}); August 2012 | BeritaSimalungun

BERITA TERBARU

MENU BERITA

MATRA-Media Lintas Sumatera (BETA)

MATRA-Media Lintas Sumatera (BETA)
KLIK Benner Untuk Penampakannya
INDEKS BERITA

15 September di Lapangan H Adam Malik HUT XI UPAS Dimeriahkan Jhon Eliaman

Written By GKPS JAMBI on Wednesday, 29 August 2012 | 11:47



Ronsen Purba SH

SIANTAR- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) XI Usaha Penyelamatan Aset Simalungun (UPAS) pada 15 September 2012 di Lapangan H Adam Malik akan dirangkaikan dengan pesta Budaya Etnis Simalungun. HUT ke-XI UPAS ini juga menghadirkan artis-artis top Simalungun, seperti John Eliaman Saragih, Damma Silalahi, Intan Boru Saragih dan yang lainnya. Dalam pesta budaya Simalungun itu akan ditampilkan tarian massal Simalungun, fasihon show pakaian adat Simalungun dan penampilan lagu-lagu etnis Simalungun dari zaman ke zaman.

Ketua dan Sekretaris HUT ke-XI UPAS Ronsen Purba SH dann Hentung Toni Purba SP mengatakan, dalam HUT XI UPAS tersebut, sepenuhnya akan menggunakan adat dan budaya Simalungun sehingga jelas terlihat pesta budaya Simalungun. Keturunan Raja Marpitu Simalungun juga diharapkan hadir untuk berpartisapasi.

“Dengan demikian diharapkan seluruh aset Simalungun hadir dengan pengertian bahwa diri kita ini juga adalah aset Simalungun,” kata Ronsen Ronsen menegaskan, ada pemahaman sempit selama ini bahwa UPAS selalu dikonotasikan sebagai perekumpulan penggarap lahan. 

Pada satu sisi, memang itu benar karena inti anggota UPAS adalah yang saat ini menguasai lahan Tanjung Pinggir. Pada sisi yang lebih luas, seluruh orang Simalungun adalah aset Simalungun, begitu juga adat dan tradisi Simalungun adalah aset Simalungun yang harus dilestarikan. “Momentum HUT XI UPAS hendakanya mengubah paradigma berfikir warga Simalungun dalam memandang apa itu UPAS. 

UPAS adalah organisasi yang berjuang untuk menyelamatkan aset Simalungun, agar jangan sampai aset tersebut dikuasai orang lain, jangan sampai aset tersebut jatuh kepada pihak yang tidak berhak. UPAS adalah organisasi yang berjuang untuk menyelamtakan aset Simalungun. Jadi, diharapkan jangan ada lagi konotasi seolah-olah UPAS hanya untuk menggrap lahan,” tegas Ronsen.

Ronsen berharap, karena ini adalah pesta besar bagi warga etnis Simalungun, seluruh warga yang merasa dirinya ber ’ahap’ (berjiwa, red) Simlungun ikut berpartipiasi menghadiri perayaan HUT XI UPAS. Pasalnya,  pesta budaya Simalungun akan dipaketkan dengan Haroan Bolon Mulak Bai Bona. Artinya, bekerja sama mengembalikan marwah Simalungun di tanahnya sendiri.  
“Sudah waktunya warga Simalungun melakukan refleksi. Momentum perayaan HUT XI UPAS ini diharapkan orang Simalungun kembali ke jati dirinya untuk mempercepat pembangunan di Siantar-Simalungun,” ujar Ronsen.(MSC)

Di Bawah JR Saragih, Simalungun Jadi Gudang Masalah ?



Oleh : Ramlo R Hutabarat 


Hampir dua tahun sudah JR Saragih menjadi Bupati Simalungun. Hampir dua tahun pula daerah ini nyaris diselimuti ragam masalah. Anak negeri menjerit pilu, namun jeritannya berlalu begitu saja. 

Sampai saat ini, putra-putri Simalungun dimana saja terkesan tak mau ambil pusing, padahal mereka yang khususnya di perantauan sesungguhnya bisa berperan. Apa boleh buat, Simalungun pun semakin terpuruk. Infrastruktur porak poranda, sementara di sisi lain pendapatan anak negeri begitu-begitu saja.

Bernhard Damanik, salah seorang anggota DPRD Simalungun saja misalnya, mencatat beberapa persoalan yang mengganjal.  Persoalan yang diduganya sebagai penyimpangan pengelolaan keuangan, yang terindikasi menimbulkan kerugian pada keuangan Negara. Dalam bahasa hukumnya, terindikasi korupsi. Dan, sekali lagi, tidak satu pun agaknya yang mau peduli.

Pengadaan Finger Print (mesin absensi elektronik dengan sistem sidik jari) misalnya, merupakan salah satu kasus yang diduga Bernhard berpotensi korupsi. Menurut dia, pada tahun anggaran 2011 Pemkab Simalungun melakukan pengadaan Finger Print senilai Rp 2.525.000.000. Finger Print sebanyak 101 unit itu, diperuntukkan bagi kantor-kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Simalungun, termasuk untuk semua kantor camat dan puskesmas.

Anehnya, masih kata Bernhard, sekarang semua Finger Print tadi justru tidak berfungsi lagi seperti yang direncanakan, hingga tak terlalu keliru jika disebut sebagai proyek gagal. Pihaknya yang tergabung dalam Tim IV LKPJ DPRD Simalungun jelasnya lagi, telah menemukan kasus itu berdasarkan hasil kunjungan mereka ke lapangan. 

Selain tidak berfungsi, pengadaannya diduga telah dilakukan dengan penggelembungan harga (mark-up) Di pasaran, harga yang sesuai spesifikasi seperti yang dicantumkan dalam kontrak cuma Rp 5 jutaan, padahal oleh perusahaan pemasoknya disebut Rp 25 jutaan.

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Guest House Pemkab Simalungun meenjadi Rumah Dinas Bupati Simalungun, juga terindikasi korupsi, menurut Bernhard. Pekerjaan itu katanya, dilaksanakan secara swakelola, padahal berdasarkan Perpers 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah, pekerjaan tadi harus dikontrakkan. 

Pekerjaan yang menelan biaya Rp 2.835.000.000 itu harus dilakukan oleh Penyedia Jasa melalui Pelelangan Umum sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 36 Ayat (1) Hal ini juga dipertegas oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia melalui suratnya Nomor B-2920/ LKPP/ D-IV.1.1/07/2011 tanggal 5 Juli 2011, katanya.

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Laboratorium Pemkab Simalungun menjadi Rumah Dinas Sekdakab Simalungun, katanya juga hampir sama dengan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Guest Haouse Pemkab Simalungun tadi. 

Pekerjaan itu juga dilakukan dengan secara swakelola berbiaya Rp 450.000.000. Dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah, disebutkan Bernhard diatur syarat-syarat pekerjaan apa saja yang dapat diswakelolakan.. Sementara, karena pekerjaan itu sesungguhnya tak boleh dikerjakan secara swakelola, Negara diduga telah mengalami kerugian, katanya.

Pengadaan tanah untuk pembangunan alun-alun Pemkab Simalungun di Hapoltakan, Sondi Raya, kata dia juga terindikasi korupsi. Soalnya, katanya, pengadaan tanah itu dilakukan tidakm sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pagu anggarannya senilai Rp 15.000.000.000, padahal tanah tersebut sekarang masih dalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri Simalungun karena masih dalam sengketa.

Bernhard juga menyebut, pengadaan Paket Lebaran bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemkab Simalungun yang beragama Islam 2011 juga diduga terindikasi korupsi. Paket Lebaran yang dibagikan pada 26 Agustus 2011 dengan nilai masing-masing Rp 30.000 itu juga dilakukan dengan mengabaikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Pelaksanaan Proyek Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 khususnya untuk pengadaan buku serta alat peraga berbiaya Rp 19, 5 miliar menurut Bernhard juga cenderung terindikasi korupsi. 

 Persoalannya, katanya, uangnya sudah dibayarkan seluruhnya kepada masing-masing perusahaan pemasok, padahal barang-barang yang dipasok tidak sesuai dengan spesifikasi teknis seperti yang diatur dalam kontraknya. Apalagi, katanya banyak barang-barang yang harus dipasok ke sekolah-sekolah tidak dipasok sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam kontraknya.

Pekerjaan Pengadaan Genset untuk Rumah Dinas Bupati Simalungun serta gedung-gedung SKPD Pemkab Simalungun yang dikelola oleh Dinas Tarukim Tamben, menurut dia juga dilakukan Pemkab Simalungun tidak sesuai aturan yang berlaku. Pekerjaannya, katanya, dilakukan dengan mendahului proses Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara pun, pembayarannya dilakukan sekaligus dibebankan dengan Pengadaan Genset pada SKPD.

“Proyek senilai Rp 1.495.000.000 ini betul-betul sarat korupsi”, katanya.

Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Simalungun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 72 miliar lebih yang cuma terealissasi hanya sebesar Rp 42 miliar lebih pun, menurut Bernhard Damanik cenderung bernuansa serta berpotensi  korupsi.

