut, usai ditetapkan tersangka, ke empat tenaga kesehatan di RSUD dr Djasamen Saragih itu menjalani tahanan kota selama 20 hari sejak 18 Februari 2021.

Ke empatnya tidak ditahan di rumah tahanan negara karena masih dibutuhkan sebagai tenaga khusus di ruang pemulasaran jenazah RSUD dr Djasamen Saragih.

Hingga kini tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai tersangka masih bekerja seperti biasa di rumah sakit tersebut. Hal itu turut dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Pematangsiantar dr Ronald Saragih.

"Iya masih bekerja di rumah sakit seperti biasa sebagai tenaga khusus tim forensik rumah sakit," ujar Ronald.

Ronald berujar, status tahanan kota mengingat masih sangat terbatasnya tenaga medis di RSUD, terlebih untuk menangani pasien di masa pandemi Covid-19.

"Ya, karena kami masih kurang tenaga medis. Apalagi di masa pandemi tenaga pemulasaran jenazah di RSUD terbatas. Jadi mereka masih bekerja saat ini dan menjalani tahanan kota," tutur Ronald.

Empat tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pematangsiantar, Sumut, menjadi tersangka karena memandikan jenazah perempuan yang merupakan pasien Covid-19, bernama Zakiah (50), warga Kabupaten Simalungun.

Mereka adalah DAAY, ESPS, RS, dan REP. Dua di antara tersangka tersebut diketahui sebagai perawat. Polisi menetapkan mereka tersangka pada 25 Novemebr 2020 atas laporan Fauzi Munthe, suami Zakiah.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar kepada Tagar lewat pesan WhatsApp menyebut, kasus ke-4 nakes tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. "Sudah P21, sudah di kejaksaan," katanya, Senin, 22 Februari 2021.

RS, salah seorang tersangka, nakes yang bekerja di Forensik RSUD dr Djasamen Saragih mengakui mereka saat ini sudah menjadi tahanan kejaksaan. Mereka tidak ditahan, namun wajib lapor.

Mereka ditetapkan tersangka lantaran memandikan jenazah seorang perempuan bukan muhrim. Dijerat Pasal 156 Huruf a Juncto Pasal 55 Ayat 1 tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Salah seorang nakes yang menjadi tersangka, RS mengakui mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sejak 25 November 2020 lalu. Namun mereka tidak dilakukan penahanan.

"Itulah situasinya. Kami sekarang sudah jadi tahanan kejaksaan. Kami wajib lapor," ungkapnya.

RS menyebut, meski sudah ditetapkan tersangka mereka masih terus bekerja. Padahal nakes saat diambil sumpah akan memberikan pelayanan kepada setiap orang tanpa memandang suku, agama.

"Dan ketepatan tadi malam masuk pasien dari perdagangan MR X. Jadi mau mengerjakan pasien itulah kami saat ini," katanya.

Dia kemudian memohon dukungan. "Mohon dukungan buat kami. Karena kami hanya menjalankan tugas yang sudah di-SK-kan dari rumah sakit," ujarnya.

Salah seorang Wakil Direktur RSUD dr Djasamen Saragaih, dr Harlen Saragih menyebut para nakes sudah diambil sumpah memberikan pelayanan tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.

"Padahal seorang dokter, perawat, bidan dan nakes lainnya pada saat diambil sumpah sudah jelas dikatakan, akan memberikan pelayanan kepada setiap orang tanpa memandang suku, agama, dll," tutur Harlen.

Terungkap setelah suami mendiang, yakni Fauzi Munthe menyaksikan prosesi pemandian jenazah istrinya oleh pegawai pria di rumah sakit milik Pemko Pematangsiantar tersebut.

Awalnya istri Fauzi mengeluh sesak di bagian dada dan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Laras di Serbelawan, Kabupaten Simalungun.

Karena kondisi semakin mengkhawatirkan, pasien dirujuk ke RSUD dr Djasamen Saragih sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 dan akhirnya meninggal dunia di sana.

Prosesi pemandian jenazah pun dilakukan di rumah sakit. Semula pihak keluarga tidak mengetahui petugas yang memandikan jenazah adalah pria.

Hal itu baru diketahui Fauzi, saat dia memaksa masuk melihat prosesi pemandian jenazah istrinya. Dia dan pihak keluarga pun protes, sebab berseberangan dengan akidah Islam.

"Saya bersama bang Fauzi kebetulan di sana. Setelah meninggal, pihak rumah sakit dengan petugas pakai APD memandikan. Katanya sudah ada sertifikat dari MUI. Pihak keluarga juga tidak diberi izin masuk. Tapi bang Fauzi melihat kalau orang yang pakai APD adalah empat pria. Itu yang membuat kejadian itu sempat viral," ujar Aji, kerabat Fauzi pada Rabu, 23 September 2020.

Atas kejadian itu kemudian, Fauzi membuat laporan ke Polres Pematangsiantar. Polisi menerima dan memproses kasusnya dan melimpahkannya ke Kejari Kota Pematangsiantar. Namun pada Rabu 24 Februari 2021 Kejari Pematangsintar menghentikan penuntutankasus tersebut karena tidak cukup bukti dan kasus covid-19 adalah masalah Nasional. (Asenk Lee Saragih/Berbagaisumber)

Seperti dalam kaidah fikih berikut adh-dharuratul tubiihul mahdzuraat yang artinya dalam kondisi darurat boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Ini selaras dengan Alquran Surat Al-Baqarah ayat 173," Siapa yang dalam keadaan terdesak atau darurat dan tidak melakukannya secara berlebihan maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kondisi seperti ini sama dalam penanganan wanita melahirkan yang di mana fakta di lapangan banyak dokter laki-laki. Tentunya dalam kondisi kritis mau melahirkan tersebut wanita tidak bisa pilih-pilih dokter kandungan yang menanganinya.