 Akibat tidak tercapainya target ini, para PNS di jajaran Pemkab Simalungun menjadi korban, hingga tidak (lagi) mendapatkan Uang Kesejahteraan serta Insentif senilai Rp 10 miliar. Penetapan target PAD ini, sebenarnya katanya sebelumnya sudah melalui pembahasan yang  alot di Badan Anggaran DPRD. Sangat perlu dilakukan penyelusuran apakah ada kebocoran dalam soal pengelolaan PAD ini, katanya lagi.

Pelaksanaan DAK  Tahun Anggaran 2011, menurut dia pun diduga telah dilakukan dengan aroma korupsi. Di antaranya Rp 41 miliar digunakan untuk Bidang Pendidikan yang meliputi kegiatan rehabilitasi berat dan sedang ruang kelas sekolah, pengadaan alat-alat laboratorium bagi SMP, pengadaan mobilier, serta pengadaan alat-alat peraga untuk SD dan SMP. Persoalan yang mengganjal, menurut dia, proyek ini tidak dilaksanakan sehingga anggarannya dan kegiatannya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.

“Anehnya, dalam Silpa Tahun Anggaran 2011 cuma dicantumkan sebesar Rp 13 milira lebih”, kata Bernhard Damanik lagi.

Lantas Bagaimana

Bernhard Damanik, bisa saja nyerocos apa saja bagai burung betet. Apalagi, dia itu merupakan anggota DPRD. Namanya saja anggota DPRD, kerjanya memang antara lain melakukan pengawasan serta koreksi terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam era transparansi ini, siapa saja bahkan bisa bilang apa. Yang penting, siapa saja harus mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dikatakannya. Jadi tidak asal ngomong dan tidak pula ngomong asal.

Sebagai seorang anak negeri apalagi sebagai seorang jurnalis, sudah barang tentu saya tidak langsung percaya terhadap apa yang dipaparkan Bernhard Damanik di atas. Boleh jadi dia katakan begini- begitu, tapi nyatanya Bernhard hanya omong doang. 

Mentang-mentang dia anggota DPRD, apalagi selama ini pun dia acapkali lantang berbicara mengungkap berbagai kasus di daerah ini setelah JR Saragih menjadi Bupati Simalungun. Kasus menurut dia, tentunya belum bisa disimpulkan sebagai suatu kebenaran. Apapun yang diungkap oleh seseorang sepertinya memang masih harus diuji kebenarannya.

Karena itulah rasanya, Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih  wajib melakukan klarifikasi atas pernyataan-pernyataan Bernhard Damanik ini. Pernyataan-pernyataan Bernhard, merupakan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih. 

Seolah-olah, Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih sudah begitu bobrok dan brengsek, serta korup tak alang kepalang. Padahal, saat kampanye dua tahun lalu pun JR Saragih telah berjanji untuk memimpin daerah ini dengan baik dan benar sesuai dengan harapan dan cita-cita anak negeri.

Untuk itulah barangkali, Pemkab Simalungun yang dalam hal ini  Bagian Humas bisa menunjukkan perannya sebagai juru bicara Pemkab Simalungun. Dia harus tanggap serta responsif terhadap suara-suara yang mencoba mendiskreditkan Pemkab Simalungun. Ibarat bola, jangan justru dibiarkan menjadi bola liar. Ibarat api, jangan dibiarkan menjadi besar hingga suatu masa bisa melahap atau membakar apa saja.

Sekarang ini memang, adalah zamannya transparansi. Segalanya harus jelas sejelasnya seperti Orang Batak Toba bilang : Patar songon indahan di balanga. Paham seperti dimaksud pepatah kuno “anjing menggonggong kafilah berlalu” sesungguhnya tak popular lagi untuk dianut. Anak negeri Simalungun, jelas sudah tidak sebodoh di masa lalu lagi. 

Apalagi, berbagai media publikasi dan komunikasi sekarang ini sudah menyebar luas di seluruh pelosok negeri. Di Kota Pematangsiantar saja, sudah ada beberapa surat kabar yang terbit rutin setiap hari. Dan Pemkab Simalungun, sesungguhnya bisa memanfaatkan surat kabar-surat kabar itu untuk mengkaunter atau mengklarifikasi pernyataan-pernyataan seperti yang diungkap Bernhard Damanik.

Karena itulah, memang, kita menunggu kabar dari Pemkab Simalungun. Bernhard Damanik mengatakan begini, bagaimana menurut Pemkab Simalungun? (Penulis adalah praktisi pers dan pemerhati masalah-masalah sosial, tinggal di Tepian Bah Bolon pada Nagori Siantar Estate di pinggiran Simalungun yang berbatasan dengan Kota Pematangsiantar)

Siantar Estate, 27 Agustus 2012

Ramlo R Hutabarat
HP : 0813 6170 6993

Kondisi Jembatan Darurat Beberapa Dusun di Simalungun Terancam Terisolasi

(Foto : EKO HENDRIAWAN)
JEMBATAN RUSAK- Kondisi jembatan Sionggang yang rusak parah. Sejak dibangun, jembatan ini tak pernah tersentuh pembangunan oleh pemerintah. Sementara, jembatan ini merupakan akses satu-satunya menuju desa seberang yang ramai pemukiman dan banyak lahan pertanian.

SIMALUNGUN- Kondisi jembatan Sionggang di Nagori Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, sudah sangat memprihatinkan dan terancam amblas. Jika itu terjadi, ribuan warga yang mendiami beberapa dusun di seberang jembatan itu terancam terisolasi karena jembatan itu merupakan akses satu-satunya menuju Jalinsum Siantar-Perdagangan. 

Waluyo (47) warga Kampung Jawa, Nagori Pantoan Maju, Kecamatan Siantar menuturkan, jembatan sepanjang sekitar 20 meter itu adalah urat nadi desa tersebut yang merupakan jalur pengangkutan hasil bumi. Katanya, jembatan tersebut tak pernah tersentuh pembangunan.

“Jika jembatan itu putus, putus juga perekonomian masyarakat karena tidak ada jalan untuk mengangkut hasil pertanian,” ujarnya. Senada disampaikan R Simbolon, salah seorang warga yang memiliki lahan pertanian di seberang jembatan. 

Dia mengaku cukup kesulitan jika melewati jembatan itu karena lantai jembatan yang terbuat dari papan sudah banyak yang rusak. “Kalau ini dibiarkan terus, tak berapa lama lagi jembatan ini akan putus total. Sementara di seberang sana ada puluhan bahkan ratusan hektare lahan yang diusahai warga. Kalau rusak, mau kemana hasil pertanian itu diangkut?” kesal Simbolon.

Remaja Kampung Jawa juga mengeluhkan rusaknya jembatan itu. Sebab, remaja Kampung Jawa yang ingin sembahyang maghrib di Kampung Lombang yang harus melalui jembatan itu.  “Jika malam hari jembatan itu sangat gelap karena tidak ada lampu jalan di sana. Sementara lantai jembatan juga berlubang-lubang,” ujarnya.

Warga Patungan Beli Papan

Akibat rusaknya jembatan Sionggang, warga Kampung Jawa beberapa kali mengumpulkan uang untuk membeli papan guna menutupi lubang jembatan yang rusak. Efendi Situngkir (45) warga sekitar mengatakan, jembatan rusak itu sangat jarang diperhatikan pemerintah setempat, sampai-sampai untuk mengganti papan yang sudah rusak saja warga terpaksa harus mengumpulkan uang untuk memebeli papan.

Amatan METRO, tampak kendaraan roda dua dan roda empat sangat berhati-hati saat melintas dari jembatan itu. Kendaraan juga tak bisa berpapasan di jembatan itu karena dikhawatirkan jembatan tak kuat menahan beban kendaraan yang melintas. 

Tampak di beberapa titik, papan yang merupakan lantai jembatan sudah banyak yang lepas. Sementara, di bawah jembatan, mengalir Sungai Bah Bolon dengan aliran air yang cukup deras. Sementara, di seberang jembatan adalah pemukiman yang cukup ramai dan tersebar di beberapa dusun, seperti Kampung Jawa, Kampung Batu 7, Sionggang Dolok, Sionggang Simanindo, Blok Songo, dan Kampung Kulit Manis.

Jembatan itu juga digunakan sebagai jalur alternatif menuju Tanah Jawa, dan tak sedikit warga yang melintasi jembatan itu jika ingin ke Tanah Jawa. (MSC)

Pemkab Simalungun akan Jual Assetnya ?



    • Johnny M Simorangkir Apa ya harus seperti itu? Dalam penjualan Asset kan harus ada ijin dari Menteri Keuangan?

    • Ramlo Hutabarat Inilah masalahnya, Appara Johnny. Tentu ada prosudur dan mekanisme seperti yang diisyaratkan peraturan perundangan. Tapi kawanku bilang, semua bisa diatur, koq.

    • Johnny M Simorangkir Walah, walah, panjang mekanismenya, bahkan salah satu teman yang saat ini salah satu petinggi di salah satu BUMN pernah mengeluh soal alat berat bekas pembuatan jalan tol setelah jadi besi tua mau dikemanakan karena mengganggu lahan yang terbatas ketika seminar masalah keuangan negara, penceramah( BPK RI) mengatakan hati-hati disini banyak kasus, dan harus seijin Men Keuang.


    • Ramlo Hutabarat Betul, Johnny.

Menyelusuri Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Kesehatan Simalungun

Ramlo Hutabarat

 

Di Dinas Kesehatan Simalungun, Tahun Anggaran 2011 ada  proyek Pengadaan Mesin Absensi yang populer disebut sebagai Finger Print. Secara umum, Mesin Absensi atau dalam bahasa asingnya Finger Print merupakan mesin absensi sidik jari yang dirancang khusus dengan teknologi terdepan dan canggih. 

Betapa canggihnya mesin ini, sehingga dapat mencatat perhitungan keterlambatan masuk kantor, kecepatan pulang kantor, bahkan juga bisa mencatat lamanya lembur, jumlah jam kerja. Mesin ini juga memiliki fasilitas untuk mencatat sakit, izin, dan cuti, serta koreksi transaksi absensi. Bisa juga digunakan untuk mencatat secara otomatis laporan harian, bulanan dalam bentuk terperinci dan terrekapitulasi. Pokoknya, sungguh canggih dan moderen.

Dana untuk pengadaan Mesin Absensi di Dinas Kesehatan Simalungun itu berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011 yang secara langsung dikelola oleh Dinas Kesehatan Simalungun. 

Nilainya Rp 875.000.000 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Jhon H Damanik SKM, MKes, serta Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Ramli Sagala SKM. Kontraktornya dipercayakan kepada CV Prima Jaya Mandiri yang beralamat di Sinaksak Kecamatan Tapian Dolog, di bawah pimpinan Japaten Purba. Meski pun, Japaten sendiri ketika saya telepon kemarin tidak mengaku sebagai pimpinan perusahaan itu.

"Saya bukan pimpinan CV Prima Jaya Mandiri yang memasok Mesin Absensi untuk Dinas Kesehatan Simalungun", kata Japaten Purba kepada saya melalui telepon.

Konon, pengadaan Mesin Absensi itu dilakukan sebagai  bagian dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemkab Simalungun, khususnya mereka yang bertugas di Dinas Kesehatan. Sesuai rencana, Mesin Absensi itu akan digunakan di semua puskesmas yang ada di Simalungun. 

Dengan menggunakan Mesin Absensi berupa alat pencatat elektronik itu, segenap petugas puskesmas dapat dipantau secara langsung kehadirannya setiap saat, dari Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Simalungun di Sondi Raya. Canggih, bukan ?

Maka CV Prima Jaya Mandiri pun memasok Mesin Absensi itu pada akhir tahun lalu ke seluruh puskesmas di Simalungun.  Ada 35 Mesin Absensi yang dipasok sesuai kontraknya, sementara yang mereka pasok adalah  merek InterActive series F 7000. 

Berdasarkan referensi yang saya peroleh, Mesin Absensi tipe ini merupakan sensor sidik jari yang telah terbukti dan teruji sangat baik, dapat membaca segala jenis sidik jari bahkan yang tersulit sekali punj. Penggunaan sistem absensi sidik jari ini memiliki kelebihan berupa sistem absensi yang akurat, menghindari kecurangan seperti pulang lebih ceopat, titip absen (absen bodong), meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan jam kerja, meningkatkan produktivitas penghitungan dan pelaporan otomatis, serta meringankan personalia.

Masih berdasarkan referensi yang saya peroleh, data teknis Mesin Absensi merek InterActive memiliki kapsitas user 3.000 sidik jari, 700 kapasitas wajah, 100.000 kapasitas transaksi log, dengan jenis komunikasi TCP/ IP (RJ45), RS232, USB PORT serta waktu respon < = 1 detik. Jenis matching 1 : 1 dan 1 : N, sensor Crystal Teknologi Amerika, serta Software development Singapura. Juga dilengkapi dengan TFT LCD Full Colour 4, 3 inch (Touch Screen), camera infrared resolusi tinggi, personal PhotoID, door controller, alarm, bell.

Sampai disini saya sudah melihat sebuah persoalan. Apa ? Mesin Absensi yang dipasok CV Prima Jaya Mandiri itu tidak sesuai dengan spesifikasi mesin absensi yang dimaksud oleh Dinas Kesehatan Simalungun. Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal Dinas Kesehatan Simalungun Jhon H Damanik SKM MKes sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Belanja Modal Dinas Kesehatan Simalungun Ramli Sagala SKM.

 Mesin Absensi yang mereka maksud adalah yang memiliki spesifikasi teknis CPU : Processor with CPU 630 MHZ. Acces Control (AC) : 1 relay output 2A 12 V. Kapasitas User : 5.000 karyawan, 1000 wajah (with group), 30.000 Card. Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi. Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232, RS485, USB FLASH DISK, 2 USB HOST. Waktu Respon : < 2 detik, Backup Batteray : Lithium Ion 200mAh, Ukuran : 193.6*165*111 mm.

Artinya, spesifikasi teknis seperti persyaratan yang diminta pihak Dinas Kesehatan Simalungun, tidak sama dengan spesifikasi teknis Mesin Absensi merek InterActive series F 70000 yang dipasok oleh CV Prima Jaya Mandiri.

Masalah kedua, terus terang saya memang tidak tahu berapa harga per unit Mesin Absensi seperti yang dimaksud oleh Dinas Kesehatan Simalungun. Yang saya tahu, Mesin Absensi merek InterActive series F 7000 yang dipasok CV Prima Jaya Mandiri itu harga per unitnya cuma Rp 5.805.000.

 Itupun, kalau beli banyak-banyak sekaligus bisa dirabat (mendapat diskoun) hingga cuma bernilai Rp 4, 7 juta per unitnya. Lantas, kalau untuk membeli 35 unit Mesin Absensi merek InterActive series F 7000, apakah dana yang Rp 875.000.000 tadi tidak terlalu besar ? Disini, barangkali, sudah bisa diduga terjadi penggelembungan harga (mark-up)

Tapi sesungguhnya, di atas semua itu bagi saya yang paling menarik untuk dicermati adalah keberadaan Mesin Absensi merek InterActive series F 7000 adalah kondisinya saat ini yang tidak (dapat) berfungsi (lagi) Ini cukup menarik dan cenderung patut diduga adanya tindak pidana korupsi. Artinya, dengan tidak (dapat) berfungsi (lagi) Mesin Absensi ini tak terlalu salah jika disimpulkan program itu telah menjadi proyek gagal. Lha, kalau disimpulkan sebagai proyek gagal, bukankah hal itu telah dengan sendirinya menimbulkan kerugian pada keuangan negara ?

Kawan saya Jan Wiserdo Saragih yang Ketua Umum DPP KNPSI (Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia) mengaku sudah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan seluruh (35) Mesin Absensi yang dipasok CV Prima Jaya Mandiri itu. Dengan gamblang dia menerangkan kepada saya bahwa tidak ada lagi Mesin Absensi itu yang dapat difungsikan. Silahkan datang, kunjungi dan lihat serta saksikan di seluruh puskesmas di Simalungun, kata Jan Wiserdo seperti menantang saya.

Menanggapi itu saya cuma geleng-geleng kepala. Seandainya saya aparat penegak hukum di daerah ini, saya tentu akan segera melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana di Dinas Kesehatan Simalungun ini. Segera, ya segera, dan saya pasti tidak sulit untuk melakukan itu. 

Tindakan pertama saya adalah dengan meminta keterangan Ketua Umum DPP KNPSI Jan Wiserdo Saragih, karena soal ini sudah dilaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Siantar, juga kepada Polres Simalungun. Tindakan kedua, memerintahkan staf saya untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Tindakan ketiga, mengusut serta memproses kasusnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sayangnya memang, saya bukan aparat hukum. Saya cuma seorang jurnalis . Itu pun jurnalis yang kerap kali dipinggirkan. Tinggal saya pun memang, di Tepian Bah Bolon pada Nagori Siantar Estate di pinggiran Simalungun yang berbatasan dengan Kota Pematangsiantar. Betul, saya orang pinggiran meski di perbatasan. Kata kawan saya Imran Nasution yang Koordinator Liputan Harian Siantar Nonstop menyebut saya sebagai : Orang Pinggiran yang Selalu Berada di Tengah.
__________________________________________________________________________________________________

    • Marim Purba Dari tulisan di atas, ini yang saya suka; 'Orang Pinggiran yang Selalu Berada di Tengah.' Kayak teori makan bubur panas aja, makan sedikit-sedikit pinggirnya di sekeliling, sampai kemudian habis sampai ke tengah. Sudah beberapa pinggiran digigit abang ini bah! Belum juga sampai ke tengah. Sabar ...


    • Ramlo Hutabarat Ya, aku sabar Pak. Orang sabar kasihan Allah.

Karena Jalan Rusak Terpaksa Melintas dari Kabupaten Sergai



(Foto: Mantrison)
RUSAK- Kondisi jalan Sorba Dolok menuju Banjaran yang rusak parah seperti kubangan kerbau.

RAYA KAHEAN- Lubang-lubang menganga di sepanjang jalan Nagori Sorba Dolok menuju Banjaran, Kecamatan Raya Kahean, Simalungun, sudah seperti kubangan kerbau. Akibat kondisi jalan yang rusak berat ini, warga Sorba Dolok yang ingin ke ibukota kecamatan, Sindarraya, terpaksa harus melalui Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), yang jaraknya lima kali lipat lebih jauh. 