Apalagi memang petugas kesehatan khusus penanganan covid ini. Banyak kejadian yang memandikan pasien covid dengan nekat malah tertular.

Di tengah kondisi yang genting seperti ini seharusnya ada kemakluman, dan saya berpikir positif saja dikarenakan mungkin jenazah tersebut terlalu lama dibiarkan sedang petugas perempuan yang lain juga dalam kondisi sibuk atau sedang tiada di tempat. 

Perlu ada kebijaksanaan dan saling mengerti dengan dokter atau petugas medis yang telah berjuang dalam masa pandemi ini. Mereka bertaruh nyawa dan sudah banyak petugas yang meninggal dunia akibat kelelahan dan terpapar covid ini.

Saling mengerti, saling memahami atau barangkali jika merasa benar sendiri maka bukalah pintu maaf.

Sebagai kesimpulan, peristiwa 4 petugas forensik yang telah menjalankan tugasnya sesuai prosedural medis, tidaklah bisa dipidanakan. Mereka harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan pasal penistaan agama yang tidak ada korelasinya sama sekali.(***)

"Menurut saya, mereka (tenaga medis,red) tidak dapat ditersangkakan. Karena menurut saya disana tidak ada pelanggaran, dan kalaupun ada pelanggaran bukan Penistaan agama. Mungkin pelanggaran kode etik yang sanksinya berupa teguran, bisa berupa pembinaan atau sejenisnya. Tapi pasal penistaan agama ini saya pikir terlalu dipaksakan," kata Lamsiang Sitompul kepada wartawan, Kamis (24/2/2021) menanggapi perkara yang merundung empat tenaga kesehatan (nakes) yang kini dijadikan tersangka dan ditahan sebagai tahanan kota.

Sebagaimana diketahui empat pria tenaga medis kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih Pematangsiantar, Sumut, ditetapkan sebagai tersangka. Ke empatnya dijerat kasus penistaan agama usai memandikan jenazah wanita di ruang forensik di rumah sakit milik pemerintah daerah itu pada 20 September 2020.

Menurut Lamsiang, kronologis kejadian sudah jelas bahwa ada kondisi emergency setelah almarhumah meninggal karena Covid telah diberitahu kepada suaminya tidak ada tenaga kesehatan perempuan untuk memandikan jenazah. 

"Kepada suami almarhumah diminta untuk mencari orang yang bisa memandikan jenazah perempuan namun tidak ada. Kemudian suaminya membuat surat pernyataan bahwa terhadap istri bersedia dimandikan oleh tenaga kesehatan yang ada, tetapi entah mengapa kemudian dia keberatan dan melapor," ujarnya.

Disebutkan, seharusnya ditingkat kepolisian perkara ini juga harus dihentikan. Namun kondisinya saat ini perkara telah P21, untuk itu Lamsiang Sitompul meminta agar pihak kejaksaan menghentikan penuntutan. 

Dalam istilah hukum di sebut Deeponering dimana terhadap Perkara yang sudah P21 dihentikan Penuntutannya dan menerbitkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Dengan kata lain tidak semua perkara yang sudah P21 harus dilanjutkan ke penuntutan. Jaksa Penuntut Umum berhak mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. 

Hal ini pernah terjadi saat kasus dugaan suap dan pemerasan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah atau yang lebih sering disebut sebagai kasus Bibit- Chandra dimana perkaranya dihentikan oleh Kejaksaan Agung RI.

"Kepentingan umum dalam hal ini apa? Bahwa saat ini tenaga medis itu sangat dibutuhkan pada saat pandemik Covid-19. Disitu jelas uraiannya tidak ada tenaga medis lain khususnya tenaga medis perempuan,” katanya. 

“Jadi ini sifatnya emergency. Untuk itu, ini yang harus menjadi catatan. Di sisi lain Kapolri yang baru ini juga mencanangkan adanya restoratif justice, yaitu penanganan perkara tidak semata mata mengajukan ke Penuntut Umum tapi mengupayakan penyelesaian dengan mengutamakan keadilaan restorative,” ujar Lamsiang Sitompul.

Menurut Lamsiang Sitompul, di Sumatera Utara sendiri hal ini pernah dilakukan dalam perkara penghinaan terhadap Bupati Pakpak Bharat dimana Perkara sudah P21 namun dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam hal ini dirinya (Lamsiang Sitompul) menjadi Kuasa Hukum yang mendampingi tersangka.

“Sekali lagi, hukum jangan tunduk di bawah tekanan massa. Dalam hal ini sangat terlihat, karena adanya tekanan massa sehingga perkara ini jadi maju. Saya berharap agar aparat hukum jangan mau tunduk di bawah tekanan massa. Kita minta perkara ini dihentikan penuntutan nya karena jelas alasannya demi kepentingan umum," tegasnya.

Hal ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagai Lex Generalis (Hukum Umum) Pasal 14 huruf h menyatakan bahwa; Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum.  

Kemudian Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lex Specialis (Hukum Khusus), Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada penjelasan ketentuan Pasal 35 c disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 

Lamsiang Sitompul menjelaskan, sementara kalau kita baca pasal tentang penistaan Agama yang sesuai pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.

Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu" dan kita kaitkan dengan tindakan yang di lakukan oleh para tenaga kesehatan tersebut sangat tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut. 

Oleh karena itu demi tegaknya hukum dan keadilan perkara ini haruslah dihentikan penuntutannya. Apakah lebih penting memenjarakan para tenaga kesehatan daripada mengharap masih ada tenaga kesehatan yang menangani pemulasaraan jenazah tanya dia. 