Jalan tersebut sudah sekitar lima tahun tak pernah terawat sehingga jalan ini tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat. Bahkan naik sepedamotor saja sangat sulit dilalui. Amatan METRO, Senin (27/8), seorang pengendara sepedamotor tampak sangat sulit melalui jalan itu karena selalu terjebak dalam lubang dan Lumpur.

“Masyarakat Sorba Dolok yang hendak ke Sindarraya, ibukota Kecamatan Raya Kahean, harus melalui Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, yang jaraknya lima kali lebih jauh bila dibandingkan melalui Banjaran,” ujar salah seorang warga. 

Sementara, Pangulu Sorba Dolok Kanodin Damanik mengatakan, dirinya sudah membuat permohonan perbaikan jalan kepada Kepala Dinas PU Bina marga Jon Sabiden Purba. Tetapi sampai sekarang jalan ini tak kunjung diperbaiki. Padahal, katanya, jalan ini sangat vital bagi perkembangan perekonomian masyarakat Nagori Sorba Dolok dan Bah Tonang.

Dia menambahkan, akibat lain yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan ini, harga jual hasil pertanian masyarakat pun menjadi murah dan jauh di bawah harga pasaran. Jainal Saragih, salah seorang tokoh agama mengatakan, seharusnya Pemkab Simalungun sudah memperbaiki jalan ini karena Sorba Dolok merupakan kampung tertua di Raya Kahean.

Selain itu, Sorba Dolok juga termasuk daerah yang melimpah hasil perkebunannya, seperti karet, sawit, cokelat, kemiri, dan banyak lagi. “Memang masyarakat Sorba Dolok sangat mengeluh dengan rusaknya jalan ini,” jelas Jainal yang juga seorang pengusaha di Sambosar Raya. (MSC)

Perampok Komputer Alat Berat, Berkeliaran di Simalungun



(FOTO:DHEV FRETES BAKKARA) DICURI- Panel escapator di Bah Lias perdagagangan Kabupaten Simalungun eembat kawanan pencuri hingga alat berat itu tak dapat lagi dipergunakan, Selasa (28/8).

SIMALUNGUN- Perampok komputer alat berat kembali beraksi di Simalungun. Setelah sebelumnya, komputer alat berat di Dolok Ilir Serbelawan dirampok dan membacok polisi, kini komputer alat berat milik H Samsul warga Sei Rempah yang dirampok.

Komputer alat berat eskavator ciping merk HI-Tachi zaxis tipe 210F atau sering disebut beko itu di lokasi kebun Bah Lias tepatnya di Devisi Sugaran, Kecamatan Bandar, Simalungun, Selasa (27/8) dini hari sekira pukul 02.00 WIB. 

Namun korban tidak membuat pengaduan kepada polisi, sementara kerugian ditaksir mencapai Rp70 juta. Sebelum kejadian, beko yang pakir di Jalan Replanting sekitar aliran Sungai Bah Bolon, Senin (27/8) petang masih dioperasikan operatornya bernama Ari warga Indra Pura sore harinya Beko sengaja diparkir di kebun, karena setiap malam dijaga oleh Swandi.

Tak lama beko diparkir, Ari kembali ke tempat kediamanya di Indra Pura, Kabupaten Batubara setelah memastikan beko sudah dijaga Swandi. Esok harinya, Selasa sekira pukul 01.00 WIB cuaca di lokasi hujan lebat, saat itu Swandi pergi meninggalkan beko untuk berteduh di perkampungan yang berjarak lumayan jauh dari lokasi.

Pukul 02.00 WIB setelah hujan reda, Swandi kembali ke lokasi tempat parkir beko. Sampai di sana, Swandi sontak terkejut melihat beberapa kunci-kunci berserakan di sekitar beko . setelah dicek, ternyata selama satu jam beko ditinggal, ada orang mencuri peralatan beko itu.

Mengetahui hal tersebut, Swandi langsung menghubungi Rijal, pengawas alat berat, guna memberitahu bahwasannya beberapa peralatan beko telah dicuri. Kerena Sudah malam, Rijal tidak langsung menuju TKP melainkan dia datang esoknya. Pagi itu, Rijal langsung menuju lokasi kejadian guna memastikan laporan penjaga malam soal hilangannya paralatan beko. 

Berselang beberapa saat, Ari yang belum mengetahui kajadian tersebut datang seperti hari-hari biasanya. Sampai di lokasi, dia juga terkejut setelah mengetahui pencurian itu. Saat diwawancara METRO, Ari mangatakan, setelah mengetahui kronologis kejadian pencurian itu, diduga pelakunya sindikat kelompok perampok bersenpi atau spesialis pencuri alat berat.

Melihat bekas bongkaran yang dilakuakn pelaku, mereka sudah sering melakukannya hal yang sama, karena beko ditinggal hanya satu jam mereka sudah berhasil membuka empat peralatan beko, antara lain, elektrik atau kontroler otak berfungsi sebagai penggerak beko dengan harga berkisar Rp40 juta, panel yang berfungsi sebagai kontrol operasi harga berkisar Rp15-20 juta begitu juga dengan regulator yang berfungsi sebagai penggarak pompa harganya berkisar Rp15-20 juta dan yang terakhir handel tangan.

“Dugaan saya, pelaku pencurian itu adalah sindikat kelompok perampok yang baru saja beroperasi di Seberlawan yang menganiaya seorang oknum polisi. Melihat kerja cepat pencuri itu, mereka adalah spesialis pencuri alat berat,” kata Ari.

Masih kata Ari, setelah diselidiki, pelaku pencurian berkisar tiga sampai empat orang, dan semua mereka sudah propesional dalam bidang mencuri alat berat. Di mana saat melacak jejak kaki mereka, terdapat jejak kaki yang membingungkan, mereka berputar mengelilingi sekitar lokasi kejadian, dengan maksud menghilangkan jejak.

 “Setelah saya selidiki lebih dalam, mereka masuk dan keluar dari arah aliran Sungai Bah Bolon. Pelaku pencuri pasti sudah sering melakukannya hal serupa Bang. Mereka juga ada punya ilmu mistik. Terbukti, mereka meninggalkan satu buah kunci di sekitar lokasi kejadian dan kunci itu sengaja mereka bawa, saat pencurian mereka meninggalkan satu buah tang merk GS warna biru kuning. Itu dilakukan mereka supaya para normal tidak mengetahui ke mana alat-alat yang dicuri itu dibawa dan siapa pelakunya, karena itu termasuk penangkal bagi pencuri-pencuri yang berbau mistis,” terang Ari.

Sementara Rijal, pengawas alat berat yang juga adik kandung Samsul pemilik beko saat diwawancarai, tidak begitu respon dengan kajadian itu. Karena mereka juga tidak membuat laporan pengaduan kepada polisi. “Udalah Bang tidak perlu kali di ekpos, yang saya pikirkan bagaimana caranya alat berat yang hilang dapat segera dibeli kembali. Karena biasanya untuk pemesanan peralatan beko itu sampai ke Jakarta, itu pun makan waktu lama. Padahal kontrak kerja dengan pihak Kebun Bah Lias ini sudah hampir habis,” ujar Rijal. 

Saat konfirmasi dengan personel polisi Polsek Perdagangan, mereka mengaku korban pencurian beko tidak membuat laporan pengaduan. “Kemungkinan hilangnya alat-alat beko itu tidak seberapa bagi korban. Karena diketahui korban salah satu pengusaha besar di Sumut,” ujarnya salah seorang anggota Polsek Perdagangan.

Warga Sudah Tidur

Rani (28) warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Bah Bolon ketika wawancara METRO soal pencurian beko di Devisi Sugaran, mengaku malam saat kejadian dia sudah tidur, karena cuaca saat itu hujan. “Kalau kejadiannya jam 02.00 WIB aku sudah tidur Bang. Tadi malam pun aku tidak ada dengar suara orang di sekitar rumah,” kata Rani.

Senada dikatakan temanya Siska (24). Katanya malam hari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai Bah Bolon terlihat sepi, apalagi pukul 02.00 WIB. “Kalau pukul 02.00 WIB, paling-paling yang ada hanya orang melintas itu satu dua dan jarang-jarang Bang. Kalau tadi malam aku tidak tau karena hujan deras, orang yang keluar rumah pun engga ada aku lihat Bang,” kata Siska. (MSC)

Disiplin PNS di Pemkab Simalungun, Finger Print dan Bernhard Damanik


DISIPLIN merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai  yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu  yang menjadi tanggung jawabnya.  Dan disiplin, kata kawan saya, mencakup hal yang sangat luas dan bermakna. Jadi bukan hanya taat pada jam kerja, tapi juga taat pada perintah serta ketentuan. Termasuk, taat dan patuh pada aturan serta hukum yang berlaku. 

Lantas, orang yang tidak taat pada hukum, boleh disebut sebagai orang yang tidak berdisiplin. Tidak menggunakan helm saja pun saat berkendara di jalan raya dapat digolongkan sebagai orang yang tidak berdisplin. Termasuk, tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) saat berkendara di jalan raya, tidak membayar pajak, bahkan, orang yang korupsi juga tak terlalu salah jika disimpulkan sebagai orang yang tidak berdisiplin.

Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), ada peraturan yang mengatur tentang disiplin. Namanya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dulu, waktu saya masih berstatus PNS di lingkungan Departemen Pendidikan, peraturan itu namanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

Barangkali, karena PP (Peraturan Pemerintah) itu sudah terlalu tua dan sudah pula kurang sesuai dengan situasi kekinian, maka Pemerintah Pusat pun menggantinya dengan PP Nomor 53 Tahun 2010. Meski pun, setelah saya cermati antara PP 30/ 1980 dengan PP 53/ 2010 tidak terlalu berbeda secara siginifikan.

Secara khusus pada Pasal 3 Ayat (11) Peraturan Pemerintah tadi disebutkan : Setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena tugas. Kalau mau dijabarkan, artinya setiap PNS wajib mentaati ketentuan kerja yang sudah digariskan. Ketentuan itu berupa masuk kerja pukul 08.00 dan pulang kerja pukul 16.00.

Secara khusus, sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010 tadi khususnya pada Pasal  3 Ayat (11)  disebutkan : Keterlambatan masuk kerja dan pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonfersi 7 setengah jam sama dengan satu hari masuk kerja.

Maka dalam rangka penerapan PP 53/ 2010 itulah barangkali, Pemkab Simalungun tahun lalu melakukan pembelian alat pengabsen untuk  PNS di lingkungannya yang disebut dengan nama Finger Print. Terjemahannya adalah mesin absensi atau mesin sidik (jari) Dengan alat canggih ini, setiap pegawai hanya bisa membuktikan kehadirannya melalui sidik jarinya yang direkam melalui sebuah peralatan  canggih. Jadi tidak akan terjadi lagi absen bodong seperti di DPRD - RI sana, seperti yang pernah diungkapkan Ketua DPR - RI Marzuki Ali.

Waktu pembelian Finger Print itu, kawan saya Resman Saragih menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) Simalungun. Dalam suatu percakapan dengannya, kata anak Silou Kahean itu kepada saya, Finger Print yang dibeli Pemkab Simalungun itu memang merupakan sebuah peralatan elektronik yang sangat canggih yang dibuat sedemikian rupa hingga dapat merekap data dan daftar hadir/ absensi yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) Pemkab Simalungun, termasuk kantor-kantor kecamatan serta seluruh puskesmas yang bagaimana pun jauhnya.

Tak ada lagi batas ruang dan waktu, kata Resman waktu itu, karena setiap saat pihak BKD Simalungun yang berkantor di Sondi Raya dapat memantau seluruh pegawai Pemkab Simalungun dimana saja. Biar yang ada di Ujung Padang, mau pun yang ada di Saran Padang. Biar yang ada di Girsang Sipangan Bolon, Silou Kahean bahkan pun yang ada di Haranggaol Horisan, Silimakuta Barat sampai ke Bandar Huluan dan Jawa Maraja.

"Semua pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk atau cepat pulang, dapat dideteksi dengan gampang sekali", begitu kata Resman waktu itu.

Waktu itu, saya memang terpesona dengan cerita kawan saya Resman. Hebat dan jago Pemkab Simalungun pikir saya waktu itu, seperti Bupati Simalungun JR Saragih yang hebat dan jago pula bahkan hebat dan jago sekalipun. 

Melalui dan menggunakan alat elektronik Finger Print, tentu bisa dilaksanakan proses dan prosudur serta pelaporan absensi pegawai. Seluruh pegawai di jajaran Pemkab Simalungun pun tak bisa lagi neko-neko. Setiap hari bahkan setiap saat pegawai yang tidak masuk kerja dapat diketahui secara cepat dan akurat, meski pegawai yang bersangkutan bertugas entah dimana saja di wilayah Kabupaten Simalungun.

Tapi apa yang terjadi dan sekarang menjadi fakta soal Finger Print  itu ?

Menurut kawan saya Bernhard Damanik yang sekarang anggota DPRD Simalungun, justru seluruh Finger Print tadi sudah tidak berfungsi lagi. Astagafirullah ! Tak berfungsi ? Ya, bahkan Bernhard bilang program ini merupakan sebuah proyek gagal. 

Nyatanya, kata dia, semua Finger Print yang berada di semua SKPD termasuk yang berada di seluruh kantor kecamatan serta puskesmas tidak terkoneksi langsung ke BKD seperti yang direncanakan. Sehingga, katanya, ada dugaan bahwa pekerjaan itu tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Bahkan, Bernhard malah menduga Pemkab Simalungu telah melakukan mark-up atau penggelembungan harga saat melakukan pengadaan Finger Print ini.

Bernhard Damanik tak alang kepalang serta tidak tanggung-tanggung. Menurut kawan saya ini berdasarkan temuan Tim IV LKPJ DPRD Simalungun,  Finger Print yang dibeli seharga Rp 2.525.000.000 itu sekarang tidak berfungsi lagi, sehingga uang Pemkab Simalungun yang sebesar Rp 2, 5 miliar lebih itu menjadi terbuang sia-sia. 

Sementara, kata dia lagi, LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak ditemukan pengujian terhadap kegiatan yang diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang terindikasi menimbulkan kerugian pada keuangan negara/ daerah.

Ketika mendengar cerita Bernhard, wajar dan pantas saya pun teringat pada cerita Resman tempo hari. Saat mendengar cerita Resman, saya terpesona. Tapi ketika mendengar cerita Bernhard, saya malah terbelalak. Sesuatu yang paradoksal. Terpesona boleh jadi karena kagum, sementara terbelalak boleh jadi karena kaget. Kagum dan kaget terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Sudah barang tentu saya tidak merasa perlu untuk melakukan semacam investigasi dalam soal ini. Mana yang benar, antara Resman dan Bernhard, bagi saya tidak terlalu penting. Apalagi, saya bukan investigator, bukan eksekutor, juga bukan legislator, dan bukan pula yudikator. Paling-paling pun kalau mesti ada or-ornya, saya barangkali cuma provokator.

Yang saya tahu, Pemkab Simalungun itu jago dan hebat sekali. Apalagi Bupati Simalungun JR Saragih, merupakan seorang yang jago dan hebat sekalupun.

Saya pikir, Pemkab Simalungun tidak bisa diam dengan tudingan Bernhard Damanik ini. Kalau tudingan Bernhard tak benar, barangkali bisa dianggap sebagai fitnah. Sementara, almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution pernah mengatakan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan.

Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih agaknya perlu tanggap sekaligus responsif terhadap tudingan Bernhard. Jadi tidak elok bersikap bagai anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski pun, kata kawan saya anjing menggonggong karena anjing yang baik adalah yang selalu  menggonggong sementara kafilah yang berlalu akan terus juga berlalu agar barang dagangannya bisa terjual.

Artinya, kalau Finger Print tadi memang tak berfungsi (lagi) ya jelaskan kepada publik memang tak berfungsi (lagi) Tapi kalau masih (tetap) berfungsi serta berjalan sesuai dengan perencanaannya, ya jelaskan juga kepada publik agar semuanya bisa jelas dan transparan.

Soal masalah hukum ? Wahai, manalah saya paham itu !
_____________________________________________________________________________________________
Siantar Estate, 27 Agustus 2012

Ramlo R Hutabarat                                                                                HP : 0813 6170 6993
_____________________________________________________________________________________________

    • M Adil Saragih Proyek mercusuar


    • Jankris Harianto Sinaga Sangat disayangkan karena 2,5M terbuang dengan sia sia. Jika difungsikan kembali tentu butuh 5,2 M. Hehehehehe....
      @saatnya PNS bekerja dengan hati nurani dan Takut pada Tuhannya.
      @saat nya juga masyarakat berteriak melalui wakilnya agar Pemerintah menunjukkan kepedulian atas kemiskinan yang ada dan fakta.
      @...........prioritaskan rakyatlah!


    • Debby Chinta Goodwin Manalu hahahaaha....trnyata PNS rela didikte sm mesin......drprd menjunjung tinggi kesadaran diri dn profesional. kalau para PNS sadar jam kerja.....maka ga perlu biaya besar utk pengadaan mesin utk "memerintahkan" mereka pny disiplin wktu...ketahuan deh...


    • Izzy Boru Tobing ya, transparanlah yang penting dan siapa yang mempunyai ide dan siapa yang menyetujui pengadaan tersebut harus bertanggung jawab atas hal tersebut dan transparan mengenai hasilnya

Disiplin PNS di Pemkab Simalungun, Finger Print dan Bernhard Damanik

Written By GKPS JAMBI on Monday, 27 August 2012 | 08:17

 
DISIPLIN merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai  yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu  yang menjadi tanggung jawabnya.  Dan disiplin, kata kawan saya, mencakup hal yang sangat luas dan bermakna. Jadi bukan hanya taat pada jam kerja, tapi juga taat pada perintah serta ketentuan. 

Termasuk, taat dan patuh pada aturan serta hukum yang berlaku. Lantas, orang yang tidak taat pada hukum, boleh disebut sebagai orang yang tidak berdisiplin. Tidak menggunakan helm saja pun saat berkendara di jalan raya dapat digolongkan sebagai orang yang tidak berdisplin. 

Termasuk, tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) saat berkendara di jalan raya, tidak membayar pajak, bahkan, orang yang korupsi juga tak terlalu salah jika disimpulkan sebagai orang yang tidak berdisiplin.

Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), ada peraturan yang mengatur tentang disiplin. Namanya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dulu, waktu saya masih berstatus PNS di lingkungan Departemen Pendidikan, peraturan itu namanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

Barangkali, karena PP (Peraturan Pemerintah) itu sudah terlalu tua dan sudah pula kurang sesuai dengan situasi kekinian, maka Pemerintah Pusat pun menggantinya dengan PP Nomor 53 Tahun 2010. Meski pun, setelah saya cermati antara PP 30/ 1980 dengan PP 53/ 2010 tidak terlalu berbeda secara siginifikan.

Secara khusus pada Pasal 3 Ayat (11) Peraturan Pemerintah tadi disebutkan : Setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena tugas. Kalau mau dijabarkan, artinya setiap PNS wajib mentaati ketentuan kerja yang sudah digariskan. Ketentuan itu berupa masuk kerja pukul 08.00 dan pulang kerja pukul 16.00.

Secara khusus, sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010 tadi khususnya pada Pasal  3 Ayat (11)  disebutkan : Keterlambatan masuk kerja dan pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonfersi 7 setengah jam sama dengan satu hari masuk kerja.

Maka dalam rangka penerapan PP 53/ 2010 itulah barangkali, Pemkab Simalungun tahun lalu melakukan pembelian alat pengabsen untuk  PNS di lingkungannya yang disebut dengan nama Finger Print. Terjemahannya adalah mesin absensi atau mesin sidik (jari) Dengan alat canggih ini, setiap pegawai hanya bisa membuktikan kehadirannya melalui sidik jarinya yang direkam melalui sebuah peralatan  canggih. Jadi tidak akan terjadi lagi absen bodong seperti di DPRD - RI sana, seperti yang pernah diungkapkan Ketua DPR - RI Marzuki Ali.

Waktu pembelian Finger Print itu, kawan saya Resman Saragih menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) Simalungun. Dalam suatu percakapan dengannya, kata anak Silou Kahean itu kepada saya, Finger Print yang dibeli Pemkab Simalungun itu memang merupakan sebuah peralatan elektronik yang sangat canggih yang dibuat sedemikian rupa hingga dapat merekap data dan daftar hadir/ absensi yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) Pemkab Simalungun, termasuk kantor-kantor kecamatan serta seluruh puskesmas yang bagaimana pun jauhnya.

Tak ada lagi batas ruang dan waktu, kata Resman waktu itu, karena setiap saat pihak BKD Simalungun yang berkantor di Sondi Raya dapat memantau seluruh pegawai Pemkab Simalungun dimana saja. Biar yang ada di Ujung Padang, mau pun yang ada di Saran Padang. Biar yang ada di Girsang Sipangan Bolon, Silou Kahean bahkan pun yang ada di Haranggaol Horisan, Silimakuta Barat sampai ke Bandar Huluan dan Jawa Maraja.

"Semua pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk atau cepat pulang, dapat dideteksi dengan gampang sekali", begitu kata Resman waktu itu.

Waktu itu, saya memang terpesona dengan cerita kawan saya Resman. Hebat dan jago Pemkab Simalungun pikir saya waktu itu, seperti Bupati Simalungun JR Saragih yang hebat dan jago pula bahkan hebat dan jago sekalipun. Melalui dan menggunakan alat elektronik Finger Print, tentu bisa dilaksanakan proses dan prosudur serta pelaporan absensi pegawai.

 Seluruh pegawai di jajaran Pemkab Simalungun pun tak bisa lagi neko-neko. Setiap hari bahkan setiap saat pegawai yang tidak masuk kerja dapat diketahui secara cepat dan akurat, meski pegawai yang bersangkutan bertugas entah dimana saja di wilayah Kabupaten Simalungun.

Tapi apa yang terjadi dan sekarang menjadi fakta soal Finger Print  itu ?

Menurut kawan saya Bernhard Damanik yang sekarang anggota DPRD Simalungun, justru seluruh Finger Print tadi sudah tidak berfungsi lagi. Astagafirullah ! Tak berfungsi ? Ya, bahkan Bernhard bilang program ini merupakan sebuah proyek gagal. Nyatanya, kata dia, semua Finger Print yang berada di semua SKPD termasuk yang berada di seluruh kantor kecamatan serta puskesmas tidak terkoneksi langsung ke BKD seperti yang direncanakan. 

Sehingga, katanya, ada dugaan bahwa pekerjaan itu tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Bahkan, Bernhard malah menduga Pemkab Simalungu telah melakukan mark-up atau penggelembungan harga saat melakukan pengadaan Finger Print ini.

Bernhard Damanik tak alang kepalang serta tidak tanggung-tanggung. Menurut kawan saya ini berdasarkan temuan Tim IV LKPJ DPRD Simalungun,  Finger Print yang dibeli seharga Rp 2.525.000.000 itu sekarang tidak berfungsi lagi, sehingga uang Pemkab Simalungun yang sebesar Rp 2, 5 miliar lebih itu menjadi terbuang sia-sia. 

Sementara, kata dia lagi, LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak ditemukan pengujian terhadap kegiatan yang diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang terindikasi menimbulkan kerugian pada keuangan negara/ daerah.

Ketika mendengar cerita Bernhard, wajar dan pantas saya pun teringat pada cerita Resman tempo hari. Saat mendengar cerita Resman, saya terpesona. Tapi ketika mendengar cerita Bernhard, saya malah terbelalak. Sesuatu yang paradoksal. Terpesona boleh jadi karena kagum, sementara terbelalak boleh jadi karena kaget. Kagum dan kaget terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Sudah barang tentu saya tidak merasa perlu untuk melakukan semacam investigasi dalam soal ini. Mana yang benar, antara Resman dan Bernhard, bagi saya tidak terlalu penting. Apalagi, saya bukan investigator, bukan eksekutor, juga bukan legislator, dan bukan pula yudikator. Paling-paling pun kalau mesti ada or-ornya, saya barangkali cuma provokator.

Yang saya tahu, Pemkab Simalungun itu jago dan hebat sekali. Apalagi Bupati Simalungun JR Saragih, merupakan seorang yang jago dan hebat sekalupun.

Saya pikir, Pemkab Simalungun tidak bisa diam dengan tudingan Bernhard Damanik ini. Kalau tudingan Bernhard tak benar, barangkali bisa dianggap sebagai fitnah. Sementara, almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution pernah mengatakan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan.

Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih agaknya perlu tanggap sekaligus responsif terhadap tudingan Bernhard. Jadi tidak elok bersikap bagai anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski pun, kata kawan saya anjing menggonggong karena anjing yang baik adalah yang selalu  menggonggong sementara kafilah yang berlalu akan terus juga berlalu agar barang dagangannya bisa terjual.

Artinya, kalau Finger Print tadi memang tak berfungsi (lagi) ya jelaskan kepada publik memang tak berfungsi (lagi) Tapi kalau masih (tetap) berfungsi serta berjalan sesuai dengan perencanaannya, ya jelaskan juga kepada publik agar semuanya bisa jelas dan transparan.

Soal masalah hukum ? Wahai, manalah saya paham itu !
_____________________________________________________________________________________________
Siantar Estate, 27 Agustus 2012

Ramlo R Hutabarat                                                                                HP : 0813 6170 6993

Bertambah (Lagi) Derita Guru dan Murid di Simalungun

 
Kalau saja ada yang membuat rekaman apa adanya guru dan murid di Simalungun, maka akan terlihatlah album yang teramat sosiodramatis. Betapa tidak. Guru yang disebut-sebut sebagai garda terdepan pendidikan itu, ekh justru kadang dijadikan kambing hitam tapi kadang pula justru dijadikan sapi perahan. Kalau mutu dan kualitas pendidikan anjlok melorot, gurulah yang dibebankan untuk bertanggung jawab. Padahal, mereka tidak terlalu diperhatikan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, malah acapkali dijadikan sumber penghasilan. 

Sementara, berbagai hak mereka acapkali dikebiri bahkan Uang Makan atau yang populer juga disebut sebagai Uang Lauk Pauk, mereka tak dapatkan. Bahkan, kalau dibanding dengan guru di daerah lain, guru Simalungun terkesan amat diabaikan. Lihat misal Tunjangan Kesejahteraan mereka yang jauh lebih rendah dan kecil dibanding dengan guru di Samosir, Pakpak Bharat atau Humbang Hasundutan.

Murid di Simalungun juga hampir sama dengan. Hak mereka khususnya murid SD dan SMP untuk mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), setiap periode selalu dimainkan. Ragam kutipan dilakukan dengan berbagai alasan, padahal ada aturan yang menyebut terhadap siswa SD dan SMP tidak dipernankan untuk mengutip uang dengan alasan dan dalih apa pun, berkaitan dengan program Wajib Belajar 9 Tahun. Siswa yang sering disebut sebagai harapan bangsa, penerus generasi mendatang, acapkali dijadikan obyek sekaligus subyek. 

Dan, sekali lagi Pemkab Simalungun terkesan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan yang sudah terpuruk itu. Cermatilah. Berapa sih setiap tahunnya belakangan ini siswa di Simalungun yang mendapatkan prestasi di tingkat regional apalagi di tingkat nasional ? Bisa masuk ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri) favorit saja bisa dihitung dengan jari.

Bupati Simalungun sendiri, JR Saragih, agaknya tak memiliki niat dan kemampuan untuk membenah sekaligus memperbaiki keadaan yang runyam dan terpuruk ini. Malah timbul kesan, justru ikut memperparah keadaan hingga semakin konyol dan brengsek. Issu dan rumor tak sedap beredar malah, misalnya adanya kutipan dari setiap kepala sekolah yang disebut sebagai Uang Penyegaran. 

Peran Komite Sekolah apalagi Dewan Pendidikan tidak difungsikan sebagaimana adanya. Mau bagaimana Dewan Pendidikan Simalungun bisa memerankan tugas dan fungsinya memang, jika dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) justru tidak ada ditampung sama sekali dana untuk Dewan Pendidikan Simalungun. Gedung atau kantornya saja yang ada. Aktifitas apapun setiap hari tak ada disana.

Pemberlakuan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 antara lain  misalnya, boleh disebut sebagai salah satu penambahan derita guru dan murid di Simalungun. Perbup (Peraturan Bupati) itu menyangkut Pelaksanaan Lima Hari Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun. 

Dalam konsideransnya memang, terkesan indah memukau serta mempesona. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan proses pendidikasn serta peningkatan pembinaan karakter siswa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun, dipandang perlu adanya perubahan hari kerja di lingkungan Sekolah di Kabupaten Simalungun. Tujuannya, juga terkesan membahana, untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi penggunaan sumber daya serta peningkatan kesempatan pendidikan karakter di kalangan siswa.

Agar jelas dan tegas, sebaiknya memang perlu diuraikan disini bahwa Bupati Simalungun JR Saragih (tanpa Dr SH dan MM)  pada 16 Juli 2012 menerbitkan sebuah Peraturan Bupati . Isinya berintikan, di Simalungun pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar ditetapkan lima hari kerja saja, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. 

Pelaksanaan lima hari sekolah itu dilakukan dengan memadatkan jam pelajaran dari enam hari menjadi lima hari kerja tanpa mengurangi jumlah jam pelajaran. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, masuk pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB, dengan waktu istirahat dua kali lima belas menit. Sementara pada Jumat, masuk pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 11. 45 WIB, dengan waktu istirahat satu kali lima belas menit.

Dalam Peraturan Bupati Simalungun itu juga diuraikan, dalam pelaksanaan lima hari sekolah tersebut, penegakan disiplin harus ditingkatkan dan apabila guru atau pegawai meninggalkan sekolah atau keluar lingkungan sekolah harus mendapat izin dari atasan langsung. Kegiatan siswa pada hari Sabtu diatur petencanaannya yang bersifat mendidik, membimbing dan membina siswa terutama dalam pengembangan pendidikan karakter siswa setelah dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah. 

Pelaksanaan lima hari sekolah ini secara efektif dimulai pada Tahun Pelajaran 2012/ 2013, sementara Uji Coba pelaksanaan lima hari sekolah ini dilakukan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Artinya, mulai 27 Agustus ini, siswa di Simalungun cuma belajar lima hari saja.

Peraturan Bupati Simalungun itu pun, segera ditindaklanjuti Resman Saragih, selaku Kepala Dinas Pendidikan Simalungun. Dalam suratnya Nomor 420/ 2534/ Set/ Disdik-2012 tanggal 27 Juli 2012 yang ditujukan kepada semua Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Simalungun, Resman  minta agar semua Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai agar meningkatkan kinerjanya masing-masing dengan melakukan penyesuaian metoda, sistem dan mekanisme kerja, sehingga optimalisasi hasil kerja setelah pelaksanaan lima hari sekolah ini dapat dicapai. 

 Semua sekolah juga diminta Resman pula melakukan pengaturan jadwal kegiatan belajar mengajar tanpa mengurangi jam/ hari efektyif belajar, kegiatan pengembangan diri dan pendidikan karakter di kalangan siswa sehingga mutu pendidikan yang baik tetap tercapai. Dan,tak lupa Resman juga menyebut, pelaksanaan lima hari sekolah dilaksanakan mulai 27 Agustus 2012 di semua tingkatan sekolah, negeri serta swasta.

Ragam Tanggapan

Bagi saya sendiri sebagai salah seorang anak negeri Simalungun perubahan Hari Sekolah di daerah ini dari enam hari,  menjadi lima hari , tidaklah menjadi soal. No problem, seperti dikatakan Orang Inggris. Dalam pandangan saya, yang penting, kurikulum sekolah bisa dilaksanakan dengan baik dan benar serta terpenuhi. Lagi pula, JR Saragih itu kan hebat bahkan hebat sekali. Dia juga jago, malah jago sekali pun. Sebagai tokoh perubahan, JR Saragih tentu akan merubah apa saja. Yang penting berubah, dan ini pokok soalnya. Kenapa rupanya ?

Tapi bagi ragam kalangan tentu saja tidak, sebab setiap orang boleh saja menyampaikan tanggapan dan apa boleh buat semua kalangan merasa punya hak untuk memberi tanggapan. Sekali lagi, kenapa rupanya. Apalagi, negeri ini diyakini dan disadari merupakan milik bersama. Bukan milik kelompok apalagi perorangan.

Sarmedi Purba yang doktor medis alumni Jerman misalnya berpendapat, yang penting jam belajarnya sama. Izzi Tobing, kesannya juga mendukung kebijakan JR Saragih ini dengan mengatakan tak masalah. Efek baiknya menurut dia, anak-anak jadi tak bosan belajar dan turun ke sekolah melulu. Mereka, kata Izzi, lebih mudah mengatur waktu untuk mengisi hari libur. Juga, bisa membantu orang tua mereka.

Kawan saya Ultri Simangunsong juga mendukung kebijakan JR Saragih ini. Kata dia, lima hari sekolah  dalam seminggu merupakan suatu ide yang bagus dan yang lebih penting, tidak melanggar aturan. Alasan dia, beban belajar siswa per minggu pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 sebagai rujukan penyusunan kurikulum sekolah tidak ada menyebutkan bahwa sekolah harus berlangsung enam hari dalam seminggu. 

Boleh saja, katanya, sekolah mengatur jam pelajaran menjadi lima hari seminggu asakan mengikuti beban jam belajar 34 - 38 minggu seperti yang sudah ditetapkan. Apalagi, kata Ultri lagi, tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud seminggu itu harus 6 hari. Kalau saja pun sekolah dimulai pukul 07.30 WIB, tak ada masalah, katanya.

Ultri juga menambahkan,  seperti diisyaratkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 Ayat (2) tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat (2) tentang Guru disebutkan bahwa beban  kerja guru tidak ditetapkan menurut hari, melainkan menurut jumlah jam mengajar tatap muka yaitu sekurang-kiurangnya 24 jam seminggu serta sebanyak-banyaknya 40 jam seminggu. Tegasnya, menurut penyandang pasca sarjana ini, sepanjang guru memenuhi beban kerja, maka sekolah lima hari seminggu tidak melanggar aturan beban kerja guru.

Dia pun berpendapat,  dengan adanya dua hari libur seminggu sekaligus bisa dimanfaatkan peserta didik untuk membantu orang tua bekerja yang secara ekonomis dapat menambah penghasilan keluarga. Sekolah lima hari seminggu, katanya lagi sejalan dengan hari kerja dan hari libur orang tua peserta didik yang bekerja di sektor formal dari Senin hingga Jumat. Dengan demikian, orangtua punya waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi, membimbing dan mendidik  anak-anak mereka serta menyusun rencana keluarga secara bersama.

Lebih jauh, Ultri juga berpendapat, bagi guru yang tinggal jauh dari keluarga libur duan hari seminggu tentu sangatlah berarti bagi mereka. Sebab, katanya, mereka bisa menikmati week-end  bersama keluarga yang lebih panjang.  Sementara, katanya lagi, libur akhir pekan yang cukup diharapkan bisa berdampak secara psikologis kepada guru dan peserta didik. Mereka akan lebih segar serta bersemangat  memulai sekolah kembali di hari Senin.  Selain itu, kewajiban guru sebagai orangtua dari ana-anak mereka di rumah atau sebagai suami atau istri juga bisa terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, Ultri pun berharap agar dampak Sekolah Lima Hari Seminggu yang diterapkan Bupati Simalungun ini bisa menjadikan guru bisa sukses mencerdaskan anak bangsa di sekolah tanpa harus mengurangi kewajiban serta tanggung jawab terhadap anak-anak mereka sendiri, serta terhadap istri atau suami mereka di rumah. 

Guru, katanya, harus sukses di sekolah tapi juga sukses di rumah.  Sementara dia berharap pula,  sosialisasi dan try out kebijakan ini tidak langsung diterapkan secara menyeluruh. Namun alangkah baiknya dilakukan sejenis pilot proyect untuk sekolah (guru dan murid)  terpilih  yang dirancang mampu untuk  melakukan akselerasi kebijakan secara bertahap.