“Kalau ini terjadi tenaga kesehatan yang memandikan jenazah di rumah sakit Pematang Siantar tidak ada lagi lalu akan diapakan jenazah yang ada di rumah sakit tersebut. Keadilan seperti apakah yang terjadi. Kalau sampai tenaga medis tersebut dihukum itu merupakan kemunduran dari peradaban manusia,” pungkas Lamsiang Sitompul. (Asenk Lee Saragih)

Pematangsiantar, BS-Sebuah lagu berbahasa Batak Toba berjudul “Siantar Kita Punya” Ciptaan Freddy Tambunan yang dilantunkan Gabe Artha Trio pada Oktober 2011 lalu, telah akrab ditelingan masyarakat Kota Pematangsiantar. Selain Lagu  “Siantar Kita Punya”, Lagu Batak Toba “Siantar Man” Ciptaan Anton Siallagan yang dipopulerkan Trio Lamtama sudah lebih akrab ditelingan masyarakat Batak.

Misalnya seperti lirik Lagu “Siantar Kita Punya” : Sai tudia ma luluan, Sanggartoba bahen huruan. Asa boi pangarahutan, Tapalua sotung habang. Tu Siantar ma nidioran, Dongan sapartinaonan. Marsiajar kejujuran, Laho modal kehidupan. 

Reff: Siantar Kita Punya, Simalungun Sekitarnya. Siantar Kita Punya, Simalungun Sekitarnya. I ma da tahe jaga ma hita be, Molo sega pargaulan. Ai rap susah do sasude, Molo tung adong dihita parsoalan. Lebih baiklah menanamkan, Amana man Kota Siantar.  

Dua Judul lagu diatas ciptaan Ciptaan Freddy Tambunan dan Ciptaan Anton Siallagan itu salah satu dari sekian banyak fakta bahwa Kota Pematangsiantar sbagai miniatur Indonesia di Pulau Sumatera. Berbagai etnis hidup berdampingan di Kota Raja Sangnawaluh Damanik yang Bermotto “Sapanganbai Manoktok Hitei” (Hidup Bergotong Royong). 

“Kena pancingannyaa. Ini yang diinginkan pendemo biar viral. Mereka demo di lapangan ramai-ramai  tidak ada yang menghiraukan. Hanya panggil wartawan untuk meliput aksi mereka. Kami saja di Siantar seharian ini adem ayem,” begitu kesan seorang warga Pematangsiantar dalam pembicaraan sebuah Group WhatsApp alumni menanggapi berita viral 4 orang laki-laki sebagai tenaga pemulasaran jenazah RSUD Jasamen Saragih, PematangSiantar menjadi tersangka penistaan agama.

Empat petugas medis Covid-19 itu disebut-sebut memandikan jenazah wanita yang suspek covid19. Secara agama Islam, ini tidak diperbolehkan. Hal itupun dibahas di salah salah satu Stasion Televisi Swasta, Kamis (23/2/2021).

Kata Jasmen Nadeak, Kuasa Hukum tersangka, bahwa 4 tenaga medis khusus Covid-19 itu tidak tahu soal fatwa MUI. “Mereka bekerja sesuai SOP. Mereka ber empat bukan memandikan tetapi menyemprotkan desinfektan,” ujar Jasmen Nadeak.

Pada program Live TV ini, Kyai Cholis dari MUI, berharap mereka berdamai saja. Namun kini perkara tersebut sudah sempat berproses di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam UU 12/2011, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy dalam Jurnal yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif (hal. 375-375) sebagaimana yang kami sarikan, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.

Lebih lanjut dijelaskan, artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. 

Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Sementara Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa dalam artikel yang berjudul Fatwa MUI dan Living Law Kita yang kami akses dari Media Indonesia mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Masih dalam pembicaraan di Group WhatsApp alumni Pemuda ini, ada berpendapat bahwa Kota Pematangsiantar “kecolongan”. Namun hal itu langsung ditegaskan oleh warga Siantar ini “ngak juga ah. Biasa aja. Media hanya bisa membesar-besarkan. Buktinya kami disini biasa saja tidak terpengaruh dengan  segelintir orang demo di lapangan itu,” ujarnya menyankinkan kalau masyarakat Kota Pematangsiantar itu sungguh toleran.

“Semoga segera berdamai dan kasusnya ditarik. Sayapun heran. Case di Kota Siantar bisa bikin heboh seNusantara sampai di bahas khusus di TV One. Saya heran, sejak kapan pasien meninggal di rumah sakit dimandikan pegawai rumah sakit,” demikian dimensi percakapan dalam group itu.

Sementara Ketua Sinode Inang GKPS Pusat, St Novita Metty Purba lewat laman media sosial miliknya merespon sebuah postingan kata bijak dari Imam Nakhai dari Situbondo.

“Teringat kaka punya beberapa sahabat bijak beda kepercayaan juga di sana Ver, aku rindu mereka? Kami di Siantar juga sedang sharingkan dan gumuli doa kasus ini. Bahkan berniat duduk bersama dengan pihak-pihak yang kita anggap sangat memahami Ver, thanks dek?,” kata Novita Metty Purba merespon postingan Veryanto Sitohang.

“Kita sangat sepaham dengan Imam Nakhai. Oknum-oknum yang bisa melakukan ini adalah mereka yang memiliki rasa iri dengki, sirik dihati dan dikehidupan mereka, pikiran mereka sempit, dan terkotak oleh bom kebencian yang mereka tanam dan pupuk sendiri. Kepongahan dan kuat gagah mereka semata. Dan semua itu karena kekurangpahaman ajaran, ketidak mengertian, tanpa kasih dan logika, kebenaran dan kebaikan,” ujar Inang Novita Metty Purba menambahkan.

“Coba saja, apa mereka pernah survey. Di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, hal-hal itu tidak satupun pernah terjadi di rumah sakit atau klinik atau dimanapun pun mungkin bisa terjadi. Terus bagaimana tentang dokter mengoperasi pasien yang tidak seiman, yang tidak sejenis dan tidak seiman,” tambahnya.

“Ver, kita baca saja seberapa luas pemikiran orang-orang seperti itu. Seberapa paham mereka tentang semuanya itu, dan seberapa dalam mereka mengerti ajaran Kasih yang Sang Pencipta inginkan?,” kata Novita Metty Purba.

Inang Novita Metty Purba juga menuliskan sebuah kata bijak penuh kasih dalam menyikapi berita viral Kota Pematangsiantar tersebut. 

“Kala kita cari damai, kekalutan terasa semakin besar. Kala kita cari pemahaman, kadang kebingungan semakin dalam. Yang pasti yang tersurat akan digenapi. Doa dan kasih akan mengatasi. Damai sejahtera di bumi,” ujar Novita Metty Purba yang merasa optimistik.

Sementara Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MH minta kejaksaan hentikan penuntutan terhadap tenaga medis di Pematangsiantar yang dituduhkan menista agama.

Kata Lamsiang Sitompul SH MH, yang juga Advokad ini meminta kepada kejaksaan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara yang disangkakan kepada tenaga kesehatan di Kota Pematangsiantar. Hukum tidak semestinya tunduk kepada tekanan massa.

"Menurut saya, mereka (tenaga medis,red) tidak dapat ditersangkakan. Karena menurut saya disana tidak ada pelanggaran, dan kalaupun ada pelanggaran bukan penistaan agama. Mungkin pelanggaran kode etik yang sanksinya berupa teguran, bisa berupa pembinaan atau sejenisnya. Tapi pasal penistaan agama ini saya pikir terlalu dipaksakan," kata Lamsiang menanggapi perkara yang merundung empat tenaga kesehatan (nakes) yang kini dijadikan tersangka dan ditahan sebagai tahanan kota.

Sebagaimana diketahui empat pria tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih Pematangsiantar, Sumut, ditetapkan sebagai tersangka. Ke empatnya dijerat kasus penistaan agama usai memandikan jenazah wanita di ruang forensik di rumah sakit milik pemerintah daerah itu pada 20 September 2020.

Menurut Lamsiang, kronologis kejadian sudah jelas bahwa ada kondisi emergency setelah almarhumah meninggal karena Covid telah diberitahu kepada suaminya tidak ada tenaga kesehatan perempuan untuk memandikan jenazah. 

"Kepada suami almarhumah diminta untuk mencari orang yang bisa memandikan jenazah perempuan namun tidak ada. Kemudian suaminya membuat surat pernyataan bahwa terhadap istri bersedia dimandikan oleh tenaga kesehatan yang ada, tetapi entah mengapa kemudian dia keberatan dan melapor," ujarnya.

Pegiat medsos Denny Siregar juga memberikan narasi tentang kasus di Pematangsiantar tersebut. Dia menuliskan “Kisah Aneh Dari Pematangsiantar”. Berikut dibawah ini narasi Denny Siregar yang dikutip dari laman media sosial miliknya. 

Ada peristiwa yang aneh di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Seorang wanita meninggal karena covid di RSUD Djasamen Saragih. Mungkin karena kekurangan petugas wanita, akhirnya jenazah dimandikan oleh petugas khusus Covid yang laki-laki. Proses penanganan jenazah covid memang berbeda dengan jenazah biasa, karena dikhawatirkan penyakit akan menular jika tidak ditangani khusus.

Inilah yang jadi persoalan. Suami almarhumah gak terima karena yang memandikan jenazah istrinya bukan muhrim dan lapor ke polisi. Bukan hanya lapor, demo demi demo juga dilakukan untuk mendesak polisi supaya memenjarakan para nakes itu.

Polisi pun konsultasi ke MUI sana. Hasil konsultasi dari MUI, akhirnya ke 4 nakes pria itu jadi tersangka karena pasal penistaan agama. Saya heran, apa hubungannya ya dengan penistaan agama? Apa semudah itu membelokkan persoalan ke penistaan agama ??

Dari sini terlihat betapa karetnya pasal itu, pasal yang sudah memakan korban banyak orang. Dan pasal itu sekarang diarahkan ke tenaga kesehatan, yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan di garis depan hadapi Covid 19.

Kasus ini pun diserahkan polisi ke kejaksaan. Oleh kejaksaan, nakes itu hanya diberikan tahanan kota sementara, karena "tenaganya masih dibutuhkan di lapangan karena masa pandemi." Tapi tetap saja ancaman hukuman penjara 5 tahun membayangi mereka.

Dari kasus aneh ini kita melihat, betapa lemahnya posisi nakes kita di lapangan. Mereka berjibaku melawan pandemi, bukannya dilindungi hukum karena situasi darurat kesehatan, mereka malah terancam di penjara.

Pertanyaannya, bagaimana seandainya para nakes sepakat untuk lepas tangan dari penanganan pandemi, karena posisi hukum mereka lemah ? Belum lagi tekanan di lapangan saat harus menguburkan jenazah..

Selayaknya negara melindungi mereka para nakes, bukannya malah menjebloskan ke penjara. Mereka pejuang, pak bu.. hargailah mereka. Seharusnya beri para nakes itu penghargaan, bukannya dibuang sia-sia.

Semoga tulisan ini bisa menarik perhatian aparat, kejaksaan, bahkan Menkopolhukam Mahfud MD sampai ke pak Jokowi, supaya mereka bisa turun tangan menyelesaikan masalah aneh ini.

“Pak, berikan mereka keadilan !! Tolong bantu sebarkan supaya sampai ke mereka semua. Kita harus bersama para tenaga kesehatan yang berjuang ditengah pandemi, dimanapun mereka berada. Seruput kopinya,” demikian Denny Siregar mengakhiri narasinya.

Seperti diketahui Kota Pematangsiantar, merupakan kota yang masyarakatnya memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan Suku, Agama, ras dan Antar Golongan (SARA). Hal itu sudah tertanam sejak jaman Kerajaan Sangnawauh Damanik dengan Mottonya “Sapangambei Manoktok Hitei”. 

Seperti Judul Lagu di atas “Siantar Kita Punya, Simalungun Sekitarnya” adalah satu pesan moral dalam lirik lagunya bahwa warga Kota Pematangsiantar adalah majemuk yang hidup berdampingan yang telah kokoh dalam goncangan provokasi. Salam Damai Kota Pematangsiantar. (Penulis Adalah Pegiat Jurnalis, Blogger, Medsos Berdomisili di Kota Jambi)

Sejak pagi warga desa sudah berduyun2 menunggu kedatangan Jokowi. Mereka berdiri di pematang sawah, berkelompok di ujung sawah menjauh dari tempat lokasi panggung Jokowi bersama pejabat Pemda NTT.

Rombongan Presiden Jokowi tiba di pematang sawah. Langit menghitam. Awan menebal. Kilat dan petir bersahut2an. Hujan turun dengan lebatnya.  Hujan lebat itu tidak membuat warga desa itu berlarian mencari tempat berteduh. Mereka tetap berdiri menunggu Jokowi.

Jokowi turun dari mobil. Ia memegang payung hitam. Dengan tenang Jokowi membelah pematang sawah. Ia berjalan sendirian ke arah petani yang berjarak sepelemparan batu.

Paspampres tidak menyangka panglima tertingginya berjalan ke tengah sawah. Paspampres tampak pontang panting berlari mengejar Jokowi. Jokowi tetap melangkah tenang di tengah hujan deras membasahi bumi. Sendirian saja. Tanpa pengawalan. 

Baju lengan panjang putih yang dikenakannya tampak basah terpercik air hujan.  Di ujung sana, para warga desa bertepuk tangan, bersorak memanggil nama Jokowi. Mereka senang sekali.

Tidak lazim seorang presiden memegang payungnya sendiri. Biasanya ada ajudan yang memayunginya. Tapi Presiden Jokowi memang berbeda. Ia bersikap biasa saja di depan rakyatnya. 

Ia tidak membuat jarak. Jokowi tidak menunjukkan kasta dan level seorang penguasa di sana. Ia seperti pelayan sejati. Mendatangi rakyatnya seorang diri. Dengan sebuah payung di tangannya.

Mungkin sepanjang sejarah Indonesia, baru kali  pertama ini seorang presiden berjalan sendirian menemui rakyatnya dengan payung di tengah hujan lebat.

Payung itu sesungguhnya bukan sekadar payung biasa. Bukan sekadar payung untuk  melindungi tubuh Jokowi dari air hujan. Bukan sekadar mencitrakan presiden sebagai sosok pelayan rakyat. Namun, ada pesan kebangsaan yang hendak disampaikan Presiden Jokowi.

Payung yang dipegang Presiden Jokowi itu menegaskan bahwa orang NTT dipayungi cinta mendalam dari seorang Jokowi. Cinta yang tulus. NTT seperti anak kandung yang didatangi ayahnya. Seperti seorang ayah mengejar anaknya yang kehujanan. 

NTT tidak lagi kekeringan dan terlupakan. Dan, itulah jaminan Presiden Jokowi. Jokowi membangun embung, waduk hingga sumur bor agar air bisa mengalir ke persawahan petani. Petani NTT hidup sejahtera. Tidak miskin lagi. 

Momen Jokowi berjalan sendirian di pematang sawah adalah pesan humble dan hormat Presiden Jokowi. Jokowi tidak banyak bicara untuk merangkul anak bangsa di Indonesia Timur itu. 

Jokowi tak banyak memberikan nasihat bagaimana cara untuk setia pada Pancasila dan Merah Putih.

Jokowi veni, vidi, vici. Jokowi datang, melihat, dan memenangi hati rakyat NTT. Memenangi bukan dengan pintarnya mengolah kata2. Jokowi memenangi dengan memanusiakan orang Sumba Tengah. Ngewongke.

Jokowi merangkul mereka agar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Membangun apa yang mereka perlukan. Apa yang mereka butuhkan. Kesetiaan negara untuk memajukan bumi NTT akan membuat orang NTT serasa anak kandung republik.

Selamat, Pak Presiden Jokowi. Kami bangga dan hormat padamu. Kesetiaanmu untuk rendah hati dan menjadi bapak bagi semua anak bangsa benar-benar menyentuh batin terdalam kami.

Salam bangga sebagai orang Indonesia. (FB-Birgaldo Sinaga)

Duka kecelakaan lalulintas (lakalantas) maut  di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara sudah kerap terjadi. Belum hilang dari ingatan peristiwa kecelakaan lalulintas secara beruntun terjadi di depan Kantor Pengadilan Negeri (ON) Simalungun, Jalan Asahan Batu Empat Simpang Marihat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (19/11/2020) sekira Pukul 09.30 WIB. Setidaknya ada 10 korban jiwa dalam peristiwa naas ini dan 12 kenderaan terindentifikasi ikut dalam tabrakan beruntun ini.

Paling menyedihkan Ruliana Boru Gultom harus kehilangan tiga anaknya yakni, Love Viona Angely Sidabutar (7) Fincent Frey Amsal Sidabutar (6) dan Digibran Natanael Sidabutar (3) dan mertuanya pada peristiwa lakalantas maut Kamis (19/11/2020) itu.

Selang sebulan kemudian, kecelakaan lalulintas antara Truk Logging adu kambing juga dengan Bus Parawisata BK 7030 DJ di Jalan Asahan Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan Markas Besar Korem 022 Pantai Timur Pematangsiantar, Jumat 18 Desember 2020 pagi.

Supir bus dan supir truk dan kernet truk logging ini jadi korban dalam lakalantas ini. Pihak Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini.  Korban juga dilarikan ke RS Pematangsiantar. Supir bus Pariwisata BK 7030 DI, Yuhendra (39) mengalami luka berat. Selain Yuhendra, salah seorang penumpangnya, Tongon Sinaga (32) juga mengalami luka berat.

Terbaru, peristiwa lakalantas maut lagi-lagi terjadi di kawasan Pabatu-Tebing Tinggi, tepatnya di Afdeling VII, Kebun Pabatu, Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Minggu (21/2/2021) sekira pukul 21.30 WIB.

Laka maut ini antara mobil Toyota Avanza BK 1697 QV dengan Bus Intra. Sembilan orang harus meregang nyawa pada peristiwa ini. Sebanyak 7 orang korban meninggal dunia di tempat dalam kejadian laka maut Minggu (21/2/2021) malam.

Direktur Lalulintas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyampaikan, berdasarkan perkembangan laporan yang didapatkan, jumlah korban tewas bertambah 2 orang dari 7 menjadi 9 orang. “Info terakhir, terdapat 9 orang yang meninggal dunia," ungkapnya.

Valentino mengaku sejauh ini untuk identitas masing-masing korban masih dilengkapi oleh Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi. "Identitas masih dilengkapi," ujarnya.

Kejadian ini berawal saat mobil Avanza BK 1697 QV yang melaju dari Kota Pematangsiantar menuju Kota Medan. Sedangkan Bus Intra BK 7091 TL dari arah Medan menuju arah Pematangsiantar. Selanjutnya, sesampainya di daerah Pabatu, Mobil Avanza tersebut mendahului kendaraan di depannya.

Namun diduga karena kurang berhati-hati tanpa memperhatikan arus dari arah sebaliknya, sehingga tabrakan antara keduanya terjadi. Akibatnya sebanyak 9 orang meninggal dunia dan dievakuasi ke RS Bhayangkara.

Direktur Lalulintas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyampaikan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Kejadian ini berawal saat mobil Avanza yang melaju dari Siantar menuju Meda, sedangkan Bus Intra datang dari arah sebaliknya.

Selanjutnya, sesampainya di daerah Pabatu, mobil Avanza tersebut mendahului kendaraan di depannya. Namun diduga karena kurang berhati-hati atau tanpa memperhatikan arus dari arah sebaliknya, sehingga tabrakan antara keduanya terjadi.

Valentino menyebutkan, dari laporan yang diperoleh, terdapat 7 orang tewas dalam kejadian itu ditempat. Namun untuk indentitas para korban, saat ini masih dalam proses identifikasi petugas di lapangan. Ke-7 korban dievakuasi ke RS Bhayangkara Medan. Petugas juga sedang melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut.

Amatan dari postingan media sosial facebook itu, mobil Avanza tersebut nyaris masuk ke kolong Bus Intra. Mobil tampak remuk di bagian kiri pengemudi, sedangkan Bus Intra bagian depannya tampak ringsek berat.

Juga tampak warga sekitar mengevakuasi para korban dari dalam mobil. Petugas kepolisian juga tampak sudah berada di lokasi kejadian. Terkait peristiwa ini, Kanit Lakalantas Polres Tebing Tinggi Iptu Bambang Irawan  juga mendatangi lokasi kejadian.

Rasa pilu menyelimuti hati Rahmadi. Dua dari tiga anaknya menjadi korban tewas dalam kecelakaan lalu-lintas (lakalantas) antara bus Intra dengan mobil Toyota Avanza, di Pabatu Kota Tebingtinggi, Minggu (21/2/2021) malam. Dua anaknya yaitu Fachrul Hanafi (22) dan Arzita Maulani (18).

Rumah duka di Gang Karto Dusun IX Kenanga, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumut penuh dengan pelayat, Senin (22/2/2021) pagi.

“Anak saya meninggal dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Diterangkan pria tersebut, kedua anaknya bersama beberapa temannya yang merupakan anggota remaja masjid menghadiri pesta pernikahan di Pematangsiantar,” ujar Rahmadi.

Menurut Rahmadi, Minggu malam sekira Pukul 20.00 WIB, ia masih bertelepon dengan Fachrul. Saat itu, Fachrul dan rombongan masih berada di Sidamanik, Simalungun. Sekitar satu jam kemudian, terjadilah kecelakaan.

Rahmadi mengetahui anaknya meninggal karena dihubungi polisi yang mengabarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Polisi, menggunakan handphone (Hp) salah seorang korban.

Cerita Rahmadi, seminggu terakhir sebelum kecelakaan tidak ada firasat aneh. Korban, tetap ceria. Bahkan sebelum berangkat, korban memeluk dirinya. Selain aktif sebagai anggota remaja masjid, Fachrul merupakan mahasiswa UMSU. Sedangkan Arizta kuliah di UINSU. Fachrul dan Aruzta merupakan anak kedua dan ketiga. Anak sulung Rahmadi berada di luar kota.

Selain Rahmadi dan keluarga, duka mendalam juga dirasakan Ila, kekasih dari Fachrul. Senin pagi (22/2/2021), dengan deraian air mata Ila tiba di rumah duka dengan menumpang ojek online. Begitu tiba, ia terduduk lemas di luar rumah. Tak sanggup masuk ke rumah duka untuk melihat jenazah pria yang dikasihinya.

Diceritakan Ila, sudah setahun ini ia dan Fachrul menjalin hubungan asmara. Beberapa waktu lalu, katanya, Fachrul sempat mengajaknya jalan-jalan ke Brastagi. Rencananya, mereka berangkat Sabtu (20/2). Namun ternyata di hari itu Fachrul bersama teman-temannya pergi menghadiri pesta ke Pematangsiantar.

“Dia ngajak pergi jauh, malah dia yang pergi jauh. Aku nggak bisa gini,” kata Ila yang terus menangis.

Menurut Ila, dia mengetahui kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa pacarnya dari postingan temannya di media sosial, Senin pagi sekitar Pukul 08.00 WIB.

“Lihat story postingan kawan. Trus, aku nanya mas Fahcrul kenapa. Katanya dia kecelakaan tadi malam di Tebingtinggi,” sebut Ila.

Ila menambahkan, Sabtu lalu ia dan Fachrul masih berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Dan setelah mendapat kabar meninggalnya Fachrul, ia masih berusaha mengirim pesan. “Mana tau orang cuma bercanda,” tukasnya.

Setelah beberapa saat, Ila menguatkan diri masuk ke rumah duka. Ia langsung menangis histeris melihat jenazah Fachrul yang berdampingan dengan jenazah adiknya.

1. Pengemudi mobil Avanza atasnama Fahrul Hanafi, 22, warga Dusun IX Kenangan, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

2. Penumpang Avanza atas nama Nur Anissa, 22, warga Dusun IX Kenangan, Desa Laut Dendang Kecamatan, Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

3. Isma Al Jannah, 24, warga Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

4. Nadila Anggreyani Nasution, 17, warga Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pelajar/mahasiswa.

5. Arzita, 19, warga Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

6. Fiqih Anugrah, 18, warga Jalan Tegal Sari Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

7. Rafika Anggreyani Nasution, 17, warga Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

8. Ahmad Ridho Zaki Nasution, 16, warga Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

9. Juwita Asri Sormin, 19, warga Dusun IX Kenangan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta dan telah diundangkan oleh Menkumham RI Andi Mattalatta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Penjelasan Atas UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, pada tanggal 22 Juni 2009 di Jakarta itu seharusnya sudah berjalan penerapannya di lapangan oleh intansi dan pejabat terkait.

Seperti pada BAB II ASAS dan TUJUAN Pasal 3, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian BAB III-RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG-Pasal 4 berisikan Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan.

Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Namun sosialisasi UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas ini belum maksimal dilaksanakan untuk pengemudi kenderaan oleh pihak terkait. Minimnya pemahaman akan undang-undang ini, sehingga pengemudi kenderaan kerap mengabaikan keselamatan jiwanya dan juga penumpangnya. Sehingga nyawa berada di tangan supir betul-betul selamat hingga tempat tujuan.(Asenk Lee Saragih/Berbagaisumber)

Santi Sagar misalnya. Pengelola obyek wisata di BIS Simalungun, yakni  BIS Annex Simarjarunjung mengaku resah karena ada preman yang melarang pengunjung masuk ke wilayah obyek wisata yang mereka kelola. 

“Sabtu,20 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB, Bisker Sitio (Preman) sedang beraksi menutup jalan dan melarang pengunjung masuk ke obyek wisata BIS Annex Simalungun. Mengakui telah menerima uang ganti rugi jalan dari pihak BIS ANNEX, tetapi masih tetap menuntut persenan sewa jalan, karena tuntutannya ditolak, maka dia menutup jalan dan melarang pengunjung masuk lokasi BIS ANNEX,” kata Santi Sagar yang memberitahukan kejadian itu lewat akun media sosialnya.

“Heran tumang awak melihat ini orang,PREMAN......PREMAN....premannya yang pakai topi,” tulis Santi Sagar sembari mengirimkan sebuah videao saat preman itu beraksi. Sehingga pengunjung yang hendak menikmati obyek wisata BIS Simalungun, pulang putar arah.

Keluhan Santi Sagar itupun mendapat tanggapan dari warganet Simalungun. 

Sarmen Saragih: Wah.....luarbiasa ya. Tapi herannya , masak keamanan dan polisi tidak turut campur ya ? Ada apa,kok kolot kali!

Santi Sagar: Sebenarnya Panggi (Sarmen Saragih), bila ada ketegasan dari pemerintah setempat dari awalnya ini masalah, saya kira tidak akan berkelanjutan seperti ini.

Kurpan Sinaga: Indonesia belum seperti di Jerman atau negara lain Mangkela (Sarmen Saragih). Keamanan dan ketertiban betul-betul dijamin oleh negaranya. Tindakan semena-mena mereka ini sudah dua tahun tanpa ada larangan tegas dari pemerintah atau polisi.

Kurpan Sinaga: Bayangkan mereka datang ke gerbang orang untuk mencegah pengunjung dengan secara terbuka membawa senjata tajam. Didepan karyawan kami tombak yang mereka bawa dihujam-hujamkan ke tanah. Bawa senjata tajam saja semestinya sudah harus ditangkap.

Rita Nensi Sihombing: Awal bulan Januari 2021 kami melintas dari sana da kami mampirlah ketoilet (lupa nama kedainya), terus sambil nunggu selesai semua fotolah kami dabah disitu langsung terasa gaya preman itu. Hanya numpang foto harus bayar Rp 10 Ribu perorang, padahal kami foto dengan latar Danau Toba bukan properti mereka. Jora dabah takkan pernah mau mampir lagi di sana.

Warganet Simalungun meminta Polres Simalungun untuk menertibkan aksi premanisme di wilayah Simalungun, termasuk di kawasan obyek wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Jangan sampai ada tindakan arogansi preman yang menyebabkan warga marah sehingga timbul pertikaian berdarah di Simalungun. Segera Tindak. (Asenk Lee Saragih) 

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan Presiden melayat Viktor di rumah duka pada Jumat petang. Adapun Rumah duka berada di Perumahan Green Patio Blok B No. 26, Jl. Raya Pondok Rajek, Desa Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Dari foto yang diunggah Linda Situmorang dalam akun Facebooknya, Presiden tampak mengenakan kemeja putih dengan masker warna senada. Presiden tampak melihat jenazah yang sudah berada di dalam peti.

Fadjroel mengatakan bahwa Viktor yang juga menjabat komisaris independen Waskita Karya merupakan sosok yang setia dan loyal dalam memperjuangkan demokrasi. Ia mengenang semua kebaikan serta perjuangan yang telah dilakukan.

"Viktor selalu setia dan bersemangat dalam memperjuangkan demokrasi dan kebhinnekaan," kata Fadjroel.

Terpisah, Presiden Komisaris PT PP Andi Gani Nena Wea turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Viktor Sirait karena sakit.

Bagi Andi Gani, sosok Viktor merupakan sahabat yang berjuang bersama dan sejak awal mendukung Presiden Jokowi.

"Beliau tidak kenal lelah dan terus melakukan konsolidasi untuk dukungan terhadap Jokowi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/2/2021).

Andi Gani yang juga tokoh relawan Jokowi mengaku banyak bertukar pikiran dengan Viktor Sirait terkait kondisi bangsa.

"Kita sering berdiskusi banyak hal tentang perkembangan infrastruktur di Tanah Air. Kemudian juga program-program Pemerintah agar sampai ke masyarakat," ungkap Andi Gani.

Seperti diketahui, Viktor diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2015 tanggal 24 April 2015.

Beliau mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (2001). Kabar duka datang dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Telah dipanggil oleh Sang Pencipta, Senior kita terkasih Bang Viktor Sirait (Senior GMKI, Ketua Umum Bara JP, Komisaris Waskita Karya) pada subuh hari ini di RS Sentra Medika Cibinong. Semoga Tuhan memberikan penguatan dan penghiburan kpd keluarga yang ditinggalkan," tulis Sahat MP Sinurat.

Kabar duka itu juga dibagikan mantan Deputi IV KSP, Eko Sulistyo yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PLN di akun facebooknya.

"Ikut berduka atas berpulangnya Victor Sirait, Ketua Umum Bara JP. Semoga diampuni segala kesalahannya. Amin. Selamat jalan, Bung...," tulis Eko di akun facebooknya, Eko Sulistyo.

Sementara di fanspage facebook resmi Viktor S Sirat, disebutkan Viktor meninggal Kamis pukul 03.30 WIB di RS Cibinong akibat serangan jantung.

Selain sebagai relawan Jokowi, Viktor merupakan komisaris independen di PT Waskita Karya. Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor menjabat sebagai komisaris independen sejak 24 April 2015.

Ia mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik mesin dari ITB pada 2001. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Waskita, Viktor pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Taruli Perkasa (Mekanikal Elektrikal) (2012- 2015) dan Project Manager PT Pharma Kasih Sentosa (2008- 2010).

Selain itu, Viktor juga aktif di PT Hexindo Multi Utama sejak 2011. Sementara dikutip dari Kompas.com, Viktor menjabat sebagai Ketua Umum Bara JP. Ia terlibat mendukung Presiden Jokowi sejak periode pertama atau Pilpres 2014.

Bara JP adalah perkumpulan aktivis dari lintas profesi, akademisi dan pegiat demokrasi yang didirikan untuk mempelopori Jokowi, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.

Di Pilpres 2019, relawan Bara JP juga kembali turun gunung memenangkan Jokowi mengalahkan pesaingnya, Prabowo Subianto.(Asenk Lee Saragih/Berbagaisumber)

Sambal Andaliman “Khas Sumatera” ini dipasarkan oleh Nelly Saragih Manihuruk dengan akun Facebook “Ora Et Labora”. Menikmati sambal “Andaliman” cocok dengan menu ikan bakar dan daging panggang. 

Rasanya memang khas yang tidak ada duanya dari sambal kemasan lainnya. Kemasan Sambal Andaliman ini juga dibuat higienis dengan menggunakan botol kaca dengan penutup yang disegel rapih. Kemasannya juga tertera masa berlakunya. 

Sambal Andaliman mengandung nilai gizi, Lemak Total 12 Gram/ 18 Persen, Lemak Jenuh 4 Gram/ 20 Persen, Protein 2 Gram/ 3 Persen, Karbohidrat Total 4 Gram/ 1 Persen, Gula 1 Gram, garam (Natrium) 600 Mg/ 40 Persen. Tekanan saji 35 Gram, Energi Total 130 KKAL, Energi Dari Lemak 110 KKAL.

Sambal Andaliman ini diproduksi Garcia Food dengan komposisi Andaliman, Cabe Merah, Cabe Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Rias, Minyak Nabati, Gula, Garam. Kode Produk P-IRT 1.11.1275.01.0352.21 dan MDS –MDN 090106670219 dengan Lebel Halal.  

Untuk pemesanan bisa menghubungi Nelly Saragih Manihuruk di Nomor WA +62 812-7522-062 atau dengan inbox akun Facebook “Ora Et Labora”.

Untuk harga Sambal Andaliman: Original 220 Gr : Rp 45.000 plus ongkir sesuai kota pengiriman, Original 100 Gr : Rp 38.000, Ekstra Pedas 220 Gr : Rp 50.000, Ekstra Pedas 100 Gr : 40.000. 

Ayo nikmati Sambal Andaliman. Rasanya Endes Banget. Dijamin selera makan anda makyos dan lidah bergetar-getir dibibir dan membuat hati tenang. Selamat Menikmati. (Asenk Lee Saragih)