Lantas, seorang kawan saya, Rywandys Melinao yang saya kenal cukup cerdas serta kritis, setuju sekali pun dengan pendapat Ultri Simangunsong. Peraturan Bupati Simalungun itu menurut dia tidak salah dan jangan pula disalahkan.  Cuma, ada kekuatiran Rywandy soal topografi Simalungun agaknya. Masih banyak di daerah ini yang jarak antara sekolahnya dengan rumahnya berkilo-kilometer.

 Lantas kalau masuk sekolah pada 07.30 WIB serta pulang pada 14.30 WIB, mau pukul berapa mereka berangkat serta pulang sekolah ? Adakah di antara pengambil keputusan itu yang dulunya harus menempuh sekolahnya setiap hari berkilo-kilometer ?

Hampir senada dengan Rywandys,  Rostana Sinaga juga meragukan kemampuan daya tahan anak usia SD serta SMP untuk pulang sekolah sampai pukul 14.30 WIB. Apalagi, katanya, dengan fakta yang ada bahwa masih banyak sekali jarak antara sekolah dengan rumah siswa yang terlalu jauh. Bagaimana pula mereka akan mengikuti les atau tambahan jam belajar yang memang kerap masih dilakukan di daerah ini, kata Rostana Sinaga.

Dalam pandangan Rayyama Tania Saragih,  sekolah lima hari seminggu justru akan menambah beban orang tua. Ini, katanya, mengingat lamanya jam belajar sehingga membutuhkan uang jajan yang harus ditambah sekaligus membuat orangtua semakin pusing. Dan, Tania barangkali benar, apalagi  Resman Saragih pun sudah berupaya mengantisipasinya dengan meminta agar setiap sekolah berupaya mengkoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan lima hari sekolah, seperti kantin sekolah yang layak dan sehat serta mengaktifkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Di antara kawan-kawan saya pun, ada juga yang terkesan sinis dengan kebijakan (baru) Bupati Simalungun ini. Martin Lumbantoruan misalnya berpendapat, agar sekolah dilakukan tiga hari saja seminggu. Tiga hari lainnya, katanya, bisa digunakan oleh peserta didik untuk membantu orangtua masing-masing di ladang atau huma, sementara bagi guru-guru tiga hari lainnya bisa dimanfaatkan untuk berdemonstrasi menuntut hak-hak mereka yang tidak diberikan Pemkab Simalungun.

Di mata Jankris Harianto Sinaga, perubahan hari sekolah dari enam hari menjadi lima hari ini harus ditolak sekaligus dibatalkan. Khususnya perguruan swasta, malah diajak Jankris untuk tidak melaksanakan Peraturan Bupati Simalungun ini. Perguruan swasta punya hak untuk menolak  menurut dia karena pendidikan untuk mencerdaskan. 

Kalau terjadi pemadatan waktu, akan terjadi pula kejenuhan dan malah mengganggu kesehatan peserta didik. Peserta didik pun, menurut Jankris masih memerlukan les atau tambahan materi. Kapan lagi mereka memiliki waktu ? Perbup ini, menurut Jankris lagi, justru akan memanjakan guru terutama yang bertugas di negeri. Karena itulah Jakris berkali-kali seakan berteriak : Tolak, tolak Lima Hari Sekolah di Simalungun !
______________________________________________________________________________________________
Siantar Estate, 26 Agustus 2012

Ramlo R Hutabarat                                                                                                                HP : 0813 6170 6993
______________________________________________________________________________________________
    • Ultri Sonlahir Simangunsong
      Penjelasan tambahan :
      1. Terhadap rencana Pemkab Simalungun mulai memberlakukan ketentuan belajar senin sd jumat mulai 27 agustus 2012, berikut tambahan informasi yang perlu saya luruskan :
      - Saya belum pernah menyatakan setuju dengan kebij...Lihat Selengkapnya

    • Parluhutan Simarmata
      Saya adalah alumni SMAN2 P Siantar masuk tahun 1980 masa pak Soedarsono Kepseknya. Disiplin pak Soedarsono sangat ketat dan pemakaian waktu belajar sangat efektif. Beliau berprinsip efektif soal waktu. Kita masuk cepat dan sdh pulang jam 12...Lihat Selengkapnya

    • Ramlo Hutabarat Tks, Ultri Sonlahir Simangunsong. Apa boleh buat. Aku dalam keterbatasan. Cuma yang begini saja bisa kubuat. Lebih kurang, mohon maaf. Itu pun kalau memang perlu.

    • M Adil Saragih
      Beberapa siswa di raya ini aq tanya pada umumnya mengeluh apa lagi setelah pulang sekolah mereka masih di bebani les di sekolah jadi perhitungan siswa tersebut mereka akan pulang jam 18, dan makan siang pun akan dilakukan disekolah, mau iri...Lihat Selengkapnya

    • Ramlo Hutabarat
      Tepat sekali, Parluhutan Simarmata. Aku juga sempat kenal pada Pak Soedarsono. Beliau memang guru yang sesungguhnya. Karena itu dia paham dan paham sekali dunia pendidikan yang digelutinya. Sayangnya pada masa sekarang siapa saja bisa saja...Lihat Selengkapnya

    • Rywandys Melinao
      Inter Upsi, bos....
      Terima kasih telah memasukkan pemikiran saya dalam uraian, pak eRHa. Yang saya kritisi bukan Perbud maupun Surat Kadis, bos. Yg saya kritisi adalah peraturan diatasnya yakni UU maupun Permen-nya ( M.Nuh dkk ). Klo memang...Lihat Selengkapnya

    • Ramlo Hutabarat Pengamatan yang cerdas dan nyata, M Adil Saragih. Nompang tanya, berapa Indseks Prestasi Manusia (IPM) Simalungun tahun ini dan berada pada posisi rangking berapa di Sumatera Utara ? (aku tidak tanya rangking IPM Simalungun secara nasional. Buat prihatin saja)

    • Ramlo Hutabarat Dalam Perbup tersebut memang tak dinyatakan dengan tegas dan jelas apakah Sabtu siswa dan guru masuk. Cuma, benar yang dikatakan Adil , pada Sabtu ada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Jadi tidak libur. Perbup itu pun menyatakan Lima Haris Sekolah dan tidak menyatakan Sabtu libur.

    • Ramlo Hutabarat Ya, tks Rywandys, atas tambahan informasinya. Diskusi yang menarik, dan betapa lebih baiknya jika dicermati mereka yang mengurusi sektor pendidikan di daerah kita ini. Tahukah Lawei, banyak diantara kita yang menganut paham : Anjing menggonggong kafilah berlalu ?

    • Rywandys Melinao Marilah kita biarkan Anjing menggonggong karena memang itu tugas anjing dan biarkanlah Kafilah berlalu karena memang kerja mereka berjualan (pedagang)...he...he...he...

    • David S Garingging simalungun sekarang ternyata masih simalungun yg saya kenal,.. 3 attitude yg blm hilang,...hehehehe,... do more talk less lebih baik saudara saudaraku,..horas bani nasiam ganup na sijolom suhulmi piso,..

    • Perantau Raya
      Menurut pendapat saya pribadi, program 5 hari belajar belum pantas diterapkan di Simalungun, karena kita tau sebagian jarak sekolah dengan tempat tinggal para peserta didik ada yang jauh dan ada yg dekat dari sekolah, sehingga masih sering ...Lihat Selengkapnya.
       
      (Sumber FB Ramlo Hutabarat)

Berita Lainnya

.

.
.

Peletakan Batu Pertama Pembangunan “Monumen Makam Hinalang” (St RK Purba)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan “Monumen Makam Hinalang” (St RK Purba)
Hinalang- Pdt Jhon Rickky R Purba MTh melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pusara “Monumen Makam Hinalang” (St RK Purba) di Desa (Nagori) Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019). Acara Peletakan Batu Pertama dilakukan sederhana dengan Doa oleh Pdt Jhon Rickky R Purba MTh. Selengkapnya KLIK Gambar

Ikan Bawal Seberat 9 KG Dapat (Tabu-tabu) di Danau Toba Hutaimbaru Simalungun

Ikan Bawal Seberat 9 KG Dapat (Tabu-tabu) di Danau Toba Hutaimbaru Simalungun
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Simalungun Berduka, St RK Purba Pakpak Tutup Usia

Simalungun Berduka, St RK Purba Pakpak Tutup Usia
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba
Sakit Bertahun Tanpa Pelayanan Medis

Sapu Bersih Rencana Gubsu Soal Wisata Halal Syariah di Kawasan Danau Toba

Sapu Bersih Rencana Gubsu Soal Wisata Halal Syariah di Kawasan Danau Toba
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Andaliman, Rempah Batak Yang Mendunia

Andaliman, Rempah Batak Yang Mendunia
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

St Adriani Heriaty Sinaga SH MH (Srikandi Simalungun) Itu Purna Bakti

St Adriani Heriaty Sinaga SH MH (Srikandi Simalungun) Itu Purna Bakti
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya


MIRACLE "TINUKTUK" SAMBAL REMPAH KHAS SIMALUNGUN

MIRACLE "TINUKTUK" SAMBAL REMPAH KHAS SIMALUNGUN
PESAN: MIRACLE'TINUKTUK WA: 081269275555

Catatan Paska Konser Jhon Eliaman Saragih

Catatan Paska Konser Jhon Eliaman Saragih
TMII Jakarta Sabtu 4 November 2017.KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya